Bisnis.com, JAKARTA – Periode kedua Presiden AS Donald Trump akan menjadi ancaman yang menentukan bagi diplomasi melawan dampak pemanasan global. Pintu untuk menggenjot upaya meredam perubahan iklim lebih lanjut, diramal semakin tertutup.

Kemenangan Trump terjadi beberapa hari sebelum perwakilan dari hampir 200 negara berkumpul di Azerbaijan untuk COP29, pertemuan puncak iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dan Kenya resmi menandatangani Articles of Agreement (AOA) G20 Global Blended Finance Alliance (GBFA) demi pembiayaan aksi iklim.

Penandatangan dilakukan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Perdana Menteri Kenya Musalia Mudavadi di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

GBFA merupakan platform internasional untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), dan aksi iklim di negara-negara berkembang.

Luhut menuturkan, penandatanganan AOA oleh Kenya diharapkan mampu menjadi stimulus agar anggota lain bergabung. Adapun, anggota pendiri GBFA yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Fiji, Prancis, Sri Lanka, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Luksemburg, dan Kanada.

"Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mencapai target ini, tetapi saya percaya dengan semangat kebersamaan, kita bisa melakukannya. Artikel perjanjian GBFA G20 Bali hari ini sangat penting," kata Luhut.

Menurutnya, acara penandatanganan ini memang penting. Oleh karena itu, Luhut akan segera melapor kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto. Apalagi, kata Luhut, hari ini adalah hari ulang tahun Prabowo. Dia berpendapat ini menjadi kabar baik.

"Saya akan memberitahunya lusa saat saya bertemu dengannya. Ketika saya bertemu dengannya, akan ada penandatanganan G20 Bali. Ketika Anda [Prabowo] merayakan ulang tahun di Hambalang, kami sedang membahas artikel perjanjian ini," ucap Luhut.

Dia menuturkan, negara berkembang tengah menghadapi tantangan yang hampir sama dalam pembangunan berkelanjutan, aksi iklim, dan pertumbuhan yang berkeadilan. Di sisi lain, waktu untuk bertindak semakin sempit dan membutuhkan dukungan finansial.

Luhut mengaku menyadari bahwa sumber daya publik saja tidak cukup untuk mencapai skala yang dibutuhkan dalam pencapaian SDGs dan aksi iklim.

"Dengan menggabungkan modal dari sektor publik, filantropi, dan sektor swasta, saya pikir GBFA G20 Bali dapat meningkatkan investasi, menciptakan pasar baru, dan membuka triliunan dolar yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan pembiayaan," imbuh Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Global Blended Finance Alliance (GBFA) mampu mendorong pembangunan dan pendanaan iklim dari negara maju untuk negara berkembang.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Signing of the Article of Agreement on G20 GBFA di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Dia mengatakan, GBFA didirikan sebagai upaya untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, GBFA juga menjadi ajang bagi kemitraan internasional dalam mendukung implementasi SDGs di negara berkembang dan mendorong kerja sama selatan-selatan.

"Saya harapkan Global Blended Finance Alliance ini menjadi platform yang mendorong lebih banyak sumber pembiayaan, khususnya pemenuhan komitmen negara maju, untuk akselerasi pembangunan dan pendanaan iklim," kata Jokowi melalui tayangan video.

Dia menyebut, tantangan dunia ke depan akan semakin berat, khususnya bagi negara-negara berkembang. Tantangan itu baik dari sisi dampak perubahan iklim, krisis ekonomi, krisis pangan maupun panasnya geopolitik global. Mantan wali kota Solo itu menilai semua tantangan tersebut pada akhirnya memperburuk pencapaian SDGs Indonesia.

"Indonesia percaya kerja sama ini juga dapat meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan pembiayaan untuk solusi yang lebih inovatif dan inklusif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial," ucapnya.

Dia lantas menyampaikan terima kasih atas kepercayaan kepada kepemimpinan Indonesia dalam mewujudkan Agenda Blended Finance tersebut.

"Serta terima kasih kepada perwakilan negara-negara yang telah menandatangani anggaran dasar ini," katanya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, langkah antisipasi perubahan iklim membutuhkan investasi keuangan yang besar, sistem pendanaan inovatif, dan komitmen dari berbagai pihak mencakup pemerintah, swasta dan masyarakat.

Luhut optimistis dengan kolaborasi GBFA lantaran didukung deklarasi Kerangka Kerja Keuangan Iklim Global untuk memobilisasi keuangan iklim bagi negara-negara berkembang dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP28 Dubai tahun lalu.

Dalam hal ini, sistem keuangan campuran atau blended finance pun telah disetujui untuk membuka modal swasta dalam rangka meningkatkan tindakan iklim.

"Komitmen ini sejalan dengan inisiatif GBFA dan kami akan membawanya di COP 29 Baku untuk pengembangan lebih lanjut proyek-proyek konkret dan menarik anggota potensial baru," jelasnya.

Luhut menerangkan, GBFA yang diinisiasi oleh Indonesia pada G20 2022 lalu memiliki visi menjadi organisasi internasional untuk membantu negara-negara berkembang.

Investor dapat mendanai dalam pengembangan platform negara yang mencakup proyek-proyek pembangunan terkait SDGs dan aksi iklim.

Luhut menambahkan bahwa GBFA juga akan mendukung South-South Collaboration untuk mencapai SDGs dan transisi iklim.

"Kolaborasi dengan knowledge partner yang strategis sangatlah penting akan mendukung dengan merancang program GBFA, membantu mobilisasi dana, dan memajukan kegiatan serta misinya," jelasnya.

Sebagai informasi, GBFA memiliki sejumlah negara anggota pendiri, yaitu UEA, Fiji, Perancis, Sri Lanka, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Luksemburg, dan Kanada.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah seretnya ekonomi sejumlah negara Uni Eropa, muncul sinyal bahwa realisasi pendanaan iklim dari negara maju ke negara maju akan kembali buntu di perundingan KTT Perubahan Iklim PBB alias COP29 bulan depan di Baku, Azerbaijan.

Uni Eropa mengungkap sikap negosiasinya untuk perundingan iklim COP29 bulan depan, sambil tetap tidak menjawab pertanyaan utama tentang bagaimana blok ekonomi itu akan meningkatkan pendanaan bagi negara-negara miskin dalam perjuangan mereka melawan pemanasan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan investasi energi terbarukan secara global melonjak hingga US$1 triliun per tahun untuk mencapai target kapasitas energi hijau pada 2030.

Nilai investasi tahunan secara global itu setara dengan Rp15.691 triliun (kurs Rp15.691 per dollar Amerika Serikat) demi mewujudkan target yang ditetapkan dalam pertemuan puncak KTT Perubahan IklimPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2023 alias COP28 pada tahun lalu di Dubai.

Bisnis.com, JAKARTA — Nasib pendanaan iklim untuk memperluas sebaran energi baru terbarukan (EBT) dan menepis energi fosilbatu bara, kembali diundi dan dirundingkan para pemimpin dunia, meski secara rekam jejak, janji-janji di meja perundingan lebih banyak meleset daripada terealisasi.

Jelang pertemuan puncak KTT Perubahan Iklim PBB 2024 alias COP29 di Azerbaijan, November mendatang, para pemimpin dunia akan terlebih dahulu mengumumkan strategi baru untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan global pada 2030 di KTT Energi Terbarukan Global di Plaza Hotel, New York.
Tenggat 2030 sebelumnya disepakati pada pertemuan puncak KTT iklim PBB tahun lalu, alias COP28, di Dubai. Presiden pertemuan puncak tahun ini di Azerbaijan, Mukhtar Babayev, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen termasuk di antara para pemimpin yang diharapkan memberikan perincian tentang pekerjaan dan biaya untuk mencapai sasaran tersebut dalam pidato mereka di Plaza Hotel, New York, Selasa (24/9/2024).

Bank Dunia menyatakan mereka mencatat rekor penyaluran pendanaan iklim sebesar US$42,6 miliar (Rp 647,6 triliun, dengan asumsi kurs Rp 15.202/US$) selama tahun fiskal 2024. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 10% dari US$38,6 miliar (Rp 586,8 triliun) pada tahun sebelumnya.

Pendanaan iklim Bank Dunia ini hampir mencapai target bank untuk memberikan 45% dari total pendanaannya untuk proyek-proyek mitigasi iklim.

Peningkatan sebesar US$4 miliar (Rp 60,81 triliun) dalam pembiayaan iklim selama tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 menunjukkan kemajuan dalam mencapai target Bank Dunia. Akan tetapi, pembiayaan ini masih jauh dari triliunan dolar dalam bentuk sumber daya tambahan yang dibutuhkan setiap tahunnya untuk membiayai transisi energi bersih di negara-negara berkembang dan negara miskin.

Presiden Bank Dunia Ajay Banga meningkatkan leverage neraca keuangan dan mengambil langkah-langkah kecukupan modal lainnya untuk menekan tambahan kapasitas pinjaman tahunan sebesar US$10 miliar (Rp 152 triliun) hingga US$12 miliar (Rp 180,24 triliun) selama sepuluh tahun ke depan. Hal itu diharapkan dapat membantu mengatasi perubahan iklim dan krisis global lainnya termasuk pandemi, di samping misi anti-kemiskinan dan pembangunan yang sudah ada selama ini.

Dukungan untuk Proyek-proyek Mitigasi Iklim

Pada Desember 2023, Bank Dunia berkomitmen untuk mengalokasikan 45% dari total pinjamannya untuk tahun fiskal 2025, untuk mendukung adaptasi dan mitigasi iklim. Tahun fiskal 2025 dimulai pada 1 Juli 2024.

"Total pendanaan iklim tahun fiskal 2025 berasal dari seluruh bagian Grup Bank Dunia. Proyek-proyek yang didukung mulai dari tempat penampungan badai siklon di Bangladesh hingga sistem angkutan cepat bus listrik baru di Kairo, Mesir dan Dakar, Senegal," demikian ungkap Bank Dunia, seperti dikutip Reuters, Kamis (19/9).

Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dan Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) telah menyalurkan dana sebesar US$31 miliar (Rp 471,26 triliun). Sebesar US$10,3 miliar (Rp 156,58 triliun) dari pinjaman itu secara khusus disalurkan untuk mendukung investasi adaptasi dan ketahanan iklim.

International Finance Corp (IFC), lembaga pemberi pinjaman sektor swasta, memberikan pendanaan iklim jangka panjang sebesar US$9,1 miliar (Rp 138,34 triliun). Multilateral Investment Guarantee Agency, lembaga asuransi risiko politik dan peningkatan kredit bank, memberikan US$2,5 miliar (Rp 38 triliun) dalam bentuk pendanaan iklim untuk tahun fiskal tersebut.