Bisnis.com, JAKARTA — Sejak lama, Sri Mulyani Indrawati menunjukkan sikap penolakan atas pemisahan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kementerian Keuangan, melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Sejatinya, rencana pembentukan lembaga khusus yang mengatur penerimaan negara sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019. Dokumen RPJMN itu menjadi acuan jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama.

Di RPJMN 2015—2019 tertulis bahwa pengumpulan pendapatan atau penerimaan negara dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus yang berada langsung di bawah presiden, dengan koordinasi menteri keuangan.

Namun demikian, menteri keuangan yang ditunjuk Jokowi menunjukkan sikap berlawanan atas pembentukan lembaga khusus penerimaan negara tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada rencana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Tidak ada perubahan kelembagaan sampai sekarang jadi kita [Kemenkeu] tetap beroperasi seperti sekarang," ujar Sri Mulyani pada Rabu (23/10/2019), dilansir dari Antara.

Lebih dari sewindu pemerintahan Presiden Jokowi, wacana pembentukan lembaga khusus itu tidak lagi mengemuka. Fungsi penerimaan tetap dijalankan oleh Kemenkeu.

Memasuki masa pemilihan presiden (pilpres), Prabowo Subianto selaku kandidat kuat menyampaikan rencananya untuk membentuk Badan Penerimaan Negara. Ketika resmi menjadi calon presiden (capres), Prabowo juga menyampaikan hal itu dalam berbagai kesempatan.

Misalnya, dalam Dialog Capres 02 Bersama Kadin, Prabowo menyatakan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara agar Kemenkeu dapat fokus mengelola belanja negara dan tidak perlu memikirkan aspek penerimaan. Dia juga meyakini bahwa badan tersebut dapat memaksimalkan kerja pengumpulan penerimaan negara.

"Kita pisahkan supaya lebih efisien. Menteri Keuangan tidak perlu mikirin atau mengurusi itu [pajak]," ujar Prabowo dalam Dialog Capres bersama Kadin, Jumat (12/1/2024).

Prabowo kemudian terpilih sebagai Presiden RI 2024—2029, sehingga pembentukan Badan Penerimaan Negara semakin menjadi sorotan. Sri Mulyani pun dinilai tidak akan bergabung dengan pemerintahan selanjutnya, terlebih Sri Mulyani telah menyampaikan pesan perpisahan kepada banyak pihak.

Dugaan itu seketika berubah pada Senin (14/10/2024). Sri Mulyani rupanya menjadi salah seorang dari deretan nama calon menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta.

Setelah beberapa waktu, Sri Mulyani keluar dari kediaman itu dan menyampaikan bahwa terdapat ajakan dari Prabowo untuk bergabung pada pemerintahan selanjutnya.

"Beliau meminta saya menjadi Menteri Keuangan kembali," ujar Sri Mulyani, Senin (14/10/2024).

Sontak, awak media pun menanyakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kepada Sri Mulyani. Namun, dia menyatakan tidak ada rencana itu dan Kemenkeu tetap satu.

"Enggak, enggak ada ... [Kemenkeu] masih satu," ujar Sri Mulyani.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Anggawira menilai bahwa peluang pembentukan Badan Penerimaan Negara masih terbuka. Menurutnya, pembentukan badan khusus itu merupakan strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan keuangan negara.

"Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai menteri keuangan, tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini," ujar Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara Jadi Wakil Sri Mulyani

Dua wakil menteri keuangan atau wamenkeu petahana, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, beserta Anggito Abimanyu terpantau hadir ke kediaman pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa (15/10/2024) sore.

Mereka menyusul sang bendahara negara Sri Mulyani yang telah hadir ke Kertanegara dan ‘diwawancara’ Prabowo pada malam sebelumnya, Senin (14/10/2024).

Suahasil dan Thomas terpantau hadir secara bersamaan ke Kertanegara sekitar pukul 16.22 WIB, kompak mengenakan batik dan celana hitam.

Sambil melambaikan tangannya ke wartawan, Suahasil dan Thomas menuju pintu masuk rumah dari presiden terpilih tersebut.

Di dekat mereka berdua turut terdapat Anggito, yang sebelumnya disebut-sebut sebagai kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara (BPN)—badan baru yang berencana dibentuk oleh Prabowo.

Usai pertemuan itu, Thomas menjelaskan bahwa Prabowo—yang merupakan pamannya—memberikan tugas besar kepada ketiganya untuk membantu Sri Mulyani selaku menkeu. Bahkan Thomas menyebut ketiganya sebagai Trio Wamen.

"Kami bertiga, kami adalah trio wamen, three in one. Tugas itu akan kami kerjakan sebaik mungkin," ujar Thomas pada Selasa (15/10/2024).

Suahasil menjelaskan bahwa Prabowo berpesan agar mereka di Kemenkeu dapat mendorong pembangunan hingga menciptakan investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya.

Sementara itu, Anggito menegaskan bahwa mereka bertiga bertugas untuk membantu kelancaran kerja menteri keuangan. Anggito pun menyinggung soal penerimaan negara usai pertemuan dengan Prabowo itu.

"Salah satunya optimalisasi penerimaan negara. Jadi, yang penting adalah dalam waktu segera, kita harus punya program strategis dalam meningkatkan penerimaan negara," ujar Anggito.
(Dany Saputra)

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara menjadi tidak menentu, usai presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menunjuk Sri Mulyani Indrawati menjadi menteri keuangan (menkeu).

Di satu sisi, Sri Mulyani secara implisit membantah pembentukan Badan Penerimaan Negara. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan Badan Penerimaan Negara masih berpeluang terbentuk meski perlu waktu untuk 'penyesuaian'.

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sendiri sudah terlampir dalam visi misi Asta Cita Prabowo-Gibran. Berasal dari Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), badan tersebut nantinya bertugas untuk meningkatkan rasio pajak.

Kendati demikian, usai bertemu Prabowo pada Senin (14/10/2024) malam, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kemenkeu akan tetap satu. Dia seakan menampik pemisahan Bea Cukai dan Dirjen Pajak dari Kemenkeu.

Menanggapi itu, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menjelaskan bahwa pernyataan Sri Mulyani hanya sekadar menggambar kondisi saat ini. Ke depan, sambungnya, masih terbuka peluang pembentukan Badan Penerimaan Negara

Bagaimanapun, kata Angga, Prabowo mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan keuangan pemerintah terutama terkait pajak sehingga tidak harus langsung terbentuk.

"Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini," ujar Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menegaskan, pemerintahan baru nantinya memiliki ruang untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan yang sesuai dengan visi ekonominya. Termasuk, lanjutnya, potensi reformasi institusi.

Oleh sebab itu, Angga menyatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum pupus. Hanya saja, perlu waktu penyesuaian lewat diskusi-diskusi antara Prabowo dengan tim ekonomi di kabinetnya nanti.

"Pak Prabowo juga cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Bila Badan Penerimaan Negara dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada peluang untuk diwujudkan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari Bu Sri Mulyani," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan pengelolaan fiskal dengan target ekonomi ambisius dan program-program berbiaya jumbo. Nama-nama yang akan mengawal APBN Prabowo di Kementerian Keuangan dan kementerian-kementerian ekonomi rupanya merupakan wajah-wajah lama.

Dua hari ke belakang, Prabowo memanggil sejumlah pejabat, politisi, akademisi, hingga figur publik ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Sebanyak 49 orang yang dipanggil Prabowo disebut sebagai calon menteri, sementara 59 orang lainnya merupakan calon wakil menteri.

Sejak Senin (14/10/2024), Prabowo memanggil para calon menteri untuk berdiskusi soal pemerintahan mendatang. Beberapa nama calon kabinet Prabowo merupakan pejabat petahana di pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada pula kandidat-kandidat baru yang berasal dari luar pemerintahan.

Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya terdapat 17 wajah lama atau menteri-wakil menteri era Joko Widodo yang turut dipanggil oleh Prabowo, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, hingga Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Prabowo mengaku sebetulnya telah cukup lama memantau para calon menterinya, lalu berdiskusi, hingga menyatakan keinginannya menjadikan mereka sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan di pemerintahan ke depan.

"Sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Sebetulnya, hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah, semuanya menyatakan sanggup," ujar Prabowo pada Senin (14/10/2024).

Wajah-wajah lama semakin kentara saat Prabowo memanggil sejumlah nama yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Mula-mula, Prabowo memanggil sang menteri keuangan petahana, Sri Mulyani Indrawati.

Pada Senin (14/10/2024) sekitar pukul 19.20 WIB, Sri Mulyani yang mengenakan blouse batik berwarna coklat dan hitam serta bermotif bunga tiba di Kertanegara. Dia tersenyum tanpa berkata-kata, lalu masuk ke kediaman Prabowo.

Setelah beberapa waktu, Sri Mulyani keluar dan menyampaikan bahwa terdapat ajakan dari Prabowo untuk bergabung pada pemerintahan selanjutnya.

"Beliau meminta saya menjadi Menteri Keuangan kembali," ujar Sri Mulyani, Senin (14/10/2024).

Sehari berselang, Selasa (15/10/2024) sore, dua anak buah Sri Mulyani turut menghadap Prabowo, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono. Keduanya merupakan wakil menteri keuangan (wamenkeu).

Suahasil dan Thomas turut didampingi oleh Anggito Abimanyu. Ketiganya, yang kompak mengenakan batik dan celana hitam, masuk bersamaan ke kediaman Prabowo.

Usai pertemuan itu, Thomas menjelaskan bahwa Prabowo—yang merupakan pamannya—memberikan tugas besar kepada ketiganya untuk membantu Sri Mulyani selaku menkeu. Bahkan Thomas menyebut ketiganya sebagai Trio Wamen.

"Kami bertiga, kami adalah trio wamen, three in one. Tugas itu akan kami kerjakan sebaik mungkin," ujar Thomas pada Selasa (15/10/2024).

Suahasil menjelaskan bahwa Prabowo berpesan agar mereka di Kemenkeu dapat mendorong pembangunan hingga menciptakan investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya.

Sementara itu, Anggito menegaskan bahwa mereka bertiga bertugas untuk membantu kelancaran kerja menteri keuangan. Anggito pun menyinggung soal penerimaan negara usai pertemuan dengan Prabowo itu.

"Salah satunya optimalisasi penerimaan negara. Jadi, yang penting adalah dalam waktu segera, kita harus punya program strategis dalam meningkatkan penerimaan negara," ujar Anggito, yang digadang-gadang sebagai calon Kepala Badan Penerimaan Negara.

Suahasil tercatat sudah mendampingi Sri Mulyani sebagai wamenkeu sejak awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin atau sejak 2019. Namun, Suahasil sudah bekerja dengan Sri Mulyani sejak lama karena keduanya merupakan jebolan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Thomas tercatat baru menjadi wamenkeu kurang dari dua bulan, tepatnya sejak 18 Juli 2024. Thomas, yang merupakan keponakan Prabowo, mendapatkan tugas untuk mengawal transisi menuju pemerintahan selanjutnya dan penyusunan APBN 2025, alias APBN pertama Prabowo.

Sementara itu, Anggito yang saat ini tidak sedang memegang jabatan di pemerintahan sebenarnya bukan orang baru. Anggito merupakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu periode 2003—2010 atau era pemerintahan Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebelumnya pun dia pernah menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan, yakni periode 1999—2003.

Saat ini Anggito menjabat sebagai Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pekerjaan Rumah Pemerintahan Prabowo

Prabowo Subianto harus langsung mengambil langkah cepat dalam memperkuat perekonomian pada hari-hari pertamanya menjabat karena saat ini terdapat sejumlah sinyal tekanan bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebut saja deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024—yang menjadi catatan terparah sejak 1999, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang masuk zona kontraksi, hingga terbaru indeks keyakinan konsumen (IKK) yang turun. Selain itu, Prabowo juga akan mendapatkan warisan utang luar negeri dari Jokowi, yang pada Agustus 2024 sudah mencapai US$425,1 miliar atau di atas Rp6.600 triliun.

Sejumlah ekonom dan analis menilai bahwa indikator-indikator itu menjadi sinyal adanya tekanan ekonomi Tanah Air, baik karena efek eksternal maupun kondisi domestik. Tekanan itu perlu segera diatasi oleh pemerintahan Prabowo ketika menduduki kursi RI 1.

Terlebih, Prabowo memiliki cita-cita sangat besar, yakni pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% (sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Presiden Joko Widodo, yang mematok target pertumbuhan ekonomi 7%). Prabowo perlu mengambil langkah cepat karena pada tahun pertamanya menjabat, sudah terdapat risiko pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target.

World Bank (Bank Dunia) memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 akan mencapai 5%. Hal itu tercantum dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2024.

Bank Dunia memang menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9% (berdasarkan laporan April 2024) menjadi 5%. Namun, angka itu tetap masih di bawah target pertumbuhan ekonomi 2024 pemerintah, yakni 5,2%.

Bank Dunia menilai bahwa Indonesia akan terus tumbuh dengan naiknya konsumsi dalam negeri, pulihnya ekspor barang, dan kembali bergairahnya sektor pariwisata. Namun, prospek positif itu masih dibayangi risiko perlambatan.

"Di antara negara-negara besar [di Asia Timur dan Pasifik], pada tahun 2024 dan 2025 hanya Indonesia yang diperkirakan bertumbuh setara atau di atas tingkat pertumbuhan sebelum pandemi," tertulis dalam keterangan resmi Bank Dunia, dikutip pada Rabu (9/10/2024).

Adapun, Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 akan mencapai 5,1%. Angkanya pun masih di bawah target pemerintah.

Asian Development Bank (ADB) juga menyampaikan pandangan serupa melalui laporan Asian Development Outlook (ADO) September 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 diperkirakan tetap di 5,0%.

Proyeksi 5,0% untuk Indonesia itu sejalan dengan kenaikan prospek ekonomi negara-negara berkembang di Asia Pasifik. ADB menilai bahwa turunnya harga pangan global, juga efek pelonggaran kebijakan moneter bisa membawa inflasi ke tingkat sebelum pandemi Covid-19.

"Kondisi keuangan diperkirakan akan membaik seiring makin redanya inflasi dan dilonggarkannya kebijakan moneter di Amerika Serikat, sehingga mendukung proyeksi positif bagi kawasan ini," ujar Kepala Ekonom ADB Albert Park.

Namun demikian, menurut ADB, risiko dari proyeksi tersebut di antaranya memburuknya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dengan China, semakin merosotnya pasar properti China, ketegangan geopolitik yang memburuk, serta efek perubahan iklim dan cuaca buruk terhadap harga komoditas serta ketahanan pangan dan energi.