JAKARTA, KOMPAS.com - Demo yang menyerukan kritik 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir ricuh, Senin (22/7/2024).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, situasi sudah tidak kondusif sekitar pukul 18.54 WIB. Saat itu, water cannon sudah ditembakkan beberapa kali ke arah massa dari Aliansi BEM SI.

Awalnya massa mencoba bertahan. Namun, polisi terus menerus menembakkan water cannon ke arah massa. Polisi pun terus maju untuk mendorong massa keluar dari area Patung Kuda Arjuna Wijaya.

Polisi membentuk barikade untuk menghalau laju massa yang kembali mencoba mendekat ke arah Patung Kuda.

Kondisi semakin tidak kondusif dan massa terus terdorong hingga keluar ke arah bundaran Monas. Sekitar pukul 18.56 WIB, massa semakin terdorong keluar. Selain, ada water cannon, polisi juga mengerahkan satu mobil pengurai massa.

Saat dibubarkan polisi, massa masih menyempatkan menyampaikan tuntutan mereka yaitu untuk bisa menemui Presiden Joko Widodo.

Sekitar pukul 19.05 WIB, massa semakin mundur hingga harus membubarkan diri ke arah Jalan M.H Thamrin dan Jalan Abdul Muis.

Diketahui, massa membawa 12 tuntutan dalam aksi unjuk rasa mengkritik 10 tahun pemerintahan Jokowi.

Koordinator pusat BEM SI, Herianto mengatakan, mahasiswa turun ke jalan untuk mengadili Jokowi atas sejumlah kebijakan dan tindakannya yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

“Kami menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024,” ujar Herianto saat ditemui di tengah aksi di samping Patung Arjuna Wijaya.

Tuntutan kedua, mahasiswa menolak kembalinya dwifungsi TNI dan Polri. Kemudian, massa juga mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.

"Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian. Lalu, tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati,” lanjut mahasiswa Universitas Mataram ini.

Massa juga mendesak pemerintah untuk mencabut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel.

Pemerintah juga dituntut untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek.

“Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan sistem kesehatan,” imbuh Heri.

Massa mendesak agar pemerintah segera mencabut UU Tapera dan revisi kembali sejumlah pasal-pasal yang bermasalah.

Kemudian, massa juga menuntut agar pemerintah dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

“Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia. Terakhir, cabut dan revisi Permendikbud no.2 tahun 2024 untuk dikasih kembali substansi materialnya,” tutup Heri.

Massa menuntut agar mereka bisa bertemu Presiden Jokowi atau siapa pun dari pihak Istana. Mereka mendesak agar dapat diterima langsung oleh pemerintah.