Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah Indonesia terus melanjutkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Memasuki akhir September dan awal Oktober 2024, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih menantikan pencairan dana BPNT tahap 5.

BPNT tahap 5 mencakup periode September hingga Oktober 2024, dengan total bantuan sebesar Rp 400.000 untuk dua bulan atau Rp 600.000 yang dicairkan sekaligus pada November 2024 atau tiga bulan.

Untuk penyaluran melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BRI, jadwal pencairan dimulai sejak pertengahan September 2024.

Namun, penting untuk diketahui, proses pencairan dapat berlanjut hingga pertengahan Oktober, selama masih dalam rentang waktu tahap 5.

Bagi KPM yang belum menerima bantuan pada bulan September, disarankan untuk menunggu karena pencairan masih mungkin terjadi hingga akhir bulan Oktober.

Untuk memudahkan KPM dalam memverifikasi status penerimaan BPNT tahap 5, pemerintah telah menyediakan layanan pengecekan online melalui situs cekbansos.kemensos.go.id.

Berikut langkah-langkah untuk melakukan pengecekan.

Cara Cek Bansos BPNT Termin September-Oktober 2024

- Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id
- Isi data desa tempat tinggal dengan lengkap dan benar sesuai data KTP.
- Masukkan nama penerima
- Klik tombol "CARI DATA"

Penting bagi para KPM untuk tetap memperhatikan pengumuman resmi dari pemerintah dan aktif mencari informasi melalui saluran-saluran resmi.

Hal ini akan membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan bantuan dapat diterima tepat waktu.

Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial, termasuk BPNT, agar dapat mencapai sasaran dengan lebih efektif dan efisien.

Bagi masyarakat yang memiliki pertanyaan atau keluhan terkait penyaluran BPNT, disarankan untuk menghubungi layanan pengaduan resmi Kementerian Sosial atau pemerintah daerah setempat.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Jadwal Pencairan Bansos BPNT September-Oktober 2024: Ini yang Perlu Diketahui Penerima Manfaat

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mulai 1 Agustus 2024, penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) beras tahap ketiga dimulai di sejumlah daerah yang telah melalui proses verifikasi dan validasi data.

Saat ini terdapat sembilan provinsi yang data penerimanya telah terverifikasi. Kesembilan provinsi tersebut yaitu:

1. Sumatra Utara
2. Sumatra Barat
3. Jawa Barat
4. Yogyakarta
5. Maluku
6. DKI Jakarta
7. Sulawesi Tenggara
8. Kalimantan Tengah
9. Riau.

Mengutip InfoPublik.id, Direktur Utama Perum BULOG, Bayu Krisnamurthi, menyebutkan bahwa provinsi-provinsi lain yang belum terdata dan terverifikasi akan segera menyusul mendapatkan bantuan pangan dalam satu dua hari ke depan.

Banpang beras tahap ketiga telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk disalurkan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024 kepada 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Masing-masing KPM menerima 10 kilogram (kg) beras per bulan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa program banpang beras ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang paling rentan sehingga angka kemiskinan di Indonesia dapat terus menurun.

“Dengan penyaluran bantuan pangan beras ini, pemerintah berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dasar masyarakat, sekaligus mendorong upaya pengentasan kemiskinan, penanganan kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian gejolak harga pangan dan inflasi,” ujar Arief dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Rabu (7/8/2024).

Dalam keterangan terpisah, Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan bahwa pihaknya bersama stakeholder pangan lainnya terus melakukan pemantauan dan perbaikan terhadap program banpang beras sehingga penyalurannya berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

“Kita ingin memastikan bahwa bantuan pangan ini sampai ke tangan penerima yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, sesuai penugasan dari Bapanas, Perum Bulog bersama dinas pangan provinsi dan kabupaten/kota terus melakukan verifikasi dan validasi secara bertahap terhadap data penerima bantuan ini,” ujar Ketut.

Ketut menyebut bahwa mekanisme verifikasi dan validasi data penerima diperlukan karena data KPM bisa mengalami pembaruan akibat perubahan status sosial ekonomi, perpindahan lokasi, dan kondisi lainnya.

Dia bilang, verifikasi dan validasi data dilakukan secara berjenjang. Di tingkat pusat, Badan Pangan Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai wali data KPM.

Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bulog bersama unsur perangkat daerah yaitu Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Dengan demikian, bantuan pangan ini tersalurkan dengan baik, lancar, dan tepat sasaran,” ucap Ketut.