Pemerataan ekonomi dan pembangunan perlu dilakukan hingga ke desa-desa terpencil di Indonesia. Untuk mewujudkan itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya penyaluran dana desa. Selama satu dekade terakhir, jumlah Desa Mandiri yang melonjak signifikan menjadi 17.203 desa.

Dalam kurun waktu 10 tahun, pemerintah menyalurkan Rp 609,68 triliun Dana Desa kepada 75.265 desa di seluruh Indonesia. Selain dana desa, cara lainnya untuk membuat desa jadi lebih maju adalah dengan menghadirkan layanan birokrasi yang andal.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) meluncurkan Learning Management System (LMS) Pamong Desa. Peluncuran LMS Pamong Desa dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa secara optimal dan merata kepada seluruh jajaran pemerintah desa yang tersebar di 75.265 desa.

Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa metode pembelajaran pelatihan peningkatan kapasitas secara konvensional yang memerlukan pertemuan secara tatap muka memiliki berbagai keterbatasan, mulai dari waktu, mobilisasi peserta hingga tempat kegiatan acara. Dengan adanya LMS Pamong Desa, perangkat desa dapat mengakses materi pelatihan secara online kapan saja dan di mana saja, sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas yang lebih cepat dan merata di seluruh pelosok Indonesia.

"Jika kita terus menggunakan pembelajaran klasikal (tatap muka), dengan jumlah pamong desa yang begitu banyak, mengumpulkan mereka secara fisik akan memakan waktu yang lama. LMS hadir sebagai solusi, karena pamong desa bisa belajar mandiri melalui pembelajaran daring," ujar Suhajar dalam keterangan resmi, Rabu (16/10/2024).

LMS Pamong Desa ini memungkinkan perangkat desa secara mandiri mengakses modul-modul pelatihan, mengikuti kursus yang disediakan, serta mendapatkan sertifikasi atas keahlian yang mereka peroleh. LMS juga dilengkapi dengan fitur interaktif yang memungkinkan pamong desa berkomunikasi dengan fasilitator maupun sesama peserta, menjadikan pembelajaran lebih dinamis dan aplikatif.

Suhajar menyoroti bahwa keberhasilan implementasi LMS Pamong Desa sangat bergantung pada tiga faktor penting. Pertama, dukungan aktif dari pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan secara efektif di lapangan. Peran pemerintah daerah diharapkan bisa mendorong pamong desa di wilayahnya untuk memanfaatkan LMS dan memastikan bahwa program ini menjadi bagian dari kebijakan peningkatan kapasitas perangkat desa.

Faktor kedua adalah jaringan internet. Meski pemerintah pusat telah membangun jaringan Palapa Ring yang mencakup wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, Suhajar menekankan bahwa penguatan jaringan internet di tingkat lokal masih sangat diperlukan, terutama di daerah-daerah terpencil. Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyisihkan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat infrastruktur jaringan internet sampai ditingkat desa.

Suhajar menyebutkan bahwa program BAKTI dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi belum sepenuhnya tuntas. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan seluruh desa memiliki akses internet yang memadai guna mendukung LMS ini.

Faktor ketiga adalah peran aktif semua pemangku desa. Pamong desa sebagai ujung tombak pembangunan desa diharapkan dapat berperan aktif dalam memanfaatkan LMS ini. Selain itu, Ditjen Bina Pemdes dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di tingkat kabupaten/kota dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan penggunaan LMS serta pengenalan fitur-fitur yang tersedia.

"Pamong desa harus belajar dan beradaptasi dengan teknologi ini. Kami akan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai agar bisa memanfaatkan LMS dengan maksimal," ungkap Suhajar.

Suhajar menambahkan bahwa LMS ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa secara signifikan dan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan desa. Jika ketiga faktor ini berjalan dengan baik - dukungan pemda, penguatan infrastruktur jaringan, dan partisipasi pamong desa - maka kita akan melihat peningkatan kapasitas aparatur desa yang masif. Ini membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak,

LMS Pamong Desa juga sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk memperkuat pemerintahan desa yang mandiri dan berdaya saing tinggi, serta mendukung visi Presiden dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa. Program ini akan terus dikembangkan dan dioptimalkan agar dapat menjangkau seluruh desa di Indonesia, termasuk yang berada di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil.

Dengan peluncuran LMS ini, diharapkan pamong desa bisa lebih cepat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa, demi mewujudkan desa-desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan bahagia.

Bisnis.com, JAKARTA - Infrastruktur telekomunikasi yang dihadirkan pemerintah dan swasta selama 10 tahun terakhir memberi dampak bagi berbagai sektor di desa tertinggal.

Dengan kapasitas yang masih terbatas, internet mampu memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat meski belum optimal. Penambahan kapasitas berpeluang memberi dampak yang lebih besar.

Diketahui, dalam menghadirkan internet di desa tertinggal, terluar dan terdalam (3T) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) melakukan sejumlah inisiatif dalam 1 dekade terakhir.

Kepala Divisi Pengadaan BAKTI Kominfo Gumala Warman mengatakan Bakti telah membangun infrastruktur base transceiver station (BTS) di 1.665 lokasi menggunakan kontribusi Universal Service Obligation (USO), serta di 4.995 lokasi menggunakan bauran pembiayaan. Keseluruhan pemancar sinyal tersebut dibangun di daerah 3T. Mayoritas dari BTS tersebut tersebar di Papua dan Papua Pegunungan.

“Bakti juga membangun jaringan fiber optik juga sepanjang 12.229 km yang dinamakan Palapa Ring merupakan proyek telekomunikasi pemerintah pertama yang menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha,” kata Gumala Warman beberapa waktu lalu.

Untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau serat optik dan radio link, Bakti mengoptimalkan Satelit High Throughput Satellite (HTS) Satria 1 yang mengangkut kapasitas internet sebesar 150 Gbps. Rencananya satelit tersebut akan menyuntikan internet di 37.000 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada Mei 2024, jumlah titik akses internet (VSAT) mencapai 16.081 titik. Dari jumlah tersebut mayoritas (46,26%) berada di sektor pendidikan, kemudian sektor pemerintahan ada 4.455 titik akses internet (27,72%), sektor kesehatan 2.606 titik (13,94%), pusat kegiatan masyarakat 743 titik (3,97%) hingga sektor pertahanan & keamanan 139 titik (0,74%).

Perbesar

Mengenai infrastruktur internet yang dihadirkan Bakti, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam mengatakan dalam penelitian terbaru yang dilakukan APJII terhadap lebih dari 1.900 respondent di desa tertinggal, internet Bakti memberi dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat.

Internet Bakti melahirkan jenis kegiatan atau layanan baru di desa tertinggal. Bahkan, sebanyak 33,6% responden mengaku komunikasi mereka dengan keluarga dan teman-teman di kota terbuka setelah infrastruktur telekomunikasi Bakti hadir.

Masyarakat di daerah tertinggal juga makin rajin mengakses informasi lewat internet, meski jumlahnya masih kecil. Sebanyak 14,8% responden membaca berita atau mengakses informasi terbaru secara rutin.

Untuk sektor pariwisata, masyarakat di desa tertinggal mengaku akses internet atau apa yang diberikan oleh Bakti dapat mengangkat nama daerah pariwisata tersebut.

“Sebanyak 48,3% responden mengaku internet telah membantu meningkatkan promosi dan aksesibilitas destinasi pariwisata,” ujarnya.

Lebih lanjut, sebanyak 25,8% responden juga mengaku terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan serta peningkatan ekonomi lokal dan pendapatan pelaku bisnis pariwisata. Namun demikian, jumlah tersebut masih perlu dioptimalkan.

Pendidikan

Dalam riset yang berjudul Survey Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024, APJII juga mengungkapkan pada sektor pendidikan, internet telah digunakan untuk membantu siswa mengakses sumber pembelajaran tambahan seperti video pembelajaran, ebook, dan materi pembelajaran interaktif.

Namun jumlah siswa yang menggunakan internet untuk mengakses materi pendidikan tambahan belum terlalu banyak hanya 31%. Artinya, baru 3 dari 10 siswa yang benar-benar menggunakan internet untuk mendapat informasi tambahan.

Sementara 22% lainnya disebutkan hanya menggunakan internet untuk mencari informasi dan melakukan riset untuk proyek atau tugas mereka. Jumlah tersebut berpeluang untuk ditingkatkan.

Dari sisi guru, Internet membantu 48,4% guru untuk mengakses informasi dan sumber belajar, sebanyak 19,2% menjadi lebih inovatif dalam pengajaran.

Perbesar

Kendati demikian, masih terdapat 6% di antaranya yang belum memanfaatkan internet secara optimal, serta 1% mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi.

Kesehatan

Sebanyak 70,8% fasilitas kesehatan di desa-desa terluar telah memanfaatkan internet untuk melayani masyarakat. Petugas kesehatan menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan rumah sakit rujukan melalui email atau aplikasi pesan instan, hingga menyebarkan informasi kesehatan melalui media sosial, website desa, atau aplikasi pesan singkat (24,7%).

Tidak hanya itu, faskes juga memanfaatkan internet untuk menyebarkan informasi kesehatan melalui media sosial, website desa, atau aplikasi pesan singkat (16,3%); menyediakan layanan pendaftaran online untuk masyarakat (10,8)%; mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan secara online untuk evaluasi dan perencanaan program kesehatan (8,4%).

Dari sisi pengguna, kehadiran internet membuat 40% masyarakat lebih paham tentang kesehatan dan lebih sering mencari informasi kesehatan online. Lalu, 30% masyarakat mulai mencari informasi kesehatan online, tetapi pengetahuan mereka hanya sedikit bertambah.

Kendati kondisinya relatif baik, bukan berarti pemanfaatan internet di desa sudah terlepas dari masalah. APJII menemukan sebanyak 71,7% surveyor mengatakan koneksi internet sering tidak stabil atau lambat menjadi kendala saat mengakses informasi kesehatan di daerah tertinggal.

Perbesar

E-Commerce & Literasi Digital

Sementara itu, Public Relations Lead Compas Bayu Wardhana mengatakan seller e-commerce pada sektor FMCG tersebar hingga wilayah Timur Indonesia pada semester I/2024. Namun demikian, pada periode tersebut secara total jumlah produk terjual (sales quantity) mengalami penurunan 19,4% dibandingkan semester II/2023.

Penurunan jumlah produk terjual paling tinggi terjadi di provinsi Maluku Utara, dengan jumlah produk terjualnya turun 42,9% atau menurun dari 3.554 ke 2.031 produk. Sementara itu peningkatan tertinggi terjadi di Maluku, termasuk di dalamnya Kota Ambon.

“Peningkatan tertinggi terjadi di provinsi Maluku yang tumbuh 34% atau sejumlah 5.592 ke 7.491 produk,” kata Bayu.

Di Papua, hampir seluruh provinsinya mencatatkan pertumbuhan jumlah produk terjual. Papua dan Papua Tengah menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing 81,8% untuk produk vitamin dan 195,7% untuk produk kopi. Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan potensi pasar yang besar untuk produk-produk FMCG di wilayah Papua.

Satu-satunya provinsi Papua yang mencatatkan penurunan produk terjual hanya Papua Barat Daya, dimana jenis produk vitamin menurun sejumlah 0.4%

Bayu memperkirakan pertumbuhan transaksi di wilayah Indonesia Timur, salah satunya didorong oleh kehadiran infrastruktur digital.

“Kami berharap dengan dibangun dan mulai meratanya infrastruktur digital di Indonesia dapat mendorong pertumbuhan penjualan e-commerce di wilayah timur Indonesia,” kata Bayu.

Perbesar

Seiring dengan hadirnya internet di berbagai sektor desa tertinggal, kebutuhan terhadap literasi digital makin tinggi. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 hanya 43,34 dari 100. Naik sekitar 18 bps dalam 1 tahun, di tengah penetrasi internet yang meningkat tajam ke daerah tertinggal.

Survei APJII menyebutkan dari 8,1 juta jiwa pengguna internet di wilayah tertinggal, hanya 18,3% yang pernah merasakan pelatihan digital. Sisanya sebanyak 81,7% belum pernah merasakan pelatihan.

Warga di desa mengaku pelatihan digital pernah diikuti di antaranya seputar pelatihan dasar penggunaan komputer (32,5%), pelatihan keterampilan digital untuk UMKM (20%) pelatihan dasar penggunaan internet (17,5%) pelatihan e-commerce (12,5%) dan program literasi digital untuk pelajar dan guru 7,5%.

Mengenai efektivitas program literasi digital, mayoritas responden (63,6%) mengaku bahwa hadirnya program-program tersebut cukup berdampak pada peningkatan keterampilan digital masyarakat di desa.

Kemudian, 45,5% cukup sering mengikuti pelatihan digelar oleh pemerintah dan pihak swasta.

Riset APJII juga mengungkapkan meski masyarakat desa tertinggal antusias untuk ikut pelatihan, tetapi mereka dihadapkan sejumlah kendala seperti sinyal internet yang tidak stabil (33,2%), biaya internet tinggi (14,4%), kurangnya perangkat memadai (18,8%), hingga kurangnya pengetahuan tentang penggunaan internet (11,2%).

Dalam Survei Penetrasi Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024, APJII melibatkan 1.950 responden yang tersebar di 64 kabupaten di 17 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 899 responden (46%) berada di wilayah Papua, kemudian 414 responden (21%) berada di Nusa Tenggara Timur, dan 181 responden (9%) berada di Maluku.

Lebih lanjut mayoritas sampel responden (60%) berusia 12-43 tahun, dengan tiga pekerjaan teratas adalah Petani (18,8%), Ibu Rumah Tangga (19,5%) Pelajar/Mahasiswa (15%), Wiraswasta (8,3%) dan lain sebagainya.