KOMPAS.com - Kondisi ketenagakerjaan Indonesia per Agustus 2024 menunjukkan tanda-tanda membaik.

Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pendudukan bekerja hingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terus turun di bawah angka sebelum Covid-19.

Kenaikan jumlah penduduk bekerja bahkan terjadi hampir di setiap level pendidikan, kecuali sekolah dasar dan diploma.

Berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan jumlah penduduk bekerja mencapai 4,79 juta orang atau meningkat 3,42 persen dibanding jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2023.

Jumlah penduduk bekerja di Indonesia 144,64 juta jiwa

Saat ini, jumlah penduduk bekerja di Indonesia tercatat mencapai 144,64 juta jiwa.

Peningkatan kebekerjaan penduduk pada Agustus 2024 juga terjadi di beberapa level jenjang pendidikan, terutama pendidikan menengah serta level D4, S1, S2, dan S3.

Penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) mengalami peningkatan 0,46 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,02 persen poin, 0,15 persen poin,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, saat Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta, seperti dikutip dari laman Direktorat Jenderal Vokasi.

Tren pengangguran turun

Mulai membaiknya kondisi ketenagakerjaan Indonesia juga ditunjukkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang juga terus mengalami penurunan.

Bahkan, hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan penurunan TPT yang jauh lebih kecil jika dibandingkan TPT saat sebelum pandem Covid-19.

TPT Agustus 2024 tercatat sebesar 4,91 persen. Angka tersebut lebih kecil dari TPT pada Agustus 2019 yang sebesar 5,23.

“TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 4,91 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur," imbuhnya.

Dia menambahkan, selama periode Agustus 2019 sampai Agustus 2024, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024.

Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,41 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Penurunan TPT juga terjadi hampir di setiap jenjang pendidikan. TPT tamatan SMK mengalami penurunan 0,3 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyoroti relevansi data milik Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data inflasi dan deflasi.

Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin menyampaikan pihaknya mempertanyakan soal survei biaya hidup (SBH) milik BPS yang memotret pola komsumsi terkini yang berlaku secara umum di masyarakat.

Menurutnya, bundle atau paket komoditas yang terekam tersebut tidak mencerminkan konsumsi terkini masyarakat Indonesia.

“Masyarakat sekarang banyak sekali digital goods, mereka subscribe Netflix, Dropbox, Cloud, token game, yang saya pikir itu belum dimasukkan dalam survei biaya hidup BPS,” ungkapnya dalam sesi Tanya Peneliti LPEM dalam kanal YouTube LPEM FEB UI, dikutip Jumat (11/10/2024).

Untuk diketahui, paket komoditas adalah sebuah daftar yang memuat sejumlah barang dan jasa (komoditas) yang secara dominan dikonsumsi oleh masyarakat di suatu kabupaten/kota.

Sementara itu, nilai konsumsi adalah akumulasi dari nilai pengeluaran yang dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi terhadap sejumlah komoditas yang ada dalam paket komoditas tersebut.

Kedua output ini selanjutnya digunakan untuk memperbaharui penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai dasar penghitungan inflasi di level konsumen.

Melihat laporan SBH BPS Tahun 2022, pengeluaran konsumsi rumah tangga dibagi menjadi dua kelompok besar pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau, serta pengeluaran untuk selain makanan, minuman, dan tembakau.

Untuk subkelompok Layanan Informasi dan Komunikasi, tidak semua daerah merekam komoditas Biaya Berlangganan Konten Online. Utamanya yang terekam adalah tarif Telepon dan Tarif Pulsa Ponsel.

Maka dari itu, Chaikal menyampaikan deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir tidak dapat mencerminkan penurunan daya beli masyarakat.

Terlebih, deflasi yang terjadi utamanya pada komponen harga bergejolak atau volatile food (VF).

“Daya beli kelas menengah yang menurun seharusya akan lebih terlihat di inflasi inti,” lanjutnya.

Adapun, BPS mencatat IHK pada September 2024 sebesar -0,12% (month to month/MtM) dan sebesar 1,82% secara tahunan atau year on year (YoY).

Hal ini menunjukkan deflasi untuk lima bulan berturut-turut setelah IHK mulai mencatatkan deflasi bulanan sejak Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diumumkan pada akhir November setiap tahunnya menjadi hal yang paling ditunggu buruh dan pekerja di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang sekaligus menjabat sebagai Plt. Menteri Ketenagakerjaan Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah masih menunggu data ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“UMP kan siklusnya di bulan November nanti, jadi kita tunggu saja hasil report dari BPS,” ungkapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/10/2024).

BPS setiap bulannya mengumumkan data ekonomi, yakni inflasi, yang menjadi dasar penentuan upah minimum.

Selain inflasi, data pertumbuhan ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam menentukan UMP. Sebelumnya, Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sedang menggodok penetapan upah minimum tahun depan, dengan mengacu pada formulasi Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Sementara sejumlah asosiasi pekerja meminta pemerintah untuk tidak menggunakan PP No.51/2023 sebagai acuan dalam menetapkan UMP 2025.

Harapannya, pemerintah dapat mengeluarkan aturan pengupahan baru agar upah minimum dapat naik di atas 10%. Pasalnya, pemerintah menetapkan upah minimum untuk 2024 hanya naik rata-rata 2%—4%.

Sebagai informasi, penetapan UMP 2024 merujuk pada formula yang tertuang dalam PP No.51/2023. Tercatat, UMP 2024 tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta senilai Rp5.067.381,00.

Sementara standar upah terendah berada di Provinsi Jawa Tengah, di mana pekerja/buruh menerima UMP senilai Rp2.036.947 per bulan.

Rumus Perhitungan Upah Minimum 2025

Berdasarkan PP 51/2023, terdapat tiga variabel dalam perhitungan kenaikan upah minimum, yakni:

• Inflasi
  
• Pertumbuhan ekonomi
  
• Indeks tertentu

Rumus perhitungan upah minimum adalah:

UM(t+1) = UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1)

UM(t+1) merupakan upah minimum yang akan ditetapkan. UM(t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Adapun, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan rumus:

(Inflasi + Pertumbuhan Ekonomi x α) x UM(t)

Simbol α atau alpha merupakan variabel di rentang nilai 0,10 sampai 0,30.

Nantinya, upah minimum akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata atau median upah, hingga faktor-faktor lain terkait kondisi ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap penyebab Papua menjadi wilayah yang mengalami inflasi tahunan tertinggi pada September 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa beberapa provinsi di wilayah Papua relatif memiliki tingkat inflasi tahunan yang tinggi dibandingkan provinsi lain. Adapun, sederet komoditas terpantau menyumbang andil terhadap tingginya inflasi di wilayah Papua.

Namun, Amalia menjelaskan bahwa penyumbang inflasi tahunan di wilayah Papua berbeda-beda, tergantung dari karakteristik wilayahnya.

Adapun, inflasi tertinggi tahunan menurut provinsi terjadi di Papua Pegunungan, angkanya mencapai 4,14%. Di sisi lain, inflasi terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,49%.

"Sebagai contoh, untuk Papua Pegunungan tingkat inflasi tahunannya di bulan ini adalah 4,14% dan komoditas yang menyumbang adil tertinggi adalah sigaret kretek tangan sebesar 1,21%, ketela rambat 0,96%, dan cabai rawit 0,57%," kata Amalia dalam Rilis BPS di kanal YouTube BPS Statistics, Selasa (1/10/2024).

Berbeda dengan Papua Pegunungan, Amalia menyampaikan bahwa komoditas penyumbang utama Papua Tengah adalah cabai rawit, beras, dan emas perhiasan. Wilayah ini mengalami inflasi sebesar 3,83% atau menempati posisi kedua inflasi tertinggi menurut provinsi pada September tahun ini.

Sementara itu, untuk Papua Barat yang mengalami inflasi tahunan 2,91% terungkap bahwa komoditas penyumbang andil tertinggi adalah ikan segar, beras, dan tarif angkutan udara alias tiket pesawat.

Serta, Papua Barat Daya dengan inflasi tahunan sebesar 2,59% memiliki komoditas penyumbang tertinggi antara lain ikan segar, beras, dan cabai rawit.

"Jadi terlihat beda-beda komoditas yang memberikan andil inflasi walaupun lokasinya sama-sama di wilayah Papua, tetapi tentunya tergantung kepada karaketrsistik wilayah dari provinsi tersebut," terangnya.

Dengan demikian, lanjut Amalia, kondisi inflasi di wilayah Papua menunjukkan komoditas yang menyumbang andil inflasi di masing-masing provinsi di wilayah Papua berbeda-beda.

Daerah dengan Inflasi Tertinggi

Jika dibedah, data BPS menunjukkan Papua Pegunungan merupakan wilayah kawasan di Maluku-Papua yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,14%. Di sisi lain, Papua menjadi wilayah dengan inflasi terendah di level 0,82%.

BPS mencatat Kepulauan Riau mengalami inflasi tertinggi di wilayah Pulau Sumatra, yakni mencapai 2,53%. Sedangkan inflasi terendah di wilayah tersebut adalah Kepulauan Babel di level 0,49%.

Lalu untuk Pulau Kalimantan, terpantau inflasi tertinggi terjadi di Kalimantan Timur yang mencapai 2,16% dan terendah di Kalimantan Tengah sebesar 1,45%.

Selanjutnya, Pulau Sulawesi mencatat angka inflasi tertinggi terjadi di Sulawesi Utara yang mencapai 3,66%. Sedangkan Sulawesi Tenggara mencatatkan inflasi terendah, yakni sebesar 1,06%.

Berikutnya, untuk Pulau Jawa terpantau bahwa Jawa Barat menduduki wilayah dengan inflasi tertinggi di level 2,08%. Sementara itu, Jawa Tengah merupakan wilayah dengan inflasi terendah di level 1,57%.

Lalu, Bali menjadi wilayah inflasi tertinggi di Bali Nusra. Angkanya menembus 2,67%. Sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan inflasi terendah di angka 1,07%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perkembangan impor Indonesia pada Agustus 2024. Di periode tersebut nilai impor menyentuh angka 20,67 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

JAKARTA, investor.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan biaya pendidikan dapat menjadi pendorong untuk melawan deflasi. Pasalnya, Indonesia telah mengalami deflasi sebesar 0,18% secara bulanan pada Juli 2024.

Deflasi Juli 2024 menjadi yang ketiga sepanjang 2024, dengan angka yang lebih dalam dari bulan sebelumnya.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, kelompok pendidikan menjadi salah satu katalis pendorong deflasi Juli 2024.

Pada bulan tersebut, BPS mencatat kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,69%. Kelompok ini memberikan andil inflasi sebesar 0,04% terhadap inflasi umum. Inflasi tersebut, kata dia, disebabkan oleh dimulainya tahun ajaran baru.

Amalia menjelaskan, data historis memperlihatkan permulaan tahun ajaran baru sering menjadi pendorong inflasi pada kelompok ini. Adapun komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah biaya SD, biaya SMP, dan biaya SMA yang masing-masing menyumbang andil inflasi sebesar 0,01%.

“Berdasarkan data historis, kelompok pendidikan ini tentunya berpotensi memberikan andil terhadap inflasi dua bulan ke depan," paparnya Amalia pada konferensi pers virtual, Kamis (1/8/2024).

Diketahui, pada Juli 2024 Indonesia mengalami deflasi secara bulanan dengan penurunan indeks harga konsumen (CPI) dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024. Secara tahunan, Indonesia mengalami inflasi sebesar 2,13% dan secara tahun kalender year to date (YTD) terjadi inflasi sebesar 0,89%.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News