Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Putusan pailit yang menerpa PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) telah menyalakan alarm kredit macet perbankan. Bagaimana tidak, utang perusahaan berkode saham SRIL ini memiliki nilai jumbo di sektor perbankan.

Setidaknya, jika mengacu pada laporan keuangan Sritex per 30 Juni 2024, total utang bank baik itu untuk jangka panjang maupun pendek berjumlah US$ 828,09 juta atau berkontribusi sekitar 51,8% dari total liabilitas yang dimiliki. Di mana, total liabilitas Sritex senilai US$ 1,59 miliar.

Mengacu pada kurs JISDOR BI pada 28 Oktober 2024, utang sritex yang ada di perbankan kalau dirupiahkan mencapai Rp 13,02 triliun. Utang tersebut berasal dari 28 bank yang merata baik itu bank swasta, bank BUMN, hingga bank asing.

Adapun, total utang tersebut setara dengan 7,68% dari total kredit perbankan yang sudah masuk dalam kategori Non Performing Loan (NPL) per Agustus 2024. Di mana, total kredit NPL bank secara industri pada periode tersebut senilai Rp 169,59 triliun.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi salah satu bank sebagai kreditur terbesar di Sritex hingga mencapai US$ 82,67 juta. Utang tersebut terbagi dua dari utang jangka pendek senilai US$ 11.37 juta dan utang jangka panjang senilai US$ 71,31 juta.

Meski demikian, Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA mengungkapkan bahwa saat ini BCA masih dalam kondisi kualitas kredit yang relatif sehat. Ia bilang hal tersebut tergambar dalam rasio LAR BCA mencapai 6,1% pada sembilan bulan pertama tahun 2024, membaik dari posisi setahun lalu di angka 7,9%.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) berada di tingkat yang terjaga sebesar 2,1% per September 2024. Itu tercatat tak mengalami perubahan dari periode sama di tahun sebelumnya.

Oleh karenanya, ia bilang BCA akan menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut. Di sisi lain, BCA juga akan menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh Debitur yang bersangkutan.

“BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pihak kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan dalam rangka mencapai solusi dan/atau penyelesaian terbaik bagi debitur dan seluruh kreditur yang ada,” ujar Hera, Minggu (27/10).

Selanjutnya, ada pula PT Bank Permata Tbk yang juga menjadi salah satu kreditur dari perusahaan tekstil yang berdiri tahun 1966 ini. Jika mengacu pada laporan keuangan Sritex per Juni 2024, utang yang dimiliki Sritex di Bank Permata senilai US$ 16,71 juta.

Hanya saja, Direktur Utama Permata Bank Meliza M. Rusli mengungkapkan bahwa per akhir September 2024, jumlah utang Sritex yang tercatat pada Bank Permata adalah sekitar US$ 37,9 juta, jika dirupiahkan setara Rp 596,13 miliar. Namun, ia tak mengiyakan jumlah yang lebih besar tersebut dikarenakan ada penambahan selama periode Juni 2024 hingga September 2024.

Lebih lanjut, ia bilang sebagai salah satu kreditur Sritex, pihaknya akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang ada, khususnya terkait perkembangan terakhir atas informasi terkait upaya kasasi atas putusan pembatalan perdamaian (homologasi).

“Permata Bank menghormati dan mengikuti perkembangan proses hukum yang berjalan, termasuk terkait informasi pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Sritex atas Putusan Pembatalan Homologasi terkait,” ujarnya.

Jika menilik laporan keuangan Bank Permata per September 2024, sejatinya bank berkode saham BNLI ini memiliki pencadangan yang memadai. Sebab, pada periode tersebut, pencadangan yang dimiliki mencapai Rp 1,22 triliun.

Sementara itu, Risk Management Director, PT Bank Danamon Indonesia Tbk Dadi Budiana mengungkapkan bahwa pihaknya akan menjalankan prosedur yang transparan serta menjaga komunikasi terbuka dengan debitur dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Seperti diketahui, Bank Danamon tercatat menjadi kreditur dari Sritex dengan nilai utang mencapai US$ 4,57 juta per Juni 2024. Nilai tersebut sudah mengalami penurunan dari posisi Desember 2023 yang senilai US$ 4,86 juta.

Dadi pun menegaskan bahwa dalam proses pemberian kredit kepada debitur, pihaknya telah melakukan sesuai dengan prosedur yang benar.“Kami tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan perbankan yang berlaku,” ujar Dadi.

Menanggapi beberapa utang jumbo Sritex yang dimiliki beberapa bank, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa dampaknya tak akan signifikan apalagi menyebabkan sistemik di industri perbankan.

Menurutnya, bank saat ini memiliki pencadangan yang memadai sehingga utang Sritex ini tak mengganggu industri. “Itu pinjaman-pinjaman lama yang hampir seluruhnya sudah dicover dengan CKPN yang memadai,” ujar Dian.

Perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang dengan nomer putusan siding 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Semarang.

Sebelum terjadi putusan pailit ini, perusahaan tekstil kain Sritex ini seringkali diisukan bangkrut mengingat pendapatan yang anjlok karena adanya pandemi covid-19. Apa bedanya pailit dengan bangkrut?

Melansir website resmi Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, kepailitan adalah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi di pengadilan niaga. Proses ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang disingkat UUK 2004.

Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, kepailitan merupakan sita umum terhadap semua aset debitur yang mengalami kepailitan, yang dikelola dan diselesaikan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah suatu proses yang mencerminkan kesulitan debitur dalam menyelesaikan kewajiban utangnya kepada kreditur, yang pada akhirnya dinyatakan oleh pengadilan sebagai pailit.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga meliputi kreditur, debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan jaksa.

Sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUK 2004, yaitu:

1. Debitur harus memiliki dua atau lebih kreditur.

2. Debitur tidak melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Setelah permohonan tersebut diterima oleh pengadilan, akan dilakukan sidang pemeriksaan, dan putusan pailit harus dibacakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan.

Kepailitan membatasi kewenangan debitur pailit, terutama terkait harta kekayaan. Kewenangan untuk mengelola dan menyelesaikan asetnya beralih ke kurator. Debitur pailit hanya boleh melakukan tindakan hukum terkait harta jika tindakan tersebut dapat menambah aset pailit.

Jika ada tindakan hukum yang berpotensi merugikan kreditur atau mengurangi aset pailit, kurator dapat meminta pembatalan tindakan tersebut. Selain itu, debitur pailit harus berkonsultasi dengan kurator sebelum melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan untuk mencegah kerugian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bangkrut berarti mengalami kerugian besar yang mengakibatkan perusahaan gulung tikar. Istilah bangkrut merujuk pada kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil akibat kerugian yang signifikan, sehingga perusahaan harus menghentikan operasinya.

Berbeda dengan bangkrut, pailit diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan kata lain, bangkrut mencerminkan situasi keuangan yang buruk yang memaksa perusahaan untuk tutup, sedangkan pailit adalah kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo, dan dinyatakan melalui keputusan Pengadilan Niaga.