Doha: Pemerintah Qatar telah menginformasikan para pemimpin politik kelompok pejuang Palestina Hamas bahwa mereka sudah “tidak lagi diterima" di negara Teluk tersebut, lapor media Israel pada Jumat kemarin.

Media berita berbahasa Ibrani, Kan, mengatakan bahwa keputusan Qatar tersebut telah dikomunikasikan kepada Hamas "dalam beberapa hari terakhir."

Sebelumnya pada pekan ini, beberapa senator Partai Republik Amerika Serikat (AS) telah mengirim surat kepada pemerintahan Presiden Joe Biden untuk meminta agar Washington mengubah kebijakannya terhadap Qatar dan Hamas.
Dipimpin oleh senator Roger Wicker dan Jim Rish, anggota senior di komite Angkatan Bersenjata dan Urusan Luar Negeri Senat, ke-12 senator itu mengatakan bahwa sudah waktunya untuk membekukan aset pejabat Hamas yang tinggal di Qatar dan agar pemimpin mereka, Khaled Meshal, diadili.

"Kekalahan Hamas sudah di depan mata, dan mengakhiri tempat berlindung para pemimpinnya di luar negeri sangat penting untuk mengalahkannya," tulis para senator, melansir dari Anadolu Agency, Sabtu, 9 November 2024.

Qatar telah memfasilitasi pembicaraan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Kantor berita Al Jazeera, yang sebagian didanai oleh Qatar, melaporkan bahwa seorang pejabat Israel telah bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani untuk melanjutkan perundingan damai setelah kematian pemimpin Hamas, Yahya Sinwar.

Kepala intelijen Israel David Barnea dan Direktur CIA Bill Burns juga bergabung dalam negosiasi tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah bertemu dengan Al Thani bulan lalu dan menyoroti peran "penting" Qatar dalam upaya mengakhiri perang di Jalur Gaza dan membebaskan para sandera.

Baca juga: Mayoritas Menteri Israel Setujui Gencatan Senjata, Netanyahu Tetap Menolak


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)