Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah seretnya ekonomi sejumlah negara Uni Eropa, muncul sinyal bahwa realisasi pendanaan iklim dari negara maju ke negara maju akan kembali buntu di perundingan KTT Perubahan Iklim PBB alias COP29 bulan depan di Baku, Azerbaijan.

Uni Eropa mengungkap sikap negosiasinya untuk perundingan iklim COP29 bulan depan, sambil tetap tidak menjawab pertanyaan utama tentang bagaimana blok ekonomi itu akan meningkatkan pendanaan bagi negara-negara miskin dalam perjuangan mereka melawan pemanasan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan investasi energi terbarukan secara global melonjak hingga US$1 triliun per tahun untuk mencapai target kapasitas energi hijau pada 2030.

Nilai investasi tahunan secara global itu setara dengan Rp15.691 triliun (kurs Rp15.691 per dollar Amerika Serikat) demi mewujudkan target yang ditetapkan dalam pertemuan puncak KTT Perubahan IklimPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2023 alias COP28 pada tahun lalu di Dubai.

Bisnis.com, JAKARTA — Nasib pendanaan iklim untuk memperluas sebaran energi baru terbarukan (EBT) dan menepis energi fosilbatu bara, kembali diundi dan dirundingkan para pemimpin dunia, meski secara rekam jejak, janji-janji di meja perundingan lebih banyak meleset daripada terealisasi.

Jelang pertemuan puncak KTT Perubahan Iklim PBB 2024 alias COP29 di Azerbaijan, November mendatang, para pemimpin dunia akan terlebih dahulu mengumumkan strategi baru untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan global pada 2030 di KTT Energi Terbarukan Global di Plaza Hotel, New York.
Tenggat 2030 sebelumnya disepakati pada pertemuan puncak KTT iklim PBB tahun lalu, alias COP28, di Dubai. Presiden pertemuan puncak tahun ini di Azerbaijan, Mukhtar Babayev, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen termasuk di antara para pemimpin yang diharapkan memberikan perincian tentang pekerjaan dan biaya untuk mencapai sasaran tersebut dalam pidato mereka di Plaza Hotel, New York, Selasa (24/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, perubahan iklim menyebabkan banyak dampak buruk kepada perekonomian seperti penurunan produk domestik bruto (PDB) hingga dua digit pada tahun depan.

Pernyataan itu Sri Mulyani sampaikan ketika menjadi pembicara dalam Indonesia International Substanbility Forum di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada Jumat (6/9/2024).

"Sebuah studi menunjukkan bahwa skenario terburuk dari perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan PDB hingga 10% pada tahun 2025. Angka ini cukup besar, 10% dari PDB," ujar Sri Mulyani.

Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintahan di seluruh dunia harus punya tugas yang lebih berat ke depannya. Jika pertumbuhan ekonomi semakin sulit tercapai karena pengurangan PDB tersebut maka upaya menghapus kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja semakin sulit, terutama bagi generasi muda.

Bendahara Negara tersebut meyakini kenaikan suhu bumi akan meningkatkan frekuensi keparahan bencana alam. Apabila berbagai negara dunia tidak berhati-hati, pembangunan banyak infrastruktur akan menjadi sia-sia karena akan dihancurkan oleh perubahan iklim.

"Dampak ekonomi dari perubahan iklim tentunya juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik, di mana biasanya masyarakat miskin atau yang paling miskin akan lebih banyak menanggung akibatnya," jelas Sri Mulyani.

Oleh sebab itu, kesenjangan sosial semakin buruk sehingga ciptakan lebih banyak ketegangan politik. Dia pun mendorong setiap negara untuk bekerja sama atasi perubahan iklim.

Dalam konteks tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan negara-negara Asean juga sudah berkolaborasi untuk mengupayakan dekarbonisasi melalui kebijakan transisi energi. Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan pihak swasta.

"Saya sangat senang mengetahui bahwa taksonomi Asean untuk keuangan berkelanjutan dapat menjadi kerangka kerja, kerangka kerja yang berharga bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam upaya dekarbonisasi ini," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia setidaknya perlu pendanaan sebanyak US$281 miliar atau sekitar Rp4.000 triliun agar tidak memperburuk perubahan iklim.

Pernyataan itu Sri Mulyani sampaikan ketika menjadi pembicara di Indonesia International Substanbility Forum di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada Jumat (6/9/2024).

Bendahara Negara tersebut menjelaskan, Indonesia akan terus berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, dia tidak menampik upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut dapat memperburuk perubahan iklim.

Oleh sebab itu, sambungnya, teknologi memainkan peran penting bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Sri Mulyani, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk kembangkan teknologi yang diperlukan terutama untuk lakukan transisi energi.

"Jadi, dari mana pendanaannya berasal? Mungkin kita membutuhkan US$281 miliar, atau mungkin banyak di antara hadirin yang tidak tahu apa arti dari miliar dolar AS tersebut, jadi saya akan menerjemahkannya menjadi Rp4.000 triliun," jelasnya.

Sri Mulyani pun mengaku, pemerintah terus berupaya untuk memperbanyak alokasi anggaran untuk terus membiayai kebijakan dekarbonisasi. Dia mencontohkan, pemerintah terus mendorong pihak swasta untuk berinvestasi kepada industri hijau dengan penerbitan kebijakan diskon pajak hingga pembebasan bea masuk.

Dari sisi fiskal, dia menjelaskan pemerintah juga menciptakan lebih banyak instrumen keuangan seperti penerbitan sukuk hijau hingga obligasi biru dengan nilai US$7,07 miliar sepanjang 2018 hingga 2023. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga sudah membuka perdagangan karbon Indonesia.

"Kami juga bekerja sama dengan banyak sektor swasta dan filantropi terkait dengan mekanisme transisi energi ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga mengungkapkan perubahan iklim menyebabkan banyak dampak buruk kepada perekonomian seperti penurunan produk domestik bruto (PDB) hingga dua digit pada tahun depan.

"Sebuah studi menunjukkan bahwa skenario terburuk dari perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan PDB hingga 10% pada tahun 2025. Angka ini cukup besar, 10% dari PDB," ujarnya.

Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintahan di seluruh dunia harus punya tugas yang lebih berat ke depannya. Sri Mulyani ingin setiap negara untuk berkolaborasi atasi perubahan iklim.