Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) tengah berupaya untuk merestrukturisasi utangnya seiring dengan status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Apabila restrukturisasi berjalan, kinerja bisnis diproyeksikan moncer pada 2030.

Status PKPU PBRX sendiri telah diperpanjang sejak Juli lalu, dan berakhir pada 22 November 2024 mengacu keputusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Di tengah masa PKPU, Pan Brothers fokus melakukan korespondensi dengan kreditur baik bank serta pemegang obligasi terkait skema restrukturisasi utangnya.

Total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur bank serta pemegang obligasi mencapai sekitar US$340 juta. Skema penyelesaian utang itu salah satunya melalui skema obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatorily convertible bond (MCB), kepada pemilik obligasi serta pemberi pinjaman non-active bilateral.

Direktur Pan Brothers Fitri Ratnasari Hartono mengatakan seiring dengan PKPU yang dialaminya, PBRX memang mencatatkan penurunan kinerja keuangan. Kinerja jeblok dialami saat pandemi Covid-19 sejalan dengan tantangan ekonomi makro yang didorong inflasi.

Berdasarkan laporan keuangan per kuartal I/2024, pendapatan PBRX turun 16,16% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi US$92,25 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pun susut 89,22% yoy menjadi US$124.909.

Menurutnya, arus kas perseroan pun ketat. Perseroan pun kesulitan untuk memperoleh tambahan modal kerja.

Meski begitu, di tengah PKPU, menurutnya PBRX masih tetap menjalankan operasional bisnisnya seperti biasa. Tercatat, jumlah pegawai PBRX per 30 September 2024 mencapai 23.571 orang. Utilisasi produksi di PBRX pun mencapai 80%-85%.

Fitri mengatakan berdasarkan skema restrukturisasi tersebut, penurunan penjualan manufaktur di PBRX diproyeksikan masih terjadi pada 2024 dan 2025, disebabkan PKPU serta keterbatasan modal kerja.

Namun, dengan restrukturisasi, kinerja bisnis diproyeksikan kembali moncer pada 2030. "Tahun ini dan tahun depan masih turun dan bisa balik ke performa kami yang terbagus seperti tahun-tahun sebelumnya, baru di sekitar tahun 2030," ujar Fitri setelah presentasi pembahasan proposal perdamaian dengan kreditur pada Rabu (6/11/2024).

Penjualan manufaktur garmen diproyeksikan mencapai US$500 juta pada 2030. Asumsi ini didasarkan pada permintaan global terhadap pakaian yang diproyeksikan meningkat secara bertahap seiring dengan antisipasi penurunan inflasi oleh pasar. Pertumbuhan penjualan pun diasumsikan akan terjadi secara bertahap setelah proses PKPU.

Ditambah, terdapat proyeksi order taking dari para pembeli atau buyer Pan Brothers, seperti Adidas, Uniqlo, The North Face, hingga Amer Sports untuk tahun depan.

"Maka kami usahakan ini [restrukturisasi] bisa selesai bulan ini, supaya order taking untuk tahun depan, dalam satu semester, sudah bisa confirm kami terima," ujarnya.

Dalam laporan keuangan per kuartal I/2024, pembeli PBRX dengan jumlah penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih salah satunya adalah Adidas. Tercatat, penjualan kepada Adidas mencapai US$9,51 juta per kuartal I/2024, turun 52,68% yoy. Kemudian, penjualan kepada Uniqlo mencapai US$12,39 juta, naik 13,09% yoy.

Adapun, penjualan ekspor PBRX per kuartal I/2024, turun 18,21% yoy menjadi US$77,3 juta. Penjualan lokal pun turun 3,54% yoy menjadi US$15,03 juta.

Sumber: AP News,Reuters | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – Perusahaan peralatan rumah tangga asal Amerika Serikat (AS) Tupperware Brands akhirnya selamat setelah sempat mengajukan kebangkrutan ke Pengadilan Delware pada September 2024.

Pengadilan menyetujui penjualan Tupperware kepada pemberi pinjaman, membuka jalan bagi keluarnya merek tersebut dari kebangkrutan. Sekitar tanggal 22 Oktober, perusahaan setuju untuk menjual bisnisnya kepada sekelompok pemberi pinjaman dengan harga US$ 23,5 juta tunai dan lebih dari US$ 63 juta dalam bentuk keringanan utang.

Berdasarkan perjanjian penjualan dengan kreditor, pemberi pinjaman perusahaan akan diizinkan untuk membeli nama merek Tupperware dan operasinya di beberapa pasarnya. Menurut Kepala Eksekutif Laurie Ann Goldman, perusahaan juga akan menghentikan operasinya di pasar-pasar tempat perusahaan memiliki kewajiban yang besar.

Manajemen Tupperware sendiri menyetujui pengambilalihan oleh pemberi pinjaman, setelah sebelumnya sempat merencanakan lelag aset. Merek tersebut mengatakan bahwa mereka berharap untuk beroperasi sebagai The New Tupperware Co. setelah penyelesaian kesepakatan.

“Ke depannya, pelanggan di pasar inti global akan dapat membeli produk Tupperware secara daring dan melalui jaringan konsultan penjualan independen,” ujar manajemen seperti dikutip dari AP News, Selasa (5/11).

Asal tahu saja, Tupperware Brands terdaftar di Bursa Efek New York sejak tahun 1996 dan sahamnya naik ke puncaknya pada akhir tahun 2013. Setelah mengalami penurunan tajam sesaat sebelum pandemi, pendapatan penjualan dan harga saham sempat naik karena orang-orang beralih ke kotak Tupperware untuk menyimpan makanan selama karantina wilayah. Namun, saat dunia mulai dibuka kembali, orang-orang menjauh dari Tupperware dan penjualan turun, begitu pula sahamnya.

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengaku tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Permendag 8/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Budi menekankan, Permendag 8/2024 bukan untuk direvisi, namun akan di review (atau dikaji ulang.

"Bukan revisi, tapi review. Ya review itu kan setiap saat boleh, mana saja," ujarnya usai membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Senin (4/11/2024).

Budi menerangkan, Permendag soal impor dapat di review lantaran bersifat dinamis, tergantung pada penyesuaian kebijakan maupun situasi yang berlangsung.

"Review itu kan dulu sering saya bilang ya bahwa Permendag terkait dengan kebijakan impor atau produk-produk apa itu kan dinamis. Dia akan selalu berkembang sesuai dinamika ekonomi kita, kita enggak boleh kaku juga. Jadi itu terus berkembang," ujar Budi.

Perihal adanya usulan perubahan mengenai Permendag 8/2024, Budi mengatakan, Kemendag akan mendengarkan masukkan dari Kementerian dan Lembaga terkait atas hal tersebut.

"Nah nanti kita minta masukan dari Kementerian dan lembaga (K/L) lain. Kan sebenarnya Permendag itu banyak kebijakan-kebijakan dari K/L lain. Jadi itu perlunya review itu seperti itu," katanya.

Sebelumnya, Budi Santoso mengatakan, Permendag Nomor 8 tahun 2024 untuk melindungi industri tekstil. Pernyataan ini menjawab tudingan sejumlah pihak, termasuk klaim bos Sritex yang menyebut aturan itu menyengsarakan pelaku usaha tekstil.

"Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Budi menyebut aturan impor tekstil dan pakaian tekstil (TPT) itu telah dibuat dengan pertimbangan teknis (pertek).

Demikian juga kuota impor pakaian jadi, yang diatur oleh peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 tahun 2024

Mendag menyebut, impor TPT dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Per meter sekian ribu (pengamanan perdagangan)," tuturnya.

"Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan," kata Budi.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan peralatan rumah tangga Tupperware Brands tidak jadi bangkrut karena menempuh opsi menjual bisnisnya kepada sekelompok pemberi pinjaman.

Penjualan secara tunai itu tercatat senilai US$23,5 juta atau setara Rp369,68 miliar (asumsi kurs Rp15.731 per dolar AS).

Selain itu, perusahaan juga melepas bisnisnya kepada pemberi pinjaman dalam bentuk keringanan utang senilai US$63 juta atau setara Rp990,73 miliar.

Adapun para pemberi pinjaman yang sekarang siap untuk mengakuisisi Tupperware itu termasuk Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan Bank of America Trading Desk.

Melansir Reuters, Senin (4/11/2024), Tupperware Brands mengumumkan kesepakatan tersebut pada sidang pengadilan kepailitan di Wilmington, Amerika Serikat (AS). Kesepakatan itu pun sekaligus membatalkan rencana perusahaan untuk melelang asetnya di pasar terbuka.

Kabar Tupperware yang berjuang menghadapi kebangkrutan telah muncul sejak sekitar setahun lalu. Mengutip pemberitaan Bisnis.com dari Fortune pada 12 April 2023, kala itu manajemen Tupperware menyatakan bahwa kemampuan melanjutkan usaha sebagai bisnis yang berkelanjutan kini tengah diragukan. Perusahaan juga telah melibatkan penasihat keuangan untuk membantu menggalang dana.

"Tupperware telah memulai perjalanan untuk membalikkan operasi kami dan hari ini menandai langkah penting dalam menangani posisi modal dan likuiditas kami," kata CEO Tupperware Brands Miguel Fernandez.

Perusahaan mengatakan akan mengajukan laporan tahunan tersebut dalam 30 hari ke depan, tetapi mereka tidak dapat menjaminnya.

"Tidak ada jaminan bahwa Formulir 10-K akan diajukan tepat waktu," ungkap manajemen.

Akar masalah dari krisis usaha ini berada pada penjualan Tupperware yang anjlok selama bertahun-tahun karena persaingan dalam bisnis wadah penyimpanan plastik telah meningkat secara dramatis. Hal ini karena kompetitor Tupperware mulai menawarkan produk dengan harga yang jauh lebih rendah.

Meskipun begitu, Tupperware melaporkan peningkatan penjualan secara tahunan pada 2020, pertama kalinya sejak tahun 2017.

Pengajuan Pailit Tupperware

Kemudian, Dilansir dari Bloomberg pada 17 September 2024, Tupperware dikabarkan sedang mempersiapkan pengajuan kepailitan. Informasi tersebut didapat dari sumber yang mengetahui soal masalah ini.

Rencana tersebut menyusul upaya bertahun-tahun dari perusahaan untuk bertahan di tengah pelemahan permintaan. Perusahaan yang terkenal dengan produk penyimpanan makanannya, berencana meminta perlindungan dari pengadilan setelah tidak mampu memenuhi ketentuan utang.

Tidak hanya itu, Tupperware juga meminta bantuan dari penasihat hukum dan keuangan, demikian informasi dari sumber yang meminta tidak dipublikasikan identitasnya.

Diketahui, perusahaan ini memiliki utang lebih dari US$700 juta. Para kreditur sepakat pada tahun ini untuk memberikan sedikit ruang bernapas atas persyaratan pinjaman yang dilanggar, tetapi kondisi Tupperware terus memburuk.

Meskipun demikian, rencana pengajuan kepailitan itu belum final dan dapat berubah. Saat dimintai konfirmasi, pihak Tupperware menolak berkomentar.

Sebelumnya, Tupperware telah lama menyampaikan keraguan kemampuannya untuk tetap menjalankan bisnis. Pada bulan Juni, perusahaan tersebut membuat rencana untuk menutup satu-satunya pabrik di AS dan memberhentikan hampir 150 karyawan.

Pada tahun lalu, perusahaan tersebut mengganti Kepala Eksekutif Miguel Fernandez dan beberapa anggota dewan sebagai bagian dari upaya untuk membalikkan keadaan bisnis, dengan menunjuk Laurie Ann Goldman sebagai CEO baru.

Tupperware selamat dari kebangkrutan usai bisnisnya usai pengadilan menyetujui produsen wadah makan dan minum itu diakuisisi oleh para pemberi pinjaman.

Hakim kepailitan di Amerika Serikat (AS) menyetujui proposal perlindungan kebangkrutan Bab 11 Tupperware Brands Corporation tentang penjualan aset Tupperware kepada pemberi pinjaman.

Penjualan aset perusahaan mencakup nama merek Tupperware dan asetnya di pasar inti termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Tiongkok, Korea, India, dan Malaysia.

Dengan begitu, perusahaan dapat keluar dari kebangkrutan dengan sebagian besar operasinya masih utuh.

Melansir Reuters, Hakim Kebangkrutan AS Brendan Shannon menyetujui penjualan tersebut pada sidang pengadilan di Wilmington, Delaware, pada Selasa (29/11). Hakim mengatakan pilihan ini adalah pilihan terbaik yang tersedia untuk Tupperware.

Adapun kelompok pemberi pinjaman yang mengakuisisi Tupperware termasuk Stonehill Capital Management Partners dan Alden Global Capital, dua perusahaan investasi yang mengakuisisi utang Tupperware dengan diskon besar selama musim panas, menurut pengajuan pengadilan Tupperware.

Pemberi pinjaman menyediakan US$23,5 juta tunai dan lebih dari US$63 juta keringanan utang.

Pengacara Tupperware Spencer Winters mengatakan sebelumnya perusahaan telah berusaha mencari pembeli selama berbulan-bulan sebelum mengajukan kebangkrutan.

Namun, upaya itu kandas karena tidak ada yang bersedia membayar utang perusahaan sebesar US$818 juta.

CEO Tupperware Laurie Ann Goldman mengatakan perusahaan berencana untuk menghentikan operasinya di pasar tertentu lainnya dan beralih ke model bisnis yang "mengutamakan digital, berbasis teknologi, dan ringan aset" setelah bangkit dari kebangkrutan.

Perusahaan yang berbasis di Orlando, Florida mengajukan perlindungan Bab 11 bulan lalu dan berupaya melelang asetnya di pasar terbuka. Namun pemberi pinjaman Tupperware menentang rencana penjualan perusahaan tersebut dan lebih memilih untuk mengklaim aset tersebut untuk mereka sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub periode 2024–2029, Anindya Bakrie menilai penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex bisa mengurai benang kusut industri manufaktur nasional. Ini termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) agar persoalan serupa tidak terulang.

Menurutnya, upaya penyelamatan Sritex (SRIL) menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional.

"Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Anindya melalui keterangan resmi dikutip Minggu (3/11/2024).

Anindya pun percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Sebab, intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain.

Anindya berpendapat ada prinsip yang mesti dipegang agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak. Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.

Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global, sehingga sektor tersebut tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

Ketiga, pemangku kepentingan di industri dan perdagangan TPT baik pemerintah, pengusaha dan pekerja harus memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional.

“Tiga middle ground [jalan tengah] ini harus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik,” tutur Anindya.

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Pasalnya, hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

Menurutnya, kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat harus dilindungi. Oleh karena itu, pihaknya juga mengimbau dunia usaha mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis.

Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah.

“Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo,” ujar dia.

Anindya pun menegaskan bahwa peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.

“Jika ini diselesaikan, produk nasional akan memiliki posisi yang baik, bahkan mampu bersaing di level global,” katanya.

Anindya mengungkapkan Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional.

Kedua, Kadin mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga.

Tak hanya itu, dia menyebut Kadin bakal melakukan empat langkah untuk menyelamatkan industri tekstil nasional. Pertama, melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global dan terus bertumbuh.

Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja.

Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri.

Anindya menambahkan bahwa selain industri TPT, Kadin memastikan akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk industri lain.

“Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan kajian strategis dan advokasi untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah Permendag 8/2024 menjadi biang kerok raksasa tekstil Indonesia PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritexpailit atau bangkrut.

Budi menyatakan bahwa soal Kementerian Perindustrian yang sempat menyalahkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 sebagai penyebab remuknya nasib Sritex, itu hanya sebatas miskomunikasi.

"Tadi sudah kita klarifikasi. Kan kalau di Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil, kan?" ujar Budi usai rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Dia menjelaskan, Permendag 8/2024 sudah mengatur impor tekstil dan produk tekstil (TPT) hanya bisa melalui pertimbangan teknis. Selain itu, sambungnya, Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 7/2004 juga sudah mengatur kuota impor pakaian.

Bahkan, sambungnya, pakaian jadi juga kenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Oleh sebab itu, Budi meyakini Permendag 8 notabenenya tidak mempermudah produk tekstil dari luar negeri masuk ke Indonesia.

"Aturan Permendag 8 terkait dengan industri tekstil itu sudah clear [jelas], kita melindungi industri dalam negeri. Itu sudah pasti," katanya.

Di samping itu, dia tidak menampik ada kemungkinan revisi Permendag 8/2024. Bagaimanapun, menurutnya, peraturan harus mengikuti perkembangan situasi.

Sebelumnya, Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto memang sempat menuduh Permendag 8/2024 mempersulit usaha perusahaan yang dipimpinnya beserta perusahaan tekstil lainnya di Indonesia.

Dia merasa, beleid tersebut berdampak signifikan karena mengganggu operasional produksi industri tekstil dan produk tekstil nasional.

"Kalau Permendag No. 8/2024 itu kan masalah klasik yang semua sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup, jadi sangat signifikan," kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Berikut tujuh substansi ketentuan Permendang 8/2024:

1. Syarat permohonan Persetujuan impor (PI) oleh importir pemilik Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) untuk barang komplementer, tes pasar, dan purna jual dari 18 komoditas yang dulu dibatasi impornya menjadi tanpa memerlukan pertimbangan teknis.
2. Pengaturan impor untuk sebelas kelompok komoditas, berupa elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, katup, bahan baku pelumas, bahan kimia tertentu (1 HS), tekstil dan produk tekstil (2 HS), dan barang tekstil sudah jadi lainnya (1 HS).
3. Barang impor khusus untuk komoditas yang tertahan dalam di pelabuhan tujuan mulai 10 Maret 2024 sampai 17 Mei 2024 harus dikeluarkan.
4. Pengecualian larangan terbatas (lartas) impor barang kiriman komoditas besi, baja, dan produk turunan untuk kegiatan usaha maksimal US$1.500 per pengiriman yang diimpor oleh importir Pemilik API-P tanpa batasan frekuensi pengiriman.
5. Simplifikasi syarat pengajuan surat keterangan untuk pengecualian lartas impor barang yang tidak diperdagangkan serta barang keperluan penelitian dan pengembangan produk oleh importir pemilik API-P.
6. Penambahan ketentuan berupa pengecualian lartas terhadap barang yang tidak untuk kegiatan usaha dan barang kiriman pribadi. Barang tersebut dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru, tanpa batasan jenis dan jumlahnya. Ini tidak berlaku untuk barang dilarang impor, barang berbahaya, dan kendaraan bermotor.
7. Penambahan ketentuan impor barang bawaan pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam,dan komputer tablet (HKT) dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) maksimal dua unit untuk satu kali kedatangan dalam satu tahun.

KOMPAS.com -Tupperware berhasil selamat dari kebangkrutan setelah sempat mengajukan bangkrut pada September 2024.

Tupperware adalah merek dagang asal Amerika Serikat (AS) yang menaungi produk wadah penyimpanan makanan dan minuman dari plastik.

Diberitakan Reuters, Rabu (30/10/2024), hakim kepailitan AS menyetujui usulan Tupperware Brands Corporation untuk menjual asetnya kepada pemberi pinjaman.

Dengan demikian, perusahaan dapat keluar dari kebangkrutan, sedangkan sebagian besar operasinya masih utuh.

Alasan hakim setujui penjualan aset

Hakim kepailitan, Brendan Shannon menyetujui penjualan aset dalam sidang pengadilan di Wilmington, Delaware, Amerika Serikat, pada Selasa (29/10/2024).

Dia menilai, langkah tersebut merupakan adalah pilihan terbaik yang tersedia bagi Tupperware.

Pengacara Tupperware, Spencer Winters menyampaikan, perusahaan telah berupaya mencari pembeli selama berbulan-bulan sebelum pengajuan kebangkrutan.

Namun, tidak ada yang bersedia melunasi utang perusahaan sebesar 818 juta dollar AS atau sekitar Rp 12,9 triliun (kurs Rp 15.849 per dollar AS).

Kelompok pemberi pinjaman yang mengakuisisi Tupperware, termasuk Stonehill Capital Management Partners dan Alden Global Capital.

Dua firma investasi itu mengakuisisi utang Tupperware dengan potongan harga yang besar selama musim panas.

Para pemberi pinjaman (kreditur) menyediakan 23,5 juta dollar AS dalam bentuk tunai dan lebih dari 63 dollar juta dalam bentuk keringanan utang.

Penjualan tersebut mencakup nama merek Tupperware dan asetnya di pasar inti, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Tiongkok, Korea, India, dan Malaysia.

Tupperware akan beralih ke model bisnis baru

CEO Tupperware, Laurie Ann Goldman menyebutkan, perusahaan berencana untuk menghentikan operasinya di pasar tertentu lainnya.

Menurut dia, perusahaan akan mulai beralih ke model bisnis yang mengutamakan digital, berteknologi tinggi, dan tidak terlalu bergantung pada aset setelah keluar dari kebangkrutan.

KOMPAS.com -Tupperware berhasil selamat dari kebangkrutan setelah sempat mengajukan bangkrut pada September 2024.

Tupperware adalah merek dagang asal Amerika Serikat (AS) yang menaungi produk wadah penyimpanan makanan dan minuman dari plastik.

Diberitakan Reuters, Rabu (30/10/2024), hakim kepailitan AS menyetujui usulan Tupperware Brands Corporation untuk menjual asetnya kepada pemberi pinjaman.

Dengan demikian, perusahaan dapat keluar dari kebangkrutan, sedangkan sebagian besar operasinya masih utuh.

Alasan hakim setujui penjualan aset

Hakim kepailitan, Brendan Shannon menyetujui penjualan aset dalam sidang pengadilan di Wilmington, Delaware, Amerika Serikat, pada Selasa (29/10/2024).

Dia menilai, langkah tersebut merupakan adalah pilihan terbaik yang tersedia bagi Tupperware.

Pengacara Tupperware, Spencer Winters menyampaikan, perusahaan telah berupaya mencari pembeli selama berbulan-bulan sebelum pengajuan kebangkrutan.

Namun, tidak ada yang bersedia melunasi utang perusahaan sebesar 818 juta dollar AS atau sekitar Rp 12,9 triliun (kurs Rp 15.849 per dollar AS).

Kelompok pemberi pinjaman yang mengakuisisi Tupperware, termasuk Stonehill Capital Management Partners dan Alden Global Capital.

Dua firma investasi itu mengakuisisi utang Tupperware dengan potongan harga yang besar selama musim panas.

Para pemberi pinjaman (kreditur) menyediakan 23,5 juta dollar AS dalam bentuk tunai dan lebih dari 63 dollar juta dalam bentuk keringanan utang.

Penjualan tersebut mencakup nama merek Tupperware dan asetnya di pasar inti, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Tiongkok, Korea, India, dan Malaysia.

Tupperware akan beralih ke model bisnis baru

CEO Tupperware, Laurie Ann Goldman menyebutkan, perusahaan berencana untuk menghentikan operasinya di pasar tertentu lainnya.

Menurut dia, perusahaan akan mulai beralih ke model bisnis yang mengutamakan digital, berteknologi tinggi, dan tidak terlalu bergantung pada aset setelah keluar dari kebangkrutan.

Sebelumnya, Tupperware mengajukan perlindungan Bab 11 ke Pengadilan Kepailitan AS pada 17 September 2024.

Dikutip dari laman US Courts, Bab 11 dari Kitab Undang-Undang Kepailitan mengatur tentang reorganisasi, yang biasanya melibatkan korporasi atau kemitraan.

Debitur atau pihak yang berutang biasanya mengusulkan rencana reorganisasi (Bab 11) untuk menjaga bisnisnya tetap berjalan dan membayar kreditur dari waktu ke waktu.

Perusahaan yang berkantor pusat di Orlando, Florida, AS itu telah berupaya melelang asetnya di pasar terbuka.

Akan tetapi, kreditur Tupperware menentang rencana penjualan perusahaan, dan lebih memilih untuk mengeklaim aset untuk diri mereka sendiri.

Para pemberi pinjaman kemudian memutus akses perusahaan terhadap uang tunai di awal kebangkrutan, sebelum kedua belah pihak akhirnya menyetujui kesepakatan.

Sejarah Tupperware

Produk Tupperware sendiri pertama kali diperkenalkan pada 1940-an di Massachusetts, AS oleh seorang ahli kimia bernama Earl S Tupper.

Dalam risetnya, dia menemukan metode untuk memurnikan ampas biji hitam polyethylene (bahan dasar pembuat plastik) menjadi plastik yang fleksibel, kuat, tidak berminyak, bening, aman, ringan, dan tidak berbau.

Dilansir dari Kompas.com, Jumat (20/9/2024), pada 1938, Tupper mendirikan usaha plastik miliknya sendiri, Earl S Tupper Company dan mematenkan produknya dengan nama Poly-T.

Tupper kemudian mendapat inspirasi membuat wadah plastik kedap udara setelah masa Depresi Besar (1929-1939).

Dia ingin membuat produk yang membantu keluarga menghemat uang untuk menyimpan makanan semasa perang.

Hingga pada 1946, Tupper meluncurkan produk pertamanya berupa wadah penyimpan makanan Wonderlier Bowl dan Bell Tumbler.

Untuk menjalankan bisnisnya, Tupperware menerapkan metode Tupperware Home Party atau Tupperware Party. Metode ini pertama kali dipakai pebisnis Brownie Wise.

Dia mempromosikan produk Tupperware dengan mengadakan pesta di rumah-rumah penduduk.

Saat berpesta, peralatan makanan dan minuman yang digunakan dan dipamerkan berasal dari Tupperware.

Pada 1950-an, merek Tupperware lalu dipatenkan. Kemudian, Brownie Wise diangkat menjadi Wakil Presiden Pemasaran Tupperware.

Sejak 1960-an, produk Tupperware berkembang dan dijual di Eropa, Amerika Tengah, Amerika Selatan, serta Asia, termasuk Indonesia.

KOMPAS.com - Masih banyak orang yang beranggapan kalau bangkrut dan pailit adalah dua hal yang sama. Padahal keduanya berbeda. Istilah lainnya yang juga sering dinyatakan dalam pengadilan niaga adalah PKPU.

Untuk diketahui, pailit dan PKPU diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau biasa disebut dengan UU Kepailitan.

Dalam aturan UU Kepailitan tersebut, perusahaan dinyatakan pailit artinya ketika debitur (pemilik utang) mempunyai dua atau lebih kreditur (pemberi utang) tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Status pailit berlaku ketika sudah ada putusan Pengadilan Niaga, baik berasal dari permohonan sendiri maupun satu atau lebih kreditor.

Setelah dinyatakan pailit, pengadilan memutuskan untuk menjual sebagian atau seluruh aset perusahaan yang hasilnya digunakan untuk membayar kewajiban debitur yang sudah berstatus pailit ke kreditur. Pengurusan aset selama pailit dilakukan oleh kurator yang ditunjuk pengadilan.

Dengan kata lain, hanya Pengadilan Niaga yang bisa memutuskan suatu perusahaan pailit atau tidak. Untuk dapat mempailitkan badan usaha, perlu ada ada syarat yang harus dipenuhi, terutama terkait kewajiban yang tak bisa dibayarkan saat jatuh tempo.

Permohonan pailit diajukan kreditor ke Ketua Pengadilan Niaga lewat panitera untuk didaftarkan. Jika permohonan disetujui, pengadilan akan menyelenggarakan sidang Kepailitan adalah paling lambat 20 hari setelah permohonan didaftarkan.

Pengadilan kemudian akan memanggil debitur dan kreditur dalam sidang, termasuk di dalamnya memutuskan apakah perusahaan debitur diputus pailit.

Di mana selanjutnya, kedua belah pihak masih bisa mengajukan upaya hukum lain lewat kasasi di MA jika putusan pengadilan dianggap tak sesuai fakta.

Beda pailit dan PKPU

Sebelum atau selama persidangan pula, tergugat dan penggugat bisa melakukan mediasi untuk mencari jalan tengah. Jalan tengah yang biasanya jadi opsi selain pailit adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pada dasarnya syarat pengajuan PKPU dan pailit adalah sama, yakni ada dua kreditur atau lebih, ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dapat dibuktikan secara sederhana dan sama-sama diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004.

Secara sederhana dapat diartikan bahwa PKPU adalah kesempatan bagi debitur untuk mencapai perdamaian dengan kreditur.

Manfaat PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk melakukan perdamaian dengan beberapa opsi, misalnya tawaran pembayaran utang dengan dicicil, konversi utang jadi saham, hingga restrukturisasi utang.

Sementara pailit adalah jalan terakhir jika tidak opsi PKPU urung terlaksana. Saat dinyatakan pailit, maka hakim pengadilan akan meminta penyitaan semua aset debitur yang dinyatakan pailit untuk membayar kewajiban.

Bedanya dengan bangkrut

Berdasarkan KBBI, bangkrut adalah kondisi saat perusahaan menderita kerugian besar yang membuat kondisi keuangan tidak sehat dan memaksa perusahaan berhenti beroperasi.

Perbedaan bangkrut dan pailit adalah pada kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan yang ditanyatakan bangkrut atau gulung tikar sudah pasti kondisi keuanganya tidak sehat sehingga tak bisa lagi membiayai jalannya operasi perusahaan.

Sementara pada perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, belum tentu kondisi keuangannya sekarat. Banyak kasus perusahaan yang dinyatakan pailit, kondisi keuangannya masih sehat dan beroperasi normal.

Status kepailitan juga bisa berujung pada kebangkrutan, jika aset perusahaan tak cukup untuk membayar kewajiban. Artinya, perusahaan yang dinyatakan pailit tak lagi memiliki aset dan tak bisa lagi beroperasi yang berujung pada gulung tikar.

Yang perlu diketahui, selain permohonan pailit, debitur atau kreditur juga bisa memohon adanya PKPU ke pengadilan untuk mencari jalan tengah penyelesaian kewajiban.

PKPU artinya memberikan kesempatan bagi debitur untuk dapat mengatur pembayaran kewajibannya yang jatuh tempo sesuai kesepakatan dengan pihak kreditur. Ambil contoh, debitur menawarkan pembayaran utang yang dipercepat, keringanan angsuran, konversi utang ke saham, dan alternatif lainnya.

Apabila permohonan PKPU dikabulkan, pengadilan akan memberikan waktu maksimal selama 45 hari untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian.

Kemudian jika pada hari ke-45 belum ada kreditur yang memberikan suara terkait rencana debitur, maka pengadilan akan memberikan waktu lagi maksimal selama 270 hari. Namun, apabila rencana perdamaian ditolak, maka pengadilan akan langsung menetapkan pailit sesuai dengan UU Kepailitan.

Penjelasan ahli hukum

Dikutip dari Live Streaming Kompas TV, Co-Founder Smartlegal.id sekaligus konsultan hukum bisnis, Asharyanto, menyebut ada beberapa perbedaan antara pailit dan bangkrut.

Istilah bangkrut dan pailit memang terkandang berdampingan. Saat perusahaan bangkrut biasanya juga dinyatakan pailit, atau sebaliknya saat perusahaan dinyatakan pailit terkadang bisa berujung kebangkrutan.

Asharyanto menjelaskan, saat perusahaan dinyatakan pailit, tak semua kondisi keuangannya buruk, banyak perusahaan yang tetap dinyatakan pailit meski masih dalam kondisi yang sehat dan mencetak untung.

"Yang paling mudah membedakan pailit dan bangkrut adalah dari kondisi keuangan, dan sedangkan secara peraturan pailit berdasarkan adanya putusan Pengadilan Niaga," jelas Asharyanto.

Sementara dalam perusahaan yang dalam kondisi bangkrut, sudah pasti kondisi keuangan sulit. Sehingga untuk membiayai operasional saja kesulitan.

"Sedangkan kalau perusahaan bangkrut karena cash flow perusahaan sudah tidak dapat mendukung operasional, atau cash flow mengalami kekurangan atau desifit sehingga operasional perusahaan tidak berjalan dengan baik," tutur dia.

Pailit sendiri merupakan status hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga karena diajukan pihak merasa dirugikan oleh perusahaan, seperti pembayaran utang yang belum dibayarkan.

"Sehingga ketika putusan pengadilan niaga menjatuhkan palit, maka segala pengurusan perusahaan diserahkan kepada kurator dan diawasi hakim pengawas," beber Asharyanto.

Lazimnya, perusahaan ditetapkan pailit karena masalah utang piutang, di mana perusahaan tidak bisa membayar kewajibannya kepada kreditur maupun pemasok.

Setelah perusahaan dinyatakan pailit, maka aset perusahaan akan dikelola oleh kurator yang ditunjuk sekaligus diawasi oleh hakim Pengadilan Niaga. Nantinya aset tersebut akan dijual untuk melunasi utang.

"Ini diakibatkan karena adanya gugatan dari pihak lain atau diajukan sendiri, juga karena ada utang jatuh tempo dan perusahaan tidak dapat membayar utangnya. Kurator adalah pihak yang sah yang ditunjuk pengadilan," terang dia.

Jakarta: PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Istilah "pailit" dalam dunia bisnis sering digunakan, sama halnya dengan "bangkrut". Namun, tahukah Sobat Medcom bahwa keduanya memiliki makna berbeda?

Pada Januari 2022 lalu, PT Sritex sempat digugat oleh salah satu debiturnya, CV Prima Karya, yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Gugatan itu lantas dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang.

Seiring dengan berjalannya waktu, PT Sritex kembali digugat oleh PT Indo Bharat Rayon karena dianggap tidak penuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati. Lagi-lagi, gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang.

Dengan demikian, Pengadilan Niaga Kota Semarang pun memutus pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Lantas, apa yang dimaksud dengan pailit? Apakah hal tersebut sama saja dengan bangkrut?

Baca juga: Tok! Sritex Pailit

Pengertian Pailit

Seperti disinggung di awal artikel, pailit dan bangkrut merupakan dua yang berbeda. Pailit adalah suatu keadaan hukum di mana seorang debitur atau perusahaan tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada para kreditur (pemberi utang).

Pengertian kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

Dilansir laman Kementerian Keuangan Indonesia, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) UUK 2004:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Baca juga: Pailit: Pengertian, Penyebab, dan Cara Mencegahnya

Proses Singkat dan Dampak Kepailitan

Masih dikutip dari sumber yang sama, permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke Pengadilan Niaga dan pihak-pihak yang berhak mengajukannya seperti Kreditur, Debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Jaksa.

Permohonan yang telah diterima oleh pengadilan selanjutnya akan diproses melalui sidang pemeriksaan. Lalu selambat-lambatnya, putusan pailit harus dibacakan 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit.

Sementara itu, kepailitan dapat berdampak negatif pada semua pihak yang terlibat, baik debitur maupun kreditur. Contohnya bagi debitur, kepailitan dapat menyebabkan hilangnya aset bisnis dan pribadi, kerusakan reputasi, dan sulitnya mendapatkan kredit di masa depan.

Baca juga: Pengertian PKPU, Proses, dan Perbedaannya dengan Pailit

Pengertian Bangkrut

Kebangkrutan merujuk pada kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat karena kerugian besar. Perusahaan yang bangkrut mungkin tidak dapat melanjutkan operasinya karena kekurangan aset untuk menutupi liabilitasnya.

Bangkrut atau gulung tikar umumnya terjadi karena kesalahan manajemen atau operasional yang menyebabkan kondisi keuangannya tidak sehat. Kondisi ini berdampak negatif terhadap perusahaan, karyawan, hingga pemiliknya.

Perusahaan yang bangkrut mungkin terpaksa memberhentikan karyawan, menghentikan operasinya, atau dilikuidasi. Pemilik perusahaan pun dapat kehilangan investasi dan aset pribadi mereka.

Kesimpulan

Kesimpulannya, Perbedaan utama antara kepailitan dan kebangkrutan terletak pada status hukumnya. Kepailitan adalah status hukum resmi yang ditetapkan oleh pengadilan, sedangkan kebangkrutan adalah kondisi keuangan yang dapat menyebabkan kepailitan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai putusan pailit terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan sejumlah anak usahanya terjadi lantaran pihak manajemen gagal dalam memitigasi risiko.

Hal tersebut diungkapkan Yassierli untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari Anggota Komisi IX DPR RI soal pengumuman pailit Sritex dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

“Kalau saya membacanya adalah ini kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko,” kata Yassierli, Rabu (30/10/2024).

Kelalaian itu, lanjutnya, lantaran manajemen merasa bahwa risiko yang tengah dihadapi merupakan masalah kecil. Padahal, jika tidak ditangani dengan baik, persoalan yang ada dapat berdampak fatal bagi perusahaan.

“Jadi [perusahaan] lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal,” ujarnya.

Kendati begitu, Yassierli menyebut bahwa pemerintah akan turun tangan untuk menyelamatkan Sritex. Pada Selasa (30/10/2024), Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah Menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Bea Cukai ke Istana Negara.

Yassierli mengungkap, pemerintah akan membantu menyelamatkan Sritex melalui sejumlah upaya, misalnya mempercepat mediasi kurator dengan manajemen perusahaan hingga melakukan relaksasi terhadap sejumlah peraturan.

Langkah penyelamatan, lanjutnya, dilakukan untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sembari menunggu kasasi. “Kita ingin agar PHK itu tidak terjadi sembari menunggu kasasi,” imbuhnya.

Belajar dari kasus Sritex, dia mengharapkan agar setiap perusahaan memiliki manajemen risiko yang kuat. “Kami berharap setiap perusahaan punya manajemen risiko yang kuat,” pungkasnya.

Adapun Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan melakukan kunjungan ke Sritex pada Senin (28/10/2024). Dalam kunjungannya, Noel menuturkan bahwa kehadiran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedikit meyakinkan para pekerja dan manajemen mengenai masa depan Sritex.

Sesuai arahan Presiden Prabowo, Noel mengharapkan agar tidak ada PHK di lingkungan Sritex. “Alhamdulilah manajemen meyakinkan kita bahwa ternyata di sana ada semacam ketabuan dalam namanya PHK,” katanya.

Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Kemnaker sebelumnya telah mengimbau perusahaan agar tidak melakukan PHK terhadap pekerjanya hingga ada putusan yang inkrah. Imbauan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri.

“Kemenaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” kata Indah kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Kementerian juga meminta emiten tekstil Sritex dan anak-anak perusahaannya agar tetap membayar hak-hak para pekerja, utamanya gaji/upah.

Seiring adanya penetapan tersebut, Indah meminta semua pihak, baik manajemen dan serikat pekerja di Sritex untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak.

“Utamakan dialog yang konstruktif, produktif, dan solutif,” ujarnya.