Jakarta (ANTARA) - Indonesia saat ini berada dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, dengan fenomena deflasi yang telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat deflasi pada September 2024 mencapai 0,12 persen, yang merupakan level terdalam dalam lima tahun terakhir.

Sayangnya, penurunan harga ini bukan disebabkan oleh peningkatan daya beli, melainkan karena lemahnya permintaan masyarakat, terutama di kelas menengah ke bawah. Banyak orang yang terpaksa mengandalkan tabungan untuk mencukupi kebutuhan pokok, sebagaimana ditunjukkan oleh data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Agustus 2024, yang mencatat pertumbuhan simpanan di bawah Rp 100 juta hanya sebesar 0,8 persen secara year-to-date.

Situasi ekonomi yang sulit ini diperparah dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mencapai lebih dari 53.000 pekerja hingga Oktober 2024. Kehilangan pekerjaan ini semakin mengurangi daya beli dan memperparah kondisi konsumsi masyarakat yang sudah lesu​. Dengan menurunnya daya beli, masyarakat bahkan sulit menjangkau bahan pokok yang harganya lebih rendah.

Deflasi ini bukanlah keuntungan, melainkan tanda bahaya karena lemahnya permintaan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

Di tengah kondisi tersebut, ancaman inflasi ekstrem bisa muncul tiba-tiba akibat ketidakstabilan geopolitik, seperti konflik di Timur Tengah yang berdampak pada harga energi global. Jika harga energi melonjak, maka biaya distribusi kebutuhan pokok dalam negeri pun akan terdampak, sehingga harga barang-barang penting bisa ikut naik.

Kondisi ini dapat semakin memburuk apabila terjadi panic buying, baik di dalam negeri maupun oleh negara-negara tetangga yang berupaya mengamankan persediaan. Ketika permintaan mendadak melonjak sementara pasokan terbatas, harga bahan pokok yang sebelumnya menurun bisa melambung tinggi, menyebabkan inflasi ekstrem di dalam negeri. Masyarakat yang sudah kesulitan akibat deflasi akan menghadapi tantangan lebih besar dengan harga kebutuhan yang melambung.

Untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi ini, langkah-langkah antisipatif sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi inflasi ekstrem di tengah deflasi berkepanjangan.

Mengelola pengeluaran secara bijak adalah langkah pertama yang penting untuk menjaga stabilitas keuangan rumah tangga. Dalam menghadapi ketidakpastian harga, masyarakat perlu memprioritaskan anggaran pada pembelanjaan yang besifat penting dan mendesak yakni kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan kesehatan. Mengurangi pengeluaran untuk barang-barang yang tidak penting dan atau tidak mendesak juga akan membantu menyeimbangkan anggaran dan mempersiapkan diri menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Anggaran yang ketat dan pemantauan ketat terhadap pengeluaran dapat menjadi strategi yang efektif.

Meningkatkan ketahanan pangan pribadi adalah salah satu solusi di tengah kondisi ini. Selain menanam sayuran di pekarangan rumah, masyarakat juga dapat mencoba metode hidroponik yang tidak memerlukan area luas dan memungkinkan pemenuhan kebutuhan sayuran segar secara mandiri.

Langkah lain yang efektif adalah membeli bahan pangan dari reseller UMKM yang bekerja langsung dengan petani atau produsen. Dengan cara ini, masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar tanpa harus melalui tengkulak, yang sering kali menaikkan harga secara berlebihan, terutama dalam situasi pasokan terbatas.

Dengan membeli dari UMKM yang menjaga hubungan langsung dengan petani, masyarakat tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mendukung pendapatan pelaku UMKM lokal. Pendekatan ini memastikan harga tetap stabil dan terjangkau, sekaligus memotong rantai distribusi panjang yang seringkali menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak.

Diversifikasi sumber pendapatan sangat dianjurkan di tengah ketidakpastian ekonomi. Bergantung pada satu sumber penghasilan dapat menjadi risiko besar dalam kondisi seperti ini. Usaha sampingan, seperti berjualan online atau menawarkan jasa sesuai keterampilan, dapat memberikan pendapatan tambahan. Pendapatan ekstra ini dapat menjadi penopang yang bermanfaat untuk menghadapi kenaikan harga barang pokok dan menjaga stabilitas keuangan rumah tangga.

Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar adalah langkah penting lainnya. Bagi masyarakat yang biasanya mengandalkan kendaraan pribadi, beralih ke transportasi umum atau memanfaatkan layanan transportasi berbasis aplikasi dapat membantu mengurangi pengeluaran bahan bakar. Selain itu, untuk jarak yang lebih pendek, berjalan kaki atau bersepeda dapat menghemat biaya bahan bakar sekaligus memberikan manfaat kesehatan tambahan.

Investasi pada aset yang aman adalah langkah bijak dalam menjaga nilai kekayaan dari dampak inflasi. Dalam situasi ketidakpastian, menghindari investasi berisiko tinggi dan memilih aset yang lebih stabil seperti emas atau simpanan dalam bentuk mata uang asing dapat melindungi kekayaan dari penurunan nilai. Emas cenderung stabil dan sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Simpanan dalam mata uang asing yang lebih kuat juga bisa menjadi pilihan untuk menjaga daya beli.

Menjaga solidaritas sosial dan memperkuat jaringan komunitas adalah cara lain untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Membangun komunitas berbagi sumber daya atau barter barang kebutuhan pokok dapat membantu mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meningkatkan rasa kebersamaan di lingkungan sekitar. Dengan saling mendukung, masyarakat dapat lebih mudah melewati masa sulit dan memperkuat ketahanan sosial secara kolektif.

Mengantisipasi potensi peningkatan kriminalitas juga perlu dipertimbangkan, terutama jika inflasi ekstrem benar-benar terjadi. Ketika kondisi ekonomi sulit, potensi tindak kriminal seperti pencurian dapat meningkat.

Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan keamanan lingkungan, seperti dengan mengaktifkan ronda malam atau memasang CCTV serta penerangan yang memadai di sekitar rumah. Kewaspadaan diri juga penting, seperti menghindari membawa barang berharga di tempat umum dan memberikan pemahaman dasar keamanan kepada seluruh anggota keluarga.

Dengan menerapkan langkah-langkah antisipatif ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi berbagai dampak ketidakpastian ekonomi yang mungkin timbul. Ketika harga turun namun daya beli tetap rendah, sementara ancaman inflasi semakin nyata, kesiapan dalam menyesuaikan pola hidup dan pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah situasi penuh tantangan.

*) Baratadewa Sakti adalah Praktisi Keuangan Keluarga & Pendamping Keuangan Bisnis UMKM)

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Indonesia saat ini berada dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, dengan fenomena deflasi yang telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat deflasi pada September 2024 mencapai 0,12 persen, yang merupakan level terdalam dalam lima tahun terakhir.

Sayangnya, penurunan harga ini bukan disebabkan oleh peningkatan daya beli, melainkan karena lemahnya permintaan masyarakat, terutama di kelas menengah ke bawah. Banyak orang yang terpaksa mengandalkan tabungan untuk mencukupi kebutuhan pokok, sebagaimana ditunjukkan oleh data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Agustus 2024, yang mencatat pertumbuhan simpanan di bawah Rp 100 juta hanya sebesar 0,8 persen secara year-to-date.

Situasi ekonomi yang sulit ini diperparah dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mencapai lebih dari 53.000 pekerja hingga Oktober 2024. Kehilangan pekerjaan ini semakin mengurangi daya beli dan memperparah kondisi konsumsi masyarakat yang sudah lesu​. Dengan menurunnya daya beli, masyarakat bahkan sulit menjangkau bahan pokok yang harganya lebih rendah.

Deflasi ini bukanlah keuntungan, melainkan tanda bahaya karena lemahnya permintaan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

Di tengah kondisi tersebut, ancaman inflasi ekstrem bisa muncul tiba-tiba akibat ketidakstabilan geopolitik, seperti konflik di Timur Tengah yang berdampak pada harga energi global. Jika harga energi melonjak, maka biaya distribusi kebutuhan pokok dalam negeri pun akan terdampak, sehingga harga barang-barang penting bisa ikut naik.

Kondisi ini dapat semakin memburuk apabila terjadi panic buying, baik di dalam negeri maupun oleh negara-negara tetangga yang berupaya mengamankan persediaan. Ketika permintaan mendadak melonjak sementara pasokan terbatas, harga bahan pokok yang sebelumnya menurun bisa melambung tinggi, menyebabkan inflasi ekstrem di dalam negeri. Masyarakat yang sudah kesulitan akibat deflasi akan menghadapi tantangan lebih besar dengan harga kebutuhan yang melambung.

Untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi ini, langkah-langkah antisipatif sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi inflasi ekstrem di tengah deflasi berkepanjangan.

Mengelola pengeluaran secara bijak adalah langkah pertama yang penting untuk menjaga stabilitas keuangan rumah tangga. Dalam menghadapi ketidakpastian harga, masyarakat perlu memprioritaskan anggaran pada pembelanjaan yang besifat penting dan mendesak yakni kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan kesehatan. Mengurangi pengeluaran untuk barang-barang yang tidak penting dan atau tidak mendesak juga akan membantu menyeimbangkan anggaran dan mempersiapkan diri menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Anggaran yang ketat dan pemantauan ketat terhadap pengeluaran dapat menjadi strategi yang efektif.

Meningkatkan ketahanan pangan pribadi adalah salah satu solusi di tengah kondisi ini. Selain menanam sayuran di pekarangan rumah, masyarakat juga dapat mencoba metode hidroponik yang tidak memerlukan area luas dan memungkinkan pemenuhan kebutuhan sayuran segar secara mandiri.

Langkah lain yang efektif adalah membeli bahan pangan dari reseller UMKM yang bekerja langsung dengan petani atau produsen. Dengan cara ini, masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar tanpa harus melalui tengkulak, yang sering kali menaikkan harga secara berlebihan, terutama dalam situasi pasokan terbatas.

Dengan membeli dari UMKM yang menjaga hubungan langsung dengan petani, masyarakat tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mendukung pendapatan pelaku UMKM lokal. Pendekatan ini memastikan harga tetap stabil dan terjangkau, sekaligus memotong rantai distribusi panjang yang seringkali menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak.

Diversifikasi sumber pendapatan sangat dianjurkan di tengah ketidakpastian ekonomi. Bergantung pada satu sumber penghasilan dapat menjadi risiko besar dalam kondisi seperti ini. Usaha sampingan, seperti berjualan online atau menawarkan jasa sesuai keterampilan, dapat memberikan pendapatan tambahan. Pendapatan ekstra ini dapat menjadi penopang yang bermanfaat untuk menghadapi kenaikan harga barang pokok dan menjaga stabilitas keuangan rumah tangga.

Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar adalah langkah penting lainnya. Bagi masyarakat yang biasanya mengandalkan kendaraan pribadi, beralih ke transportasi umum atau memanfaatkan layanan transportasi berbasis aplikasi dapat membantu mengurangi pengeluaran bahan bakar. Selain itu, untuk jarak yang lebih pendek, berjalan kaki atau bersepeda dapat menghemat biaya bahan bakar sekaligus memberikan manfaat kesehatan tambahan.

Investasi pada aset yang aman adalah langkah bijak dalam menjaga nilai kekayaan dari dampak inflasi. Dalam situasi ketidakpastian, menghindari investasi berisiko tinggi dan memilih aset yang lebih stabil seperti emas atau simpanan dalam bentuk mata uang asing dapat melindungi kekayaan dari penurunan nilai. Emas cenderung stabil dan sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Simpanan dalam mata uang asing yang lebih kuat juga bisa menjadi pilihan untuk menjaga daya beli.

Menjaga solidaritas sosial dan memperkuat jaringan komunitas adalah cara lain untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Membangun komunitas berbagi sumber daya atau barter barang kebutuhan pokok dapat membantu mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meningkatkan rasa kebersamaan di lingkungan sekitar. Dengan saling mendukung, masyarakat dapat lebih mudah melewati masa sulit dan memperkuat ketahanan sosial secara kolektif.

Mengantisipasi potensi peningkatan kriminalitas juga perlu dipertimbangkan, terutama jika inflasi ekstrem benar-benar terjadi. Ketika kondisi ekonomi sulit, potensi tindak kriminal seperti pencurian dapat meningkat.

Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan keamanan lingkungan, seperti dengan mengaktifkan ronda malam atau memasang CCTV serta penerangan yang memadai di sekitar rumah. Kewaspadaan diri juga penting, seperti menghindari membawa barang berharga di tempat umum dan memberikan pemahaman dasar keamanan kepada seluruh anggota keluarga.

Dengan menerapkan langkah-langkah antisipatif ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi berbagai dampak ketidakpastian ekonomi yang mungkin timbul. Ketika harga turun namun daya beli tetap rendah, sementara ancaman inflasi semakin nyata, kesiapan dalam menyesuaikan pola hidup dan pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah situasi penuh tantangan.

*) Baratadewa Sakti adalah Praktisi Keuangan Keluarga & Pendamping Keuangan Bisnis UMKM)

Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyoroti relevansi data milik Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data inflasi dan deflasi.

Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin menyampaikan pihaknya mempertanyakan soal survei biaya hidup (SBH) milik BPS yang memotret pola komsumsi terkini yang berlaku secara umum di masyarakat.

Menurutnya, bundle atau paket komoditas yang terekam tersebut tidak mencerminkan konsumsi terkini masyarakat Indonesia.

“Masyarakat sekarang banyak sekali digital goods, mereka subscribe Netflix, Dropbox, Cloud, token game, yang saya pikir itu belum dimasukkan dalam survei biaya hidup BPS,” ungkapnya dalam sesi Tanya Peneliti LPEM dalam kanal YouTube LPEM FEB UI, dikutip Jumat (11/10/2024).

Untuk diketahui, paket komoditas adalah sebuah daftar yang memuat sejumlah barang dan jasa (komoditas) yang secara dominan dikonsumsi oleh masyarakat di suatu kabupaten/kota.

Sementara itu, nilai konsumsi adalah akumulasi dari nilai pengeluaran yang dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi terhadap sejumlah komoditas yang ada dalam paket komoditas tersebut.

Kedua output ini selanjutnya digunakan untuk memperbaharui penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai dasar penghitungan inflasi di level konsumen.

Melihat laporan SBH BPS Tahun 2022, pengeluaran konsumsi rumah tangga dibagi menjadi dua kelompok besar pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau, serta pengeluaran untuk selain makanan, minuman, dan tembakau.

Untuk subkelompok Layanan Informasi dan Komunikasi, tidak semua daerah merekam komoditas Biaya Berlangganan Konten Online. Utamanya yang terekam adalah tarif Telepon dan Tarif Pulsa Ponsel.

Maka dari itu, Chaikal menyampaikan deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir tidak dapat mencerminkan penurunan daya beli masyarakat.

Terlebih, deflasi yang terjadi utamanya pada komponen harga bergejolak atau volatile food (VF).

“Daya beli kelas menengah yang menurun seharusya akan lebih terlihat di inflasi inti,” lanjutnya.

Adapun, BPS mencatat IHK pada September 2024 sebesar -0,12% (month to month/MtM) dan sebesar 1,82% secara tahunan atau year on year (YoY).

Hal ini menunjukkan deflasi untuk lima bulan berturut-turut setelah IHK mulai mencatatkan deflasi bulanan sejak Mei 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan September 2024 terjadi deflasi sebesar 0,12%. Itu merupakan deflasi berturut-turut dalam 5 bulan terakhir.

Pada september 2024 terjadi deflasi 0,12 persen atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada september 2024.

Deflasi September adalah yang kelima, setelah sebelumnya deflasi terjadi mulai dari Mei hingga Agustus.

"Deflasi pada September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan agustus 2024 dan ini merupakan deflasi kelima pada tahun 2024 secara bulanan," terang Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa (1/10/2024)

Amalia menerangkan deflasi beruntun pernah terjadi pada tahun 1999 atau setelah krisis. Saat itu, terjadi deflasi selama 7 bulan beruntun.

"Pada tahun 1999 setelah krisis finansial Asia, Indonesia pernah mengalami deflasi 7 bulan berturut-turut selama bulan Maret 1999 sampai September 1999. Karena akibat dari penurunan harga beberapa barang pada saat itu, setelah diterpa inflasi yang tinggi," terangnya di Jakarta, Selasa (1/10/2024) kemarin.

Deflasi beruntun juga pernah terjadi pada Desember 2008- Januari 2009. Hal itu dipicu oleh penurunan harga minyak dunia.

"Periode deflasi lainnya juga pernah terjadi 2008 sampai 2009 itu bulan Desember 2008 sampai Januari 2009 ini karena turunnya harga minyak dunia," katanya.

Selanjutnya, deflasi beruntun terjadi pada tahun 2020 atau saat pandemi COVID-19. Saat itu, deflasi berlangsung dari Juli sampai September 2020.

"Dan di tahun 2020 pernah terjadi deflasi 3 bulan berturut-turut sejak Juli sampai dengan September 2020," ungkapnya.

Sementara deflasi 5 bulan beruntun kali ini menjadi deflasi terpanjang, setelah deflasi beruntun yang terjadi usai krisis yakni 7 bulan beruntun.

Menurut Amalia perlu studi lebih jauh untuk melihat kaitan antara deflasi dan daya beli masyarakat. "Untuk kita menghubungkan dengan apakah ada penurunan daya beli masyarakat, kita harus melakukan studi yang lebih dalam," kata Amalia.

Amalia juga menjelaskan BPS mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan harga yang diterima oleh konsumen. Dia bilang, IHK ini dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan harga di pasar.

"Baik dari sisi, terutama dari sisi suplai atau sisi penawaran sehingga harga yang diterima oleh konsumen itu relatif turun karena suplainya meningkat ataupun limpahan pasokan karena panen, ataupun karena memang turunnya ongkos produksi," terang Amalia.

Dia menambahkan untuk melihat kondisi daya beli perlu studi lebih lanjut. Dia bilang, daya beli tidak hanya dilihat dari sisi inflasi.

"Tentunya untuk mengambil kesimpulan apakah ini adalah menunjukan indikasi daya beli masyarakat, ini harus dilakukan studi lebih lanjut karena yang namanya penurunan daya beli itu tidak bisa hanya dimonitor atau diambil kesimpulan hanya karena angka inflasi. Kita perlu lebih dalami lagi nanti," terangnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 melanjutkan tren deflasi, yang kali ini sebesar -0,12% month to month (MtM).

Hal ini menandai Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan secara berturut-turut, setelah terakhir mengalami deflasi panjang 7 bulan beruntun pada krisis 1999 silam.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pada 1999 atau setelah krisis finansial Asia, Indonesia pernah mengalami deflasi 7 bulan beruntun, yakni pada Maret 1999 hingga September 1999.

Menurut Amalia, deflasi beruntun itu akibat penurunan harga beberapa barang setelah diterpa inflasi yang tinggi—efek dari krisis 1998.

"Sempat waktu itu kan ada inflasi tinggi karena terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah, tetapi kemudian tekanan depresiasinya menurun, otomatis harga-harga mulai kembali kepada keseimbangannya, ini yang menyebabkan deflasi," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (1/10/2024).

Bukan hanya itu, deflasi juga menyertai usai fenomena krisis pada penghujung 2008, yakni pada Desember 2008—Januari 2009. Hal ini dipengaruhi turunnya harga minyak dunia.

Ketika pandemi Covid-19 pun deflasi beruntun pernah menimpa Indonesia. Saat itu, kondisi ekonomi global maupun domestik tertekan oleh penyebaran Covid-19 sehingga terjadi deflasi.

"Pada 2020 juga pernah terjadi deflasi tiga bulan berturut-turut, sejak Juli sampai dengan September 2020," ujar Amalia.

Beruturut-turut, deflasi yang terjadi sepanjang Juli hingga September 2020 tersebut sebear 0,1%, 0,05%, dan 0,05%.

Meski demikian, BPS tidak dapat mengatakan apakah hal ini terjadi akibat penurunan daya beli atau tidak, sejalan dengan menurunnya jumlah masyarakat kelas menengah.

Menurutnya, fenomena deflasi pada tahun ini, jelas karena pun penurunan harga yang sejalan dengan sisi suplai atau supply side yang mencukupi.

Melihat deflasi September 2024, utamanya disumbang penurunan harga pangan, tanaman pangan, hortikultura seperti cabai merah rawit, tomat, kentang wortel. Selain itu, produk peteenakan, seperti telur ayam ras dan daging ayam ras mengalami penurunan yang sebelumnya meningkat harganya.

"Tentunya karena biaya produksi turun, ini akan dicerminkan pada harga di tingkat konsumen yang turun. Inflasi dan deflasi ini yang tertangkap di IHK," tuturnya.

Tren Inflasi/Deflasi 2024

Sumber: BPS, diolah

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia mengalami deflasi 0,12% (month to month/MtM) pada September 2024, yang menyebabkan deflasi turut-turut sejak Mei 2024. Dalam catatan historis, Indonesia berkali-kali mengalami deflasi beruntun.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pada September 2024 Indonesia mengalami inflasi 1,84% secara tahunan (year on year/YoY). Laju inflasi tahunan tercatat terus melandai.

Di sisi lain, masih terjadi deflasi secara bulanan. Indeks harga konsumen (IHK) tercatat turun ke level 105,93 pada September 2024, dari 106,06 pada Agustus 2024.

"Deflasi pada bulan September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan Agustus 2024 dan ini merupakan deflasi kelima pada tahun 2024 secara bulanan," ujar Amalia dalam rilis berita resmi statistik, Selasa (1/10/2024).

Rupanya, deflasi beruntun selama beberapa bulan bukan baru terjadi sekarang. Amalia menjelaskan bahwa Indonesia beberapa kali mengalami deflasi beruntun, dengan penyebab yang berbeda-beda.

Pada 1999 atau setelah krisis finansial Asia, Indonesia pernah mengalami deflasi 7 bulan beruntun, yakni pada Maret 1999 hingga September 1999. Menurut Amalia, deflasi beruntun itu akibat penurunan harga beberapa barang setelah diterpa inflasi yang tinggi—efek dari krisis 1998.

"Sempat waktu itu kan ada inflasi tinggi karena terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah, tetapi kemudian tekanan depresiasinya menurun, otomatis harga-harga mulai kembali kepada keseimbangannya, ini yang menyebabkan deflasi," ujar Amalia.

Lalu, pada penghujung 2008 juga sempat terjadi deflasi beruntun, yakni pada Desember 2008—Januari 2009. Hal ini dipengaruhi turunnya harga minyak dunia.

Ketika pandemi Covid-19 pun deflasi beruntun pernah menimpa Indonesia. Saat itu, kondisi ekonomi global maupun domestik tertekan oleh penyebaran Covid-19 sehingga terjadi deflasi.

"Pada 2020 juga pernah terjadi deflasi tiga bulan berturut-turut, sejak Juli sampai dengan September 2020," ujar Amalia.