Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025.

Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran Kementerian/Lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun," katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketum PKB itu menilai apabila pemerintah dapat menggelontorkan bansos yang tinggi dan tepat sasaran. Maka, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan signifikan.

Meski begitu, dia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk bansos pada 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

Di sisi lain dia mengaku bahwa saat ini anggaran pemerintah untuk pemberian bansos pada tahun mendatang berada dikisaran Rp70 triliun. Sejalan dengan harapan kenaikan anggaran bansos, Cak Imin juga meminta Kepala Daerah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sinkronisasi data, kata Cak Imin, diharapkan agar pemerintah memiliki data tunggal terpadu agar mengetahui jumlah secara pasti pihak yang berhak menerima bansos.

“Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tersesat,” pungkas Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025.

Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran Kementerian/Lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun," katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketum PKB itu menilai apabila pemerintah dapat menggelontorkan bansos yang tinggi dan tepat sasaran. Maka, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan signifikan.

Meski begitu, dia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk bansos pada 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

Di sisi lain dia mengaku bahwa saat ini anggaran pemerintah untuk pemberian bansos pada tahun mendatang berada dikisaran Rp70 triliun. Sejalan dengan harapan kenaikan anggaran bansos, Cak Imin juga meminta Kepala Daerah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sinkronisasi data, kata Cak Imin, diharapkan agar pemerintah memiliki data tunggal terpadu agar mengetahui jumlah secara pasti pihak yang berhak menerima bansos.

“Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tersesat,” pungkas Cak Imin.

Jakarta: Pemerintah berencana mencairkan bantuan sosial (bansos) BNPT (Bantuan Non Tunai Pangan) pada November 2024.

Melansir laman UMSU, program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Diharapkan, bantuan ini bisa meringankan beban ekonomi banyak keluarga.

Apa saja ketentuan untuk mendapatkan bansos?

Agar bisa menjadi penerima bantuan bantuan sosial, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Memiliki KTP elektronik yang valid.
2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
3. Tidak sedang menerima jenis bantuan sosial lain, seperti BLT UMKM atau Kartu Prakerja.
4. Bukan merupakan ASN, anggota TNI, Polri, atau pegawai negeri lainnya.

Bagaimana langkah untuk memeriksa penerima bansos?

Jika ingin mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id.
2. Masukkan informasi wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
3. Isi nama lengkap sesuai yang tertera di KTP.
4. Lengkapi verifikasi captcha yang muncul.
5. Klik “Cari Data” untuk mendapatkan hasil.

Ini rincian jumlah bansos

Berikut adalah jumlah bantuan yang diberikan kepada berbagai kategori penerima PKH:

Ibu hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
Anak balita (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
Siswa SD: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.
Siswa SMP: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.
Siswa SMA: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

Dengan adanya bansos BNPT diharapkan bisa membantu masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi. Dengan bantuan ini, pemerintah ingin memastikan kebutuhan pangan terpenuhi dan kesejahteraan penerima meningkat.

Oleh karena itu, penting bagi calon penerima untuk memahami syarat dan langkah pendaftaran agar bisa mendapatkan bantuan ini. Semoga program ini bisa meringankan beban banyak keluarga di tengah situasi yang sulit. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah Indonesia terus melanjutkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Memasuki akhir September dan awal Oktober 2024, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih menantikan pencairan dana BPNT tahap 5.

BPNT tahap 5 mencakup periode September hingga Oktober 2024, dengan total bantuan sebesar Rp 400.000 untuk dua bulan atau Rp 600.000 yang dicairkan sekaligus pada November 2024 atau tiga bulan.

Untuk penyaluran melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BRI, jadwal pencairan dimulai sejak pertengahan September 2024.

Namun, penting untuk diketahui, proses pencairan dapat berlanjut hingga pertengahan Oktober, selama masih dalam rentang waktu tahap 5.

Bagi KPM yang belum menerima bantuan pada bulan September, disarankan untuk menunggu karena pencairan masih mungkin terjadi hingga akhir bulan Oktober.

Untuk memudahkan KPM dalam memverifikasi status penerimaan BPNT tahap 5, pemerintah telah menyediakan layanan pengecekan online melalui situs cekbansos.kemensos.go.id.

Berikut langkah-langkah untuk melakukan pengecekan.

Cara Cek Bansos BPNT Termin September-Oktober 2024

- Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id
- Isi data desa tempat tinggal dengan lengkap dan benar sesuai data KTP.
- Masukkan nama penerima
- Klik tombol "CARI DATA"

Penting bagi para KPM untuk tetap memperhatikan pengumuman resmi dari pemerintah dan aktif mencari informasi melalui saluran-saluran resmi.

Hal ini akan membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan bantuan dapat diterima tepat waktu.

Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial, termasuk BPNT, agar dapat mencapai sasaran dengan lebih efektif dan efisien.

Bagi masyarakat yang memiliki pertanyaan atau keluhan terkait penyaluran BPNT, disarankan untuk menghubungi layanan pengaduan resmi Kementerian Sosial atau pemerintah daerah setempat.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Jadwal Pencairan Bansos BPNT September-Oktober 2024: Ini yang Perlu Diketahui Penerima Manfaat