Jakarta (ANTARA) -

Diketahui, pada triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat melambat menjadi sebesar 4,95 persen year-on-year (yoy). Angka ini sedikit menurun dari triwulan II yang tercatat sebesar 5,05 persen yoy.

“Saya rasa masih mungkin triwulan selanjutnya ini (pertumbuhan ekonomi) mencapai di level 5 persen karena ada faktor musiman, Natal dan Tahun Baru. Tapi tanpa faktor musiman, nampaknya kita sudah mulai sulit untuk dapat 5 persen,” kata Riefky kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, saat ini Indonesia memang tengah mengalami pelemahan produktiviias yang berimbas pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Mengacu pada situasi saat ini, Riefky juga memproyeksikan bahwa ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal stagnan di level 5 persen.

“Prediksi LPEM UI pun juga menunjukkan bahwa kita akan stagnan di level 5 persen. Dengan realisasi seperti ini, pertumbuhan 8 persen nampaknya sulit dan tidak terlalu realistis,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede. Ia menilai musim liburan di sekitar Natal dan Tahun Baru akan kembali mendorong permintaan dan mobilitas domestik di triwulan IV tahun ini.

Pengeluaran pemerintah juga diproyeksikan akan mencapai puncaknya pada akhir tahun, mengikuti pola pertumbuhan yang biasa terjadi dan mendapat dorongan tambahan dari pengeluaran yang terkait dengan Pemilu 2024.

Josua menjelaskan, pada triwulan IV 2024, ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi pemerintah baru Indonesia akan mereda seiring dengan keberpihakan Prabowo pada agenda 'pro-pertumbuhan' yang semakin jelas.

"Meskipun ketidakpastian global baru-baru ini meningkat akibat sikap The Fed yang kurang dovish dan meningkatnya kemungkinan Trump memenangkan pemilihan presiden AS, jalur pemangkasan suku bunga kebijakan global, termasuk potensi penurunan BI-rate, masih diantisipasi. Perkembangan ini dapat mendorong peningkatan investasi langsung dan arus modal masuk, memberikan dukungan lebih lanjut untuk investasi sektor swasta," jelasnya.

Selain itu, langkah-langkah stimulus ekonomi yang signifikan dari China mulai memberikan manfaat bagi perekonomiannya, yang pada gilirannya dapat memberikan dukungan bagi kinerja ekspor Indonesia.

Secara domestik, Josua memproyeksikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan tetap stabil didukung oleh inflasi yang relatif rendah akibat pasokan makanan yang kembali normal.

"Secara keseluruhan, kami mempertahankan ekspektasi kami untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 untuk tetap tangguh, dengan perkiraan ekspansi sekitar 5,04 persen, sedikit turun dari 5,05 persen pada tahun 2023," imbuhnya.

Adapun, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa lapangan usaha industri pengolahan masih jadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar pada triwulan III 2024.

“Jika dilihat (lapangan usaha) sebagai sumber pertumbuhan, maka pada triwulan III 2024, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu (dengan andil) sebesar 0,96 persen,” ucap Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa (5/11).

Ia menyampaikan bahwa sejumlah lapangan usaha lainnya juga menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi, yakni konstruksi dengan andil pertumbuhan PDB sebesar 0,71 persen, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor dengan andil 0,63 persen, serta informasi dan komunikasi dengan andil 0,45 persen.

Nilai PDB atas dasar harga berlaku lapangan usaha industri pengolahan tercatat sebesar Rp1.072,6 triliun, konstruksi sebesar Rp567,3 triliun, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp738,2 triliun, serta informasi dan komunikasi Rp241,2 triliun pada triwulan III 2024.

Angka tersebut meningkat dari triwulan II 2024 yang masing-masing tercatat sebesar Rp1.025,1 triliun, Rp533,3 triliun, Rp719,4 triliun, serta Rp239,8 triliun.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia untuk triwulan III pada Selasa, 5 November 2024.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memprediksi ekonomi RI kali ini tumbuh lebih lambat dibanding kuartal sebelumnya.

Hasil kajian lembaga tersebut memperkirakan ekonomi RI akan tumbuh di rentang 4,94 hingga 4,98 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada kuartal III tahun ini. Sementara pada triwulan dua 2024, perekonomian tumbuh 5,05 persen (yoy).

“Mengingat masih terjadinya pelemahan daya beli dan tidak adanya faktor musiman yang mendorong pertumbuhan,” kata Teuku Riefky, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, dalam publikasi Seri Analisis Makro Ekonomi, Indonesia Economic Outlook 2025 yang dikutip Senin, 4 November 2024.

Untuk sisa tahun ini, perekonomian Indonesia diperkiran tidak tumbuh signifikan, sebelum munculnya faktor musiman akhir tahun yaitu periode libur Natal dan tahun baru. Walaupun penurunan produktivitas berbagai sektor perekonomian telah berlangsung selama beberapa waktu belakangan, kondisi ini semakin terlihat jelas di 2024.

Peneliti LPEM FEB UI menjelaskan tanpa transformasi struktural dalam waktu dekat, besar kemungkinan perekonomian Indonesia bakal terus mengandalkan faktor musiman untuk tumbuh. Butuh dorongan lebih besar untuk ekonomi tetap bisa tumbuh 5 persen.

Triwulan II hingga III, ekonomi terus tumbuh melambat. Pada triwulan I ekonomi sempat tumbuh 5,11 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ekonomi disebabkan belanja pemerintah yang melambat secara drastis walaupun ada faktor musiman. Dengan demikian secara keseluruhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada rentang 5,00-5,05 persen sepanjang 2024.

LPEM FE UI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih rendah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, namun LPEM FE UI memprediksi tahun depan ekonomi Indonesia akan stagnan di angka 5,1 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia untuk triwulan III pada Selasa, 5 November 2024.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memprediksi ekonomi RI kali ini tumbuh lebih lambat dibanding kuartal sebelumnya.

Hasil kajian lembaga tersebut memperkirakan ekonomi RI akan tumbuh di rentang 4,94 hingga 4,98 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada kuartal III tahun ini. Sementara pada triwulan dua 2024, perekonomian tumbuh 5,05 persen (yoy).

“Mengingat masih terjadinya pelemahan daya beli dan tidak adanya faktor musiman yang mendorong pertumbuhan,” kata Teuku Riefky, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, dalam publikasi Seri Analisis Makro Ekonomi, Indonesia Economic Outlook 2025 yang dikutip Senin, 4 November 2024.

Untuk sisa tahun ini, perekonomian Indonesia diperkiran tidak tumbuh signifikan, sebelum munculnya faktor musiman akhir tahun yaitu periode libur Natal dan tahun baru. Walaupun penurunan produktivitas berbagai sektor perekonomian telah berlangsung selama beberapa waktu belakangan, kondisi ini semakin terlihat jelas di 2024.

Peneliti LPEM FEB UI menjelaskan tanpa transformasi struktural dalam waktu dekat, besar kemungkinan perekonomian Indonesia bakal terus mengandalkan faktor musiman untuk tumbuh. Butuh dorongan lebih besar untuk ekonomi tetap bisa tumbuh 5 persen.

Triwulan II hingga III, ekonomi terus tumbuh melambat. Pada triwulan I ekonomi sempat tumbuh 5,11 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ekonomi disebabkan belanja pemerintah yang melambat secara drastis walaupun ada faktor musiman. Dengan demikian secara keseluruhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada rentang 5,00-5,05 persen sepanjang 2024.

LPEM FE UI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih rendah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, namun LPEM FE UI memprediksi tahun depan ekonomi Indonesia akan stagnan di angka 5,1 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia memberikan catatan soal gemuknya Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia, Teuku Riefky, mewanti-wanti adanya potensi inkoherensi kebijakan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, lantaran banyaknya kementerian di pemerintahan Prabowo.

“Inilah yang mungkin akan berdampak negatif terhadap perekonomian,” kata Riefky kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, ada sejumlah poin yang perlu menjadi prioritas pemerintah Prabowo. Diantaranya, penanganan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga memperbaiki kualitas institusi.

“Paling tidak dari sisi ekonomi, ini beberapa hal yang perlu segera diatasi oleh pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Riefky menilai, persoalan tersebut perlu segera ditangani oleh Prabowo beserta jajarannya. Sebab jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan, deindustrialisasi berlanjut, hingga daya beli masyarakat semakin rendah.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinet pemerintah periode 2024-2029 yang diberi nama Kabinet Merah Putih.

Pelantikan menteri dan wakil menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan pun telah dilaksanakan hari ini, Senin (21/10/2024), di Istana Merdeka, Jakarta.

Terdapat 48 kementerian dengan 48 menteri dan 55 wakil menteri dalam kabinet tersebut. Beberapa diantaranya sudah tidak asing di tengah masyarakat, lantaran sempat berada di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam kabinetnya, Prabowo melakukan perombakan pada sejumlah kementerian. Misalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, ada Kementerian Koperasi dan UKM yang dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) menilai pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) perlu memperkuat penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan pajak.

“Kalau dilihat kan memang banyak kasus yang mana penegakan hukum masih cukup lemah, jadi tax collection (pemungutan pajak) juga masih rendah, jadi hal-hal seperti itu yang memang perlu dikuatkan,” kata Ekonom LPEM UI Teuku Riefky saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024.

Ia menyatakan selain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran pajak, seperti yang tertuang dalam Program Kerja Asta Cita ke-7 pemerintahan Prabowo-Gibran.

Salah satu misi yang tertuang dalam Asta Cita tersebut adalah reformasi tata kelola pemerintahan dengan mencegah kebocoran pendapatan negara dan pajak di bidang sumber daya alam dan komoditas bahan mentah.

Riefky menuturkan untuk meningkatkan pendapatan negara juga dapat dilakukan dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja di sektor formal, sehingga bisa mendorong kenaikan penerimaan pajak, terutama dari pajak penghasilan.

Ia mengatakan kini sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pekerja informal di sektor jasa maupun perdagangan.

Hal tersebut mengurangi potensi kontribusi mereka terhadap pajak, apalagi di tengah pelemahan daya beli masyarakat saat ini.

“Sekarang daya beli kelas menengah menurun, ini kan pasti potensi kontribusi pajaknya juga menurun, dan semakin besar penduduk yang bekerja di sektor informal juga potensi untuk berkontribusi terhadap penerimaan fiskal juga semakin turun,” jelasnya.

Selanjutnya: Selain itu, Riefky juga meminta pemerintahan mendatang untuk....

<!--more-->

Selain itu, Riefky juga meminta pemerintahan mendatang untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas sektor industri dan manufaktur agar dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap penerimaan negara.

Ia menyampaikan mengenakan lebih banyak jenis pajak terhadap sektor-sektor tersebut justru bukanlah kunci untuk meningkatkan kontribusi mereka.

“Kalaupun mau dinaikkan (penerimaan pajaknya), memang perlu langkah yang lebih konsekuen dan lebih gradual (bertahap) untuk tidak menimbulkan unintended consequences (konsekuensi yang tidak diinginkan) di perekonomian,” ujarnya.

Sementara terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara, Riefky mengatakan, praktik pemisahan antara Kementerian Keuangan dan lembaga penerimaan telah dilakukan secara efektif di banyak negara.

Meskipun begitu, ia menyoroti sejumlah tantangan bagi pemerintahan mendatang dalam melakukan praktik tersebut, salah satunya mempersiapkan transisi pemisahan kedua institusi tersebut.

“Yang mungkin juga menjadi isu adalah sinkronisasi fiskal dari sisi belanja dan penerimaan. Ini kan dulu di bawah satu kementerian, lalu dipisah, nah ini mungkin perlu dipikirkan bagaimana nanti sinkronisasinya,” imbuhnya.

Rencana pendirian Badan Penerimaan Negara yang baru dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23 persen merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat (quick win) yang diusung oleh Prabowo-Gibran.

Hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan anggaran pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang berdampak ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyoroti relevansi data milik Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data inflasi dan deflasi.

Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin menyampaikan pihaknya mempertanyakan soal survei biaya hidup (SBH) milik BPS yang memotret pola komsumsi terkini yang berlaku secara umum di masyarakat.

Menurutnya, bundle atau paket komoditas yang terekam tersebut tidak mencerminkan konsumsi terkini masyarakat Indonesia.

“Masyarakat sekarang banyak sekali digital goods, mereka subscribe Netflix, Dropbox, Cloud, token game, yang saya pikir itu belum dimasukkan dalam survei biaya hidup BPS,” ungkapnya dalam sesi Tanya Peneliti LPEM dalam kanal YouTube LPEM FEB UI, dikutip Jumat (11/10/2024).

Untuk diketahui, paket komoditas adalah sebuah daftar yang memuat sejumlah barang dan jasa (komoditas) yang secara dominan dikonsumsi oleh masyarakat di suatu kabupaten/kota.

Sementara itu, nilai konsumsi adalah akumulasi dari nilai pengeluaran yang dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi terhadap sejumlah komoditas yang ada dalam paket komoditas tersebut.

Kedua output ini selanjutnya digunakan untuk memperbaharui penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai dasar penghitungan inflasi di level konsumen.

Melihat laporan SBH BPS Tahun 2022, pengeluaran konsumsi rumah tangga dibagi menjadi dua kelompok besar pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau, serta pengeluaran untuk selain makanan, minuman, dan tembakau.

Untuk subkelompok Layanan Informasi dan Komunikasi, tidak semua daerah merekam komoditas Biaya Berlangganan Konten Online. Utamanya yang terekam adalah tarif Telepon dan Tarif Pulsa Ponsel.

Maka dari itu, Chaikal menyampaikan deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir tidak dapat mencerminkan penurunan daya beli masyarakat.

Terlebih, deflasi yang terjadi utamanya pada komponen harga bergejolak atau volatile food (VF).

“Daya beli kelas menengah yang menurun seharusya akan lebih terlihat di inflasi inti,” lanjutnya.

Adapun, BPS mencatat IHK pada September 2024 sebesar -0,12% (month to month/MtM) dan sebesar 1,82% secara tahunan atau year on year (YoY).

Hal ini menunjukkan deflasi untuk lima bulan berturut-turut setelah IHK mulai mencatatkan deflasi bulanan sejak Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) tidak melihat adanya indikasi penurunan daya beli dari tren deflasi lima bulan berturut-turut.

Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin menyampaikan pada dasarnya penurunan daya beli masyarakat terekam pada komponen inflasi inti.

“Saya mungkin tidak berpihak pada pendapat ini [deflasi menunjukkan penurunan daya beli]. Daya beli menurun harus ditunjukkan oleh inflasi inti,” ungkapnya pada sesi Tanya Peneliti LPEM dalam kanal YouTube LPEM FEB UI, dikutip Jumat (11/10/2024).

Chaikal menyampiakan saat ini komponen tersebut masih menjadi acuan untuk menyimpulkan kondisi daya beli, meski dalam komponen inflasi inti, terdapat komoditas emas yang harganya cenderung terus mengalami kenaikan dan mendorong terjadinya inflasi.

Sebagai lembaga penyelidikan, Chaikal menyampaikan LPEM telah menelusuri musabab deflasi tersebut. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada dasarnya memiliki tiga komponen, yakni inflasi inti, harga diatur pemerintah/administered price, dan harga bergejolak atau volatilfe food.

Nyatanya, deflasi beruntun disebabkan oleh penurunan harga barang-barang bergejolak atau volatile food(VF), seperti bawang, cabai, ikan, telur, daging, dan sebagainya.

“Inflasi inti tetap meningkat sekitar 1,8% – 2%. Inti tetap mengalmi inflasi, yang sebenarnya juga tidak terlihat adanya penurunan daya beli. Meksipun beberapa pengamat mengatakan inflasi inti bias karena ada harga emas,” jelasnya.

Chaikal menjelaskan, pasokan dan permintaan atau supply dan demand sangat mempengaruhi inflasi maupun deflasi.

Di mana pasokan VF atau bahan pangan di Indonesia sangat dipengaruhi musim. Seperti halnya waktu panen raya beras yang terjadi pada kuartal pertama hingga kedua, sehingga pasokan akan melimpah dan harga cenderung turun.

Sementara pada musim Ramadan, Lebaran, liburan, maupun Natal, permintaan akan meningkat.

Normalnya, VF memang bersifat naik turun dan Chaikal menyebutnya sebagai mean reversion. Harga bergejolak akan mengalami inflasi 2-3 bulan, kemudian akan deflasi 2-3 bulan berikutnya.

Untuk pertama kalinya sejak 1999 terjadi deflasi berkepanjangan, Chaikal melihat masih perlu penelusuran lebih lanjut penyebab lainnya terjadi deflasi.

“Apakah memang terjadi penurunan biaya logistik? Biaya produksi yang menurun? Kami belum memastikan apakah benar-benar terjadi hal tersebut,” tuturnya.

Boleh jadi, katanya, bencana alam yang lebih minim terjadi pada tahun ini seperti banjir maupun kekeringan, mendorong deflasi barang-barang bergejolak.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menilai bahwa pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi fenomena pengangguran di kalangan Gen Z.

Berdasarkan catatan LPEM yang mengacu pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) kalangan Gen Z mencapai 9,37% atau sekitar 4,84 juta orang dari total populasi usia kerja Gen Z, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

“Angka ini menunjukkan bahwa hampir 1 dari 10 Gen Z yang termasuk dalam angkatan kerja saat ini sedang menganggur,” tulis LPEM dalam laporannya, Sabtu (5/10/2024).

Tingginya TPT di kalangan Gen Z menurut LPEM dapat mencerminkan berbagai faktor, seperti kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan industri, minimnya pengalaman kerja, atau tantangan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi dan latar belakang pendidikan Gen Z.

Sementara itu, data juga menunjukkan bahwa terdapat 3,04% dari populasi Gen Z yang masuk dalam kategori NEET, yang menghadapi risiko keterpinggiran dari pasar kerja, yaitu sekitar 2,15 juta orang.

Meskipun angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan total populasi Gen Z, LPEM menilai jumlah ini tetap menjadi perhatian karena kelompok NEET cenderung menghadapi risiko keterpinggiran dari pasar tenaga kerja serta kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja.

Lebih lanjut, tercatat pengangguran terbesar di kalangan Gen Z berasal dari lulusan SMA/MA/SMK/Paket C, yaitu 36,17%, diikuti oleh lulusan SMK/MAK sebesar 29,60%.

Proporsi yang besar ini menunjukkan bahwa lulusan tingkat menengah menghadapi tantangan paling signifikan dalam memasuki dunia kerja.

Hal itu konsisten dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai studi yang menyebutkan bahwa lulusan SMA/SMK sering kali tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan industri.

Padahal, pendidikan SMK diharapkan menghasilkan lulusan siap kerja, tapi banyak lulusan yang merasa kurang siap karena jurusan yang diambil tidak sejalan dengan kebutuhan pasar atau kurangnya pengalaman praktis.

Di sisi lain, 11,64% penganggur Gen Z adalah lulusan perguruan tinggi. Meski secara teori memiliki pendidikan lebih tinggi, lulusan ini sering kali menghadapi persaingan ketat di pasar kerja, ekspektasi gaji yang tinggi, dan kurangnya pengalaman praktis atau keterampilan yang dibutuhkan.

LPEM menyebutkan, menariknya, Sakernas menunjukkan bahwa 1,47% populasi gen Z saat ini atau sekitar 600.000 orang, berada dalam situasi putus asa terhadap prospek kerja. Artinya, mereka tidak aktif mencari pekerjaan karena merasa kecil kemungkinan mendapatkan pekerjaan.

Alasan yang sering muncul termasuk kurangnya pengalaman kerja, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar, serta adanya stigma usia yang dianggap terlalu muda atau terlalu tua oleh calon pemberi kerja.

Kondisi ini dinilai mencerminkan adanya hambatan struktural dan persepsi negatif yang membuat sebagian orang merasa sulit untuk memasuki dunia kerja.

Oleh karenanya, LPEM menilai bahwa fenomena pengangguran di kalangan Gen Z bukanlah masalah yang sederhana dan memiliki banyak lapisan.

“Pendekatan yang berfokus pada pemerataan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, dan pembukaan akses ke sektor-sektor baru sangat penting untuk memastikan bahwa potensi Gen Z dapat diberdayakan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia”.

Bisnis.com, JAKARTA – Tekanan inflasi pada September 2024 diperkirakan mereda dan tetap berada dalam kisaran target 1,5% hingga 3,5%.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan bahwa perkiraan tersebut tercermin dalam Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) September 2024, yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode Agustus 2024.

“Penurunan harga BBM nonsubsidi pada awal September juga diperkirakan dapat meredakan tekanan inflasi,” katanya melalui keterangan resmi, dikutip Rabu (18/9/2024).

Di sisi lain, Riefky mengatakan bahwa tekanan inflasi diperkirakan tetap ada pada komponen harga pangan bergejolak.

Hal itu dikarenakan produksi beras yang diperkirakan menurun hingga Oktober 2024, mengantisipasi dampak dari musim La Nina yang akan datang.

Pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) September 2024, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa laju inflasi di dalam negeri tetap rendah dan masih terjaga dalam kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Ke depan, Perry optimistis inflasi umum juga akan tetap terkendali dalam sasarannya, termasuk inflasi inti yang diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran.

Selain itu, terjaganya inflasi inti juga terdorong oleh kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi.

Perry juga memperkirakan Inflasi harga bergejolak akan terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah.

“Ke depan, BI terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5%±1%, dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi,” jelas Perry.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan laju inflasi domestik pada September 2024 berpotensi meningkat.

Dalam laporan Seri Analisis Makroekonomi LPEM FEB UI, inflasi pada September 2024 diperkirakan mencapai kisaran 2,10%-2,5% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Laju inflasi pada periode tersebut berpotensi lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada Agustus 2024 yang tercatat sebesar 2,12% yoy.

Sementara secara bulanan, inflasi pada September 2024 diperkirakan sebesar 0,05%-0,1% (month-to-month/mtm), naik dari deflasi pada Agustus 2024 yang sebesar 0,03% mtm.

Pergerakan inflasi September 2024, baik secara bulanan maupun tahunan, diperkirakan lebih banyak dipengaruhi oleh pergerakan inflasi komponen harga bergejolak yang seharusnya memasuki teritori inflasi atau setidaknya mengalami penurunan deflasi.

“Dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi juga diharapkan dapat mengambil andil dalam inflasi pada bulan September,” tulis LPEM FEB UI dalam laporannya, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan pada Agustus 2024 sebesar 6,25% dinilai akan menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasaran.

Pada kesempatan sebelumnya, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa inflasi hingga September 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 1,5%-3,5%.

Erwin mengatakan, Inflasi yang terjaga tersebut merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Hal itu dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

“Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025,” kata Erwin.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri wafat di usia 65 tahun pada Kamis, 5 September 2024. Faisal Basri mangkat pada pukul 03.50 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Nanti ba’da Ashar (dimakamkan) di TPU Menteng Pulo (Blok AA 1 Blad 91), timpa (ditumpuk) di makam Ayah,” kata adik Faisal, Ramdan Malik, saat ditemui di rumah duka di kawasan Gudang Peluru, Jakarta Selatan, hari ini

Ramdan mengatakan Faisal Basri akan dimakamkan pada Kamis sore di pemakaman kawasan Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan. Saat ini, kata dia, keluarga masih menunggu kedatangan kakak sulung Faisal dari Bangkok.

Menurut Ramdan, saudaranya meninggal diduga karena serangan jantung. “Ada kemungkinan jantung,” kata dia.

Ramdan mengatakan Faisal Basri sempat masuk ICU untuk menstabilkan kondisi jantung pada Rabu, 4 September kemarin. Keluarga mengambil langkah itu karena Faisal Basri dijadwlakan akan diperiksa penyumbatan pembuluh darah atau katerisasi jantung pada Kamis hari ini pukul 08.00 WIB.

“Hari ini rencananya kateter, tapi ternyata subuh tadi sudah tidak ada,” kata dia.

Rumah Faisal Basri di kawasan Gudang Peluru, Jakarta Selatan itu tampak sibuk pada Kamis pagi. Tenda-tenda dan kursi disusun berbaris di pelataran dan sepanjang jalan rumah Faisal. Beberapa tokoh, politikus, dan aktivis juga tampak mendatangi kediaman Faisal Basri untuk berbelasungkawa.

Tempo melihat Eks Menteri ESDM Sudirman Said, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, dan pejabat lain tiba di kediaman Faisal Basri.

Kepada awak media, Eddy Soeparno mengatakan PAN turut berduka atas wafatnya Faisal. Dia menyebut Faisal ada sosok yang pengaruh di PAN karena pernah menjabat sebagai Sekjen.

“Beliau sangat lugas dan pandai mengolah data,” kata Eddy.

Sementara itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut akan menyambangi kediaman almarhum ekonom Faisal Basri. Faisal mangkat di usia 65 tahun di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 5 September 2024.

“Tadi ada protokol Menkeu Sri Mulyani. Baru Mbak Ani (yang akan datang,” kata Adik bungsu Faisal, Ramdan Malik, saat ditemui di rumah duka hari ini.

Kedatangan Sri Mulyani itu, kata Ramdan, karena keduanya pernah menjadi Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI). Faisal Basri ketika itu menjabat direktur periode 1993-1995, sedangkan Sri Mulyani pada periode 1998-2001. “Sama-sama Direktur LPEM UI,” kata dia.

Kelas menengah di Indonesia kesulitan mendapatkan rumah layak huni. Hal itu terungkap dalam Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) seri Analisis Makroekonomi Indonesia Economic Outlook triwulan III-2024.

Peneliti LPEM UI Teuku Riefky mengatakan pihaknya mengukur tingkat kesejahteraan kelas menengah dan calon kelas menengah di Indonesia berdasarkan 3 aspek nonmoneter yakni akses ke air minum, sanitasi dan tempat tinggal. Hasilnya kualitas akses air minum dan sanitasi cenderung membaik selama 2014-2023, namun kedua kelompok itu masih meghadapi isu serius terkait kualitas tempat tinggal.

"Walaupun kondisi hidupnya membaik untuk aspek air minum dan sanitasi, kedua kelompok ini masih menghadapi isu serius terkait kualitas tempat tinggal," kata Riefky dalam laporan terbaru LPEM UI, dikutip Jumat (9/8/2024).

Sebagai catatan, LPEM mengambil standar kelayakhunian rumah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengenai tempat tinggal dengan kualitas atap, tembok atau lantai yang buruk.

Mengacu pada standar itu, tercatat sebanyak 40,8% kelas menengah masih memiliki kualitas tempat tinggal yang buruk di 2014. Dalam waktu 10 tahun, kondisi itu tak banyak berubah karena pada 2023 jumlah kelas menengah yang tinggal di rumah tak layak masih berada di level 39,9%.

Keadaan yang lebih buruk dialami kelompok calon kelas menengah. LPEM UI mencatat 52,7% penduduk calon kelas menengah memiliki tempat tinggal yang buruk di 2023, meningkat dari 51,5% di 2014.

"Secara garis besar, calon kelas menengah dan kelas menengah tidak mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan dari segi nonmoneter. Saat ini sekitar 48,7% kelas menengah tidak memiliki kualitas yang baik paling tidak di salah satu aspek nonmoneter, naik sedikit dari 48,4% dibandingkan satu dekade lalu," bebernya.

Meskipun tidak masuk golongan miskin atau rentan, hal itu membuktikan bahwa kelas menengah dan calon kelas menengah bukan berarti berkecukupan dalam dimensi kesejahteraan. Kombinasi kualitas hidup yang buruk ini dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting.

Menurutnya, kebijakan harus berfokus pada peningkatan akses terhadap perumahan yang terjangkau melalui subsidi, pinjaman berbunga rendah dan pengembangan proyek-proyek perumahan yang terjangkau. Selain itu, aspek kualitas hidup lainnya seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi harus berjalan seiring dengan perbaikan kondisi perumahan.

Sebelumnya, kondisi daya beli dan kesejahteraan kelas menengah di Indonesia mendapatkan sorotan. Sejumlah ekonom termasuk dari LPEM UI memperkirakan jumlah kelas menengah di Indonesia terus mengalami penyusutan.

Pada 2023, kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili 18,8% dari total populasi. Penduduk kelas menengah telah turun hingga 8,5 juta jiwa dari 2018-2023.