Jakarta -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie akan mendampingi lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri selama dua pekan lebih. Prabowo akan melakukan lawatan ke luar negeri akhir pekan ini.

"Kadin mendampingi presiden dan juga para menteri untuk memastikan bahwa dunia usaha hadir bersama upaya G2G (kerja sama antar-pemerintah) dari pemerintah. (Presiden dan Para Menteri) akan ke China, Amerika Serikat, KTT APEC di Peru dimana saya juga hadir sebagai Ketua APEC Business Advisory Council Indonesia, KTT G20 Brasil, dan terakhir ke Inggris," jelas Anindya dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Anindya menambahkan, lawatan Prabowo dan para menteri ke luar negeri tentu akan mengutamakan kerja sama antar-pemerintah.

"Tentu karena iklimnya enak (kedamaian, stabilitas, dan keberlanjutan di Indonesia) (maka) kerja juga baik, dan kami (Kadin) sebagai dunia usaha akan selalu berada di sebelah pemerintah ketika dibutuhkan," tegas Anindya.

Dalam pidato pembukaan di acara Kadin Indonesia Diplomatic Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (1/11) malam, Anindya menyatakan lawatan ke China, Amerika Serikat, Peru, Brasil dan Inggris bukan hanya sekadar isyarat simbolis tetapi juga indikasi jelas dari pendekatan proaktif Indonesia dalam membangun aliansi yang lebih kuat.

Menurut Anindya, lawatan Prabowo menjadi sangat penting. Selain karena tentunya dapat membawa investasi asing ke Indonesia dan membantu untuk membuka pasar perdagangan dan industrialisasi berbasis ekspor, juga berpotensi menjalin kerja sama perindustrian yang sarat dengan transformasi.

"Dan itu (lawatan Presiden ke luar negeri) dimulai dengan acara-acara seperti dengan Duta Besar dan Perwakilan negara-negara sahabat seperti ini. Presiden kita memahami dengan mendalam pentingnya menjadi teman baik bagi semua dan tanpa musuh. Baru saja dua pekan menjabat (sebagai Presiden), Presiden Prabowo akan memulai perjalanan diplomatik ke luar negeri yang mencerminkan komitmen beliau untuk memperkuat kemitraan global Indonesia," ujar Anindya, Jumat (1/11).

Anindya juga akan mendorong dan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melakukan ekspansi ke mancanegara guna meningkatkan nilai ekspor.

"Tulang punggung ekonomi kita adalah UMKM. Mereka menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Indonesia dan mempekerjakan sekitar 97% dari angkatan kerja. Kadin sepenuhnya mendukung dan membantu mereka tumbuh melalui ekspansi ke mancanegara. Karena ekspor adalah pendorong utama perkembangan ekonomi kita," tandas Anindya.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto memang disebut akan menghadiri undang KTT APEC dan G-20 di Peru dan Brasil pekan depan. Selama Prabowo ke luar negeri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas kepresidenan di dalam negeri.

"Nggak ada Plt, wakil presiden, ketika presiden ke luar negeri, wakil presiden menjalankan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan," kata Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

(ada/ara)

Jakarta -

Pemerintah tengah mendorong hilirisasi, terutama terkait ekosistem baterai kendaraan listrik. Dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri nanti, upaya untuk mendorong investasi Ford Motor dan Volkswagen akan dilakukan.

"Dengan rencana kunjungan Pak Presiden, kemarin kita sudah masukan ke Pak Menteri Luar Negeri juga, untuk mulai mendorong investasi Ford Motor Company di Indonesia. Kita ingin menjadi sebuah supply chain ekosistem EV battery dunia, dan juga Volkswagen," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI Jakarta, Senin (4/11/2024).

Salah satu contohnya kerja sama yang akan berjalan antara CATL dan MIND ID selah menghasilkan investasi US$ 5,5 miliar. Menurut Erick pada 2026 investasi tersebut telah menghasil produk baterai.

"Karena kita sendiri untuk kerjasama CATL dan MIND ID yang total investasinya US$ 5,5 miliar. ini 2026 ini sudah keluar baterainya," katanya.

"Dan beberapa consumer mobil dunia sudah saya lihat kemarin sudah mulai kontrak, artinya ini sebuah kenyataan yang kita harus jaga hilirisasi ini," sambung Erick.

Dalam materi yang Erick paparkan pada rapat dengan Komisi VI DPR, PT Vale Indonesia Tbk telah menjalin kerja sama dengan Ford Motor dan Volkswagen untuk berinvestasi sebesar US$ 6,5 miliar dalam mendukung hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Dikutip dari detikNews, Prabowo akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara selama kurang lebih 2 pekan.

"Iya beliau rencananya kurang lebih. Berapa ya tadi 15 atau 16 hari," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/) lalu.

Muzani mengatakan Prabowo akan ke China lau Amerika Serikat. Prabowo juga akan menghadiri undangan KTT APEC di Peru, KTT G20 di Brasil serta ke London, Inggris.

"Rutenya, beliau akan berkunjung ke beberapa negara ada China, Amerika, kemudian APEC, G20 sampai ke London," terang Muzani.

(acd/hns)

Jakarta -

Masuknya Iran dalam konflik Israel-Palestina menstimulasi respons keras dari blok Barat, yang merasa supremasinya di Timur Tengah semakin terancam. Eskalasi konflik militeristik bisa meluas ke skala regional, dan Palestina kembali menjadi episentrum destruksinya. Dalam situasi ini, asa kemerdekaan Palestina akan musnah, dan imbasnya juga dirasakan global pada dua sektor utama.

Pertama, kompetisi pertahanan regional akan menghancurkan asa perdamaian MENA. Jika ketegangan meningkat, kompetisi antar-aliansi aliansi militer akan melahirkan imperialisme modern. Kedua, instabilitas rantai pasok energi. Sebagai oil checkpoint vital transit routes para raksasa minyak, Selat Hormus akan terus jadi "tawanan perang" kelompok bersenjata sehingga krisis energi meningkat ke skala global.

Palestina kian terjepit di antara kepentingan besar dengan bendera yang beragam: agama, ekonomi, dan politik --semua berambisi melabeli diri sebagai pembela paling "suci". Lantas bagaimana alternatif perspektif memandang konflik ini?

Potensi Penyeimbang

Kontestasi hegemoni AS dan Iran mengguncang keamanan Timur Tengah. BRICS+ muncul sebagai potensi penyeimbang, namun blok Islam di dalamnya terjebak dilema: mendukung AS-Israel untuk kepentingan "perut", atau mendukung Palestina untuk menjaga legitimasi keislamannya. Akibatnya, politik ambiguitas jadi jalan pintas yang mereka ambil, dengan Palestina hanya jadi alat 'politik' untuk memenangkan konsesi internasional.

Di tengah dilema ini, langkah terobosan China dalam mediasi rekonsiliasi Saudi-Iran setahun lalu telah menjadi kunci stabilitas regional, meredam eskalasi konflik Palestina-Israel dan perang proksi lainnya. Dengan hilangnya kompetisi kepemimpinan ekonomi dan religius, blok Islam kini bisa tantang AS dan bergaul ke "Timur". Jika sukses, pergeseran kebijakan ekonomi-politik ke arah "Timur" akan tak terhindarkan, dengan Beijing/BRICS+ siap terus jembatani soliditas keduanya.

Tren persatuan Arab ini jelas mengisolasi AS-Israel. Sentimen anti-Barat makin populer, dan tercermin dalam Resolusi Melawan Agresi Israel pada KTT Luar Biasa Arab-Islam di Riyadh, menyoroti standar ganda dalam penerapan hukum dan norma internasional. Akibatnya, posisi politik-diplomatik AS-Israel, termasuk progres Abraham Accords pada 2020, semakin melemah, memaksa mereka untuk mengandalkan kekuatan militer. Inkorporasi NATO ke dalam konflik dipandang sebagai upaya terakhir untuk menahan agresi Iran.

BRICS+ upayakan two-state-solution menjadi resolusi konflik. Presiden Putin bahkan menawarkan "kursi khusus" bagi Palestina di BRICS+, menjamin kesetaraan dan kedaulatan penuh dalam mediasi, serta menegaskan komitmen jadi partner ekonomi/keamanan berkelanjutan pasca rekonsiliasi. Hal ini vital untuk negara merdeka baru, jika berhasil Palestina bakal berdikari dan revitalisasi perdagangan global melalui MENA akan terjamin.

Mandatori Awal

Jika ingin berdaulat penuh, maka Palestina harus makmur, dan rekonstruksi sosio-ekonomi Palestina adalah mandatori awal. Caranya satu, alokasi adil SDM migas di wilayah pendudukan dan Mediterania Timur, yang sejak 2007 hak eksplorasi dan pengembangannya dikelola oleh British Gas dan Israel. UNCTAD mengestimasi temuan besar baru migas di Levant Basin bernilai $524 miliar, jika kecipratan Palestina bisa keluar dari zona kemiskinan dan direhabilitasi.

Potensi migas Tanah "Suci" ini tentu menjadi rebutan. Sadari potensi ini, Iran janjikan koridor khusus ke pasar "Timur" dan kedaulatan penuh atas SDM. Di sisi lain Israel/AS tidak mau melepaskan cengkeramannya. Akibatnya, dari sengketa wilayah/ideologi Palestina-Israel, konflik ini meluas jadi sengketa migas.

Menanggapi konflik ini, perusahaan/negara migas cenderung pragmatis. Meski menabrak aturan 1995 Oslo II Accord dan The Hague Regulations, selama mengantongi izin Israel, trade dan eksploitasi energi tidak akan diputus. Dengan kontrol de facto ini, Israel menggaransi pasokan energi ke Uni Eropa dan menggantikan Rusia. Kontrak besar Israel-Uni Eropa ini memperkecil dampak dari upaya global boycott dan divestment yang sporadis terhadap sektor migas pro-Israel oleh aktivis pro-Palestina.

Untuk mengatasi imperialisme migas, ada dua solusi utama. Pertama, memperkuat kerangka hukum internasional mengenai kedaulatan maritim dan teritorial serta pengelolaan sumber daya. Israel, perusahaan, dan negara pengelola migas harus mematuhi hukum internasional tentang batas maritim dan daratan, dengan sanksi ekonomi, diplomatik, dan hukum diberlakukan terhadap pelanggar. Lebih lanjut, persatuan Arab menjadi kunci untuk menjaga keamanan kolektif dan mencegah tindakan ekspansi atau pelanggaran kesepakatan.

Kedua, advokasi kolektif via BRICS+. Persatuan Arab melahirkan advokasi kuat dan mengikat, menciptakan detterent bagi Israel. Integrasi pasar hulu-hilir BRICS+ menjadi solusi pasar alternatif blok Islam untuk melepaskan intervensi AS dan ketergantungan terhadap Barat.

Kemerdekaan Timur Tengah adalah kemakmuran global. Perdamaian menjadi peluang MENA untuk diversifikasi ekonomi dan fasilitasi integrasi jalur perdagangan via Indian Ocean Region, IMEC, dan koridor utara-selatan. Kedaulatan penuh ini akan mengurangi tekanan eksternal dan instabilitas keamanan regional.

Peran Indonesia

Sesuai mandat konstitusi, Indonesia teguh mendukung kedaulatan Palestina. Peran Indonesia krusial dalam advokasi perdamaian di forum internasional. Lewat partisipasi aktif di BRICS+, Indonesia dapat mempercepat mediasi konflik dan rekonstruksi sosio-ekonomi berkelanjutan pasca-perang. Jaringan diplomasi melalui normalisasi dan kolaborasi strategis antara blok Islam, Barat, Timur dengan Israel-Palestina, harus dijembatani oleh Indonesia/BRICS+ untuk fasilitasi keamanan regional.

Dalam mengatasi intervensi ekspansif AS di Timur Tengah, Indonesia/BRICS+ mesti menyatukan bangsa Arab. Dengan persatuan visi, aliansi BRICS+ dan blok Islam dapat mengontrol stabilitas regional, kedaulatan ekonomi, dan respons kebijakan agresif AS. Kooperasi kemampuan pertahanan regional Timur Tengah menjadi vital untuk meningkatkan interoperabilitas, keamanan kolektif, dan soliditas hubungan, sekaligus mencegah intervensi asing. Hal ini meliputi berbagi intelijen, keamanan perbatasan, dan operasi militer gabungan untuk ciptakan deterrent bagi "tangan kanan" AS.

Selain itu, Intensifikasi kerja sama ekonomi ke "Timur" juga perlu dilakukan untuk meningkatkan diversifikasi ekonomi, transfer pengetahuan, dan eksplorasi potensi kerja sama strategis baru, seperti energi terbarukan. Dengan mengurangi hegemoni destruktif AS via BRICS+, pengendalian kepentingan eksternal menjadi lebih terkelola, sehingga mendukung otonomi regional dan mendorong perdamaian jangka panjang di Timur Tengah."

Jika disimpulkan begini: Jika Arab bersatu, Timur Tengah akan merdeka dan kemakmuran global dapat tercapai.

Fasyeh Hamidpengamat politik energi, alumnus Gubkin Russian State University of Oil and Gas

(mmu/mmu)

JAKARTA - KTT BRICS ke-16 di Kazan diyakini menjadi titik balik dalam sejarah grup yang didirikan pada tahun 2006, untuk mengubah tatanan internasional. CEO Global India Centre, Manish Chand mengatakan, tidak mudah untuk mengambil langkah tegas dalam pengembangan BRICS , karena KTT Kazan berlangsung pada saat kesenjangan antara Barat dan seluruh dunia yang dilanda konflik semakin lebar dari sebelumnya.

"Dalam situasi kritis ini, acara tersebut menyajikan cetak biru untuk mereformasi tatanan internasional yang mencerminkan aspirasi Global South yang berkembang," terangnya seperti dilansir RT.

Untuk anggota baru dan negara mitra , BRICS telah menyediakan platform alternatif untuk membahas isu-isu seperti keringanan utang, pendanaan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah bidang-bidang di mana dominasi lembaga-lembaga Barat seperti Bank Dunia dan IMF, yang menurutnya belum memberikan hasil yang diharapkan.

Kehadiran Aljazair, Uganda, dan Nigeria yang bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra, mencerminkan pengakuan luas atas peran global Afrika yang semakin meningkat. Di Amerika Latin, Bolivia dan Kuba telah mengambil langkah-langkah menuju lebih banyak kerja sama dengan kelompok tersebut.

Pemulihan hubungan antara BRICS dan ASEAN akan difasilitasi dengan penambahan Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam ke dalam daftar mitra. "Ini kemungkinan baru permulaan. Lebih dari 30 negara ingin bergabung dengan organisasi ini dalam bentuk yang lain mungkin," paparnya.

Diungkapkan juha bahwa inti dari KTT BRICS adalah adopsi Deklarasi Kazan, sebuah dokumen ambisius yang menguraikan visi bersama tentang tatanan dunia yang lebih adil. Deklarasi tersebut menegaskan kembali komitmen terhadap multilateralisme dan menyerukan reformasi tata kelola global.

"Tujuan utamanya adalah untuk membuat lembaga internasional lebih mewakili negara-negara berkembang. Seruan untuk reformasi ini secara khusus ditujukan untuk lembaga-lembaga seperti PBB, IMF dan Bank Dunia, yang telah lama didominasi oleh kekuatan Barat," jelasnya

India, bersama dengan anggota pendiri lainnya, memainkan peran kunci dalam menyusun Deklarasi Kazan. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Narendra Modi menganjurkan 'BRICS yang berpusat pada rakyat' dan menyerukan percepatan reformasi lembaga tata kelola global.

Sementara KTT Kazan menandai langkah ambisius menuju tatanan dunia multipolar, keberhasilan acara tersebut akan tergantung pada sejauh mana BRICS yang diperbesar mempertahankan kohesi dan koherensi, karena anggota baru dan negara-negara mitra dapat membawa kepentingan baru yang bisa bersaing dalam agenda BRICS.

Negara-negara BRICS juga harus mengawasi Barat, yang telah mengkritik dan mengejek perluasan asosiasi dan menolak forum Kazan sebagai pertunjukan yang tidak berarti.

"Dalam hal ini, para pemimpin BRICS harus memastikan, ke depan, bahwa asosiasi tidak menjadi platform untuk posisi anti-Barat, tetapi forum untuk narasi alternatif non-Barat dalam politik global," bebernya.

JAKARTA - Saat KTT BRICS di kota Kazan Rusia pekan ini memperlihatkan persatuan antara negara-negara berkembang arus utama di dunia, Analis mengatakan, para pemimpin BRICS masih belum satu suara soal meninggalkan dolar AS . BRICS disebut terpecah mengenai dedolarisasi, karena perbedaan geopolitik seiring perluasan blok ekonomi penantang Barat tersebut.

Pada saat KTT berakhir pada hari Kamis, kemarin anggota awal blok BRICS yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan menyambut Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai anggota penuh.

Selain itu ada 13 negara lainnya yang telah diundang untuk bergabung sebagai "negara mitra", yang semakin memperluas jejak BRICS.

Shidore juga mengatakan, negara-negara bagian terbagi tentang apakah akan segera merancang sistem alternatif atau "untuk terus bereksperimen sementara waktu dengan mata uang lokal,".

"Rusia mungkin negara yang lebih radikal, tetapi secara luas kelompok BRICS ingin lembaga-lembaga global yang ada menjadi lebih terbuka, lebih representatif, lebih efektif, dan itulah pesannya," katanya.

KAZAN - Menggunakan dolar AS sebagai senjata dinilai sebagai sebuah kesalahan besar buat Amerika , lantaran bakal menggerus kepercayaan terhadap greenback. Sebelumnya penggunaan mata uang sebagai alat politik mendapat sorotan dari Presiden Bank Pembangunan Baru (NDB), Dilma Rousseff.

Menurut Rousseff, kondisi geopolitik global dipengaruhi oleh penggunaan dolar AS "sebagai senjata untuk mengubah kondisi kehidupan penduduk."

Gelombang besar sanksi Barat terhadap Rusia telah memaksa banyak perusahaan Barat dari berbagai sektor industri termasuk makanan, pakaian, dan manufaktur mobil untuk meninggalkan negara itu. Serta sangat membatasi kemampuan orang untuk bepergian dan melakukan transfer di bank internasional.

Presiden Rusia, Vladimir Putin setuju dengan penilaian Rousseff. Pada sesi di KTT BRICS di Kazan pada hari Rabu (23/10), Putin menekankan, dolar AS sebagai alat politik adalah kesalahan besar.

"Saya pikir ini adalah kesalahan besar oleh mereka yang melakukannya. Dolar tetap menjadi instrumen terpenting dari keuangan dunia dan menggunakannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik, sudah merusak kepercayaan pada mata uang tersebut dan mengurangi kemampuannya," kata presiden Rusia.

Putin juga mengungkapkan, bahwa Rusia tidak berusaha untuk menjatuhkan dolar atau mengalahkannya, tetapi sebaliknya Rusia melakukan semua ini karena "dicegah untuk bekerja dengannya," tambah Putin.

"Kemudian kami dipaksa untuk mencari alternatif lain, itulah yang terjadi," paparnya.

Banyak lembaga keuangan Rusia terputus dari sistem keuangan Barat pada tahun 2022 sebagai respons atas operasi militer Rusia di Ukraina. Akibatnya, Moskow menggunakan mata uang nasional mereka agar mempercepat perdagangan dengan mitra internasionalnya.

Tren ini semakin didukung oleh anggota BRICS, yang telah bergeser dari menggunakan dolar dan euro untuk penyelesaian transaksi perdagangan.

Pada bulan Agustus, Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin mengatakan, bahwa lebih dari 95% penyelesaian bersama antara Rusia dan mitra dagang terbesarnya, China dilakukan dengan menggunakan rubel atau yuan.

Putin sebelumnya menyatakan, bahwa penggunaan mata uang lokal alih-alih dolar atau euro "membantu menjaga pembangunan ekonomi bebas dari politik sejauh mungkin dalam konteks dunia saat ini."

JAKARTA - Terlalu lama menimbang untuk bergabung di antara BRICS atau OECD , diyakini bisa menghadirkan skenario terburuk buat Indonesia. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyarankan, agar Indonesia segera memutuskan langkah kedepan.

"Menghabiskan waktu terlalu lama untuk memilih dan memilah akan menghasilkan skenario terburuk bagi Indonesia, yaitu bukan anggota keduanya. Kalaupun bergabung nantinya akan sangat terlambat dan tidak ikut terlibat dalam diskursus penting penyusunan garis kebijakan keduanya," terangnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Dikatakan Wijayanto, menjadi anggota blok negara- negara berkembang BRICS tidak harus diartikan menjaga jarak dengan Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (USD). Ia mencontohkan negara-negara seperti India, UEA (Uni Emirate Arab), Brazil dan Arab Saudi masih menjadi teman dekat Amerika Serikat meskipun mereka anggota BRICS.

Sebaliknya lanjutnya, menjadi anggota OECD tidak berarti menjaga jarak dengan negara-negara BRICS terutama China dan Rusia. Hal itu lantaran, OECD dan BRICS bukanlah blok yang rigid, sehingga masing-masing anggota tetap bebas melakukan kerjasama.

"Dalam konteks ini, pertimbangan kita mestinya lebih pragmatis bukan politis, mana yang lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia itulah yang akan dipilih," imbuhnya.

Wijayanto beranggapan, OECD jelas ingin mempertahankan status quo, dimana beberapa negara Barat ingin mendominasi ekonomi dunia termasuk yang berkaitan dengan sistem perdagangan dunia dan sistem moneter. Sebagai contoh, dolar AS menjadi reserve currency dunia dan WTO yang menjadi wadah.

Sementara BRICS ingin melakukan terobosan dari yang paling ekstrem yaitu Dedolarisasi dengan membentuk mata uang alternatif pengganti dolar AS (USD), seperti dipelopori oleh Rusia dan China.

Rusia semakin semangat mewujudkannya setelah negara Barat membekukan aset-aset Rusia di luar negeri pasca konflik dengan Ukraina, yang membuat banyak negara cemas dan bertanya-tanya.

"Jika ini bisa terjadi pada Rusia, pasti bisa juga terjadi pada mereka. Hingga agenda yang lebih moderat, seperti kerjasama dagang dan pembentukan sistem pembayaran alternatif menggunakan mata uang lintas negara BRICS, ide ini dimotori salah satunya oleh India," papar Wijayanto.

Ia menambahkan, kalau pun akhirnya Indonesia memutuskan bergabung dengan BRICS, maka idealnya Indonesia menjadi bagian moderat yang mendorong kerjasama dagang serta mewujudkan sistem pembayaran baru yang tidak terlalu tergantung pada dolar AS.

Apalagi, sistem moneter saat ini cenderung tidak sehat karena USD mewakili lebih dari 90% reserve dan mata uang perdagangan dunia. Selain itu, Amerika Serikat juga cenderung menyalahgunakan posisi itu dengan menerbitkan utang berlebih yang kemudian dibiayai oleh banknote yang mereka terbitkan.

"Idealnya US Dolar akan tetap menjadi mata uang penting, tetapi dunia perlu alternatif. Hal ini agar otoritas moneter dan Pemerintah Amerika Serikat lebih berhati-hati mengelola ekonominya," tegasnya.

Oleh sebab itu, Wijayanto menyampaikan bahwa skenario terbaik adalah bergabung dengan keduanya seperti yang coba dilakukan Thailand dan Turki, yang merupakan anggota OECD namun mendaftar menjadi anggota BRICS, karena memang tidak ada ketentuan formal yang tidak memungkinan hal ini terjadi.

Kemudian skenario terbaik kedua adalah memilih salah satu. Namun apabila harus memilih, maka Indonesia harus memprioritaskan forum yang lebih menghargai posisi Indonesia. Indikatornya sederhana, yaitu yang paling mungkin dieksekusi dengan cepat.

"Jika memilih OECD, tentunya kita perlu afirmasi bahwa berbagai perjanjian dagang yang masih menggantung, akan segera dituntaskan. The worst scenario adalah kita dalam posisi digantung; tidak menjadi bagian dari keduanya adalah, akibat kita ragu menentukan sikap. Kita sudah terlalu lama dalam posisi ini dan harus segera diakhiri," pungkas Wijayanto.

Sebagai informasi, minat Indonesia bergabung BRICS ini terungkap dari penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10/2024).

Perlu diketahui, sejatinya pada 2023 lalu, Indonesia memang telah mendapatkan tawaran dari BRICS untuk bergabung. Namun saat itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan mengkaji lebih dahulu manfaatnya dan menyatakan tidak ingin tergesa-gesa dengan tawaran tersebut.

JAKARTA - Indonesia dan tiga negara di Asia Tenggara ( ASEAN ) tengah menjajaki menjadi anggota BRICS . Niat Indonesia ini ditandai dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Sugiono di KTT BRICS di Kazan, Rusia, Kamis (25/10/2024) waktu setempat.

Adapun, BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang. Istilah BRICS diambil dari akronim negara-negara yang menjadi anggota sekaligus inisiatornya, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Lantas bergabungnya Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Thailand, akan menggeser dominasi dolar alias dedolarisasi dalam ekosistem perdagangan internasional?

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal menilai, masuknya empat negara Asia Tenggara menjadi 13 mitra baru BRICS tidak serta merta menghilangkan dominasi mata uang Amerika Serikat (AS), sekalipun langkah dedolarisasi bisa dilakukan.

Menurutnya, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang notabene merupakan inisiatornya BRICS pun masih menggunakan dolar saat melakukan perdagangan global. Faisal memastikan, bertambahnya anggota baru juga tidak langsung membuat negara BRICS memakai mata uang non dolar, terutama di bidang ekspor dan impor.

?Di sini kan tidak lantas dipakai dalam perdagangan di negara-negara (BRICS). Jadi China, Russia, Brazil, India itu masih pakai dolar, jadi tidak serta-merta lantas tidak pakai dolar itu, jadi perlu dipahami oleh masyarakat itu,? ujar Faisal kepada MNC Portal, Jumat (25/10/2024).

Sejumlah negara yang tergabung dalam BRICS memang berencana menggantikan dolar sebagai mata uang transaksi antar negara. Indonesia juga memulai menghilangkan ketergantungan mata uang Negeri Paman Sam dengan melakukan beberapa inisiatif strategis sebelumnya.

Faisal menilai, proses dedolarisasi dapat dimulai dengan membuat kesepakatan antara negara BRICS. Aksi local currency settlement (LCS) sudah ditunjukan Indonesia dengan beberapa negara mitra pada tahun lalu.

LCS sendiri merujuk pada penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara.

Pada 2023, Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan (Korsel) menyepakati kerja sama perihal implementasi transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal masing-masing kedua negara.

Saat itu, Indonesia telah menggagas diversifikasi penggunaan mata uang selain dolar AS untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. ?Nah tapi kalau mau berbicara masalah dedolarisasi itu kan ada mekanismenya,? paparnya.

?Indonesia sudah lakukan kerja sama dengan beberapa negara saat ini, kita sudah lakukan dengan Thailand kita sudah lakukan dengan Malaysia, Korea, China, Jepang nah itu ada dua kesepakatan namanya Local Currency Agreement atau Local Currency Development,? ucap dia.

Jakarta -

Indonesia masuk ke dalam 13 negara yang diakui sebagai negara mitra baru BRICS. Adapun nama kelompok ini merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

Kelompok ini pada awalnya hanya beranggotakan lima negara tersebut. Namun BRICS telah berkembang pesat hingga akhirnya kini telah mencakup negara-negara lainnya seperti Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Berdasarkan akun X resmi @BRICSinfo, BRICS mengumumkan secara resmi penambahan 13 negara baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra. Namun negara mitra ini belum masuk ke dalam keanggotaan penuh.

Berikut daftar 13 negara yang resmi menjadi mitra baru BRICS:

1. Indonesia
2. Malaysia
3. Vietnam
4. Thailand
5. Aljazair
6. Belarus
7. Bolivia
8. Kuba
9. Kazakhstan
10. Nigeria
11. Turki
12. Uganda
13. Uzbekistan

Hal itu diumumkan dalam KTT BRICS yang sedang berlangsung di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10). Ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap geopolitik seiring blok tersebut berupaya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ekonomi berkembang di seluruh dunia.

Menyangkut hal ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan, bergabungnya Indonesia ke BRICS ini merupakan suatu perwujudan dari politik luar negeri bebas aktif.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," tegas Sugiono, dikutip dari detikNews, Jumat (25/10/2024).

(shc/kil)

KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, yang berlangsung 23-24 Oktober 2024 telah berakhir. Acara diakhiri dengan foto bersama puluhan pemimpin negara/pemerintahan dan utusan khusus peserta KTT.

Dalam foto bersama KTT ke-16 BRICS itu terlihat Menlu Sugiono sebagai utusan khusus atau mewakili Presiden Prabowo Subianto. Sugiono terlihat menonjol dengan peci hitamnya. Ini merupakan kunjungan luar negeri pertama Sugiono begitu dilantik sebagai Menlu pada 21 Oktober lalu.

Tampak juga Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam KTT yang diselenggarakan oleh Presiden Vladimir Putin ini.

KTT BRICS Plus diikuti oleh negara-negara anggota penuh BRICS, yaitu:

Sedangkan 13 negara diterima sebagai negara mitra resmi dan akan menjadi bagian dari inisiatif BRICS. Mereka tengah berupaya untuk menjadi anggota penuh di kemudian hari. Mereka adalah:

BRICS adalah suatu forum kerja sama ekonomi yang dibentuk Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan untuk membahas isu-isu global terkini.

Pada awal tahun 2024, sejumlah negara lain, yakni UAE, Iran, Mesir, Ethiopia telah bergabung menjadikan keanggotaannya kini 9 negara. Rusia saat ini berupaya memperluas keanggotaan BRICS.

KTT BRICS ini merupakan acara terbesar di Rusia sejak mereka meluncurkan operasi militer ke Ukraina pada 2022 lalu. Aksi Rusia membuat Barat berulang kali mencoba mengisolasi Rusia dari panggung internasional. Namun, upaya ini tampaknya gagal, ditandai dengan KTT BRICS yang dihadiri oleh puluhan negara.

Indonesia secara resmi telah menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS.

Didasari dengan rasa solidaritas dan komitmen terhadap perdamaian global, terutama krisis yang terjadi di Palestina dan Lebanon, Sugiono menyatakan kemantapan Indonesia bergabung ke aliansi itu.

"Indonesia tidak dapat berdiam diri saat kekejaman ini terus berlanjut tanpa ada yang bertanggung jawab," kata Sugiono, dalam keterangannya yang diterima Kamis (24/10).

Namun, dikabarkan BRICS tahun ini tak menambah anggota penuh, baru menerima negara mitra yang bisa menjadi anggota penuh pada suatu saat nanti.

Isu utama KTT BRICS di Kazan adalah soal usulan Putin agar BRICS punya sistem pembayaran sendiri demi menyaingi SWIFT, yang merupakan sistem jaringan keuangan internasional. Sistem SWIFT terputus dari bank-bank Rusia imbas pecahnya perang Ukraina.

Selain soal sistem pembayaran, konflik Timur Tengah yang mengalami eskalasi juga dibahas.

Kremlin mengumumkan KTT BRICS di Kazan adalah kemenangan diplomatik. Rusia menginginkan BRICS nantinya bisa menjadi aliansi yang menentang hegemoni Barat.

Kehadiran Presiden Palestina Mahmoud Abbas forum BRICS juga jadi sorotan. Abbas bahkan menyatakan minatnya gabung BRICS.

"Kami tegaskan keinginan kami agar Negara Palestina diterima dalam serikat BRICS dalam waktu dekat," kata Abbas pada pertemuan terakhir KTT BRICS dalam format BRICS+, Kamis (24/10), seperti dilansir Sputnik.

Mengutip Reuters, banyak pengamat internasional menilai, pergeseran geopolitik ini dapat menandai babak baru yang menentukan bagi Palestina dalam upayanya untuk mendapatkan pengakuan dan otonomi di panggung internasional — khususnya dukungan dari negara-negara di luar AS dan sekutunya.

Jakarta -

Indonesia diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra baru BRICS. BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menyumbang seperlima dari perdagangan global.

"Baru saja: BRICS secara resmi menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra (bukan anggota penuh)," cuit akun X resmi @BRICSinfo dikutip Kamis (24/10/2024).

Selain Indonesia, negara-negara yang baru ditambahkan tersebut meliputi Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Ke-13 negara itu kini bergabung dengan BRICS sebagai negara mitra, meskipun belum menjadi anggota penuh.

Hal itu diumumkan dalam KTT BRICS yang sedang berlangsung di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10). Ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap geopolitik seiring blok tersebut berupaya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ekonomi berkembang di seluruh dunia.

Dilansir media Bernama, kemitraan ini membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih besar di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, dan penyelarasan politik.

Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi BRICS untuk mendiversifikasi pengaruhnya di luar lima anggota aslinya dan untuk menciptakan kerangka ekonomi global yang lebih inklusif.

Perluasan tersebut juga merupakan respons langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan alternatif bagi lembaga-lembaga yang didominasi Barat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

"Ekspansi ini menandai babak baru bagi BRICS seiring upaya kita untuk terus membangun tatanan global yang lebih inklusif dan representatif," kata Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT BRICS tersebut.

"Dengan bergabungnya negara-negara mitra baru ini, kita menegaskan kembali komitmen kita untuk menciptakan dunia multipolar yang tidak hanya menguntungkan Barat tetapi juga semua kawasan," tambahnya.

(aid/ara)

JAKARTA - Negara-negara BRICS menentang keras dan mengutuk praktik sanksi yang tidak sah dan bermotif politik yang merusak pembangunan negara lain. Hal itu menjadi salah satu poin deklarasi bersama yang diadopsi pada KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia.

Berjudul "Memperkuat Multilateralisme untuk Pembangunan dan Keamanan Global yang Adil," Deklarasi Kazan setebal 33 halaman dirilis pada hari Rabu (23/10) setelah serangkaian pertemuan multiformat oleh para pemimpin BRICS.

"Kami sangat prihatin dengan dampak yang mengganggu dari tindakan pemaksaan sepihak yang tidak sah, termasuk sanksi ilegal, terhadap ekonomi dunia, perdagangan internasional, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," demikian bunyi deklarasi tersebut seperti dilansir Russia Today, Kamis (24/10/2024).

Pernyataan bersama tersebut menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak konsisten dengan aturan WTO, merusak Piagam PBB, dan membahayakan sistem perdagangan multilateral. Sanksi tersebut juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, energi, kesehatan, dan ketahanan pangan yang memperburuk kemiskinan dan tantangan lingkungan.

Deklarasi tersebut menggarisbawahi bahwa tindakan pemaksaan sepihak, antara lain dalam bentuk sanksi ekonomi sepihak dan sanksi sekunder yang bertentangan dengan hukum internasional.
Sanksi ilegal itu juga dinilai memiliki implikasi yang luas terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk pembangunan, dari populasi umum negara-negara yang menjadi sasaran, yang secara tidak proporsional memengaruhi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. "Oleh karena itu, kami menyerukan penghapusannya," tegas BRICS dalam pernyataannya.

Anggota kelompok tersebut telah memperdalam hubungan ekonomi mereka dan memperkuat kerja sama meskipun ada sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia dan ancaman sanksi sekunder. AS dan sekutunya telah memperkenalkan sejumlah pembatasan terhadap Moskow, membekukan sekitar USD300 miliar aset milik negara Rusia, serta memberikan sanksi kepada individu dan entitas, termasuk mereka yang bergerak di sektor energi, logam dan pertambangan, dan keuangan.

Moskow telah berulang kali mengutuk pembatasan tersebut sebagai tindakan ilegal, menanggapi dengan larangan perjalanan bagi pejabat Barat dan memperingatkan tindakan balasan lainnya.

Sementara itu, sejumlah politisi dan diplomat Barat tingkat tinggi telah mengakui bahwa sanksi terhadap Rusia tidak efektif, dan menyadari ruang lingkup pembatasan lebih lanjut semakin menyempit.