Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pada 2025 harus menghadapi tanggung jawabnya untuk membayar utang jatuh tempo, termasuk utang yang dihasilkan dari burden sharing bersama Bank Indonesia kala Covid-19 lalu.

Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKBI) II senilai Rp100 triliun pada 2025.

Melihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, tercatat dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.

Jatuh tempo utang tersebut mulai pada 2025 senilai Rp100 triliun, dan akan berlanjut dengan angka variatif hingga 2029 atau pada Kabinet Merah Putih berakhir nantinya.

Adapun, SKB tersebut merupakan komitmen pemerintah dan BI dalam melakukan burden sharing atau berbagi beban dalam pembiayaan penanganan Covid-19. Di mana

Di mana BI bertindak sebagai stand by buyer melalui SKB I. Pada SKB II, pemerintah langsung menjadi direct placement. Sementara pada SKB III, pemerintah juga menjadi direct placement namun khusus untuk kesehatan dan humanitarian.

Sementara itu, kewajiban pemerintah tersebut hanya sebagian dari total utang jatuh tempo dan bunga utang yang harus dipenuhi pemerintah pada tahun depan.

Secara total, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp552,9 triliun. Alhasil, Prabowo perlu menyiapkan uang dari kas negara sekitar Rp1.353,23 triliun untuk membayar utang pokok dan bunga utang.

Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah menetapkan belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun. Sementara hanya Rp2.268,07 triliun yang dapat dibelanjakan, karena sisanya digunakan untuk membayar utang.

Belum lagi, pada tahun depan pemerintah memiliki rencana pembiayaan APBN senilai Rp775,87 triliun untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

Sumber: BPK, diolah

Bisnis.com, JAKARTA — Estafet kepemimpinan juga berarti perpindahan kemudi untuk menyelesaikan sejumlah masalah masalah. Pada masa pemerintahannya nanti, Prabowo Subianto akan menghadapi warisan utang jatuh tempo dari Presiden Joko Widodo yang tembus Rp3.748,2 triliun.

Dalam beberapa tahun ke depan, terdapat berbagai instrumen utang jatuh tempo yang harus dibayarkan. Sayangnya, utang pemerintah pusat yang jatuh tempo itu justru sebagian besar terjadi pada 5 tahun mendatang, atau periode kepresidenan Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewanti-wanti pemerintah berikutnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, untuk mewaspadai adanya utang jatuh tempo yang besar dan mempengaruhi defisit 2025.

Wakil Ketua Badan Anggara (Banggar) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan meski target defisit tahun depan sudah ditetapkan, tetapi pemerintah patut was-was akan utang jatuh tempo.

Terlebih, saat ini kondisi pendapatan negara akan di bawah target. Sementara harga minyak, serta lifting gas dan minyak bumi yang diprediksi juga lebih rendah dari target. Pasalnya, hal-hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan defisit APBN, termasuk kondisi kurs.

“Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025,” ujarnya dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V 2023-2024, Selasa (9/7/2024).

Berdasarkan data Kemenkeu, jumlah utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp800,33, yang terdiri dari jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp94,83 triliun.

Sementara itu, utang jatuh tempo juga tercatat tinggi pada 2026 dan 2027, yang masing-masingnya mencapai Rp803,19 triliun dan Rp802,61 triliun. Dengan demikian, utang jatuh tempo pemerintah pada 3 tahun mendatang tembus Rp2405 triliun.

Untuk itu, saat ini pemerintah bersama DPR terus menggodok rancangan APBN 2025 yang bermula dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dan mempertimbangkan program presiden terpilih.

Cucun berharap pemerintah pengganti Jokowi ini nantinya tidak menambah program-program baru pada pertengahan tahun anggaran karena akan mengganggu target defisit.

Pasalnya, pemerintah baru saat ini yang belum menjabat, akan berpotensi terbebani dari penerimaan negara yang defisitnya semakin lebar pada tahun ini.

“Jadi, tidak ada program baru lagi nanti yang harus masuk di tengah-tengah tahun anggaran, kita sudah siapkan norma-normanya. Jadi jangan sampai nanti membongkar lagi asumsi, kemudian juga terjadi perubahan yang deviasinya sangat-sangat tinggi,” lanjut Cucun.

Sebelumnya, DPR bersama pemerintah telah menyepakati postur APBN 2025. Salah satu poin yang disepakati, yakni penurunan batas bawah defisit APBN 2025 dari sebelumnya 2,45% menjadi 2,29% dari produk domestik bruto (PDB) sementara batas atas tetap di angka 2,82%.

Keputusan tersebut berangkat dari penyesuaian target pendapatan negara yang dikerek dari 12,14% dalam KEM-PPKF 2025, menjadi 12,3% dari PDB. Padahal, target tahun ini saja terancam tidak tercapai.