Aksi demonstrasi "Jateng Bergerak" di depan Balai Kota Semarang dibubarkan polisi dengan tembakan gas air mata, Senin (26/8).

Tindakan itu membuat ribuan demonstran kocar-kacir tak karuan. Massa mahasiswa akhirnya menyelamatkan diri ke Paragon Mal Semarang yang terletak dekat Balai Kota.

Pantauan kumparan di Paragon Mal, masih terlihat sejumlah mahasiswa. Namun, pintu mal ditutup dan hanya menyisakan celah kecil yang hanya cukup dilewati satu sampai dua orang.

Gerai-gerai yang letaknya di dekat pintu masuk mal juga tutup. Efek gas air mata juga masih terasa di lokasi ini.

Sementara itu, mobil ambulans juga tampak hilir-mudik mengangkut para demonstran yang terluka.

"Ada banyak yang luka dari Unnes (Universitas Negeri Semarang) sendiri sekitar ada 20 orang. Mereka sesak napas. Dibawa ke rumah sakit," kata Ghifari salah satu mahasiswa Unnes yang ikut aksi.

Menurutnya polisi menembakkan gas air mata secara membabi buta.

"Brutal sekali, polisi menembakkan gas air mata ke sana kemari. Ke segala arah," ujarnya.

Hingga kini jalan Pemuda masih ditutup total untuk masyarakat umum.

Dalam demo kali ini, massa mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Poster yang tersebar, menyebut massa meminta untuk adili dan turunkan Jokowi.

Mahasiswa menegaskan mereka beraksi bukan untuk kepentingan parpol tertentu, PDIP, misalnya. Mereka berjuang karena muak akibat demokrasi yang dikebiri dan konstitusi yang dibegal oleh elite-elite politik.

"Kami ini bukan perwakilan PDIP, bukan perwakilan partai. Mari kita serukan hari ini revolusi. Revolusi! Lawan!" kata salah satu orator.

Mereka juga membawa spanduk besar, mengecam kekerasan aparat kepada masyarakat. Spanduk itu bertuliskan "Police Everywhere Justice Nowhere". Ada juga yang membawa poster,"Indonesia tidak baik-baik saja."

Sejumlah masyarakat sipil dari kalangan mahasiswa, buruh, hingga tokoh publik menggelar aksi demonstrasi 'Peringatan Darurat' untuk 'Kawal Putusan MK'. Demonstran menolak adanya revisi Undang-undang Pilkada yang mengangkangi konstitusi.

Aksi ini dilakukan tak hanya di depan Gedung DPR RI Jakarta saja, tetapi juga di sejumlah daerah seperti Semarang, Yogyakarta, Bandung, Lampung, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lainnya.

"Aksi penyampaian pendapat di seluruh wilayah tersebut tak luput dari brutalitas aparat Kepolisian dan TNI," kata koalisi masyarakat sipil dalam keterangannya, Jumat (23/8) malam.

"Sejumlah massa aksi yang berpartisipasi mengekspresikan pandangan politik dalam aksi tersebut mengalami tindakan represif dan kekerasan dari aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia," sambungnya.

Menurut koalisi, mahasiswa, pelajar, anak, lansia, asisten pengacara lembaga bantuan hukum, hingga jurnalis tercatat menjadi korban brutalitas aparat akibat penangkapan sewenang-wenang, pemukulan, dan penembakan gas air mata yang brutal.

Berdasarkan data dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), tercatat tujuh massa aksi mengalami kekerasan di Jakarta. Beberapa di antaranya dilarikan ke rumah sakit dan mendapat pertolongan pertama oleh paramedis.

Hal serupa turut dialami jurnalis, di mana berdasarkan data yang dihimpun oleh Komite Keselamatan Jurnalis, tercatat setidaknya 10 jurnalis mengalami luka-luka.

Tak henti sampai di situ, TAUD mencatat setidaknya ada 105 massa aksi ditangkap dan digelandang ke Polres Jakarta Barat pada Kamis (22/8) sekitar Pukul 17.00 WIB, dan 159 massa aksi ditangkap ke Polda Metro Jaya.

"Bukan hanya saat berlangsungnya aksi, penangkapan bahkan dilakukan saat massa aksi tengah berjalan menuju lokasi aksi," kata koalisi.

Menurut koalisi, pemeriksaan terhadap massa aksi yang dilakukan oleh kepolisian tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP. Sampai Jumat (23/8) malam, para pendamping hukum dihalang-halangi untuk menemui para massa aksi yang ditangkap.

"Massa aksi yang ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya mengalami luka dan tidak mendapatkan pengobatan yang memadai. Selain itu, proses hukum terhadap anak dilakukan tidak sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu tanpa pendampingan Badan Pemasyarakatan (BAPAS) dan orang tua," ucap koalisi.

Padahal, lanjut koalisi, aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara untuk dapat menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana dilindungi dalam UUD 1945 hingga Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Kendati demikian, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian dan TNI pada massa aksi Kawal Putusan MK dan Tolak Revisi UU Pilkada merupakan bentuk represif terhadap warga negara yang sedang melaksanakan hak konstitusionalnya.

Terlebih, tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (Perkap No. 1/2009), yaitu tindakan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku (legalitas), tindakan memang perlu untuk dilakukan (nesesitas), dan penggunaan kekuatan tidak menimbulkan kerusakan yang berlebihan (proporsionalitas).

"Tak berhenti di situ, brutalitas tindakan kepolisian dilanjuti dengan penangkapan sewenang-wenang yang mana tidak sesuai dengan prosedur dalam hukum acara pidana," kata koalisi.

Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 8/2009) juga telah secara tegas melarang tindakan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum yang jelas.

"Akan tetapi, nyatanya, penangkapan sewenang-wenang telah berubah menjadi praktik yang lumrah dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya kepada mereka yang lantang menyuarakan kebengisan penguasa," ucap koalisi.

"Lebih-lebih, upaya menghalangi hak para massa aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang untuk mendapatkan bantuan hukum, merupakan tindakan yang tak patut dilakukan oleh mereka yang dilabeli sebagai “aparat penegak hukum”," sambungnya.

Atas dasar itu, koalisi mendesak sejumlah hal yakni:

Berikut mereka yang tergabung dalam koalisi:

1. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

2. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)

3. Digital Democracy Resilience Network (DDRN)

4. Humanis

5. Milk Tea Alliance Indonesia

6. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI)

7. ASEAN Youth Forum (AYF) Secretariat

8. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (Jakarta Feminist)

9. Muchamad Ali Safa’at (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

10. Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA)

11. New Naratif

12. LBH Pers Padang

13. YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)

14. LaporSehat dan LaporIklim

15. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)

16. Bivitri Susanti (STHI Jentera)

17. Rizky Argama (STHI Jentera)

18. Fajri Nursyamsi (STHI Jentera)

19. Asfinawati (STHI Jentera)

20. Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas

21. Zainal Arifin Mochtar (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

22. Rina Mardiana (PSA IPB)

23. Constitutional and Administrative Law Society (CALS)

24. PurpleCode Collective

25. Greenpeace Indonesia

26. LBH Bali

27. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

28. Yayasan Pikul

29. Center for Peace Conflict & Democracy (CPCD) Universitas Hasanuddin

30. Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

31. Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

32. I Ngurah Suryawan (FISIP Universitas Warmadewa, Bali)

33. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Nusantara

34. Ruang Pergerakan Hukum

35. Koperasi Sobat Petani Lestari

36. Asosiasi LBH APIK Indonesia

37. Resister Indonesia

38. Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS HAM SULTENG)

39. IM57+ Institute

40. Perhimpunan PATTIRO Semarang

41. Public Virtue

42. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional

43. Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURnaL) Celebes

44. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan

45. Salam 4 Jari

46. Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

47. Richo Andi Wibowo (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)

48. Bung Hatta Anti Corruption Award

49. Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Ikahum Atma Jogja)

50. Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP)

51. Inna Junaenah (Alumni Persatuan Pelajar Indonesia-PPI Universiti Teknologi MARA, Malaysia)

52. WALHI Jawa Timur

53. Puskaha Indonesia

54. Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA)

55. Satria Unggul W.P (UMSurabaya)

56. Institute for Statistics and Socio-Ecological Development (ISSED)

57. Saiful Mahdi (PAKU-ITE)

58. Yayasan Kurawal

59. Asia Democracy Network

60. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

61. Greenpeace Indonesia

62. WeSpeakUp.org

63. YAPPIKA

64. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

65. Indonesia Corruption Watch (ICW)

66. KOPEL Jabodetabek

67. Lingkar Studi Feminis (LSF)

68. LBH Masyarakat

69. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII)

70. Yayasan Rumah Jahe

71. Perkumpulan Suara Kita

72. Lab Demokrasi

73. Social Justice Indonesia

74. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (Study Center for Law and Social Justice) Fakultas Hukum UGM/LSJ FH UGM

75. Amnesty International Indonesia

76. Bekasi Ambil Peran

77. Kenapa Harus Peduli

78. Indonesia Education Watch

79. Badan Eksekutif Mahasiswa STHI Jentera

80. Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK LPT)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menyebut ada dua orang demonstran yang ditangkap oleh polisi saat berdemonstrasi di depan Kantor DPRD Jawa Timur, pada Jumat (23/8).

"Info teman-teman ada dua orang. Satu anak SMK, satu mahasiswa," ujar Pengacara Publik LBH Surabaya, Jauhar Kurniawan, saat dikonfirmasi, Jumat (23/8).

Jauhar menyampaikan, untuk anak SMK dilakukan pendataan oleh polisi. Sedangkan, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Surabaya.

"Yang anak SMK cuma pendataan saja. Terus dilepas. Yang satu ini anak mahasiswa UINSA. Kabarnya dia sekarang diperiksa di Polrestabes (Surabaya) didampingi sama kakaknya," terangnya.

Ia mengungkapkan, untuk mahasiswa UINSA yang diamankan polisi itu karena diduga melakukan pelemparan dan mengenai salah satu polisi yaitu Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Arif Fazlurrahman.

"Karena dia lempar botol. Dan botol kena mulutnya Kasatlantas Polrestabes. Dia melemparnya itu pas polisi jeda. Saat lempar lemparan, berhenti. Pas berhenti itu dia lempar tiga. Ketahuan lah. Dan apesnya, sialnya, kena mulut Kasatlantas dan berdarah," ungkap dia.

Pihaknya telah berusaha menawarkan pendampingan hukum terhadap mahasiswa UINSA tersebut, namun ditolak.

"Kita sudah menawarkan. Pihak kakaknya tidak bersedia. Karena ingin menyelesaikannnya sendiri," ujarnya.

Sejauh ini, LBH Surabaya belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah ada pihak lain yang ditangkap polisi. "Sementara ini belum ada. Baru dua ini," ucapnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Haryoko Widhi, masih mengecek informasi penangkapan tersebut. "Masih saya cek dulu kebenarannya," kata Haryoko.

Adapun demonstrasi di depan Kantor DPRD Jatim ini di antaranya dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Airlangga (Unair), UIN Sunan Ampel Surabaya (Uinsa), Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan kampus lainnya.

Poin-poin tuntutan aksi yakni:

Mereka juga terlihat membawa sejumlah poster yang bertuliskan '270 juta rakyat jangan kalah sama keluarga tukang kayu', 'jangan ragu, jangan bimbang, rezim Jokowi harus tumbang', 'DPR udah paling bener tidur malah disuruh kerja', 'kawal putusan MK' dan lain-lain.

Polisi membubarkan paksa sejumlah pengunjuk rasa kawal putusan MK terkait UU Pilkada yang masih bertahan di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar).

Sebelumnya, sejumlah massa telah menarik diri untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Namun, beberapa orang lainnya memilih bertahan di depan gedung.

Pukul 20.10 WIB, polisi mengambil tindakan dengan membubarkan paksa peserta aksi. Polisi sempat menyampaikan imbauan, namun tak digubris.

Water cannon disemprotkan ke arah massa. Polisi juga membuat barikade untuk mendorong massa bubar.

Sempat terjadi ketegangan saat massa dipukul mundur ke arah Jalan Trunojoyo. Massa yang tak terima dibubarkan sempat melempari polisi dengan batu.

Namun, barikade polisi berhasil membubarkan massa. Pukul 21.00 WIB, arus lalu lintas di Jalan Diponegoro telah kembali normal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi memastikan seluruh massa aksi yang ditangkap dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat, dipulangkan hari ini.

"Hari ini akan dipulangkan," ucap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan saat diwawancarai, Jumat (23/8/2024).

Andri memastikan semua keadaan massa aksi baik-baik saja. Mereka ditempatkan di ruang rapat, bukan di sel.

Selain itu, mereka juga diberikan makan selama menginap di Polres Metro Jakarta Barat.

Polisi memastikan tidak ada biaya sepeserpun untuk wali maupun orangtua yang menjemput demonstran.

"Para penjemput dipastikan membawa KTP dan kartu keluarga untuk memverifikasi," kata dia.

Selain itu, para demonstran juga diberikan edukasi dan nasihat agar tidak anarkistis saat menyampaikan pendapat.

"Supaya ke depan, perilaku anarkis saat aksi tidak terulang kembali," ucap Andri.

Diwawancarai terpisah, Kepala Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Febrityas mengatakan hal yang sama.

Menurut dia, para demonstran bisa langsung pulang apabila syarat penjemputan sudah lengkap.

"Kalau memang sudah lengkap persyaratannya, langsung dipulangkan ya," ungkap dia.

Diketahui, 105 massa aksi tolak pengesahan RUU Pilkada dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

Massa itu beredar saat kericuhan pecah di Palmerah, Jakarta Barat, 132677Kamis (22/8/2024) malam.

Sebanyak 301 demonstran diamankan polisi saat demo menolak RUU Pilkada di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8). Demo itu berakhir ricuh.

Rinciannya; 50 orang ditangkap jajaran Polda Metro Jaya, 143 orang ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Timur, 3 orang ditangkap Polres Metro Jakarta Barat dan 105 orang ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

“Dari proses pengamanan ada 301 orang yang telah diamankan oleh jajaran polda Metro jaya, Polres Jakpus, Polres Jaktim dan beberapa Polsek dan Polres Jakbar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/8).

Dari 301 demonstran yang ditangkap itu, Ade menyebut tiga di antaranya merupakan pelaku pembakaran mobil polisi Posko Kepolisian di Pejompongan, Jakarta Barat. Ada juga pendemo yang masih di bawah umur yang turut diamankan.

"Orang-orang yang diamankan ini diduga mengganggu ketertiban, diduga merusak, diduga tidak mengindahkan peringatan petugas kami di lapangan, ada juga yang diduga melakukan kekerasan terhadap petugas," jelasnya.

Lebih lanjut, Ade menyebut beberapa demonstran sudah dipulangkan.

“Jadi untuk yang di Jakbar semuanya sudah selesai. Di Polda itu 7 yang sudah dipulangkan, 6 anak dan satu wanita. Sebanyak 43 masih dilakukan pendalaman. Di Jaktim dan Jakpus masih dilakukan pendalaman," kata dia.

Sebanyak 301 demonstran diamankan polisi saat demo menolak RUU Pilkada di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8). Demo itu berakhir ricuh.

Rinciannya; 50 orang ditangkap jajaran Polda Metro Jaya, 143 orang ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Timur, 3 orang ditangkap Polres Metro Jakarta Barat dan 105 orang ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

“Dari proses pengamanan ada 301 orang yang telah diamankan oleh jajaran polda Metro jaya, Polres Jakpus, Polres Jaktim dan beberapa Polsek dan Polres Jakbar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/8).

Dari 301 demonstran yang ditangkap itu, Ade menyebut tiga di antaranya merupakan pelaku pembakaran mobil polisi Posko Kepolisian di Pejompongan, Jakarta Barat. Ada juga pendemo yang masih di bawah umur yang turut diamankan.

"Orang-orang yang diamankan ini diduga mengganggu ketertiban, diduga merusak, diduga tidak mengindahkan peringatan petugas kami di lapangan, ada juga yang diduga melakukan kekerasan terhadap petugas," jelasnya.

Lebih lanjut, Ade menyebut beberapa demonstran sudah dipulangkan.

“Jadi untuk yang di Jakbar semuanya sudah selesai. Di Polda itu 7 yang sudah dipulangkan, 6 anak dan satu wanita. Sebanyak 43 masih dilakukan pendalaman. Di Jaktim dan Jakpus masih dilakukan pendalaman," kata dia.

Seorang wartawan iNews TV, di Bandung, Ervan Davis (28), jadi korban pemukulan oleh oknum massa aksi dalam gelaran revisi UU Pilkada, Kamis (22/8). Pemukulan terjadi, saat polisi membubarkan paksa para demonstran yang rusuh di depan kantor DPRD Jawa Barat.

Ervan menjelaskan ketika itu dirinya tengah berusaha menghindari gas air mata yang ditembakkan oleh pihak petugas polisi. Saat berupaya mencari tempat aman, Ervan tiba-tiba dipukuli oleh beberapa oknum pendemo.

Ervan mengungkapkan, selain dipukuli, ia juga dituduh intel.

"Tiba-tiba dipukuli, dituduh intel," ujarnya, kepada wartawan Kamis (22/8).

"Saya pakai seragam kantor. Sudah bilang dari media. Tapi mereka tidak peduli dan tetap memukul," sambung dia.

Pendemo akhirnya berhenti memukuli Ervan saat sejumlah wartawan lainnya melakukan melerai pemukulan. Imbas kejadian ini, Ervan pun mengalami luka lebam di bagian wajah.

"Dibantu (wartawan lain) dan dipisahkan. Ini luka lebam di wajah," kata dia.

Komnas HAM menyesalkan aparat keamanan yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam membubarkan unjuk rasa menolak RUU Pilkada di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

Dalam siaran persnya, Komnas HAM menyebut pihaknya menerima laporan terkait adanya 159 peserta aksi yang ditangkap dan ditahan di Mapolda Metro Jaya.

"Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00-17.00 WIB berjalan kondusif. Namun sejak pukul 17.00, aparat keamanan mulai menyebarkan gar air mata dan menggunakan cara-cara kekerasan dalam membubarkan unjuk rasa, setelah massa berhasil merobohkan salah satu pintu gerbang DPR RI," demikian keterangan Komnas HAM.

"Bahkan aparat TNI juga turun dan turut serta mengamankan unjuk rasa tersebut. Hingga pukul 20.00, berdasarkan laporan yang disampaikan YLBHI kepada Komnas HAM, ada 159 peserta aksi yang ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya," sambungnya.

Atas situasi tersebut, Komnas HAM menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada 22 Agustus 2024 merupakan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi di muka umum. Aksi unjuk rasa berjalan kondusif. Komnas HAM mengapresiasi upaya penyelenggara negara dan aparat penegak hukum dalam menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa damai.

2. Komnas HAM menyesalkan cara pembubaran aksi unjuk rasa 22 Agustus 2024 oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan gas air mata, pemukulan, beberapa peserta aksi, keterlibatan TNI yang terindikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan, yang semestinya mengedepankan pendekatan humanis.

3. Komnas HAM menyesalkan penangkapan terhadap 159 peserta aksi dan ditahan di Polda Metro Jaya. Komnas HAM mendorong agar aparat penegak hukum segera membebaskan seluruh peserta unjuk rasa yang ditangkap dan ditahan dalam aksi unjuk rasa hari ini.

4. Komnas HAM mendorong penyelenggara negara, aparat penegak hukum memastikan kondusifitas aksi unjuk rasa yang akan berlangsung hari-hari ke depan atas dasar penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai wujud negara demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar Polda Metro Jaya segera melepas 159 peserta aksi demonstrasi di depan DPR RI, Kamis (22/8/2024) hari ini.

"Komnas HAM mendorong agar aparat penegak hukum segera membebaskan seluruh peserta unjuk rasa yang ditangkap dan ditahan dalam aksi unjuk rasa hari ini," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Anis menyebut, Komnas HAM menyesalkan penangkapan tersebut karena aksi demonstrasi adalah hak untuk bersuara dan berpendapat.

Selain itu, catatan Komnas HAM juga menyesalkan pembubaran secara paksa aksi unjuk rasa yang terjadi di Gedung DPR oleh aparat penegak hukum.

"Keterlibatan TNI yang terindikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan, yang semestinya mengedepankan pendekatan humanis," ucap Anis.

Terakhir, Komnas HAM mendorong agar penyelenggara negara, aparat penegak hukum memastikan kondusivitas aksi unjuk rasa yang akan berlangsung beberapa hari ke depan.

Anies menyebut, hal ini perlu dilakukan atas dasar penghormatan dan perlindungan kebebasan berpendapat.

"Dan penyelenggaraan pemerintahan ang baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata Anis.

Terjadi aksi dari berbagai elemen masyarakat untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI.

Dalam demonstrasi tadi, terdapat kelompok mahasiswa, diikuti dengan beberapa partai yang menolak RUU Pilkada yaitu Partai Buruh dan Partai Ummat.

Polisi menembakkan gas air mata kepada para demonstran anti-pemerintah yang menuntut Presiden William Ruto untuk mengundurkan diri dari jabatannya di Nairobi, Kenya, Kamis (8/8).

Aksi yang dilakukan selama berminggu-minggu tersebut membuat Ruto membatalkan rencana kenaikan pajak dan merombak kabinetnya.

Protes nasional yang dipimpin oleh para pemuda ini dimulai dengan damai pada bulan Juni sebelum berubah menjadi aksi mematikan yang membuat lebih dari 50 orang terbunuh saat melakukan aksi.

Demonstran menyerbu dan menjarah istana hingga kediaman resmi mantan PM Sheikh Hasina di ibu kota Dhaka, Bangladesh, Senin (5/8).

Imbas kejadian tersebut, Hasina meninggalkan Bangladesh menggunakan helikopter.

Parlemen Bangladesh pun telah dibubarkan imbas kerusuhan yang melanda kota tersebut sejak Juli lalu. Berita pembubaran itu disampaikan kantor presiden Bangladesh pada Selasa (6/8).

Keputusan itu merupakan salah satu tuntutan utama yang diajukan koordinator protes mahasiswa yang menolak pemerintahan dipimpin oleh militer dan memastikan peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus telah setuju untuk menjadi penasihat utama pemerintah sementara.