Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Faisal Basri menilai rencana penghapusan batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 3% dari produk domestik bruto (PDB) oleh pemerintahan mendatang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro Indonesia.

Menurutnya, pelebaran defisit hingga di atas 3% dari PDB membutuhkan ongkos yang sangat mahal, jika pendapatan negara tidak mampu dikerek lebih tinggi untuk mengimbangi besarnya pengeluaran belanja pemerintah.

“Kalau dipaksakan ya siap-siap saja makro stability-nya goyang. Ongkosnya mahal,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, kondisi ini justru akan memicu penarikan utang pemerintah yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan tidak adanya disiplin fiskal bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

“Artinya arogan sekali generasi sekarang, ingin mewujudkan keinginan mereka sekarang, tapi yang membiayai melalui utang,” jelasnya.

Dia juga menyoroti target ambisius pemerintahan mendatang yang akan menaikkan tax ratio menjadi sebesar 23%. Menurutnya, hal ini sangat berat untuk dilakukan.

Pasalnya, tidak ada negara manapun yang berhasil meningkatkan tax ratio dua kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Untuk menaikkan tax ratio dalam jangka pendek, Faisal memperkirakan, pemerintah akan kembali menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

“Mana ada sih di dunia [tax ratio] yang naik dua kali lipat lebih, enggak ada. Artinya yang akan dinaikkan apa? PPN biasanya yang dinaikkan, kan [rencana tahun 2025] akan jadi 12% dan efeknya ke rakyat,” tutur Faisal.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Institute for Development Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai bahwa defisit fiskal maksimal 3% dari PDB saat ini merupakan batas yang paling ideal bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Menurutnya, aturan mengenai defisit APBN dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara memang bisa diubah oleh pemerintah. Namun, menjaga defisit di bawah batas maksimal 3% saat ini memang perlu untuk dijaga dan dilanjutkan.

“UU itu bisa diubah oleh pemerintah. Tetapi untuk negara berkembang seperti kita, bukan negara maju, itu batas yang paling rasional dengan kemampuan ekonomi untuk membayar utang,” katanya.

Tauhid menjelaskan hal ini dikarenakan rasio pajak terhadap PDB di dalam negeri masih sangat rendah, di bawah 11%.

Dengan defisit APBN yang diperlebar, maka pemerintah ke depan dikhawatirkan akan membayar pokok dan bunga utang dengan menambah pokok dan bunga utang lagi.

Kemudian, pelebaran defisit fiskal yang tidak diiringi dengan peningkatan tax ratio akan menyebabkan terjadinya lonjakan penarikan utang pemerintah.

“Boleh [defisit] nambah di atas 3%, tapi tax ratio bisa nambah tidak? Jangan sampai tax ratio-nya tetap, defisit ditambah, ya jebol lah [rasio utang]. Mungkin 1-2 tahun [rasio utang] sudah di atas 40% PDB, 60% dalam 5 tahun bisa lewat karena tax ratio enggak ada upaya [ditingkatkan],” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Institute for Development Economics and Finance Tauhid Ahmad menilai bahwa defisit fiskal maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB) merupakan batas yang paling ideal bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Menurutnya, aturan mengenai defisit APBN dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara memang bisa diubah oleh pemerintah. Namun, menjaga defisit di bawah batas maksimal 3% saat ini memang perlu untuk dijaga dan dilanjutkan.

“UU itu bisa diubah oleh pemerintah. Tetapi untuk negara berkembang seperti kita, bukan negara maju, itu batas yang paling rasional dengan kemampuan ekonomi untuk membayar utang,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Tauhid menjelaskan hal ini dikarenakan rasio perpajakan Indonesia terhadap PDB atau tax ratio masih sangat rendah, di bawah 11%.

Dengan defisit APBN yang diperlebar, maka pemerintah ke depan dikhawatirkan akan membayar pokok dan bunga utang dengan menambah pokok dan bunga utang lagi.

Kemudian, pelebaran defisit fiskal yang tidak diiringi dengan peningkatan tax ratio akan menyebabkan terjadinya lonjakan penarikan utang pemerintah.

“Boleh [defisit] nambah di atas 3%, tapi tax ratio bisa nambah tidak? Jangan sampai tax ratio-nya tetap, defisit ditambah, ya jebol lah [rasio utang]. Mungkin 1-2 tahun [rasio utang] sudah di atas 40% PDB, 60% dalam 5 tahun bisa lewat karena tax ratio enggak ada upaya [ditingkatkan],” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tim pemerintahan mendatang berencana mempertimbangkan penghapusan batasan defisit APBN sebesar 3% dari PDB.

Melansir Bloomberg, rencana penghapusan batas defisit APBN 3% dikarenakan pemerintahan yang akan datang berupaya untuk mencari kelonggaran yang lebih luas untuk melakukan belanja.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa pemerintah mendatang atau Presiden terpilih Prabowo sejauh ini masih menyatakan komitmennya untuk menjaga tingkat defisit APBN di bawah batas 3% dari PDB.

“Setahu saya dari tim Pak Prabowo, sebagai Presiden terpilih, khusus untuk UU Keuangan Negara, defisit commit tetap 3%, belum ada perubahan apapun, dan itu interaksi saya dengan Pak Prabowo,” katanya.

Dia menegaskan batas maksimum defisit APBN sebesar 3% dari PDB penting untuk tetap dijaga dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal. Hal ini juga mengingat tantangan yang dihadapi APBN ke depan semakin berat.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewanti-wanti pemerintah berikutnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, untuk mewaspadai adanya utang jatuh tempo yang besar dan mempengaruhi defisit 2025.

Wakil Ketua Badan Anggara (Banggar) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan meski target defisit tahun depan sudah ditetapkan, tetapi pemerintah patut was-was akan utang jatuh tempo.

Terlebih, saat ini kondisi pendapatan negara akan di bawah target. Sementara harga minyak, serta lifting gas dan minyak bumi yang diprediksi juga lebih rendah dari target. Pasalnya, hal-hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan defisit APBN, termasuk kondisi kurs.

“Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025,” ujarnya dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V 2023-2024, Selasa (9/7/2024).

Berdasarkan data Kemenkeu, jumlah utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp800,33, yang terdiri dari jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp94,83 triliun.

Sementara itu, utang jatuh tempo juga tercatat tinggi pada 2026 dan 2027, yang masing-masingnya mencapai Rp803,19 triliun dan Rp802,61 triliun. Dengan demikian, utang jatuh tempo pemerintah pada 3 tahun mendatang tembus Rp2405 triliun.

Untuk itu, saat ini pemerintah bersama DPR terus menggodok rancangan APBN 2025 yang bermula dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dan mempertimbangkan program presiden terpilih.

Cucun berharap pemerintah pengganti Jokowi ini nantinya tidak menambah program-program baru pada pertengahan tahun anggaran karena akan mengganggu target defisit.

Pasalnya, pemerintah baru saat ini yang belum menjabat, akan berpotensi terbebani dari penerimaan negara yang defisitnya semakin lebar pada tahun ini.

“Jadi, tidak ada program baru lagi nanti yang harus masuk di tengah-tengah tahun anggaran, kita sudah siapkan norma-normanya. Jadi jangan sampai nanti membongkar lagi asumsi, kemudian juga terjadi perubahan yang deviasinya sangat-sangat tinggi,” lanjut Cucun.

Sebelumnya, DPR bersama pemerintah telah menyepakati postur APBN 2025. Salah satu poin yang disepakati, yakni penurunan batas bawah defisit APBN 2025 dari sebelumnya 2,45% menjadi 2,29% dari produk domestik bruto (PDB) sementara batas atas tetap di angka 2,82%.

Keputusan tersebut berangkat dari penyesuaian target pendapatan negara yang dikerek dari 12,14% dalam KEM-PPKF 2025, menjadi 12,3% dari PDB. Padahal, target tahun ini saja terancam tidak tercapai.