JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menegaskan bahwa tugas TNI di bidang pertahanan dan keamanan tidak bertentangan dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM.

Hal ini disampaikan Atnike usai menandatangani nota kesepahaman mengenai HAM bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (28/10/2024).

"Jadi tidak bertentangan antara tugas pertahanan keamanan dengan HAM selama itu dilaksanakan sesuai hukum berlaku, baik hukum nasional maupun internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia," kata Atnike dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM.

Atnike turut menyampaikan, nota kesepahaman itu juga menunjukkan sinergi tugas dan fungsi kedua lembaga, yakni Komnas HAM dan TNI.

Komnas HAM, kata Atnike, bertugas memajukan dan menegakkan HAM, sedangkan TNI bertugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini juga untuk memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia dan juga kementerian lembaga terkait bahwa TNI dan Komnas HAM adalah sama-sama lembaga negara yang menjalankan mandat konstitusi dan undang-undang," ujar Atnike.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan komitmen TNI menjunjung tinggi HAM.

Mulanya, Panglima mengatakan bahwa seluruh prajurit TNI dibekali pendidikan HAM sebelum beroperasi.

"Jadi yang tadi saya sampaikan, dalam pendidikan dan akan berangkat tugas operasi itu diberikan penyuluhan HAM dan pendidikan di kurikulum," kata Panglima TNI dalam kesempatan yang sama.

Saat diberikan edukasi, kata Panglima, para prajurit harus memahami apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan terkait HAM.

Di situlah, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) itu menegaskan komitmen TNI menjunjung tinggi HAM.

"Pada intinya prajurit tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Yang jelas kita TNI menjunjung tinggi HAM," ucap Agus Subiyanto.

Ipda Rudy Soik, mantan anggota Polri yang dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH), melapor ke Komnas HAM. Menurutnya, teror dan intimidasi pada dirinya dan keluarganya tak bisa ditolerir lagi.

Isu yang berkembang di tengah masyarakat, Ipda Rudy dikenai sanksi PTDH karena upayanya mengungkap praktik mafia bahan bakar minyak (BBM). Ia pun mendapatkan teror dan intimidasi yang menurutnya sudah kelewatan.

Menanggapi hal itu, ia bersama kuasa hukumnya melapor ke Komnas HAM.

“Memang kenapa saya harus datang buat laporan karena tindakan-tindakan ini sudah berlebihan,” ujarnya di kantor Komnas HAM, Jakarta pada Jumat (25/10).

“Bahkan istri saya tangannya diremas, dibentak, divideokan, seperti itu sebagai suami kita tidak Terima,” sambungnya.

Menurut kuasa hukum Rudy, Judianto Simanjuntak, apa yang diterima oleh kliennya beserta keluarga diduga melanggar HAM. Karena itu lah mereka melapor.

“Supaya Komnas HAM bisa memberikan perlindungan hukum terhadap Pak Rudy Soik karena di sini ada dugaan pelanggaran HAM soal pemberhentian dan tindakan intimidasi yang dialami Pak Rudy dan keluarganya,” terangnya di tempat dan waktu yang sama.

Ia pun menyebut kasus yang dihadapi Rudy sangat lah darurat. Judianto menyebut, Komnas HAM akan mendalami dugaan oknum kepolisian yang melakukan intimidasi kepada Rudy.

“Itu sangat-sangat darurat dilakukan Komnas HAM untuk memberikan pelindungan. Karena bagaimana pun apakah nanti ada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam melakukan intimidasi. Itu yang akan diselidiki oleh Komnas HAM,” jelasnya.

Menanggapi laporan ini, komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan menyebut kasus Rudy kena PTDH karena membongkar mafia BBM menjadi atensi pihaknya.

“Jadi ini menjadi atensi kami karena memang persoalan BBM ini akan menguntungkan perekonomian, apalagi jatah-jatahnya nelayan yang kemudian diambil oleh segelintir orang. Apalagi kemudian ada institusi dan negara yang kemudian terlibat,” ujarnya di tempat dan waktu yang sama.

Setelah menerima laporan, Hari mengaku akan lanjut memberikan perlindungan pada Rudy.

“Dari laporan ini kami akan menaikkan kasus ini. Kita akan analisis terlebih dahulu, di mana kalau memang ini nanti pemantauan, berarti akan turun ke pemantauan, kalau misalnya ada unsur mediasinya, ya kita akan masukkan ke mediasi. Tapi tentu saja yang awal kita berikan adalah bagaimana memberikan perlindungan terhadap pengadu,” jelas dia.

Selain itu, menurut Hari, Komnas HAM akan berupaya untuk berkoordinasi dengan Kapolri atau pengawas kepolisian karena dalam kasus ini, oknum polisi menjadi terduga pelaku intimidasi pada Rudy.

“Dari tindakan intimidasi dan sebagainya. Mungkin kami akan nanti ke depannya juga akan koordinasi dengan Kepolisian terkait hal ini. Karena ini statusnya terduga pelaku-pelakunya adalah propam, polda, kemudian reskrimsus polda. Sehingga kita harus koordinasi dengan Kapolri ataupun pengawas markas polri,” ungkapnya.

Komnas HAM merespons pembubaran dan penyerangan kegiatan diskusi Forum Tanah Air (FTA) yang digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, (28/9). Penyerangan dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal.

Diskusi itu dihadiri sejumlah tokoh seperti Din Syamsudin, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Said Didu, eks Danjen Kopassus Soenarko, Marwan Batubara, Rizal Fadhilah, selain Tata Kesantra dan Ida N Kusdianti yang merupakan Ketua dan Sekjen Forum Tanah Air.

"Komnas HAM mendesak kepolisian untuk segera melakukan proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang membubarkan diskusi tersebut," demikian keterangan Komnas HAM dikutip Minggu (29/9):

Berikut selengkapnya pernyataan Komnas HAM:

1. Komnas HAM menyesalkan adanya pembubaran dan penyerangan diskusi FTA tersebut yang mana aksi ini melanggarhak kebebasan berpendapat dan berekspresi; dan kebebasan berkumpul secara damai.

2. Komnas HAM mendesak kepolisian untuk segera melakukan proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang membubarkan diskusi tersebut, juga perlu penegakan hukum untuk kasus-kasus yang sama di masa lalu khususnya pelakunya aktor-aktor non-negara.

3. Komnas HAM menekankan tanggung jawab negara atas jaminan perlindungan hak setiap orang berpendapat dan berekspresi; dan berkumpul secara damai.

Kata Polisi

Kapolsek Mampang Kompol Edy Purwanto menyebut pihaknya masih mendalami peristiwa ini. Mereka masih mengidentifikasi para pelaku.

“Saat ini kami bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pengembangan dan penyelidikan pada pelaku pengerusakan,” ungkapnya.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Grand Kemang, ada pihak dirugikan dan nanti akan buat laporan polisi secara resmi ke Polres Metro Jaksel,” sambungnya.

Ia pun menunggu pihak yang dirugikan untuk segera melapor ke polisi terkait kejadian ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 254 buruh PLTU Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, dihadapkan pada situasi pelik di tengah ketidakjelasan urusan pesangon, imbas berakhirnya kontrak kerja antara PT China Huadian Corporation (CHD) dan PT General Energi Bali (GEB) selaku pengelola PLTU Celukan Bawang. Hal ini otomatis memutus juga kontrak dengan para pekerja di bawah naungan PT Victory Utama Karya (VUK).

Persoalan ini bermula ketika PT CHD akan berakhir kontrak kerja pada akhir September. PT CHD bekerja sama dengan PT General Energi Bali (GEB) selaku pengelola PLTU Celukan Bawang. Dalam hal ini, PT Victory yang berada di bawah naungan PT CHD bertugas menangani perekrutan tenaga kerja.

Dengan berakhirnya kontrak kerja PT CHD otomatis memutus juga kontrak dengan para pekerja di bawah naungan PT Victory. Sementara untuk kewenangan PT Victory sebagai pemasok tenaga kerja akan dialihkan ke PT Garda Arta Bumindo (GAB) dan PT Garda Satya Perkasa (GSP).

Selanjutnya, pada 12 dan 14 September 2024, PT GEB mengeluarkan pengumuman terbuka kepada para pekerja yang menginstruksikan para pekerja PT Victory untuk membuat surat pengunduran diri, dan membuat surat lamaran baru yang ditujukan kepada PT GAB dan PT GSP selambat-lambatnya diserahkan pada 17 September 2024.

Namun, di sisi lain pengajuan surat pengunduran diri ini berarti pekerja dengan sukarela mengundurkan diri dan tidak mendapatkan pesangon yang ditaksir total mencapai Rp12,4 miliar.

“Di situ teman-teman kan disuruh untuk membuat surat lamaran serta surat resign, surat pengunduran diri. Yang mana ketika teman-teman ini-kan ketika membuat surat pengunduran diri berarti dia menyatakan secara sukarela mengundurkan diri tanpa paksaan, ya implikasinya ketika teman-teman membuat surat pengunduran diri berarti tidak berhak atas pesangon,” kata Koordinator Departemen Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK Indonesia), Abdul Gopur, saat dihubungi Tempo pada Ahad, 22 September 2024.

Dalam Surat Pemberitahuan Penerimaan Sementara yang dikeluarkan PT GEB pada 14 September 2024 itu disebutkan bahwa PT GEB bersedia untuk mempekerjakan sementara (karyawan VUK) di PLTU Celukan Bawang selama masa transisi yaitu sejak tanggal pengunduran dirinya dan akan berakhir selambat-lambatnya pada 31 Desember 2024 atau pada saat penunjukan kepada PT GAB dimulai. Namun, Ihwal keberlangsungan pekerja setelahnya belum diketahui.

Menanggapi sengkarut persoalan transisi dan pesangon tersebut, pada 15 September 2024 para pekerja membentuk Serikat Buruh Kerakyatan PLTU Celukan Bawang (Serbuk PLTU CB).

“Kami juga sudah mengadukan permasalahan ini (ke Disnaker) karena dari pihak perusahaan tidak mau diajak berunding, dalam hal ini karena tidak mau menerima surat pemberitahuan dan tidak mau menerima surat permohonan perundingan,” kata Abdul Gopur menyinggung diterbitkannya Surat Perintah Pencegahan Personil Masuk ke Area atau Lingkungan PLTU Celukan Bawang, selain itu kata dia security yang bertugas juga dilarang menerima surat-surat yang dikirim oleh serikat.

Menanggapi konflik yang terjadi, Kuasa Hukum PT GAB dan PT GSP I Putu Wibawa mengungkapkan, client-nya memprioritaskan pekerja eks Victory apabila mendaftar.“Ada beberapa eks tenaga kerja Victory tidak mau bergabung karena mereka menginginkan pesangon dari Victory. Kalau mau minta pesangon silahkan ke PT Victory kalau mau bekerja kembali di PLTU Celukan Bawang dipersilakan, hanya saja karena banyaknya pelamar maka diprioritaskanlah eks Victory ini untuk bekerja,” kata Putu Wibawa saat dihubungi Tempo pada Senin, 23 September 2024.

Wibawa mengatakan, instruksi untuk melamar ulang di PT GAB dan PT GSP merupakan jalan alternatif yang diberikan kepada para pekerja PT Victory agar dapat melanjutkan aktivitas berkerja di PLTU Celukan Bwang. “Niatnya dari Awal GEB atau GSP memang ingin supaya mereka tetap bekerja tidak ditelantarkan oleh pihak Victory, tapi karena ya itu, iming-iming dapat pesangon sekian-sekian ya maklum lah,” kata dia.

Selanjutnya mengenai syarat yang diajukan yakni surat pengunduran diri, menurutnya tidak etis jika merekrut tenaga kerja yang masih berstatus bekerja di tempat lain. “Terkait dengan permohonan PT GAB dan GSP yang mensyaratkan kalau mau bekerja di sana silahkan mendaftar dengan catatan, harus jelas kalau karywan ini mau bekerja di PT GAB maupun PT GSP, masih berstatus bekerja di tempat lain atau perusahaan lain kan kami tentu tidak etis,” katanya.

Sementara itu, di sisi lain mantan pimpinan PT Victory Utama Karya Bali, Ian Leonardi mengatakan, sebelumnya dia tidak menerima kabar apapun soal kapan kontrak akan berakhir dari PT CHD. “Karena Victory ada di bawah CHD otomatis ikutan, dari pihak CHD pun nggak ada informasi ke kita bahwa mereka selesai tanggal sekian gitu lo, kita bertanya juga mereka jawabnya nggak tau, nggak tau,” katanya.

Ketidakjelasan pemberian pesangon, kata Ian, urusan keuangan termasuk pesangon itu ditangani PT CHD sementara PT Victory hanya bertugas menyalurkan, terlebih hingga saat ini dia mengatakan, PT CHD menutup komunikasi.

“Segala macam keuangan yang keluar itu dari PT CHD, selama 10 tahun kami bekerja sama seperti itu alurnya, dari sistem penggajian bonus dan lain-lain itu dari PT CHD kirim ke kami, kami langsung sebar, jadi tidak ada yang di-hold sama kami begitu pula isi pesangon, itu tertera jelas dalam kontrak kami,” ujarnya.

Ian mengungkapkan PT Victory sudah tidak memiliki hubungan dengan para pekerja. “Kami sudah tidak ada hubungan dengan karyawan sebenarnya, karena per-tanggal 17 sudah selesai itupun dari pengumuman GAB sendiri. Bahwa semuanya akan di-take over oleh GAB sampai 31 Desember,” kata dia.

Ian mengklaim pihaknya juga tengah mengusahakan hak-hak para pekerja dengan terus menghubungi PT CHD, sebab perusahaan asal China tersebut sangat sulit dihubungi. “Kami sudah kirim surat ke Kedubesnya China, sudah kirim surat ke CHD itu berkali-kali, atasan saya sudah ke kantor CHD yang di Jakarta mereka ngomong itu urusan CHD Bali,” ujarnya.

Diketahui, hingga saat ini terdapat sekitar 200 pekerja PT Victory yang sudah mengundurkan diri dan mendaftar ulang, sementara itu sisanya masih berjuang untuk memperoleh hak-haknya.

Serikat Buruh Kerakyatan (Serbuk) PLTU Celukan Bawang kemudian memnuat empat poin tuntutan yang ditujukan kepada:

1. Komnas HAM untuk proaktif melakukan pemeriksaan, dan pemantauan langsung dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Termasuk memastikan agar Negara tidak lepas tanggung jawab dalam persoalan ini

2. Pemerintah daerah Provinsi Bali dan kabupaten buleleng melalui Pengawas Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap praktik perburuhan yang tidak sehat (unfair labor practice) oleh perusahaan di PLTU Celukan Bawang.

3. Kepolisian Daerah Bali (Polda bali) untuk segera melakukan serangkaian proses penegakan hukum atas dugaan dilakukannya pemberangusan serikat pekerja oleh perusahaan

4. Mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif dalam perjuangan mendorong pemenuhan hak bagi para pekerja di PLTU Celukan Bawang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap agar TNI dan Polri tidak hanya menggunakan pendekatan persuasif saat membebaskan Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens, semata.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, langkah tersebut harus terus dilakukan dalam menangani setiap permasalahan, tak terkecuali konflik yang terjadi di Papua.

“Komnas HAM senantiasa mengingatkan para pihak untuk tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan prinsip-prinsip HAM,” ujar Atnike dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/9/2023).

Menurut Atnike, pembebasan Philip yang tanpa melakukan pendekatan militer atau kontak senjata, menjadi pelajaran penting untuk mendorong terwujudnya situasi kondusif di Papua.

Hal ini juga dapat menjamin terlindunginya hak-hak masyarakat sipil, dan mencegah jatuhnya korban jiwa dalam setiap penanganan konflik sosial.

“Ini merupakan momentum yang baik untuk mendorong situasi HAM yang lebih kondusif di Papua, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil dalam kondisi apapun,” kata Atnike.

“Kiranya peristiwa ini akan menjadi satu pelajaran penting yang akan memperkaya pengalaman dan cara kita dalam membangun Indonesia pada umumnya, dan Papua pada khususnya,” sambungnya.

Bersamaan dengan itu, Komnas HAM mengapresiasi pendekatan persuasif yang dilakukan semua pihak dalam proses pembebasan Philip dari KKB. Sebab, langkah ini berhasil mencegah jatuhnya korban jiwa.

Keberhasilan ini, lanjut Atnike, tidak terlepas dari peran penting tokoh masyarakat dan tokoh agama di Papua dalam proses negosiasi.

“Komnas HAM menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, secara khusus Satgas Operasi Damai Cartenz dan Pemerintah Kabupaten Mimika, yang melakukan proses pembebasan pilot melalui pendekatan yang persuasif,” pungkasnya.

Sebagai informasi, KKB pimpinan Egianus Kogoya menyandera Philip sesaat setelah mendarat di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023.

Kala itu, pesawat yang dibawa Philip dibakar oleh para separatis, sementara Philip disandera KKB menuju hutan.

Setelah 19 bulan, Philip akhirnya dibebaskan pada Sabtu (21/9/2024). Philip kemudian diterbangkan menuju Jakarta dan tiba pukul 22.30 di Bandara Halim Perdanakusuma.

Setibanya di Jakarta, Philip langsung diserahkan ke Pemerintah Selandia Baru, dalam hal ini Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta.

Indonesia mempunyai berbagai lembaga independen yang mempunyai kewenangannya sendiri-sendiri dalam melayani masyarakat. Contohnya adalah Komnas HAM. Tuliskan kewenangan Komnas HAM!

Secara garis besar, Komnas HAM mempunyai beragam kewenangan. Salah satunya adalah penyuluhan.

Menurut komnasham.go.id, Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Fungsi dari lembaga ini adalah melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Seperti lembaga pada umumnya, Komnas HAM mempunyai kewenangan. Tuliskan kewenangan Komnas HAM! Berikut di antaranya menuru Pasal 89 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga mencangkup tugas dari lembaga tersebut.

Tuliskan kewenangan Komnas HAM sebagai lembaga independen! Kesimpulannya, ada empat kewenangan Komnas HAM. Keempat kewenangan tersebut mencakup tugas Komnas HAM dan bisa dijabarkan ke dalam poin-poin lebih detail seperti yang telah dijelaskan di atas. (LOV)

Kabar baik bagi para pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 28 Agustus 2024.

"Bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja," tulis pertimbangan tukin Setjen Komnas HAM dinaikkan, dikutip Senin (2/9/2024).

Besaran tukin Setjen Komnas HAM ditetapkan sesuai 17 kelas jabatan. Tukin tertinggi senilai Rp 29 juta dan terendah Rp 1,96 juta. Penyesuaian tukin yang dilakukan saat ini terakhir kali dilakukan pada 2019.

Dalam catatan detikcom, pada awal tahun ini Jokowi juga meneken aturan kenaikan tunjangan pimpinan Komnas HAM, tepatnya dengan menerbitkan Perpres Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Hal Asasi Manusia. Aturan ini diteken Jokowi pada 30 Januari 2024.

Daftar Tunjangan Kinerja Pegawai di Setjen Komnas HAM:

Kelas jabatan 17: Rp 29.085.000

Kelas jabatan 16: Rp 20.695.000

Kelas jabatan 15: Rp 14.721.000

Kelas jabatan 14: Rp 11.670.000

Kelas jabatan 13: Rp8.562.000

Kelas jabatan 12: Rp7.271.000

Kelas jabatan 11: Rp5.183.000

Kelas jabatan 10: Rp4.551.000

Kelas jabatan 9: Rp3.781.000

Kelas jabatan 8: Rp3.319.000

Kelas jabatan 7: Rp2.928.000

Kelas jabatan 6: Rp2.702.000

Kelas jabatan 5: Rp2.493.000

Kelas jabatan 4: Rp2.350.000

Kelas jabatan 3: Rp2.216.000

Kelas jabatan 2: Rp2.089.000

Kelas jabatan 1: Rp1.968.000

Daftar Tunjangan Kinerja Pimpinan Komnas HAM:

Ketua:Rp 47.175.000

Wakil Ketua:Rp 45.175.000

Anggota:Rp 43.175.000

Simak Video: Tukin Pegawai Otorita IKN, Paling Tinggi Rp 98 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal ini dilandasi pada penerbitan Peraturan Presiden nomor 94 tahun 2024.

Perpres 94 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu diteken Jokowi pada 28 Agustus 2024.

"Bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja," tulis pertimbangan tukin Setjen Komnas HAM dinaikkan, dikutip Senin (2/9/2024).

Besaran tukin Setjen Komnas HAM ditetapkan sesuai 17 kelas jabatan. Tukin tertinggi senilai Rp 29 juta dan terendah Rp 1,96 juta. Adapun penyesuaian tukin yang dilakukan saat ini terakhir kali dilakukan pada 2019.

Daftar besaran tukin Setjen Komnas HAM:

• Kelas jabatan 17: Rp 29.085.000
• Kelas jabatan 16: Rp 20.695.000
• Kelas jabatan 15: Rp 14.721.000
• Kelas jabatan 14: Rp 11.670.000
• Kelas jabatan 13: Rp 8.562.000
• Kelas jabatan 12: Rp 7.271.000
• Kelas jabatan 11: Rp 5.183.000
• Kelas jabatan 10: Rp 4.551.000
• Kelas jabatan 9: Rp 3.781.000
• Kelas jabatan 8: Rp 3.319.000
• Kelas jabatan 7: Rp 2.928.000
• Kelas jabatan 6: Rp 2.702.000
• Kelas jabatan 5: Rp 2.493.000
• Kelas jabatan 4: Rp 2.350.000
• Kelas jabatan 3: Rp 2.216.000
• Kelas jabatan 2: Rp 2.089.000
• Kelas jabatan 1: Rp 1.968.000

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat JenderalKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Setjen Komnas HAM) membuka kesempatan lowongan kerja kepada lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), dan sarjana (S1) untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Terdapat total 38 formasi yang disediakan, baik untuk kebutuhan umum, kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan, maupun penyandang disabilitas.

Daftar Formasi CPNS Setjen Komnas HAM 2024

Mengutip Surat Pengumuman Kepala Biro Umum Setjen Komnas HAM Nomor: 18/KP.02.00/VIII/2024 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat JenderalKomisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, berikut rincian jabatan, jumlah formasi, unit penempatan, dan persyaratan pendidikan CPNS Setjen Komnas HAM pada 2024:

1. Auditor Terampil

- Formasi umum: 3.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi, D3 Administrasi Bisnis, D3 Administrasi Pajak, D3 Administrasi Perpajakan, D3 Akuntansi Perpajakan, D3 Manajemen Keuangan, D3 Manajemen Pemasaran, D3 Statistika, atau D3 Manajemen Pajak.

2. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 3.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, D4 Politik Indonesia Terapan, S1 Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Sains Politik.

3. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 4.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, D4 Politik Indonesia Terapan, S1 Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Sains Politik.

4. Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM; Biro Umum, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, D4 Politik Indonesia Terapan, S1 Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Sains Politik.

5. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan.

6. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 2.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan.

7. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM; Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan.

8. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan.

9. Penata Kelola Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM; Biro Umum, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan.

10. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- Formasi umum: 2.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Teknologi Rekayasa Komputer, S1 Ilmu Informatika, S1 Ilmu Komputer, S1 Rekayasa Komputer, atau S1 Teknologi Informasi.

11. Pengelola Keprotokolan

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM; Biro Umum, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; Subbagian Tata Usaha Anggota Komnas HAM dan Protokol.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara, D3 Manajemen, D3 Administrasi Publik, atau D3 Administrasi Perkantoran.

12. Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 3.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara, D3 Manajemen, D3 Administrasi Publik, atau D3 Administrasi Perkantoran.

13. Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM; Biro Umum, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara, D3 Manajemen, D3 Administrasi Publik, atau D3 Administrasi Perkantoran.

14. Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 6.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Biro Dukungan Penegakan HAM.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara, D3 Manajemen, D3 Administrasi Publik, atau D3 Administrasi Perkantoran.

15. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis.

16. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatra Barat.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis.

17. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis.

18. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis.

19. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis.

20. Penyuluh Sosial Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Unit penempatan: Setjen Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, D4 Layanan Publik, D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Studi Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Pembangunan Sosial, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hukum Bisnis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar Polda Metro Jaya segera melepas 159 peserta aksi demonstrasi di depan DPR RI, Kamis (22/8/2024) hari ini.

"Komnas HAM mendorong agar aparat penegak hukum segera membebaskan seluruh peserta unjuk rasa yang ditangkap dan ditahan dalam aksi unjuk rasa hari ini," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Anis menyebut, Komnas HAM menyesalkan penangkapan tersebut karena aksi demonstrasi adalah hak untuk bersuara dan berpendapat.

Selain itu, catatan Komnas HAM juga menyesalkan pembubaran secara paksa aksi unjuk rasa yang terjadi di Gedung DPR oleh aparat penegak hukum.

"Keterlibatan TNI yang terindikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan, yang semestinya mengedepankan pendekatan humanis," ucap Anis.

Terakhir, Komnas HAM mendorong agar penyelenggara negara, aparat penegak hukum memastikan kondusivitas aksi unjuk rasa yang akan berlangsung beberapa hari ke depan.

Anies menyebut, hal ini perlu dilakukan atas dasar penghormatan dan perlindungan kebebasan berpendapat.

"Dan penyelenggaraan pemerintahan ang baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata Anis.

Terjadi aksi dari berbagai elemen masyarakat untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI.

Dalam demonstrasi tadi, terdapat kelompok mahasiswa, diikuti dengan beberapa partai yang menolak RUU Pilkada yaitu Partai Buruh dan Partai Ummat.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Koalisi Masyarakat Sipil mendorong Komnas HAM untuk memberhentikan rencana revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri. Pasalnya, pembentukan kedua revisi UU tersebut dinilai tak transparan.

Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana mengatakan pihaknya mendorong Komnas HAM untuk ambil sikap terkait munculnya revisi UU TNI dan UU Polri yang bakal dibahas DPR dan Pemerintah.

“Pembahasan rancangan undang-undang dua lembaga penting negara ini sangat tertutup, terburu-buru dan tidak demokratis. Jadi secara prosedural ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan pembentukan peraturan perundang undangan yang baik,” ujarnya saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (7/8).

Arif menjelaskan, substansi revisi UU ini berbahaya untuk keberlangsungan demokrasi dan kedua baleid tersebut bahkan dinilai seolah kembali ke masa orde baru. Untuk itu, pihaknya mendesak Komnas HAM untuk bersikap dan menolak hal tersebut agar tak dibahas di DPR.

“Kita tahu Presiden dan DPR sudah di masa masa kadaluarsa, mereka juga sudah mau berakhir masa jabatannya tapi masih mau membahas dua RUU yang sangat strategis bagi masa depan bangsa ini. Saya kira harus disetop,” jelas dia.

Arif mengungkapkan, revisi UU TNI dan Polri tak sesuai prosedur di mana ini langsung dilakukan pembahasan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM. Selain itu, undangan untuk pembahasannya pun tak melibatkan masyarakat.

“Tidak boleh seperti itu, ini tidak demokratis, ini tidak sesuai dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana undang-undang nomor 12 tahun 2012,” ungkap dia.

Asal tahu saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melayangkan surat presiden (Surpres) ke DPR untuk membahas revisi UU kedua instansi strategis Indonesia.

Namun, Arif menyoroti, Surpres tersebut telah diterima DPR tetapi tidak memiliki Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Menurutnya, Surpres perlu dibarengi dengan DIM. “Artinya rancangan undang-undang ini bermasalah sejak awal,” tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melaporkan revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri yang dinilai melanggar HAM.

Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana menyoroti revisi UU TNI dan UU Polri sangat tertutup, terkesan terburu buru dan tidak demokratis. Pasalnya, ini disodorkan jelang akhir jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Secara prosedural ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,” ujarnya saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (7/8).

Arif menjelaskan, pada draft revisi UU Polri dinilai adanya tambahan kewenangan Kepolisian menjadi lembaga yang super power, bahkan mengambil alih kewenangan kementerian/lembaga yang lain. Menurutnya, ini tidak ada transparansi akuntabilitas pengawasan terhadap kewenangan-kewenangan tersebut.

“Apa saja? di antaranya penguasaan ruang siber kemudian kewenangan berkaitan dengan penyadapan, kewenangan lain yang berkaitan dengan Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa mereka bisa melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat,” jelasnya.

Berikutnya, lanjut Arif, Kepolisian bakal menjadi penyidik tunggal yang akan membawahi penyidik-penyidik di kementerian/lembaga lain, di mana ini akan berdampak pada penegakkan hukum.

Dia bilang, nantinya hal tersebut akan sangat bergantung kepada kepolisian, baik dalam pemberantasan korupsi, kasus pelanggaran HAM berat penyidiknya harus dari Kepolisian.

“Kekuasaan yang besar tanpa transparansi akuntabilitas itu rumusnya kesewenang-wenangan, rumusnya penyalahgunaan wewenang dan juga korupsi. Itu masalah besar,” terang dia.

Di lokasi yang sama, Wakil Koordinator Kontras, Andi Muhammad Rezaldy menyoroti dari sisi draft UU TNI, di mana poin yang paling krusial adalah berkenaan dengan penempatan prajurit TNI aktif di Kementerian/Lembaga, di mana penempatan ini itu memberikan akses yang luas bagi prajurit aktif.

“Kami khawatir dengan adanya tambah-tambahan penempatan prajurit TNI aktif ini akan menjadi persoalan yang sangat serius bagi profesionalisme TNI itu sendiri,” tandasnya.