Bisnis.com, JAKARTA - PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja membantah menjadi dompet digital atau platform yang memfasilitasi perjudian online.

Sebagai salah satu solusi penyedia sistem pembayaran di Indonesia, LinkAja memastikan mendukung setiap upaya pemerintah dan regulator dalam mencegah dan mengantisipasi praktik judi online.

“kami sampaikan bahwa LinkAja tidak pernah memfasilitasi segala bentuk aktivitas atau transaksi keuangan mencurigakan termasuk judi online,” kata Stakeholder Communication Manager LinkAja, Rifdia Aulia Rahma dalam keteranganya, Jumat (11/10/2024).

Rifdia mengatakan, sesuai dengan arahan Bank Indonesia, LinkAja senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan oleh LinkAja guna memberantas praktik judi online yang saat inu marak terjadi.

Salah satunya, mengoptimalkan sistem deteksi fraud (FDS) perusahaan untuk menarik data setiap minggu terkait dengan jumlah akun yang terindikasi sebagai transaksi keuangan mencurigakan termasuk judi online.

“LinkAja juga secara rutin melakukan analisis dan pelaporan kepada otoritas yang berwenang melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan [LTKM] PPATK,” ujar Rifdia.

Kemudian, Rifdia menuturkan bahwa LinkAja telah mengeluarkan langkah tegas dengan memutus koneksi transaksi terhadap lebih dari 350 akun yang terdeteksi secara real-time oleh FDS perusahaan.

“Selain itu menindak lebih dari 150 kasus dengan men-suspend, membekukan, dan memblokir akun berdasarkan laporan manual yang masuk ke LinkAja melalui kanal Customer Service atau rekanan bank,” ucapnya.

Adapun, melalui berbagai kesempatan dan saluran komunikasi, LinkAja selalu menginformasikan kemudahan akses untuk melapor bagi pengguna yang mendeteksi adanya indikasi kejahatan siber atau judi online pada akun mereka.

Laporan dapat dilakukan dengan menghubungi Layanan PSE oleh Kemenkominfo, Layanan Patroli Siber, Aduan Konten, melaporkan atau memeriska rekening melalui CekRekening, maupun Layanan Pelanggan LinkAja melalui fitur live chat pada aplikasi.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan dompet digital Dana menjadi e-wallet yang paling banyak digunakan untuk transaksi judi online.

Dibandingkan dengan dompet digital lainnya, total transaksi di Dana untuk transaksi judi online saja mencapai Rp5,37 juta. Budi mengaku telah menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet yang memfasilitasi penjudi online.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi, dikutip Jumat (11/10/2024).

Menurut data dari PPATK yang diterima Kemenkominfo, ada lima perusahaan e-wallet yang masih memfasilitasi judi onlinel. Nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

Lima perusahaan e-wallet tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dalam memitigasi risiko kepatuhan terkait judi online di sektor perbankan. Beberapa upaya di antaranya membuat serangkaian peraturan dan ketentuan baik dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maupun Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan salah satu bentuk POJK terkait dengan fungsi kepatuhan yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh Bank adalah POJK 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK 8).

"Permintaan pemblokiran rekening-rekening judi daring oleh OJK ke Bank adalah bentuk dari pelaksanaan kewenangan OJK sesuai dengan Undang Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan pasal 81 ayat 4 POJK 8, untuk itu Bank wajib mematuhi ketentuan pada pasal 81 tersebut sebagai perwujudan pelaksanaan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM," kata Dian dalam jawaban tertulis konferensi pers RDKB Juli 2024, dikutip Selasa (13/8/2024).

Terdapat sanksi yang sangat disuasif terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam POJK 8, yaitu berupa teguran tertulis, denda dengan nominal yang signifikan, pembatasan kegiatan usaha, penurunan tingkat kesehatan, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan/atau pelarangan sebagai pihak utama.

"Hingga saat ini, OJK telah meminta Bank memblokir lebih dari 6.000 rekening terkait dengan penampungan dana judi daring yang tersebar di beberapa Bank," kata Dian.

Selain itu, sebagai bentuk pembinaan dan upaya meminimalisasi pemanfaatan rekening Bank untuk kegiatan transaksional judi daring, OJK juga telah meminta Bank melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi melakukan transaksi perjudian daring, melakukan analisis atas transaksi nasabah-nasabah tersebut, kemudian melaporkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke PPATK jika ditemukan adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi daring.

Selan itu, bank membatasi bahkan menghilangkan akses dari nasabah tersebut dalam hal pembukaan rekening di seluruh Bank di Indonesia (Blacklisting).

Adapun Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pemilik rekening yang terindikasi dengan kegiatan judi online dapat masuk dalam daftar hitam atau blacklist di lembaga jasa keuangan (LJK) atau perbankan.

Hal itu dilakukan sejalan dengan upaya memerangi judi online yang hingga kini terus mengkhawatirkan. Menurut Mahendra, OJK terus berupaya menelusuri lebih jauh jika terdapat rekening lainnya yang terkait judi online tersebut.

"Kalau memang terbukti melanggar hukum yang ada, ya berarti bisa-bisa untuk semua rekeningnya dan orang itu di blacklist dari lembaga keuangan. Tapi harus ada prosesnya," ujar Mahendra.

Mahendra menambahkan, sejauh ini, otoritasnya juga telah meminta perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 6.000 rekening. Hanya saja, seluruh rekening tersebut masih belum ternventarisir dengan baik.

Namun, lanjut dia, seluruh data dari pemilik rekening tersebut bisa jadi jembatan OJK untuk kembali menelusuri jejak data pelaku yang memang terlibat dalam judi online tersebut.

Dengan kata lain, jika pemilik dari rekening yang telah diblokir sebelumnya dan ternyata didapati rekening lain di bank yang sama atau di bank lain, maka rekening itu juga akan dicermati lebih jauh ihwal kemungkinan juga terafiliasi dengan praktik judi online.

(Febrina Ratna)

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Barat (Jakbar) beserta polsek-polsek di bawahnya, atas keberhasilan dalam mengungkap 23 kasus tindak pidana perjudian online selama satu bulan terakhir, dari Sabtu (8/6/2024) hingga Kamis (11/7/2024).

“Keberhasilan mengungkap kasus perjudian online ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melacak dan memantau aktivitas judi online (judol), serta menganalisis pola dan modus operandi sindikat-sindikat yang terlibat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Menurut Fahira, keberhasilan tersebut merupakan langkah strategis dalam upaya besar negara untuk memberantas praktik perjudian online yang telah menyebabkan banyak korban.

Ia juga memberikan pesan kepada semua bandar dan sindikat judi online untuk segera bertobat dan menghentikan aktivitas mereka.

“Sudah terlalu banyak penderitaan dan korban akibat praktik judi online yang kalian (bandar dan sindikat) jalankan,” ujar Senator Jakarta ini di Komplek Parlemen, Senayan.

Untuk diketahui, salah satu kasus yang menonjol adalah penggerebekan sindikat judi online di sebuah apartemen di kawasan Grogol Petamburan, Jakbar, yang berhasil diungkap oleh Polres Metro Jakarta Barat.

Sindikat tersebut menggunakan berbagai teknik seperti meretas situs dan memanfaatkan optimisasi mesin pencari untuk meningkatkan visibilitas situs mereka, serta menyewakan alamat situs kepada sindikat lain di luar negeri, termasuk di Kamboja.

Strategi berantas judol

Dalam kesempatan tersebut, Fahira mengungkapkan beberapa strategi penting untuk memberantas sindikat judi online.

Pertama, ia mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) dan mesin pencari untuk memblokir situs-situs yang terlibat dalam praktik judi online.

Menurutnya, sindikat judi online menggunakan search engine optimization (SEO) untuk meningkatkan visibilitas mereka di mesin pencari.

Hal tersebut, kata Fahira, bisa dicegah dengan efektif melalui pengembangan alat dan algoritma deteksi yang dapat mengidentifikasi situs yang telah diretas (defacing) dan digunakan untuk kegiatan ilegal.

Kedua, ia menekankan pentingnya penguatan kerja sama internasional, terutama dengan Interpol dan otoritas penegak hukum di berbagai negara, untuk memutus rantai sindikat judi online yang beroperasi lintas negara.

Operasi bersama dan pertukaran informasi intelijen antar negara dianggap krusial dalam upaya melacak dan menangkap jaringan judi online di berbagai yurisdiksi.

Fahira juga memandang penelusuran aliran dana sebagai aspek krusial dalam upaya pemberantasan sindikat judi online.

Ia mengingatkan bahwa kerja sama dengan lembaga keuangan penting untuk memantau transaksi mencurigakan yang terkait dengan aktivitas perjudian online, dan membekukan aset yang diduga berasal dari kejahatan tersebut.

Fahira menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dalam sindikat judi online.

Penerapan hukuman maksimal sesuai dengan undang-undang (UU) yang berlaku dianggap sebagai langkah efektif untuk menekan aktivitas sindikat tersebut.

“Segala cara dan sumber daya harus dikerahkan dalam "perang" melawan praktik judi online yang merugikan ini,” jelas Fahira.