Bisnis.com, JAKARTA - Jutaan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) diduga bocor dan dijual seharga US$10 juta atau sekitar Rp160 juta di BreachForums.

Peretasan tersebut terjadi di situs laman Satu Data Aparatur Sipil Negara (ASN) atau satudataasn.bkn.go.id. Dugaan kebocoran data ini sempat diunggah oleh akun media sosial Twitter atau X pada Sabtu (10/8/2024).

Tampak dalam unggahan, data BKN yang bocor mencakup informasi pribadi dari 4.759.218 pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di seluruh provinsi.

Dugaan data yang bocor yakni diantaranya nama, tempat lahir, tanggal lahir, gelar, tanggal CPNS, tanggal PNS, NIP, nomor SK CPNS, dan nomor SK PNS.

Data lainnya yaitu golongan, jabatan, instansi, alamat, nomor identitas, nomor HP, surel (email), pendidikan, jurusan, dan tahun lulus.

Kemudian ada juga kebocoran data berupa cleartext (informasi yang disimpan atau dikirim dalam bentuk yang tidak terenkripsi) maupun text yang sudah diproses dengan metode kriptografi.

Pakar keamanan siber Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Dr. Pratama Persadha mengungkapkan bahwa peretas juga membagikan sampel data berisi 128 ASN yang berasal dari berbagai instansi di Aceh.

Setelah dilakukan pengecekan, ternyata data-data tersebut valid meskipun ada beberapa kesalahan dalam penulisan NIP.

Penjelasan BKN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan dugaan gangguan kebocoran data yang terjadi tidak berdampak pada layanan manajemen ASN.

Pihaknya pun meminta para pengguna layanan untuk mengganti kata sandi atau password secara berkala.

Dalam keterangan resminya, BKN bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan identifikasi dan investigasi atas munculnya isu dugaan kebocoran data ASN itu.

Adapun investigasi tersebut bertujuan memastikan keamanan data ASN dan mitigasi risiko yang perlu dilakukan.

"BKN memastikan dugaan gangguan ini tidak berdampak pada layanan manajemen ASN sehingga tidak mengganggu proses berjalannya sistem elektronik yang diakses oleh masyarakat," tulis pihak BKN dalam siaran pers, Minggu (11/8/2024).

Geger dugaan kebocoran data 4.759.218 milik Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Satu Data ASN yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN). Disebut-sebut, data ini diperdagangkan di forum hacker, Breachforums, senilai US$ 10 ribu atau hampir Rp 159,4 juta (kurs Rp 15.949).

Dugaan kebocoran data ini sempat diunggah oleh salah satu platform keamanan siber, Falcon Feeds, di media sosial X (dulunya Twitter). Disebutkan, seorang pelaku mengaku telah menjual database yang berisi informasi pribadi 4,7 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kabar ini juga selaras dengan pernyataan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha. Katanya, temuan ini berawal dari sebuah postingan dari peretas dengan nama anonim TopiAx.

"Temuan ini berawal dari sebuah postingan dari peretas dengan nama anonim TopiAx di Breachforums pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024," kata Pratama, dikutip dari Antara, Minggu (11/8/2024).

Pada postingan tersebut, lanjut Pratama, peretas mengklaim mendapatkan data dari BKN sejumlah 4.759.218 baris yang berisi sangat banyak data, di antaranya adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir, gelar, tanggal CPNS, tanggal PNS, NIP, nomor SK CPNS, dan nomor SK PNS.

Data lainnya, yakni golongan, jabatan, instansi, alamat, nomor identitas, nomor HP, surel (email), pendidikan, jurusan, dan tahun lulus. Selain data tersebut, masih banyak lagi data lainnya, baik yang berupa cleartext (informasi yang disimpan atau dikirim dalam bentuk yang tidak terenkripsi) maupun text yang sudah diproses dengan metode kriptografi.

Disebutkan juga, peretas yang sudah bergabung dalam forum jual beli hasil peretasan itu menawarkan seluruh data tersebut sebesar US$ 10.000 atau sekitar Rp 159,4 juta. Peretas juga disebut-sebut membagikan sampel data berisi 128 ASN yang berasal dari berbagai instansi di Aceh.

Mengenai hal ini, Pratama mengatakan, CISSReC sudah melakukan verifikasi secara random terhadap 13 ASN yang namanya tercantum dalam sampel data tersebut melalui WhatsApp. "Menurut mereka data tersebut adalah valid meskipun ada yang menginformasikan tentang adanya kesalahan penulisan digit terakhir pada field NIP dan NIK," ujarnya.

BKN Lakukan Investigasi

Merespons kabar tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK) BKN, Vino Dita Tama, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi atas dugaan kebocoran data tersebut.

"Sedang dilakukan investigasi," ujar Vino kepada detikcom.

Namun demikian, Vino enggan menjelaskan lebih lanjut terkait investigasi tersebut maupun dampaknya ke kementerian/lembaga (KL). Belum dapat dipastikan juga apakah hal ini akan berpengaruh ke proses pengadaan Aparatus Sipil Negara (ASN) melalui seleksi Calon ASN (CASN) yang seharusnya akan segera dibuka.

Sebagai tambahan informasi, menjelang HUT RI ke-79 data pemerintah RI telah beberapa kali mengalami serangan. Pada bulan Juni lalu, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) RI juga telah mengalami gangguan akibat serangan siber ransomware. Pada kala itu, disebutkan pelaku minta tebusan hingga Rp 131 miliar.