JAKARTA - Keberhasilan KSO PT Artas Energi Petrogas - Inerco Global International (KSO AEP-IGI) yang telah membangun lini produksi Drill Pipe, OCTG, Linepipe dan Mechanical Tube dengan kapasitas 250 ribu ton per tahun mendapat apresiasi dari pemerintah. Apalagi, pembangunan industri pipa seamless (pipa baja tanpa sambungan) tersebut murni melalui investasi dalam negeri.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengungkapkan hal tersebut dalam acara Workshop dan Talkshow Indonesia Seamless Tube Summit: The Launching The First Seamless Pipe Plant In Southeast Asia di Hotel St. Regis, Jakarta pada Kamis (6/11/ 2024).

"Ini luar biasa. Keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha yang mampu menghasilkan produk dalam negeri yang berkualitas, berstandar tinggi dan mampu bersaing di pasar global," kata Faisol Riza dalam pidatonya di hadapan para stake holder di industri pipa seamless.

Menurut dia, Kementerian Perindustrian juga terus menjaga agar sektor infrastruktur terus tumbuh seperti saat ini, serta mampu bersaing dengan berbagai produk manufaktur dari berbagai negara. Dia memaparkan, kinerja pengolahan industri di Indonesia terus tumbuh meski menghadapi tantangan global yang berat. Dimana, industri pengolahan nonmigas berkontribusi terhadap PDB Rp 16,7 triliun di Triwulan II 2024.

Sementara industri migas menyumbang lebih dari Rp 500 triliun atau sekitar 25% terhadap PDB. Sektor migas telah menciptakan rantai pasok yang besar terhadap industri pipa dalam negeri. Industri pipa seamless menjadi bagian dari industri migas. ?Oleh karena itu, saya mengapresiasi kehadiran Seamless Indonesia Tube,? ujar Faisol Riza.

Saat ini, kapasitas industri pipa seamless sebanyak 800 ribu ton per tahun dengan tingkat utilisasi 40%. ?Nantinya dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung industri pipa seamless di dalam negeri, saya optimis produk pipa seamless dalam negeri mampu menjawab kebutuhan di sektor migas,? tambah Faisol Riza.

Untuk mendukung kemandirian dan daya saing industri pipa dalam negeri, Kementerian Perindustrian terus berkolaborasi dengan instansi terkait, seperti dengan Kementerian ESDM untuk barang operasional penunjang migas yang memuat nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Menurut dia, peningkatan penggunaan produk bersertifikat TKDN di industri migas tidak hanya meningkatkan nilai tambah namun juga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas SDM.

Pembangunan Jargas

Dalam kesempatan tersebut, Faizol Riza juga mengatakan pemerintah membuka peluang sebesar besarnya bagi industri pipa seamless untuk mendukung terwujudnya pembangunan Jargas (Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga). Dengan selesainya pembangunan Jargas ini akan sangat membantu pemerintah dalam menekan subsidi di sektor Migas yang sudah mencapai Rp 400 triliun. ?Kami pemerintah membuka tangan bagi industri pipa seamless untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan Jargas ini demi mewujudkan ketahanan energi nasional,? ujar Faisol.

Pembangunan Jargas ini telah digagas selama bertahun-tahun namun hingga saat ini belum terealisasi dengan baik. Menurut Faisol Riza, hal ini menjadi peluang yang besar bagi industri pipa seamless untuk bisa mendukung pembangunan Jargas dengan tujuan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

Di acara yang sama, Mr. Jose Antonio Rayes, CEO Indonesia Seamless Tube, PT Artas Energi Petrograss, mengatakan acara ini diselenggarakan guna memposisikan industri pipa baja seamless nasional agar bisa menjadi kebanggaan produk nasional. Acara ini melibatkan para pemangku kepentingan di industri pipa baja seamless. Seperti: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai. Selain itu melibatkan juga K3S, Processor, Threader, Stockist, dan lain-lain.

Di tengah kondisi ekonomi dunia yang penuh tantangan seperti saat ini, banyak negara di dunia menghadapi persoalan besar, berupa middle income trap. Keadaan dimana stagnasi ekonomi yang mencerminkan ketidakmampuan untuk meningkatkan produkvitas dan inovasi guna bersaing di tingkat global.

?Untuk menuju negara maju, dan mewujudkan Indonesia emas seperti yang menjadi cita-cita besar Bangsa Indonesia, tidak ada pilihan lain, kecuali mengambil langkah berani bertransformasi melalui konsep hiliriasasi dengan menjadi negara industri?, ujar Jose Antonio Rayes. Menurutnya hal ini sejalan dengan gagasan kunci dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang pada rapat perdana sidang Kabinet Merah Putih, menegaskan bahwa ?Hilirisasi adalah kunci strategis agar Indonesia dapat menuju menjadi negara maju, makmur dan sejahtera?.

Kecenderungan tengah dialami perdagangan internasional, bahwa gelombang proteksionisme global telah menghasilkan banyak larangan ekspor baru, subsidi domestik, peraturan investasi asing, dan tarif. Fenomena proteksionisme global terus akan berlanjut seiring dengan kian sengitnya perang perdagangan antara USA dan Cina. Imbasnya menimpa berbagai sektor industri, termasuk industri pipa baja seamless, yang saat ini terjadi over-supply di Cina, dimana negara tersebut membutuhkan pasar impor untuk penyerapan kelebihan produksi pipa baja seamlessnya. Indonesia pun jadi incaran utama penyaluran over-supply produksi pipa baja seamless Cina

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target lifting minyak bumi sebanyak satu juta barrel per hari dan lifting gas sebesar 12 billion standard cubic feet per hari (BSCFD) di tahun 2030. Ini merupakan target strategis dalam rangka mengamankan ketahanan dan kemandirian energi nasional. ?Peran dan kontribusi sektor industri minyak dan gas (migas) pun menjadi lokomotif pengerak ekonomi terdepan dalam merealisasikan pencapaian target strategis ketahanan dan kemandirian energi Nasional,?ujar Jose Antonio Rayes.

Menghemat Devisa

Menurut CEO PT Inerco Global International, Hendrik Kawilarang Luntungan, saat ini kebutuhan pipa baja seamless sektor industri migas yang mencapai 500.000 ton per tahun, Indonesia menjadi incaran utama penyaluran over-supply produksi pipa baja seamless Cina. Bila hal ini dibiarkan terjadi, impor pipa baja seamless nasional akan mengalami terus peningkatan, padahal nilainya saat ini sudah mencapai angka Rp 15 triliun per tahun.

Untuk membendung impor baja seamless tersebut, kebijakan TKDN harus bisa memastikan keberlanjutan ekonomi lokal dan memastikan bahwa sebagian besar nilai tambah dari produksi barang atau jasa tetap di dalam negeri.

Demi kebanggaan dengan produk dalam negeri dan upaya efisiensi, menurut Hendrik, menjadi sebuah keharusan untuk bisa memposisikan dan mengoptimalkan kemampuan serta kapasitas produsen pipa baja seamless dalam negeri. Tujuannya agar produsen pipa baja seamless menjadi pemain kunci dalam memenuhi kebutuhan pasar secara lebih mandiri. ??Di sisi lain, kandungan lokal pipa baja seamless juga terus ditingkatkan agar dapat memberi nilai tambah yang optimal. Sekaligus mengurangi defisit transaksi neraca perdagangan untuk produk pipa baja seamless,?? ujar Hendrik.

Keberadaan dan kiprah Indonesia Seamless Tube atau yang disebut sebagai ?IST? benar-benar searah dan senafas dengan gagasan hilirisasi dari Presiden RI Prabowo Subianto. Yaitu, dalam kontek hilirisasi yang berkaitan dengan komoditas pipa baja seamless. Jose Antonio Rayes menjelaskan IST hadir sebagai produk jadi (end product) pipa baja seamless yang dimanufaktur dan diproses oleh Pipe Manufacturer dalam negeri, untuk dapat dioptimasilasi penggunaannya guna memenuhi kebutuhan produk pipa baja seamless nasional.

Jakarta: Pemerintah berencana mencairkan bantuan sosial (bansos) BNPT (Bantuan Non Tunai Pangan) pada November 2024.

Melansir laman UMSU, program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Diharapkan, bantuan ini bisa meringankan beban ekonomi banyak keluarga.

Apa saja ketentuan untuk mendapatkan bansos?

Agar bisa menjadi penerima bantuan bantuan sosial, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Memiliki KTP elektronik yang valid.
2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
3. Tidak sedang menerima jenis bantuan sosial lain, seperti BLT UMKM atau Kartu Prakerja.
4. Bukan merupakan ASN, anggota TNI, Polri, atau pegawai negeri lainnya.

Bagaimana langkah untuk memeriksa penerima bansos?

Jika ingin mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id.
2. Masukkan informasi wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
3. Isi nama lengkap sesuai yang tertera di KTP.
4. Lengkapi verifikasi captcha yang muncul.
5. Klik “Cari Data” untuk mendapatkan hasil.

Ini rincian jumlah bansos

Berikut adalah jumlah bantuan yang diberikan kepada berbagai kategori penerima PKH:

Ibu hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
Anak balita (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
Siswa SD: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.
Siswa SMP: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.
Siswa SMA: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

Dengan adanya bansos BNPT diharapkan bisa membantu masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi. Dengan bantuan ini, pemerintah ingin memastikan kebutuhan pangan terpenuhi dan kesejahteraan penerima meningkat.

Oleh karena itu, penting bagi calon penerima untuk memahami syarat dan langkah pendaftaran agar bisa mendapatkan bantuan ini. Semoga program ini bisa meringankan beban banyak keluarga di tengah situasi yang sulit. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

SUMEDANG, iNews.id – Orang tuasiswa beramai-ramai menyerbu SMP Negeri Satu Atap Sukanyiru, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Kamis (31/10/2024) siang. Mereka mempertanyakan keberadaan uang bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang selama ini dinilai tidak jelas.

Para orang tua siswa mengaku bahwa meskipun anak-anak mereka terdaftar sebagai penerima bantuan PIP, namun hingga kini belum pernah menerima uang bantuan tersebut. Padahal, berdasarkan informasi dari bank penyalur, dana PIP sudah masuk ke rekening masing-masing siswa.

“Anak saya sudah terdaftar sebagai penerima PIP sejak Tahun 2021, tapi sampai sekarang belum pernah menerima uangnya. Padahal, katanya uangnya sudah ditransfer ke rekening,” ujar Siti, salah seorang orang tua siswa dengan nada kecewa di lokasi.

Keluhan yang sama disampaikan oleh Yuyum dan Ririn, orang tua siswa lainnya. Mereka baru menerima buku dan kartu ATM PIP pada Selasa lalu. Saat dicek saldonya, ternyata tidak ada uang yang masuk.

“Kami sangat kecewa dengan kejadian ini. Uang PIP ini sangat penting untuk membantu biaya pendidikan anak-anak kami,” kata Yuyum.

Total nominal bantuan PIP yang diduga digelapkan oleh operator sekolah diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Para orang tua siswa mengancam akan mengambil tindakan hukum jika uang tersebut tidak segera dikembalikan.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri Satu Atap Sukanyiru, Ajat Bahtiar, mengakui uang bantuan PIP memang telah digunakan oleh operator sekolah untuk keperluan pribadi. Dia berjanji akan bertanggung jawab dan mengembalikan seluruh uang tersebut.

“Kalau yang sekarang itu kelihatan, kalau misalkan per tanggal per bulan diambil berarti dia baru diambil. Kalau yang kebelakang berarti oleh petugas,” ujar Ajat.

Pihak sekolah menargetkan pengembalian uang PIP akan dilakukan pada Desember 2024. Para orang tua siswa tetap bersikeras agar uang tersebut segera dikembalikan dan tidak ingin menunggu terlalu lama.

Para orang tua mengancam akan melakukan aksi lebih besar dan melaporkan kasus ini ke polisi jika uang bantuan PIP tidak segera dikembalikan.

Editor: Kurnia Illahi

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Program Indonesia Pintar (PIP) 2024 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) disalurkan sebagai bentuk bantuan pendidikan untuk untuk siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang memenuhi syarat.

Program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia. Pencairan dana PIP tahap ketiga dijadwalkan berlangsung mulai Oktober hingga Desember 2024.

Namun, proses pencairan dapat bervariasi tergantung pada proses verifikasi data dan transfer ke rekening masing-masing siswa penerima.

Dana bantuan ini disalurkan langsung ke rekening SimPel siswa yang dibuka di bank BNI, BRI, atau BSI.

Pencairan ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, buku, dan kebutuhan lainnya.

Cara Cek Penerima PIP Kemdikbud 2024 melalui pip.kemdikbud.go.id

Bagi siswa dan orang tua yang ingin mengecek status penerimaan PIP 2024, dapat mengakses situs resmi Kemdikbud di pip.kemdikbud.go.id. Berikut langkah-langkah untuk melakukan pengecekan penerima PIP:

1. Kunjungi situs pip.kemdikbud.go.id.
2. Masukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang dapat ditemukan di Kartu Keluarga (KK).
3. Lengkapi dengan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional).

Sebelum mencairkan dana PIP, siswa dan orang tua perlu memastikan bahwa data yang dimasukkan sudah benar dan sesuai dengan data yang tercatat di sistem Kemdikbud.

Selain itu, pastikan juga bahwa NIK dan NISN yang digunakan sesuai dengan data yang terdaftar di sekolah.

Dana bantuan PIP ini tidak hanya membantu meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa siswa dapat melanjutkan pendidikan dengan lebih baik.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan siswa dari keluarga prasejahtera dapat tetap bersekolah dan meraih prestasi akademik.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Cara Cek Penerima Uang PIP Kemdikbud 2024, Bantuan Pendidikan Cair untuk Siswa SD hingga SMA

Palu: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Pemerintah mendorong Kota Palu, Sulawesi Tengah menjadi pilot project dalam Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP).

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Adhianti saat sambutan kegiatan Diseminasi dan Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila di Kota Palu, Sulawesi Tengah, selama dua hari, Selasa-Rabu, 22-23 Oktober 2024.

Kegiatan ini merupakan rangkaian pelaksanaan pengukuran IAP lingkup Kab/Kota dan Kota Palu merupakan Kota pertama di Indonesia yang melaksanakan pengukuruan IAP.
"Hal ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi yang telah diperoleh dari hasil pengukuran IAP kepada para stakeholder dan OPD se-Kota Palu, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan," ujarnya.

Hasil IAP ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan program dan kegiatan berbasis data, sehingga nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi dasar pembangunan Daerah dan dapat menjadi tujuan pembangunan Daerah

Kegiatan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) ini juga diharapkan kota Palu menjadi kota pertama dan berhasil dalam melaksanakan pengukuran IAP dalam semua aspek termasuk kearifan lokal.

"Diharapkan Kota Palu menjadi Pilot Project daerah lain di Indonesia dalam pelaksanaan IAP," tegasnya.

Tidak hanya itu, BPIP juga menyelenggarakan Uji Coba Survei Pengukuran Pelembagaan Pancasila di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Metode ini menggunakan moda CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing). Pada tahap awal, BPS RI telah membangun aplikasi yang dinamakan Flexible Authentic Survey Instrument Harmony (FASIH).

"Uji coba pengukuran pelembagaan Pancasila menjadi hal yang sangat penting dalam rancangan metodologi, instrumen internal, dan perangkat lainnya yang telah disusun," paparnya.

Program ini dalam rangka memastikan bahwa metodologi, instrumen, dan pelaksanaan uji coba valid dan reliabel dalam mengukur institusionalisasi Pancasila, maka diperlukan pengendalian terhadap pelaksanaan uji coba tersebut.

"Hasil pengendalian akan menghasilkan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan metodologi, instrumen, dan perangkat yang ada," ucapnya.

Pejabat sementara Kota Palu Muchsin Husain Pakaya, S.E., M.Si mengapresiasi kegiatan tersebut, karena pertama kalinya diselenggarakan di Kota Palu.

"Kami dari pemerintah Kota Palu berterima kasih kepada BPIP, karena Kota Palu dijadikan contoh untuk Kabupaten Kota dalam mengukur Indeks Aktualisasi Pancasila," ucapnya.

Ia berharap Kota Palu menjadi Kota yang memiliki implementasi nilai-nilai Pancasila cukup tinggi, maka Pancasila sebagai ideologi negara harus dijaga dan diimplementasikan.

"Nilai-nilai Pancasila harus terus kita aktualisasikan, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun lokal," harapnya.

Kolaborasi antara BPIP dan Kota Palu memberikan gambaran yang lebih jelas terkait peran gotong royong dalam memperkuat pemahaman dan penerapan Pancasila di Kota Palu khususnya.

"Melalui evaluasi ini kita berharap dapat terus meningkatkan angka Indeks Aktualisasi ini dan meneguhkan komitmen kita dalam menjaga keutuhan NKRI," harapnya.

Tidak hanya itu dari hasil kegiatan ini, Pemerintah Kota Palu berharap dapat memberikan dampak positif bagi perumusan kebijakan di Kota Palu serta membangun masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera.

Hadir dalam kesempatan tersebut Plt Direktur Pengukuran Pelembagaan Pancasila BPIP Mukhammad Fahrurozi; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu Ansyar Sutiadi; Fungsional Ahli Madya pada Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila BPIP; Tenaga Ahli Kesbangpol Kota Palu; perwakilan Badan Pusat Statistik RI; Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu, pengurus PKK se-Provinsi Sulawesi Tengah serta para narasumber.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat Pembinaan Ideologi Pancasila untuk para penyusun Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dalam kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Selasa-Rabu,29-30 Oktober 2024.

Langkah ini merupakan kolaborasi BPIP dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya untuk mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, khususnya dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu Upaya strategis bagi BPIP dalam bergotong royong guna melaksanakan proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter dan berlandaskan Pancasila melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila.
Dirinya bahkan menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum pada setiap jenjang pendikan dan diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.

“Langkah ini juga dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional,” terangnya.

Implementasi Pendidikan Pancasila dengan penerapan BTU Pendidikan Pancasila secara sistematis dan berkesinambungan menjadi fondasi dalam pembangunan SDM yang unggul serta untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

“Tentu, Implementasi Pendidikan Pancasila ini sangat relevan pada era kontemporer ini, karena menghadapi sejumlah tantangan sosial, budaya yang dilematis, disrupsi bahkan ketidakpastian,” ujarnya.

Dirinya berharap kepada penyusun buku berperan secara optimal sebagai agen-agen penggerak utama dalam menyampaikan pemanfaatan BTU Pendidikan Pancasila kepada tenaga pendidik di semua jenjang Pendidikan dari sabang sampai Merauke.

Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Anindito Aditomo mengapresiasi kepada BPIP yang sudah menyelenggarakan kegiatan tersebut, bahkan ia berharap kerja kolaborasi ini terus dilakukan untuk masa depan Bangsa.

“Alhamdulillah kolaborasi intensif ini terus kita lakukan, banyak tantangan dan hambatan, karena proses pembuatan dan penyusunan buku ini tidaklah mudah, namun ini sudah menunjukan kesuksesan kita dalam Menyusun buku,” paparnya.

Ia bahkan mengaku Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila saat ini sudah digunakan 360 ribu satuan Pendidikan jenjang dasar sampai menengah di seluruh Indonesia baik melalui online maupun secara langsung

“Buku ini sudah digunakan di ratusan ribu sekolah di Indonesia, kita monitor terus, baik pembelian secara online atau secara langsung,” tegasnya.

Ia mengajak kepada seluruh peserta sebagai penyusun untuk terus memonitor guru-guru agar terus menggunakan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila, sebagai Upaya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan sejak dini.

“Saya juga mendorong kepada Bapak Ibu peserta untuk terus mengajak kepada satuan Pendidikan di daerahnya untuk menggunakan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila,” tutupnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih impor jagung untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dalam periode Januari-September 2024 total impor jagung mencapai 967,9 ribu ton dengan nilai US$ 247,9 juta atau Rp 3,89 triliun (kurs Rp 15.700). Volume itu naik 0,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Indonesia mengimpor jagung sebesar 967,9 ribu ton atau senilai US$ 247,9 juta," tulis bahan paparan Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (28/10/2024).

Negara utama sumber impor jagung Indonesia adalah Argentina dengan porsi 639,44 ribu ton atau senilai US$ 172,68 juta. Disusul Brasil dengan 256,83 ribu ton atau senilai US$ 66,09 juta dan Pakistan sebanyak 13,07 ribu ton dengan nilai mencapai US$ 3,47 juta.

"Ini tentunya menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dari pasar domestik," jelasnya.

Berdasarkan data BPS, total produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang 2024 diperkirakan mencapai 15,21 juta ton. Jumlah itu mengalami peningkatan sebanyak 0,43 juta ton dibandingkan 2023.

"Sehingga 2023 itu total produksi sepanjang tahun 14,77 juta, di 2024 ini diperkirakan 15,21 juta ton," jelas Amalia.

(aid/ara)

Kupang: Dalam upaya menyerap aspirasi daerah dalam pengentasan kemiskinan, BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kupang menyelenggarakan diskusi denga tema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” di Kupang, 17 Oktober 2024.

Forum diskusi menghadirkan para pakar dan akademisi antara lain Ester Jusuf, Marianus Kleden, Bona Beding, Dr. Philipus Tule, SVD, Romo Charles Beraf SVD, dan Prof. Dr. Zainur Wula, S.Pd, M.Si.

Forum diskusi merupakan bagian dari rangkaian Forum Group Discussion yang diadakan BPIP di 7 kota untuk menyusun rekomendasi terkait bidang tertentu.
Rekomendasi kebijakan tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintahan baru yang dilantik 20 Oktober 2024. Diskusi yang dipandu oleh Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah tsb. memfokuskan bahasannya pada isu etika dan moralitas para penyelenggara negara utamanya dalam kaitannya dengan isu kemiskinan dan kedaulatan ekonomi rakyat.

Mengomentari diskusi dimaksud Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, mengatakan topik yang diangkat BPIP ini sangat relevan dengan situasi saat ini. Diungkapkannya, di tengah masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, kita menyaksikan masih maraknya praktif korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.

Praktik korupsi terbukti dengan terakumulasinya pendapatan negara pada sekelompok kecil masyarakat tertentu. Djumala menunjukkan data Credit Suisse 2017 bahwa 10% orang terkaya di Indonesia kuasai menguasai 75% kekayaan negara.

Dalam hal kepemilikan aset produksi pun menunjukkan data yang memprihatinkan. Data menunjukkan bahwa hanya 1% populasi menguasai 58% lahan di Indonesia.

Dari total daratan Indonesia, seluas 44% dikuasai pemilik konsesi pertambangan. Dengan data ini saja sekilas terlihat bahwa ada kesenjangan dalam kepemilikan asset produksi di masyarakat. Menurut Djumala disinilah letak permasalahan kedaulatan ekonomi rakyat. Dikatakannya, kedaulatan ekonomi rakyat itu sejatinya adalah demokrasi ekonomi sesuai nilai Pancasila.

Lebih jauh Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, menyoroti bahwa jika konsisten dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945, strategi kebijakan pengentasan kemiskinan mestinya juga memperhatikan kedaulatan ekonomi rakyat. Hal itu bisa dilakukan dengan mereorientasikan kebijakan pembangunan ekonomi yang memberi akses lebih besar kepada rakyat terhadap kepemilikan asset-asset produksi, seperti modal dan lahan.



dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta -

Subholding Gas Pertamina, PT Pertamina Gas (Pertagas) telah mengoperasikan 63 ruas pipa sepanjang 2.930 KM di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan energi ke berbagai industri di tanah air.

Subholding Gas (SHG) sebagai pengelola terbesar gas bumi nasional terus bertumbuh progresif dan berorientasi pada keberlanjutan, SHG tidak hanya mempertahankan bisnis eksisting, tetapi juga terus berupaya dalam meningkatkan keandalan kinerja operasionalnya.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT PGN Tbk, Harry Budhi Sidharta, mengatakan dalam upayanya bertransformasi menjadi perusahaan infrastruktur energi nasional, Pertagas sebagai bagian dari Sub Holding Gas terus memperluas cakupan bisnisnya tidak hanya dalam hal penyaluran gas alam.

"Saat ini Pertagas telah melakukan ekspansi bisnis dalam penyediaan infrastruktur energi lainnya seperti pipa minyak bumi dan BBM," kata Harry dalam keterangan resmi, ditulis Rabu (16/10/2024).

Hingga saat ini, Pertagas telah membangun dan mengoperasikan Pipa Minyak sepanjang lebih dari 605 km di antaranya, Pipa Minyak Tempino - Plaju yang berada di Operation Central Sumatera Area dan Pipa Minyak Rokan yang berada di Operation Rokan Area.

"Kontribusi Pertagas dalam penyaluran minyak di Pulau Sumatera ini mendukung ketahanan energi nasional, dimana telah berkontribusi terhadap penyediaan kebutuhan energi nasional," kata Harry.

Selain itu, Pertagas juga tengah menggarap pembangunan pipa penyaluran BBM Cikampek-Plumpang. Momentum dimulainya pembangunan pipa sepanjang 96 KM ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pertamina Patra Niaga pada 4 Oktober 2024.

Pertagas tidak hanya terus mengembangkan jaringan pipa yang dimiliki, tetapi juga berkomitmen memastikan keandalan energi yang disalurkan. Komitmen ini didukung oleh kompetensi Pertagas dalam bidang operasional dan pemeliharaan pipa serta fasilitas pendukungnya. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang tersertifikasi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga standar operasional yang tinggi, mulai dari proses instalasi hingga pemeliharaan dilaksanakan dengan profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam urusan keselamatan kerja, sampai akhir September 2024 Pertamina Gas mencatatkan jam kerja selamat mencapai 105.142.028 jam, menegaskan komitmennya dalam mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama. Pertagas berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mengurangi risiko kecelakaan untuk menjaga keandalan operasional penyaluran energi.

Selain itu, untuk menjaga keandalan operasi pipa minyak, Pertagas melakukan pengendalian pengendalian risiko melalui Security and Oil Losses Management With Integrated Detection System, serta pengendalian keakuratan alat ukur (meter) dalam mengatasi ketidaksesuaian (discrepancy) dengan prosedur yang ketat. Dengan menerapkan prinsip Flow Assurance dan Pipeline Integrity, Pertagas memastikan bahwa setiap aliran energi berlangsung dengan lancar dan aman, serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Harry mengatakan Pertagas akan terus melakukan pengembangan dan penambahan infrastruktur penyaluran energi dan bersinergi dengan industri hulu hingga hilir.

Aksesibilitas infrastruktur penyaluran energi yang terintegrasi menjadi peluang besar bagi Pertagas untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan kompetensi yang dimiliki dalam sektor midstream, Pertagas mampu menjajaki kerja sama dengan industri hulu dan hilir untuk mengangkut berbagai jenis energi, seperti gas alam, minyak bumi, dan BBM. Kerja sama ini memungkinkan Pertagas untuk memperluas jaringan dan meningkatkan efisiensi dalam penyaluran energi.

"Melalui jaringan pipa yang terbangun untuk menyalurkan energi dari hulu ke hilir, akan berdampak pada efisiensi biaya pengangkutan, keselamatan kerja, fleksibilitas dan skalabilitas, serta keandalan pasokan energi yang stabil," kata Harry.

(fdl/fdl)

Tangerang: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi menjadi pembicara utama sekaligus membuka acara "Kejuaraan Nasional Nusantara Karate Open 2024: Piala Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri" yang berlangsung di Kota Tangerang, Banten, pada Sabtu, 12 Oktober 2024.

"BPIP mengapresiasi dan mendukung penuh penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Nusantara Karate Open 2024 ini, yang diikuti oleh peserta mulai dari kategori pra usia dini hingga senior dan mahasiswa," ungkap Yudian.

Kejuaraan Nasional dengan tema "Pancasila Bangkitkan Semangat Karate Generasi Muda" ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2024.
"Mengikuti kejuaraan bukan semata-mata untuk mengejar kemenangan, tetapi juga sebagai sarana untuk melatih ego, keterampilan, kesadaran, serta daya tahan," terang Yudian.

"Junjunglah nilai-nilai sportivitas, kejujuran, persatuan, serta butir-butir Pancasila selama berkompetisi dan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik inilah yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia."

Melalui kejuaraan ini, diharapkan lahir atlet-atlet karate yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan serta mempererat rasa persaudaraan di antara para karateka dalam semangat ideologi Pancasila.

"Melalui karate, para peserta tidak hanya dilatih untuk memiliki ketangkasan dan kekuatan fisik, tetapi juga dilatih mentalnya, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti sportivitas, semangat juang, dan gotong royong," tegas Prakoso, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP.

Staf Ahli Gubernur Banten, M. Agus Setiawan, sependapat dengan Yudian dan Prakoso. Ia juga menegaskan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila adalah pedoman bagi kita semua. Ia mengajarkan pentingnya toleransi, kerukunan, serta saling menghargai perbedaan. Acara ini menjadi momen penting untuk meneguhkan kembali semangat Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang mencerminkan kekuatan kita sebagai bangsa yang beragam namun tetap satu," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta: Pemerintah memberikan bantuan kepada siswa miskin dan rentan miskin lewat berbagai program, salah satunya Program Indonesia Pintar (PIP). Ini adalah inisiatif pemerintah yang memberikan bantuan tunai kepada siswa berusia 6 hingga 21 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin.

Tujuan program ini untuk membantu meringankan biaya pendidikan agar siswa dapat terus melanjutkan sekolah. Bantuan PIP mencakup uang saku dan biaya tambahan seperti kursus atau magang dengan besaran bantuan bervariasi tergantung jenjang pendidikan dari SD hingga SMA/SMK.

Pencairan PIP periode bulan Oktober 2024 sudah mulai berlangsung. Melansir laman jendela.kemdikbud.go.id, ada dua cara memeriksa status penerima PIP, yakni melalui sekolah dan online. Berikut ini cara cek status penerima PIP 2024:

Cara cek status penerima PIP 2024

1. Melalui sekolah

1. Siswa atau orangtua menanyakan langsung ke pihak sekolah. Sekolah memiliki informasi terbairu terkait daftar penerima PIP hingga jadwal pencairan dana

2. Pribadi atau online

1. Mengunjungi SIPINTAR atau laman pip.kemdikbud.go.id
2. Memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Sementara itu, berikut cara mencairkan dana PIP periode Oktober 2024:

Cara mencairkan dana PIP 2024

1. Mengakses informasi melalui SIPINTAR atau laman pip.kemdikbud.go.id
2. Pastikan informasi dari sekolah atau dinas pendidikan setempat mengenai jadwal pencairan
3. Siapkan dokumen seperti KTP/ Kartu Keluarga, NISN, Surat Keterangan dari sekolah jika diperlukan
4. Datang ke bank penyalur sesuai jadwal

Apabila siswa belum memiliki rekening, dapat mengaktifkannya di bank yang telah ditetapkan, yaitu: BRI untuk siswa SD dan SMP; BNI untuk siswa SMA; dan BSI untuk wilayah Aceh.
Jumlah bantuan PIP berbeda-beda tergantung pada jenjang pendidikan siswa, dengan rincian sebagai berikut:

1. SD/SDLB/Program Paket A: Rp450.000 per tahun
2. SMP/SMPLB/Program Paket B: Rp750.000 per tahun
3. SMA/SMALB/Program Paket C: Rp1.000.000 per tahun
4. SMK: Rp1.000.000 per tahun, dengan tambahan Rp500.000 untuk kelas XIII bagi SMK program 4 tahun.

Baca juga: Cara Cek Pencairan PIP Bulan September 2024, Ini Link dan Nominalnya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) periode Oktober 2024 sudah mulai berjalan. Siswa dari jenjang SD hingga SMA sederajat yang memenuhi kriteria akan mendapatkan dana PIP.

Dana PIP untuk membantu meringankan biaya pendidikan agar siswa dapat terus melanjutkan sekolah. Bantuan PIP mencakup uang saku dan biaya tambahan seperti kursus atau magang,
dengan jumlah berbeda-beda tergantung jenjang pendidikan siswa.

Besaran bantuan terendah ialah Rp450 ribu per tahun. Sedangkan, terbesar adalah Rp1 juta.
Selain itu, terdapat bantuan tambahan bagi siswa Kelas 12 SMK sehingga total bantuan mencapai Rp 1,5 juta.
Berikut rincian dana bantuan PIP:

1. SD/SDLB/Program Paket A: Rp 450.000 per tahun
2. SMP/SMPLB/Program Paket B: Rp 750.000 per tahun
3. SMA/SMALB/Program Paket C: Rp 1.000.000 per tahun
4. SMK: Rp 1.000.000 per tahun, dengan tambahan Rp 500.000 untuk kelas XIII bagi SMK program 4 tahun.

Lalu, bagaimana cara mencairkan dana PIP? Melansir jendela.kemdikbud.go.id, pengambilan PIP dapat dilakukan perorangan ataupun kolektif.

Pencarian kolektif di tingkat satuan pendidikan dapat dikuasakan kepada kepala sekolah/ ketua lembaga/ bendahara sekolah/ bendahara lembaga. Bank penyalur yang mencairkan dana PIP antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Nasional Indonesia (BNI).

Untuk pencairan perorangan, bisa memeriksa nama kamu terlebih dahulu dalam SK Pemberian di laman SIPINTAR atau mengakses pip.kemdikbud.go.id. Berikut cara mencairkan dana PIP periode Oktober 2024:

Cara mencairkan dana PIP 2024

1. Mengakses informasi melalui SIPINTAR atau laman pip.kemdikbud.go.id
2. Pastikan informasi dari sekolah atau dinas pendidikan setempat mengenai jadwal pencairan
3. Siapkan dokumen seperti KTP/ Kartu Keluarga, NISN, Surat Keterangan dari sekolah jika diperlukan
4. Datang ke bank penyalur sesuai jadwal

Apabila siswa belum memiliki rekening, dapat mengaktifkannya di bank yang telah ditetapkan, yaitu: BRI untuk siswa SD dan SMP; BNI untuk siswa SMA; dan BSI untuk wilayah Aceh.

Baca juga: Hasil Penelitian: PIP Faktor Besar Bantu Siswa Terhindar dari Putus Sekolah

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)