Jakarta -

Produsen wadah penyimpanan makanan asal Amerika Serikat, Tupperware berhasil keluar dari jurang kebangkrutan setelah sebelumnya terancam gulung tikar. Bahkan, beberapa anak usahanya telah mengajukan kebangkrutan di pengadilan AS karena mengalami kerugian yang membengkak.

Mengutip Reuters, Sabtu (2/11/2024), Hakim Kepailitan AS, Brendan Shannon, menyetujui usulan Tupperware untuk menjual asetnya kepada kreditur. Keputusan ini diketok di Wilmington, North Carolina, Selasa kemarin. Langkah tersebut membuat operasional Tupperware bisa tetap berjalan.

Tupperware sendiri merupakan merek wadah makanan plastik legendaris yang sering disebut-sebut sebagai produk kesayangan emak-emak. Perusahaan telah berdiri sejak 1946, lalu mulai terkenal pada tahun 1950-an dan 1960-an, ketika orang-orang mengadakan 'Pesta Tupperware' di rumah untuk menjual produk ini kepada teman dan tetangga.

Awal Mula Kejatuhan

Dalam catatan detikcom, kabar memburuknya kondisi perusahaan telah terdengar sejak tahun 2023 lalu. Pada bulan Maret 2023. saham Tupperware turun 50%, dan turun jauh 90% dalam setahun ke belakang. Perusahaan juga menghadapi utang yang menumpuk dan penurunan penjualan.

CEO Tupperware, Miguel Fernandez, kala itu mengatakan perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk mendanai operasinya. Bahkan, ada potensi untuk melakukan langkah pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," kata Miguel Fernandez dikutip dari CNN, Kamis (13/4/2023).

Sejumlah analis menilai, masalah yang selama ini merugikan Tupperware ialah penurunan penjualan yang sangat signifikan akibat gagal beradaptasi. Aset perusahaan juga terus mengecil, yang membuat perusahaan tidak memiliki banyak cara untuk mengumpulkan uang.

Seolah menepis pandangan itu, Juru bicara Tupperware mengatakan, buruknya performa perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yakni pandemi, inflasi, dan suku bunga yang tinggi. Perusahaan juga telah bekerja sama dengan penasihat keuangan dan menjalin sejumlah kemitraan dengan ritel seperti Target dan Amazon untuk memperkuat posisi merek.

Lebih lanjut pada awal Juni 2023, New York Stock Exchange memberi tahu bahwa Tupperware sudah tidak memenuhi aturan bursa karena kapitalisasi pasarnya terlalu rendah, kurang dari US$ 50 juta, selama periode 30 hari perdagangan. Pada kala itu, harga penutupan rata-rata Tupperware juga kurang dari US$ 1, di bawah ambang batas bursa.

Menariknya, pada bulan Juli 2023, saham produsen wadah makanan ini sempat meroket tajam lebih dari 300% dibandingkan bulan sebelumnya dan 165% dibandingkan minggu lalu. Walau demikian, saham Tupperware masih turun hampir 30% dibandingkan tahun sebelumnya.

Ajukan Kebangkrutan

Pada 17 September 2024, Tupperware dikabarkan mengajukan kebangkrutan dengan utang sebesar US$ 818 juta atau setara dengan Rp 12,3 triliun (kurs 15.100). Tercatat dalam dokumen pengajuan kebangkrutan tersebut, Tupperware memiliki aset US$ 7,5-15 miliar. Tapi, perusahaan memiliki kewajiban lebih besar sekitar US$ 15-150 miliar.

"Beberapa tahun ke belakang, kondisi keuangan perusahaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan makroekonomi yang menantang," kata CEO Tupperware Laurie Goldman dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Sabtu (21/09/2024).

Sejak tahun 2023, Goldman sempat berusaha menyelamatkan kebangkrutan dengan merestrukturisasi utang dan menandatangani perjanjian dengan bank investasi Moelis & Co untuk membantu mencari alternatif strategis. Namun upaya itu gagal. Masalah likuiditas perusahaan menjadi momok perusahaan untuk kembali menjalankan bisnisnya.

Goldman pun meminta izin ke pengadilan untuk memulai proses penjualan bisnisnya, dan ingin perusahaan terus beroperasi selama proses kebangkrutan berlangsung. Perusahaan juga sempat melelang asetnya di pasar terbuka. Namun sayang, belum ada yang bersedia membeli atau mau melunasi utang perusahaan.

Bangkit Kembali

Akhirnya pada bulan November ini Hakim Kepailitan AS menyetujui usulan untuk menjual aset Tupperware kepada kreditur. Asal tahu saja, ketiga pemberi pinjaman utama Tupperware ialah Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan Bank of America. Ketiganya sempat menentang rencana perusahaan untuk ajukan kebangkrutan.

Menurut berkas pengadilan, para kreditur menyediakan Rp 368,9 miliar dalam bentuk tunai dan lebih dari Rp 898 miliar dalam bentuk keringanan utang. Mereka akan mendapatkan nama merek Tupperware dan asetnya di pasar inti termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Tiongkok, Korea, India, dan Malaysia.

"Perusahaan berencana untuk menghentikan operasinya di pasar tertentu dan beralih ke model bisnis yang mengedepankan teknologi serta tidak terlalu bergantung pada aset," kata Goldman.

(shc/ara)

Jakarta -

Produsen wadah penyimpanan makanan asal Amerika Serikat (AS), Tupperware, sempat terancam bangkrut dan gulung tikar. Beberapa anak perusahaannya bahkan telah mengajukan kebangkrutan di pengadilan AS karena mengalami kerugian yang membengkak.

Presiden dan CEO Tupperware Brands Corporation, Laurie Ann Goldman, sempat mengatakan akan meminta izin pengadilan untuk memulai proses penjualan bisnisnya. Dia ingin perusahaan terus beroperasi selama proses kebangkrutan berlangsung. Doa Laurie Ann Goldman sepertinya terjawab.

Dalam sidang, Hakim Kepailitan AS menyetujui usulan untuk menjual aset Tupperware kepada kreditur. Keputusan ini membuat Tupperware bisa keluar dari kebangkrutan dan operasionalnya tetap berjalan.

Melansir Reuters, Sabtu (2/11/2024), Hakim Kepailitan AS, Brendan Shannon, menyetujui penjualan tersebut di sidang pengadilan di Wilmington, North Carolina, Selasa kemarin. Menurutnya langkah ini adalah pilihan terbaik yang tersedia untuk Tupperware.

Tupperware memang sudah berbulan-bulan mencari 'pembeli' sebelum memutuskan mengajukan kebangkrutan. Bahkan perusahaan sempat melelang asetnya di pasar terbuka. Namun sayang, belum ada yang bersedia membeli atau mau melunasi utang perusahaan senilai US$ 818 juta atau setara Rp 12,8 triliun (kurs 15.700).

Kreditur juga sejatinya menentang rencana penjualan perusahaan itu dan lebih memilih klaim aset untuk mereka sendiri. Asal tahu saja, ketiga kreditur utama Tupperware ialah Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan Bank of America.

Menurut berkas pengadilan, para kreditur menyediakan Rp 368,9 miliar dalam bentuk tunai dan lebih dari Rp 898 miliar dalam bentuk keringanan utang. Mereka akan mendapatkan nama merek Tupperware dan asetnya di pasar inti termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Tiongkok, Korea, India, dan Malaysia.

"Perusahaan berencana untuk menghentikan operasinya di pasar tertentu dan beralih ke model bisnis yang mengedepankan teknologi serta tidak terlalu bergantung pada aset," kata CEO Tupperware Laurie Ann Goldman.

Selama bertahun-tahun, Tupperware sudah mendominasi pasarnya. Nama Tupperware sudah menjadi sangat identik dengan wadah penyimpanan makanan, sehingga banyak orang menggunakan namanya ketika merujuk pada wadah plastik apa pun, meski bukan merek Tupperware.

Tupperware sendiri didirikan pada tahun 1946 oleh Earl Tupper, yang mematenkan segel kedap udara yang fleksibel. Perusahaan ini menjadi terkenal pada tahun 1950-an dan 1960-an ketika orang-orang mengadakan "Pesta Tupperware" di rumah mereka untuk menjual wadah plastik kepada teman dan tetangga.

(fdl/fdl)

Jakarta: PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Istilah "pailit" dalam dunia bisnis sering digunakan, sama halnya dengan "bangkrut". Namun, tahukah Sobat Medcom bahwa keduanya memiliki makna berbeda?

Pada Januari 2022 lalu, PT Sritex sempat digugat oleh salah satu debiturnya, CV Prima Karya, yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Gugatan itu lantas dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang.

Seiring dengan berjalannya waktu, PT Sritex kembali digugat oleh PT Indo Bharat Rayon karena dianggap tidak penuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati. Lagi-lagi, gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang.

Dengan demikian, Pengadilan Niaga Kota Semarang pun memutus pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Lantas, apa yang dimaksud dengan pailit? Apakah hal tersebut sama saja dengan bangkrut?

Baca juga: Tok! Sritex Pailit

Pengertian Pailit

Seperti disinggung di awal artikel, pailit dan bangkrut merupakan dua yang berbeda. Pailit adalah suatu keadaan hukum di mana seorang debitur atau perusahaan tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada para kreditur (pemberi utang).

Pengertian kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

Dilansir laman Kementerian Keuangan Indonesia, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) UUK 2004:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Baca juga: Pailit: Pengertian, Penyebab, dan Cara Mencegahnya

Proses Singkat dan Dampak Kepailitan

Masih dikutip dari sumber yang sama, permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke Pengadilan Niaga dan pihak-pihak yang berhak mengajukannya seperti Kreditur, Debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Jaksa.

Permohonan yang telah diterima oleh pengadilan selanjutnya akan diproses melalui sidang pemeriksaan. Lalu selambat-lambatnya, putusan pailit harus dibacakan 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit.

Sementara itu, kepailitan dapat berdampak negatif pada semua pihak yang terlibat, baik debitur maupun kreditur. Contohnya bagi debitur, kepailitan dapat menyebabkan hilangnya aset bisnis dan pribadi, kerusakan reputasi, dan sulitnya mendapatkan kredit di masa depan.

Baca juga: Pengertian PKPU, Proses, dan Perbedaannya dengan Pailit

Pengertian Bangkrut

Kebangkrutan merujuk pada kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat karena kerugian besar. Perusahaan yang bangkrut mungkin tidak dapat melanjutkan operasinya karena kekurangan aset untuk menutupi liabilitasnya.

Bangkrut atau gulung tikar umumnya terjadi karena kesalahan manajemen atau operasional yang menyebabkan kondisi keuangannya tidak sehat. Kondisi ini berdampak negatif terhadap perusahaan, karyawan, hingga pemiliknya.

Perusahaan yang bangkrut mungkin terpaksa memberhentikan karyawan, menghentikan operasinya, atau dilikuidasi. Pemilik perusahaan pun dapat kehilangan investasi dan aset pribadi mereka.

Kesimpulan

Kesimpulannya, Perbedaan utama antara kepailitan dan kebangkrutan terletak pada status hukumnya. Kepailitan adalah status hukum resmi yang ditetapkan oleh pengadilan, sedangkan kebangkrutan adalah kondisi keuangan yang dapat menyebabkan kepailitan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh perusahaan tekstil besar Sritex yang dinyatakan pailit menjadi sorotan tajam sepekan terakhir. Pailit adalah istilah dalam dunia bisnis yang menyatakan kondisi debitur yang kesulitan menuntaskan utangnya.

Kondisi pailit berbeda dengan bangkrut meskipun keduanya merupakan kondisi yang paling dihindari perusahaan. Pailit dan bangkrut memiliki sistem dan implementasi yang berbeda.

Beda Antara Pailit dan Bangkrut

Dikutip dari ocbc.id, kondisi bangkrut umumnya lekat dengan istilah gulung tikar yang menggambarkan bahwa perusahaan mengalami kerugian besar hingga menjadikan perusahaan tersebut jatuh.

Penyebab bangkrut ialah karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat karena gagal menghasilkan keuntungan dan tidak bisa menutup kerugian yang terjadi. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Dilansir dari bfi.co.id, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 18/PUU-VI/2008 hal. 27, kebangkrutan bisa terjadi karena faktor mismanajemen dan faktor eksternal di luar kewenangan pelaku usaha.

Sementara itu, pailit diartikan sebagai suatu keadaan perusahaan yang sedang kesulitan menuntaskan pembayaran meskipun kondisi keuangannya tergolong sehat dan baik-baik saja. Pailit adalah suatu proses yang menunjukkan bahwa seorang debitur sedang berada dalam kesulitan untuk menuntaskan pembayaran hutangnya kepada kreditur, hingga pada akhirnya pengadilan menyatakan pailit. Status pailit hanya dapat diberikan oleh lembaga pengadilan niaga.

Faktor utama yang menjadi penyebab pailit adalah lilitan utang. Bila merujuk pada Undang-Undang Kepailitan, perusahaan baru dinyatakan pailit jika tidak mampu melunasi lebih dari dua utang sekaligus ketika sudah jatuh tempo.

Pada dasarnya, pailit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau juga dikenal dengan sebutan UU Kepailitan.

Dilansir dari ocbc.id, status pailit hanya akan berlaku saat pengadilan niaga telah mengeluarkan putusan, baik dari kreditor maupun permohonan sendiri. Ketika debitur dinyatakan pailit, maka semua harta atau aset milik perusahaan harus dijual untuk melunasi tanggungannya kepada kreditur sesuai undang-undang atau keputusan pengadilan.

Baik bangkrut maupun pailit, kedua kondisi ini sama-sama bisa dihindari jika tata kelola keuangan perusahaan diatur sebaik mungkin.

Jakarta -

Pemerintah bakal mencari cara untuk menyelematkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang saat ini berada dalam kondisi pailit. Presiden Prabowo Subianto sudah memanggil jajaran menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian siang ini untuk membahas opsi penyelematan Sritex.

Isu bail out atau pemberian dana talangan yang dilakukan pemerintah muncul di tengah kondisi Sritex yang pailit. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sejauh ini opsi tersebut belum akan diambil pemerintah.

Sejauh ini pemerintah perlu melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan kurator soal status kepailitan Sritex. Status Sritex baru dinyatakan pailit, namun masih dalam tahap kasasi.

"Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Airlangga melanjutkan pemerintah sendiri sejauh ini masih percaya diri mendorong Sritex tetap bisa beroperasi dan berproduksi. Apalagi status Sritex masih dalam tahap kasasi, artinya perusahaan masih bisa lolos dari jeratan pailit. Dengan begitu opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terjadi.

"Kami masih memilih opsi pabrik bekerja," kata Airlangga ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal opsi bailout.

Prabowo sendiri sudah menegaskan dalam rapat, Sritex harus tetap berjalan. Airlangga dan jajarannya diminta untuk mencari cara agar hal itu bisa dilakukan.

"Arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan," beber Airlangga.

(hal/kil)

Jakarta -

Pemerintah bakal mencari cara untuk menyelematkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang saat ini berada dalam kondisi pailit. Presiden Prabowo Subianto sudah memanggil jajaran menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian siang ini untuk membahas opsi penyelematan Sritex.

Prabowo sudah menegaskan dalam rapat, Sritex harus tetap berjalan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan jajarannya diminta untuk mencari cara agar hal itu bisa dilakukan.

"Arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Isu bail out atau pemberian dana talangan yang dilakukan pemerintah muncul di tengah kondisi Sritex yang pailit. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri menegaskan sejauh ini opsi tersebut belum akan diambil pemerintah.

Sejauh ini pemerintah perlu melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan kurator soal status kepailitan Sritex. Status Sritex sendiri baru dinyatakan pailit, namun masih dalam tahap kasasi.

"Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ungkap Airlangga.

Airlangga melanjutkan pemerintah sendiri sejauh ini masih percaya diri mendorong Sritex tetap bisa beroperasi dan berproduksi. Apalagi status Sritex masih dalam tahap kasasi, artinya perusahaan masih bisa lolos dari jeratan pailit. Dengan begitu opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terjadi.

"Kami masih memilih opsi pabrik bekerja," kata Airlangga ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal opsi bailout.

(hal/kil)

TEMPO.CO, Jakarta -Pengadilan Niaga atau PN Kota Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman atau Sritex setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Dilansir dari Antara, Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang membenarkan putusan yang mengakibatkan PT Sritex pailit, pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Menurut dia, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," katanya, dilansir dari Antara.

Dalam putusan tersebut, kata dia, ditunjuk kurator dan hakim pengawas. "Selanjutnya kurator yang akan mengatur rapat dengan para debitur," ujarnya.

Sebelumnya, pada bulan Januari 2022 PT Sritex digugat oleh salah satu debiturnya, CV Prima Karya, yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan gugatan PKPU terhadap PT Sritex dan tiga perusahaan tekstil lainnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, PT Sritex kembali digugat oleh PT Indo Bharat Rayon karena dianggap tidak penuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati.

Apa itu pailit?

Dilansir dari djkn.kemenkeu.go.id, dalam dunia bisnis, istilah pailit atau kepailitan sering muncul saat sebuah perusahaan atau individu mengalami kesulitan finansial yang ekstrem. Secara umum, kepailitan adalah proses hukum yang melibatkan pelaksanaan sita umum terhadap seluruh kekayaan seorang debitur yang dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar utang.

Proses kepailitan ini dilaksanakan di bawah pengawasan pengadilan niaga dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK 2004). Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa kepailitan bertujuan mengelola dan menyelesaikan utang debitur secara adil antara semua kreditur yang ada.

Tidak semua orang yang mengalami kesulitan keuangan otomatis dinyatakan pailit. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK 2004, ada dua syarat utama untuk mengajukan pernyataan pailit terhadap debitur:
1. Debitur harus memiliki dua atau lebih kreditur.
2. Debitur tidak mampu melunasi minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh beberapa pihak, termasuk kreditur, debitur itu sendiri, atau pihak lain seperti Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Jaksa atas nama kepentingan umum. Jika permohonan ini diajukan ke Pengadilan Niaga, pengadilan wajib mengeluarkan putusan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pendaftaran.

Kepailitan tidak hanya menghilangkan hak debitur untuk mengelola hartanya sendiri, tetapi juga memberikan dampak hukum besar pada kewenangannya atas aset yang dimiliki. Dalam kasus kepailitan, kewenangan untuk mengurus dan membereskan kekayaan debitur diserahkan sepenuhnya kepada kurator yang bekerja di bawah pengawasan hakim. Kurator bertugas untuk memaksimalkan aset yang ada agar kreditur dapat menerima pembayaran yang adil.

Di sinilah tindakan yang disebut Actio Paulina berperan. Ini adalah tindakan kurator yang dapat meminta pembatalan atas transaksi yang dilakukan debitur pailit jika transaksi tersebut berpotensi merugikan kreditur atau mengurangi aset yang dimiliki.

Pembatalan ini hanya dapat dilakukan jika terbukti bahwa debitur atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat merugikan kreditur.

Setelah dinyatakan pailit, debitur hanya dapat melakukan tindakan hukum yang dapat menambah nilai aset atau mendatangkan keuntungan untuk mendukung pelunasan utang. Tindakan yang dianggap merugikan harta pailit atau menguntungkan pihak tertentu tanpa dasar dapat dibatalkan atas permintaan kurator.

Contohnya, pemberian hibah oleh debitur dapat dibatalkan jika terbukti bahwa tindakan tersebut bisa merugikan kreditur. Selain itu, pembayaran utang yang dilakukan oleh debitur sebelum proses pailit dapat dibatalkan jika terbukti ada niat untuk menguntungkan kreditur tertentu lebih dari kreditur lainnya.

TEMPO.CO, Jakarta -Pengadilan Niaga atau PN Kota Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman atau Sritex setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Dilansir dari Antara, Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang membenarkan putusan yang mengakibatkan PT Sritex pailit, pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Menurut dia, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," katanya, dilansir dari Antara.

Dalam putusan tersebut, kata dia, ditunjuk kurator dan hakim pengawas. "Selanjutnya kurator yang akan mengatur rapat dengan para debitur," ujarnya.

Sebelumnya, pada bulan Januari 2022 PT Sritex digugat oleh salah satu debiturnya, CV Prima Karya, yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan gugatan PKPU terhadap PT Sritex dan tiga perusahaan tekstil lainnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, PT Sritex kembali digugat oleh PT Indo Bharat Rayon karena dianggap tidak penuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati.

Apa itu pailit?

Dilansir dari djkn.kemenkeu.go.id, dalam dunia bisnis, istilah pailit atau kepailitan sering muncul saat sebuah perusahaan atau individu mengalami kesulitan finansial yang ekstrem. Secara umum, kepailitan adalah proses hukum yang melibatkan pelaksanaan sita umum terhadap seluruh kekayaan seorang debitur yang dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar utang.

Proses kepailitan ini dilaksanakan di bawah pengawasan pengadilan niaga dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK 2004). Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa kepailitan bertujuan mengelola dan menyelesaikan utang debitur secara adil antara semua kreditur yang ada.

Tidak semua orang yang mengalami kesulitan keuangan otomatis dinyatakan pailit. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK 2004, ada dua syarat utama untuk mengajukan pernyataan pailit terhadap debitur:
1. Debitur harus memiliki dua atau lebih kreditur.
2. Debitur tidak mampu melunasi minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh beberapa pihak, termasuk kreditur, debitur itu sendiri, atau pihak lain seperti Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Jaksa atas nama kepentingan umum. Jika permohonan ini diajukan ke Pengadilan Niaga, pengadilan wajib mengeluarkan putusan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pendaftaran.

Kepailitan tidak hanya menghilangkan hak debitur untuk mengelola hartanya sendiri, tetapi juga memberikan dampak hukum besar pada kewenangannya atas aset yang dimiliki. Dalam kasus kepailitan, kewenangan untuk mengurus dan membereskan kekayaan debitur diserahkan sepenuhnya kepada kurator yang bekerja di bawah pengawasan hakim. Kurator bertugas untuk memaksimalkan aset yang ada agar kreditur dapat menerima pembayaran yang adil.

Di sinilah tindakan yang disebut Actio Paulina berperan. Ini adalah tindakan kurator yang dapat meminta pembatalan atas transaksi yang dilakukan debitur pailit jika transaksi tersebut berpotensi merugikan kreditur atau mengurangi aset yang dimiliki.

Pembatalan ini hanya dapat dilakukan jika terbukti bahwa debitur atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat merugikan kreditur.

Setelah dinyatakan pailit, debitur hanya dapat melakukan tindakan hukum yang dapat menambah nilai aset atau mendatangkan keuntungan untuk mendukung pelunasan utang. Tindakan yang dianggap merugikan harta pailit atau menguntungkan pihak tertentu tanpa dasar dapat dibatalkan atas permintaan kurator.

Contohnya, pemberian hibah oleh debitur dapat dibatalkan jika terbukti bahwa tindakan tersebut bisa merugikan kreditur. Selain itu, pembayaran utang yang dilakukan oleh debitur sebelum proses pailit dapat dibatalkan jika terbukti ada niat untuk menguntungkan kreditur tertentu lebih dari kreditur lainnya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Kondisi ini terjadi setelah pengadilan mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Kapan debitur bisa dinyatakan pailit?

Dilansir dari pascasarjana.umsu.ac.id, Kepailitan atau pailit adalah suatu kondisi atau keadaan dimana suatu perusahaan atau badan usaha tidak mampu membayar utang-utangnya secara tepat waktu dan/atau jumlah utangnya melebihi harta yang dimiliki.

Atau dapat juga diartikan bahwa pailit adalah pembekuan kegiatan perusahaan atau badan usaha akibat ketidakmampuan membayar utang-utangnya secara tepat waktu.

Dikutip dari laman unpad.ac.id, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Isis Ikhwansyah mengatakan, kepailitan debitur tidak hanya ditetapkan untuk perusahaan, tetapi bisa juga perorangan. Debitur perorangan dapat dikatakan pailit apabila gagal karena tidak mampu atau tidak mau membayar utang sesuai tempo yang ditetapkan.

“Pada prinsipnya misalkan saya mampu tetapi tidak mau membayar (utang), itu bisa dipailitkan,” ujar Isis dikutip dari unpad.ac.id.

Kepailitan dapat berdampak pada penyitaan secara umum. Dalam hal ini, kepailitan tersebut meliputi harta kekayaan debitur pada saat putusan pailit serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan dinyatakan tertahan atau disita secara umum.

Debitur juga akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta pailit. Debitur juga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas hukum di lapangan kekayaan.

Dilansir dari ocbc.id, terdapat 6 hal yang menyebabkan debitur dinyatakan pailit, di antaranya:

1. Perusahaan atau debitur memiliki dua atau lebih utang yang tidak mampu dibayarkan;
2. Perusahaan kurang maksimal dalam melakukan pengamatan terhadap pergerakan atau perkembangan kompetitor hingga akhirnya tidak bisa bertahan di kompetisi pasar;
3. Perusahaan tidak mampu menyediakan atau memenuhi kebutuhan produk dan jasa yang diinginkan konsumen sehingga sulit diterima dalam pasar;
4. Harga yang ditetapkan terlampau mahal dibanding produk serupa lainnya di pasaran, sehingga kalah bersaing;
5. Perusahaan melakukan ekspansi berlebihan hingga menyebabkan pengeluaran dana tak terkendali, mengalami penipuan, dan lain sebagainya;
6. Perusahaan lambat atau bahkan sudah tidak lagi melakukan suatu inovasi hingga ketinggalan tren bisnis.

Jakarta -

Perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang dengan nomer putusan siding 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Semarang.

Sebelum terjadi putusan pailit ini, perusahaan tekstil kain Sritex ini seringkali diisukan bangkrut mengingat pendapatan yang anjlok karena adanya pandemi covid-19. Apa bedanya pailit dengan bangkrut?

Melansir website resmi Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, kepailitan adalah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi di pengadilan niaga. Proses ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang disingkat UUK 2004.

Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, kepailitan merupakan sita umum terhadap semua aset debitur yang mengalami kepailitan, yang dikelola dan diselesaikan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah suatu proses yang mencerminkan kesulitan debitur dalam menyelesaikan kewajiban utangnya kepada kreditur, yang pada akhirnya dinyatakan oleh pengadilan sebagai pailit.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga meliputi kreditur, debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan jaksa.

Sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUK 2004, yaitu:

1. Debitur harus memiliki dua atau lebih kreditur.

2. Debitur tidak melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Setelah permohonan tersebut diterima oleh pengadilan, akan dilakukan sidang pemeriksaan, dan putusan pailit harus dibacakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan.

Kepailitan membatasi kewenangan debitur pailit, terutama terkait harta kekayaan. Kewenangan untuk mengelola dan menyelesaikan asetnya beralih ke kurator. Debitur pailit hanya boleh melakukan tindakan hukum terkait harta jika tindakan tersebut dapat menambah aset pailit.

Jika ada tindakan hukum yang berpotensi merugikan kreditur atau mengurangi aset pailit, kurator dapat meminta pembatalan tindakan tersebut. Selain itu, debitur pailit harus berkonsultasi dengan kurator sebelum melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan untuk mencegah kerugian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bangkrut berarti mengalami kerugian besar yang mengakibatkan perusahaan gulung tikar. Istilah bangkrut merujuk pada kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil akibat kerugian yang signifikan, sehingga perusahaan harus menghentikan operasinya.

Berbeda dengan bangkrut, pailit diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan kata lain, bangkrut mencerminkan situasi keuangan yang buruk yang memaksa perusahaan untuk tutup, sedangkan pailit adalah kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo, dan dinyatakan melalui keputusan Pengadilan Niaga.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Pailitnya Sritex tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Sritex Pailit karena tak mampu melunasi utang dan digugat oleh krediturnya, PT Indo Bharat (IBR). Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam menjelaskan, pihaknya tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan.

"Perseroan masih memiliki nilai utang tersisa sebesar Rp 101.308.838.984 kepada IBR, yang mana berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 Juni 2024, mencerminkan 0,38% dari total liabilitas Perseroan," katanya dalam keterbukaan informasi, Sabtu (26/10/2024).

Juni tahun 2024, manajemen Sritex sempat membahas soal kondisi berat perusahaan imbas Pandemi Covid-19. Kala itu mereka membantah pihaknya berstatus pailit dan terancam bangkrut.

Pailit merupakan istilah yang cukup umum digunakan oleh banyak orang, terutama dalam dunia bisnis dan perbankan. Secara umum, pailit adalah suatu kondisi di mana debitur tak mampu membayar utang-utangnya.

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum tahu dengan istilah pailit. Selain itu, beberapa orang menganggap bahwa pailit dan bangkrut adalah istilah yang sama, padahal sebenarnya berbeda.

Lantas, apa sih sebenarnya pailit itu? Lalu apa bedanya dengan bangkrut? Simak pembahasannya secara lengkap dalam artikel ini.

Pengertian Pailit
Pailit adalah suatu kondisi di mana debitur tidak mampu untuk membayar atau melunasi utang-utangnya kepada kreditur yang telah jatuh tempo.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, pailit adalah jatuh (tentang perusahaan dan sebagainya); bangkrut; jatuh miskin.

Apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), pailit didefinisikan sebagai berikut:

"Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya."

Pada intinya, pailit memiliki arti seorang debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan oleh debitur maupun atas permintaan kreditur.

Prosedur Pengajuan Pailit

Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga dan yang berhak mengajukannya antara lain adalah kreditur, debitur, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Jaksa demi kepentingan umum.

Nantinya, permohonan pernyataan pailit yang telah diterima oleh pengadilan akan diproses lewat sidang pemeriksaan. Selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 20 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit.

Saat proses persidangan, pengadilan akan memanggil debitur dan kreditur ke dalam ruang sidang. Setelah itu, pengadilan akan memutuskan apakah perusahaan debitur dinyatakan pailit atau tidak. Baik debitur maupun kreditur nantinya masih bisa mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

Apabila debitur dinyatakan pailit, maka pengadilan memutuskan untuk menjual seluruh aset perusahaan yang hasilnya digunakan untuk membayar utang kepada kreditur. Untuk pengurusan seluruh aset selama pailit akan dikerjakan oleh kurator yang telah ditunjuk pengadilan.

Perbedaan Pailit dan Bangkrut

Masih ada sejumlah masyarakat yang menganggap kalau pailit dan bangkrut adalah sama. Padahal, ada perbedaan antara bangkrut dan pailit yang bisa dilihat dari sumber penyebabnya.

Sebelumnya, mari kita ketahui dahulu definisi bangkrut. Menurut KBBI, bangkrut adalah menderita kerugian besar hingga jatuh (tentang perusahaan, toko, dan sebagainya); gulung tikar.

Perusahaan dinyatakan bangkrut karena ada dua faktor, yakni indikator operasional dan manajerial. Sedangkan menurut Mahkamah Konstitusi, penyebab kebangkrutan ditandai dengan terjadinya miss management dan faktor eksternal di luar kewenangan pemilik usaha.

Jadi, bangkrut adalah suatu kondisi di mana perusahaan, toko, ataupun bisnis mengalami kerugian besar sehingga berdampak pada operasional perusahaan. Umumnya, perusahaan mengalami bangkrut karena kondisi keuangannya tidak sehat, alhasil harus menutupnya secara permanen.

Lain halnya dengan pailit, di mana perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang-utangnya ke kreditur meskipun kondisi keuangan dalam kondisi sehat. Hal ini disebabkan karena perusahaan terlilit utang dan tidak dapat melunasinya saat jatuh tempo.

Satu-satunya yang menjadi persamaan di antara keduanya adalah hanya pengadilan yang berhak memutuskan apakah suatu perusahaan mengalami pailit atau bangkrut.

(ily/hns)

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (kode emiten: SRIL) pailit.

Keputusan Sritex pailit itu berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin 21 Oktober

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Adapun pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon. Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk dan sejumlah perusahaan terafiliasi pemilik Sritex yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

"Menyatakan bahwa para termohon (termasuk Sritex) pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Jumat (25/10/2024).

Dengan demikian, putusan Sritex pailit tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi). Adapun perkara ini telah didaftarkan sejak 2 September 2024.

Apa beda pailit dengan bangkrut?

Masih banyak orang yang beranggapan kalau bangkrut dan pailit adalah dua hal yang sama. Padahal keduanya berbeda. Apa itu pailit?

Pailit diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau biasa disebut dengan UU Kepailitan.

Dalam aturan UU Kepailitan tersebut, perusahaan dinyatakan pailit artinya ketika debitur (pemilik utang) mempunyai dua atau lebih kreditur (pemberi utang) tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Status pailit berlaku ketika sudah ada putusan Pengadilan Niaga, baik berasal dari permohonan sendiri maupun satu atau lebih kreditor.

Setelah dinyatakan pailit, pengadilan memutuskan untuk menjual sebagian atau seluruh aset perusahaan yang hasilnya digunakan untuk membayar kewajiban debitur yang sudah berstatus pailit ke kreditur. Pengurusan aset selama pailit dilakukan oleh kurator yang ditunjuk pengadilan.

Dengan kata lain, hanya Pengadilan Niaga yang bisa memutuskan suatu perusahaan pailit atau tidak. Untuk dapat mempailitkan badan usaha, perlu ada ada syarat yang harus dipenuhi, terutama terkait kewajiban yang tak bisa dibayarkan saat jatuh tempo.

Permohonan pailit diajukan kreditor ke Ketua Pengadilan Niaga lewat panitera untuk didaftarkan. Jika permohonan disetujui, pengadilan akan menyelenggarakan sidang Kepailitan adalah paling lambat 20 hari setelah permohonan didaftarkan.

Pengadilan kemudian akan memanggil debitur dan kreditur dalam sidang, termasuk di dalamnya memutuskan apakah perusahaan debitur diputus pailit. Di mana selanjutnya, kedua belah pihak masih bisa mengajukan upaya hukum lain lewat kasasi di MA jika putusan pengadilan dianggap tak sesuai fakta.

Selama persidangan pula, tergugat dan penggugat bisa melakukan mediasi untuk mencari jalan tengah.

Berdasarkan KBBI, bangkrut adalah kondisi saat perusahaan menderita kerugian besar yang membuat kondisi keuangan tidak sehat dan memaksa perusahaan berhenti beroperasi.

Perbedaan bangkrut dan pailit adalah pada kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan yang ditanyatakan bangkrut atau gulung tikar sudah pasti kondisi keuanganya tidak sehat sehingga tak bisa lagi membiayai jalannya operasi perusahaan.

Sementara pada perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, belum tentu kondisi keuangannya sekarat. Banyak kasus perusahaan yang dinyatakan pailit, kondisi keuangannya masih sehat dan beroperasi normal.

Status kepailitan juga bisa berujung pada kebangkrutan, jika aset perusahaan tak cukup untuk membayar kewajiban. Artinya, perusahaan yang dinyatakan pailit tak lagi memiliki aset dan tak bisa lagi beroperasi yang berujung pada gulung tikar.

Yang perlu diketahui, selain permohonan pailit, debitur atau kreditur juga bisa memohon adanya PKPU ke pengadilan untuk mencari jalan tengah penyelesaian kewajiban.

PKPU artinya memberikan kesempatan bagi debitur untuk dapat mengatur pembayaran kewajibannya yang jatuh tempo sesuai kesepakatan dengan pihak kreditur. Ambil contoh, debitur menawarkan pembayaran utang yang dipercepat, keringanan angsuran, konversi utang ke saham, dan alternatif lainnya.

Apabila permohonan PKPU dikabulkan, pengadilan akan memberikan waktu maksimal selama 45 hari untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian.

Kemudian jika pada hari ke-45 belum ada kreditur yang memberikan suara terkait rencana debitur, maka pengadilan akan memberikan waktu lagi maksimal selama 270 hari. Namun, apabila rencana perdamaian ditolak, maka pengadilan akan langsung menetapkan pailit sesuai dengan UU Kepailitan.

Penjelasan ahli hukum

Dikutip dari Live Streaming Kompas TV, Co-Founder Smartlegal.id sekaligus konsultan hukum bisnis, Asharyanto, menyebut ada beberapa perbedaan antara pailit dan bangkrut.

Istilah bangkrut dan pailit memang terkandang berdampingan. Saat perusahaan bangkrut biasanya juga dinyatakan pailit, atau sebaliknya saat perusahaan dinyatakan pailit terkadang bisa berujung kebangkrutan.

Asharyanto menjelaskan, saat perusahaan dinyatakan pailit, tak semua kondisi keuangannya buruk, banyak perusahaan yang tetap dinyatakan pailit meski masih dalam kondisi yang sehat dan mencetak untung.

"Yang paling mudah membedakan pailit dan bangkrut adalah dari kondisi keuangan, dan sedangkan secara peraturan pailit berdasarkan adanya putusan Pengadilan Niaga," jelas Asharyanto.

Sementara dalam perusahaan yang dalam kondisi bangkrut, sudah pasti kondisi keuangan sulit. Sehingga untuk membiayai operasional saja kesulitan.

"Sedangkan kalau perusahaan bangkrut karena cash flow perusahaan sudah tidak dapat mendukung operasional, atau cash flow mengalami kekurangan atau desifit sehingga operasional perusahaan tidak berjalan dengan baik," tutur dia.

Pailit sendiri merupakan status hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga karena diajukan pihak merasa dirugikan oleh perusahaan, seperti pembayaran utang yang belum dibayarkan.

"Sehingga ketika putusan pengadilan niaga menjatuhkan palit, maka segala pengurusan perusahaan diserahkan kepada kurator dan diawasi hakim pengawas," beber Asharyanto.

Lazimnya, perusahaan ditetapkan pailit karena masalah utang piutang, di mana perusahaan tidak bisa membayar kewajibannya kepada kreditur maupun pemasok.

Setelah perusahaan dinyatakan pailit, maka aset perusahaan akan dikelola oleh kurator yang ditunjuk sekaligus diawasi oleh hakim Pengadilan Niaga. Nantinya aset tersebut akan dijual untuk melunasi utang.

"Ini diakibatkan karena adanya gugatan dari pihak lain atau diajukan sendiri, juga karena ada utang jatuh tempo dan perusahaan tidak dapat membayar utangnya. Kurator adalah pihak yang sah yang ditunjuk pengadilan," terang dia.