Bisnis.com, JAKARTA - Kebocoran data menjadi salah satu momok yang menghantui masyarakat dunia di era kemajuan teknologi saat ini.

Penyebab banyaknya kebocoran data dikarenakan kurangnya kehati-hatian dalam membagikan data pribadi. Seperti, tanpa sengaja membagikan informasi pribadi, nama lengkap, NIK KTP, dan nomor rekening bank, kepada pihak yang tidak resmi atau bahkan ilegal

Melansir dari Data Indonesia yang mengutip laporan Surfshark, terdapat 422,61 juta akun yang mengalami kebocoran data secara global sepanjang kuartal III/2024. Jumlah tersebut melesat 1.022,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY) yang sebanyak 37,66 juta akun.

Dari 8 besar negara yang paling banyak mengalami kebocoran data, tidak ada nama Indonesia dideretan teratas negara paling lalai menjaga data pribadi.

Adapun kasus kebocoran data paling banyak terjadi di Amerika Serikat pada kuartal III/2024, yakni mencapai 93,74 juta akun. Angka ini melonjak 1.003,9% secara tahunan (YoY). Pada kuartal III/2023, jumlah akun yang mengalami kebocoran data di Negeri Paman Sam sebanyak 8,49 juta.

Prancis menempati posisi kedua dengan 17,16 juta akun di negara tersebut yang mengalami kebocoran data pada kuartal III/2024. Jumlah akun yang mengalami kebocoran data di Prancis naik 952,2% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu (YoY) yang sebanyak 1,63 juta akun.

Rusia berada di posisi selanjutnya lantaran sebanyak 16,53 juta akun mengalami kebocoran data pada kuartal III/2024 atau meningkat 66% secara tahunan (YoY). Kemudian, sebanyak 14,61 juta akun mengalami kebocoran data di Jerman atau melonjak 6.043,9% secara tahunan (YoY).

Ada pula Jepang yang mengalami kebocoran data sebanyak 9,74 juta sepanjang kuartal III/2024. Kasus kebocoran data di Negeri Sakura meroket 49.526,4% secara tahunan (YoY). Pada kuartal III/2023, tercatat hanya sebanyak 19.624 akun yang mengalami kebocoran data.

Negara dengan kasus kebocoran data terbanyak berikutnya adalah Inggris dengan 8,33 juta akun atau melonjak 1.962,4% secara tahunan (YoY). Lalu, jumlah akun yang mengalami kebocoran data di China sebanyak 7,92 juta atau meningkat 430,9% secara tahunan (YoY).

Sementara itu, Italia menempati posisi kedelapan dalam daftar ini dengan jumlah akun yang mengalami kebocoran data sebanyak 7,82 juta pada kuartal III/2024. Angka tersebut melonjak 5.762,3% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu (YoY) yang sebanyak 133.331 akun.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan Peraturan Pemerintah atau PP aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi alias UU PDP dalam proses harmonisasi

“Aturanan turunan UU PDP sedang harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia alias Kemenkumham,” kata Dirjen Informasi Komunikasi Publik atau IKP Kominfo Prabu Revolusi di kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (9/10).

Melansir laman pdp.id, pembahasan harmonisasi di Kemenkumham digelar sejak 27 September. Pembahasan draf rancangan PP PDP bersama kementerian/lembaga sudah dilakukan sejak 15 Maret.

Tahap selanjutnya setelah harmonisasi yakni finalisasi dan penetapan PP.

UU PDP terbit pada 2022 dan berlaku dua tahun sejak diundangkan atau pada 17 Oktober 2024.

Kementerian harus menerbitkan aturan turunan yang mencakup pengaturan mengenai pelanggaran pemprosesan data pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi, pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi, transfer data hingga pengenaan sanksi.

Selain aturan turunan, UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Kominfo menilai, komisi ini akan ada di bawah presiden.

Oleh karena itu, pembentukan lembaga tersebut menunggu terbitnya Peraturan Presiden dan harmonisasi di Kemenkumham. “Seharusnya sebentar lagi,” ujar Prabu.

Sebelumnya, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi memastikan lembaga pengawas PDP akan selesai sesuai jadwal. “Tidak akan molor,” kata Budi Arie saat ditanya kemungkinan penundaan pembentukan lembaga PDP, Selasa (1/10).

Berdasarkan UU PDP pasal 58 ayat 2, lembaga pelindungan data pribadi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
3. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
4. Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri selidiki kasus dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan peretas atau hacker Bjorka di situs Breach Forums.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan penyelidikan itu dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Kita juga sedang melakukan penyelidikan [kasus kebocoran data NPWP]," ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Dia menambahkan, salah satu kolaborasi untuk membuat terang kasus dugaan kebocoran data itu dengan menunggu hasil digital forensik bersama BSSN.

"Kami juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya, itu menjadi suatu hal penting untuk nanti arah penyelidikan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Bjorka diduga memperjualbelikan data NPWP dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.

Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08. Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) masih menindaklanjuti dugaan kebocoran data pribadi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Kominfo akan terus berkoordinasi dengan Badang Siber dan Sandi Negara (BSSN), DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian untuk menangani permasalahan tersebut.

“Sebelumnya kami telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada 18 September 2024 terkait dengan dugaan terjadinya kebocoran data pribadi ini,” ujar Ditjen Indoemasi dan Komunikasi Publik Menkominfo Prabu Revolusi dalam siaran pers yang diterbitkan Menkominfo, Sabtu, 21 September 2024.

Pihaknya menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Prabu menegaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda.

“Mengungkap data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar. Sedangkan, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar,” tulisnya.

Adapun proses pengenaan sanksi pidana UU PDP ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui akun X miliknya menyampaikan, “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta,” tulisnya pada Rabu, 18 September 2024. Terdapat kebocoran berupa data Nomor Identitas Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, alamat email, dan lain sebagainya.

Teguh turut menyertakan gambar berupa tangkapan layar di forum jual beli data hasil peretasan. Di dalam foto, tampak akun anonim dengan nama Bjorka sebagai user, tertanggal Rabu, 18 September 2024. Akun tersebut mengklaim telah mengumpulkan lebih dari 6,6 juta data pribadi yang dijual di forum tersebut dengan harga US$ 10 ribu atau setara dengan Rp 152,96 juta. Berdasarkan temuannya, terdapat 10 ribu sampel di dalam daftar yang tersedia di forum ilegal untuk diperjualbelikan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyanggah adanya indikasi kebocoran data NPWP langsung dari sistem informasi DJP. Dalam keterangan tertulis yang diterbitkan pada Jum’at, 20 September 2024 tersebut, DJP menyebut bahwa struktur data yang tersebar bukanlah struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP menyatakan, pihak DJP telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kepolisian RI untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data in sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hanin Marwah dan Savero Aristia Wienanto berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) buka suara terkait dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan oleh peretas (hacker) Bjorka di Breach Forums.

Sejumlah data pajak petinggi negara mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bocor di situs Breach Forums.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menyampaikan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti terkait adanya dugaan kebocoran data NPWP.

“⁠⁠Saat ini, Kementerian Kominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif bersama BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara], DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian RI,” kata Prabu melalui keterangan di laman resmi Kemenkominfo, dikutip pada Senin (23/9/2024).

Prabu menyampaikan bahwa Kemenkominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi. Hal ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Dalam keterangan resminya, Kemenkominfo menegaskan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, salah satunya apabila mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Selain itu, lanjut dia, ⁠menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

Adapun, Prabu menyampaikan bahwa proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diketahui, UU PDP telah diundangkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 pada 17 Oktober 2022 dan berlaku paling lama dua tahun sejak diundangkan, yakni 17 Oktober 2024. Artinya, UU PDP akan berlaku pada Oktober tahun ini.

Berdasarkan catatanBisnis, Kemenkominfo menargetkan aturan turunan UU PDP dalam Peraturan Pemerintah (PP) akan rampung pada awal Oktober 2024, dengan Badan Pengawas PDP akan langsung berada di bawah Presiden Republik Indonesia.

Dengan kata lain, turunan UU PDP bakal meluncur sebelum masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, masa jabatan Presiden Jokowi sebagai Presiden RI akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa aturan turunan UU PDP sudah hampir selesai dengan persentase mencapai 90%.

“Undang-undang PDP, peraturan pemerintahnya lagi kami susun, sudah 90% bisa dibilang, proses masih terus berjalan, terutama konsultasi-konsultasi akhir sebelum itu nanti disahkan,” ujar Nezar saat ditemui seusai acara Vida bertajuk ‘Where's The Fraud?: How Indonesian Businesses Can Safeguard Digital Transactions’ di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Nezar mengungkap bahwa salah satu hal yang paling krusial adalah Badan Pengawas PDP. Namun, keberadaan Badan Pengawas ini masih dalam tahap diskusi.

Sebelumnya, akun media sosial X (dahulu Twitter) @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024) mengunggah tangkapan layar akun Bjorka yang memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.

Bjorka memperjualbelikan data dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, mulai dari Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Data yang bocor dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir,” tulis akun tersebut, dikutip pada Senin (23/9/2024).

Dalam forum itu, Bjorka menjual data NPWP seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta, yang totalnya berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika akhirnya buka suara mengenai hacker alias peretas Bjorka diduga membobol data enam juta data pajak. Data-data ini dijual di forum jual beli data BreachForums US$ 10 ribu atau Rp 150 juta.

“Semuanya on progress. Kami akan sampaikan hasilnya sebentar lagi,” kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika atau Dirjen Aptika Kominfo Hokky Situngkir di kantornya, Jakarta, Jumat (20/9).

Sementara itu, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria enggan berkomentar banyak mengenai kabar terbaru penanganan dugaan enam juta data pajak bocor dan dijual di BreachForums.

“Kami tunggu dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak, karena servernya di sana,” kata Nezar.

Sebanyak enam juta data pajak tersebut dijual US$ 10 ribu atau Rp 150 juta di forum jual beli data BreachForums. Hacker yang diduga Bjorka ini menyertakan 10 ribu sampel.

Berdasarkan sampel tersebut, data pajak yang disebar oleh hacker diduga Bjorka itu di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode Klasifikasi Lapangan Usaha atau KLU, KLU, nama Kantor Pelayanan Pajak alias KPP, nama Kantor Wilayah atau Kanwil Pajak, telepon, faksimile, email, tempat tanggal lahir, tanggal daftar, status Pengusaha Kena Pajak alias PKP, tanggal pengukuhan PKP, jenis wajib pajak, dan badan hukum.

“Kami menduga data pajak bocor berasal dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak, karena memuat data NPWP, Kanwil, KLU hingga tanggal daftar pajak,” kata Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya.

Ia juga sudah mengecek validitas enam juta data pajak yang dijual oleh hacker diduga Bjorka di BreachForums berdasarkan sampel. Hasilnya valid.

Hacker atau peretas diduga Bjorka menjual enam juta data pajak yang bocor, termasuk milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta kedua putranya dan sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ahli IT atau teknologi informasi menilai, kebocoran ini bisa menjadi alat untuk modus penipuan APK.

Sebanyak enam juta data pajak tersebut dijual US$ 10 ribu atau Rp 150 juta di forum jual beli data BreachForums. Hacker yang diduga Bjorka ini menyertakan 10 ribu sampel.

Berdasarkan sampel tersebut, data pajak yang disebar oleh hacker diduga Bjorka itu di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode Klasifikasi Lapangan Usaha atau KLU, KLU, nama Kantor Pelayanan Pajak alias KPP, nama Kantor Wilayah atau Kanwil Pajak, telepon, faksimile, email, tempat tanggal lahir, tanggal daftar, status Pengusaha Kena Pajak alias PKP, tanggal pengukuhan PKP, jenis wajib pajak, dan badan hukum.

“Kami menduga data pajak bocor berasal dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak, karena memuat data NPWP, Kanwil, KLU hingga tanggal daftar pajak,” kata Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya.

Ia juga sudah mengecek validitas enam juta data pajak yang dijual oleh hacker diduga Bjorka di BreachForums berdasarkan sampel. Hasilnya valid.

Alfons mengatakan kebocoran enam juta data pajak itu berbahaya bagi korban, karena memuat informasi penting. Pemilik bisa mengetahui penghasilan wajib pajak baik individu maupun bisnis.

Ia bahkan mengecek ada tiga wajib pajak kategori besar dalam sampel yang diunggah oleh hacker diduga Bjorka. Alfons tidak menyebutkan nama, melainkan ciri-cirinya, yakni:

1. Menteri yang baru saja mundur dari posisi ketua partai politik besar
2. Menteri yang juga menjabat sebagai ketua Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia atau PSSI
3. Menteri perempuan yang berulang tahun pada Agustus dan memimpin Ditjen Pajak

“Dalam waktu tidak lama, data ini akan dieksploitasi dan digunakan untuk rekayasa sosial, aktivitas penipuan yang memalsukan diri sebagai petugas pajak,” kata Alfons.

Alfons pernah membagikan modus penipuan mengatasnamakan Ditjen Pajak. “Hal yang menarik untuk dikupas yakni data yang dimiliki oleh penipu ini cukup akurat dan penting yang seharusnya dijaga dengan baik oleh lembaga terkait seperti Dukcapil dan Dirjen Pajak,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Katadata.co.id, awal September (2/9).

Modus penipuan mengatasnamakan Ditjen Pajak tersebut sebagai berikut:

• Penipu awalnya mengganti gambar profil menjadi Ditjen Pajak
• Penipu mengirim pesan melalui WhatsApp
• Penipu mengirim pesan dengan detail informasi data usaha calon korban seperti alamat usaha, nama penanggung jawab, nomor telepon, NIK, NPWP dan email. Data yang dipegang penipu ini membuat sasaran mudah percaya, karena valid.
• Penipu menerapkan metode phishing dengan menyiapkan aplikasi mirip Google Play agar korban menginstal APK pencuri SMS
• Korban diarahkan ke situs http://djp-****mh.cc dan mengunduh aplikasi M-Pajak palsu yang nantinya mencuri SMS ponsel korban jika dijalankan
• Penipu menelepon korban yang menggunakan ponsel selain Android, seperti iPhone.
• Penipu akan mengaku sebagai petugas pajak dan memerinci data-data calon korban supaya percaya
• Jika calon korban terjerat, pelaku akan berpura-pura menagih tunggakan pajak atau memberi laporan pajak yang kurang, sehingga didenda dalam jumlah besar
• Korban diminta mengirimkan uang ke rekening penipu bila ingin dibantu penyelesaian masalah
• Penipu langsung menarik uang yang dikirimkan ke rekening tersebut

Bisnis.com, JAKARTA - Kebocoran data yang melibatkan instansi pemerintah kembali terulang. Kali ini, 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga berasal dari sistem database Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bocor, menambah catatan panjang kegagalan perlindungan data pribadi sektor publik.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai rentetan insiden yang terjadi menjadi alarm terkait kesiapan sektor publik untuk menjalankan seluruh standar kepatuhan pelindungan data pribadi, dalam kapasitas mereka sebagai pengendali data.

“Ini juga memperlihatkan tidak siapnya institusi-institusi terkait, untuk memastikan adanya proses investigasi dan penyelesaian yang tuntas dari setiap insiden kegagalan pelindungan data pribadi,” ujar ELSAM dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (19/9/2024).

Berbagai kasus yang telah terjadi sebelumnya juga tidak pernah dilakukan upaya penegakan hukum secara tuntas. Hal ini menurut ELSAM mengkhawatirkan, khususnya terkait dengan pembentukan lembagapelindungan data pribadi, yang dimandatkan oleh UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang juga merupakan bagian dari institusi pemerintah.

Oleh karena itu, ELSAM mendesak DJP Kemenkeu untuk segera melakukan investigasi internal terkait dugaan insiden kebocoran data pribadi subjek pajak, termasuk juga memberikan notifikasi tertulis kepada subjek data sebagaimana diwajibkan Pasal 46 UU PDP.

Untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi akibat kebocoran data tersebut, pemberitahuan setidaknya harus memuat informasi mengenai data yang terungkap, kapan, dan bagaimana data tersebut terungkap, upaya dan penanganan pemulihannya, termasuk bila dimungkinkan menjelaskan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh subjek datanya.

Kementerian Kominfo juga harus bertindak sebagai otoritas pelindungan data, sampai dengan terbentuknya lembaga pelindungan data pribadi, sebagaimana diamanatkan UU PDP.

“Kominfo harus segera mengambil langkah proaktif untuk menginvestigasi dugaan insiden ini, untuk menghentikan kebocoran/pengungkapan, termasuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan standar kepatuhan,” ujarnya.

Selain itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga harus melakukan investigasi terhadap dugaan terjadinya insiden keamanan siber yang berdampak pada terjadinya kebocoran data pribadi ini dan segera memberikan rekomendasi perbaikan sistem keamanan untuk mencegah insiden serupa kembali terulang di masa depan.

Jika dari proses investigasi ditemukan adanya dugaan unsur tindak pidana pelindungan data pribadi, lembaga ini menilai kasus ini harus segera diteruskan kepada penyidik untuk proses penegakan hukum pidana sebagaimana diatur UU PDP.

“Meski standar kepatuhan pelindungan data pribadi baru akan diimplementasikan 2 tahun setelah diundangkannya UU PDP, namun pidanapelindungan data pribadi langsung dapat ditegakkan sejak undang-undang ini berlaku, pada saat diundangkan,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini presiden perlu memastikan adanya akselerasi proses penyelesaian penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Implementasi Pelindungan Data Pribadi, termasuk pembentukan lembaga pelindungan data pribadi, sebagai instrumen kunci dalam memastikan efektivitas implementasi UU PDP.

“Pemerintah juga perlu secara sistemik mengembangkan beragam upaya peningkatan kapasitas pelindungan data pribadi bagi kementerian/lembaga sebagai pengendali/prosesor data, guna menjamin konsistensi sektor publik dalam menerapkan seluruh standar kepatuhan pelindungan data pribadi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara atas aksi dari peretas Bjorka yang kembali beraksi, kali ini dengan memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Jokowi mengaku telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar segera memitigasi kebocoran data tersebut.

“Saya sudah perintahkan Kominfo maupun kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi, secepatnya,” ujarnya kepada wartawan usai meresmikan Jalan Tol Ruas Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Kartasura-Klaten, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Kendati demikian, Jokowi mengaku bahwa kasus kebocoran data memang tengah terjadi tak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya.

Menurutnya, ada banyak faktor peretas melakukan aksinya untuk mendapatkan data-data pribadi masyarakat. Salah satunya, informasi yang tersebar di banyak titik atau server sehingga memudahkan aksi peretasan terjadi.

“Peristiwa ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya semua data itu mungkin karena keteledoran password itu bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker,” pungkas Jokowi.

Untuk diketahui, nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

"Dalam sampel [data] anda bisa menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya yang pandir, begitu pula para pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang juga tidak berguna [In the sample you will find personal information about the president of Indonesia and his stupid sons, as well as officials in the Ministry of Finance and other ministers who are also useless]," tulis Bjorka dalam unggahannya, dikutip dari cuitan @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024).

Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku dirinya telah meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masyarakat hingga pejabat negara.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya beserta jajaran kantor pajak akan melakukan evaluasi terhadap persoalan yang muncul tersebut.

"Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ungkapnya di kompleks Parlemen, Kamis (19/9/2024).

Pasalnya, dugaan kebocoran data yang muncul di media sosial X tersebut mencantumkan NPWP pejabat negara mulai dari Jokowi, Kaesang, Gibran, hingga nama Sri Mulyani sendiri.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo justru irit berbicara dan cenderung menghindari pertanyaan wartawan.

Suryo hanya menyampaikan hal yang sama berulang-ulang, meski wartawan menyampaikan pertanyaan berbeda seputar kebocoran data tersebut.

"Kami teliti dulu, nanti kami update. Nanti aku cek ya," tuturnya.

Mirisnya, isu kebocoran data tersebut muncul di tengah rencana pemerintah untuk meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS) dan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP.

Data-data yang bocor termasuk nama, NIK, NPWP, alamat, email, jenis Wajib Pajak (WP), telepon, hingga fax.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Perbesar

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Namun demikian, FalconFeeds memberikan catatan bahwa keaslian klaim itu masih harus diverifikasi.

Akun X @secgron bernama Teguh Aprianto mencuit bahwa dalam contoh atau sample data yang diunggah Bjorka terdapat data pribadi milik Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Selain itu, terdapat pula nama-nama dari Kemenkeu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus Menteri Keuanagn Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, hingga Farchan Noor Rahman yang dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara soal adanya isu kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang beredar di media sosial X, oleh Bjorka.

Tidak tanggung-tanggung, NPWP milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi masuk dalam daftar tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menegaskan otoritas pajak tersebut tengah melakukan pendalaman.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ungkapnya, Rabu (18/9/2024).

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.

Data yang diunggah Bjorka terdapat data pribadi milik Presiden Jokowi dan anak-anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Selain itu, terdapat pula nama-nama dari Kemenkeu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, hingga Farchan Noor Rahman yang dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak.

Pada Maret lalu, lebih dari 49.000 credential user bocor yang digunakan untuk masuk ke dalam situs pemerintahan.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh DJP, kebocoran data diduga berasal dari perangkat user yang terinfeksi malware, yang kemudian digunakan untuk masuk ke dalam situs pemerintahan. DJP menyimpulkan, kebocoran yang terjadi dari sisi pengguna.

Bisnis.com, JAKARTA — Bjorka kembali beraksi, kali ini dengan memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

"Dalam sampel [data] anda bisa menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya yang pandir, begitu pula para pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang juga tidak berguna [In the sample you will find personal information about the president of Indonesia and his stupid sons, as well as officials in the Ministry of Finance and other ministers who are also useless]," tulis Bjorka dalam unggahannya, dikutip dari cuitan @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024).

Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.

Namun demikian, FalconFeeds memberikan catatan bahwa keaslian klaim itu masih harus diverifikasi.

Akun X @secgron bernama Teguh Aprianto mencuit bahwa dalam contoh atau sample data yang diunggah Bjorka terdapat data pribadi milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Selain itu, terdapat pula nama-nama dari Kemenkeu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus Menteri Keuanagn Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, hingga Farchan Noor Rahman yang dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak.

Ada pula menteri-menteri lain seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Bisnis telah menghubungi pihak Kemenkeu tetapi belum terdapat penjelasan lebih lanjut. Dikabarkan bahwa Ditjen Pajak akan segera menyampaikan keterangan terkait dugaan kebocoran data itu.