Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang tersebut terdiri dari suku cadang pesawat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

Kebijakan itu tercantum dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Aturan berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: (1-19)," tulis Pasal 219 aturan tersebut, dikutip Jumat (8/11/2024).

Barang-barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau PPN ini sebenarnya bukan hal baru, namun dikarenakan ada implementasi core tax mulai 1 Januari 2025, maka dimasukkan hal-hal tersebut.

Berikut daftar barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan;

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama;

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan pengalihan pengelolaan layanan dan penyelenggaraan BisKita Trans Pakuan kepada pemerintah Kota Bogor.

BisKita Trans Pakuan merupakan layanan bus dengan skema buy the service (BTS) pertama di kawasan Bodebek. Layanan transportasi umum ini diresmikan pada 2 November 2021 lalu.

Pengalihan operasional tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Plt. Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra pada Kamis (7/11) kemarin di Kemayoran, Jakarta.

"Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dinas Perhubungan Kota Bogor selama lebih dari 3 tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Walikota dan Dinas Perhubungan Kota Bogor sangat luar biasa," kata Solihin dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Solihin menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu ke depannya BPTJ juga berencana menyusun buku pedoman mengenai tata cara pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan integrasinya, serta perbedaan antara gratis dan berbayar agar pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam menyelenggarakan layanan BTS.

"Kami juga mengapresiasi langkah besar dari Pak Walikota dan Pak Kadishub untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor secara mandiri, sehingga pada hari ini dapat terselenggara penandatanganan adendum PKS ini," lanjut Solihin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menyambut baik peralihan operasional ini. Namun menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyelesaikan perpindahan atau transisi pengelolaan ini.

Karenanya ia juga sangat menyambut baik rencana penyusunan pedoman yang dapat dijadikan rujukan agar proses transfer dari pemerintah pusat ke daerah dapat berjalan dengan baik, bisa diterima dan dapat diimlementasikan oleh pemerintah daerah.

"Yang menjadi tantangan kami saat ini adalah bagaimana menyediakan pembiayaan untuk subsidi angkutan. Karena saat ini subsidi yang di-state di Permendagri hanya untuk kemiskinan dan pendidikan. Sementara aturan tentang pengelolaan keuangan di APBD harus mengacu pada Permendagri. Sampai dengan saat ini kami masih coba menyesuaikan pos kebutuhan untuk subsidi di angkutan," terang Marse.

"Tidak mungkin Pemerintah pusat secara terus menerus mensubsidi daerah. Oleh karena itu kami akan mencoba konsep swastanisasi ke depannya, tapi skemanya harus diatur sehingga nantinya tidak memberatkan para investor. Harapannya program ini dapat berjalan kedepan, para investor dapat berkolaborasi tanpa ada campur tangan secara finansial dari pemerintah daerah namun rule-nya tetap dipantau," sambungnya lagi.

Sebagai informasi, layanan BisKita Trans Pakuan Bogor memiliki 4 koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan transportasi umum ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp 4.000 untuk umum dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan disabilitas sebesar Rp 2.000 sejak 18 September 2023.

Jumlah penumpang setiap koridor sejak berbayar atau September tahun 2023 sampai dengan September 2024 bertumbuh cukup baik. Untuk koridor 1, dari 69.920 menjadi 82.736 atau meningkat 18.33%. Koridor 2, dari 100.326 menjadi 127.590 atau meningkat 27.18. Koridor 5, dari 54.442 menjadi 63.436 atau meningkat 16.52%. Koridor 6, dari 20.068 menjadi 29.750 atau meningkat 48.25%.

Sedangkan untuk load factor (LF) per September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif. Koridor 1, LF nya mencapai 65,23%. Sedangkan Koridor 2, melebihi target atau 111,89%. Koridor 5 mencapai 49,67% dan Koridor 6 sebesar 23,65%.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan produksi beras bakal kurang atau jauh dari kebutuhan (shortage) pada Januari-Februari 2025. Ia mewanti-wanti para kepala daerah terkait hal tersebut.

"Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, para bupati, para gubernur yang menjadi perhatian kita bersama-sama, pada Januari-Februari (2025) nanti pasti kita akan shortage. Hasil panen akan jauh dari kebutuhan (saat) Januari-Februari," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Zulhas mengingatkan pemerintah daerah dari jauh-jauh hari. Hal itu untuk menghindari gejolak harga pangan di pasar.

"Jadi saya minta betul menjadi perhatian kita pemerintahan baru, jangan sampai Januari-Februari terjadi gejolak harga pangan," ucapnya.

Zulhas ingin pemda ikut memberi masukan terkait tindaklanjut pemerintah pusat soal permasalahan kekurangan beras di awal 2025.

"Kami minta masukan Januari-Februari nanti karena shortage hasil produksi padi, apa yang harus kita lakukan? Apakah bantuan pangan itu kita lanjutkan, atau ada masukan lainnya," ucapnya.

Zulhas berharap tidak ada inflasi atau gejolak harga pangan yang tinggi di awal tahun depan. "Kita berharap nanti Januari-Februari tidak ada inflasi yang sangat tinggi atau gejolak harga bahan pokok. Sekali lagi, kunci sukses swasembada pangan 2028 adalah kerja sama kita semuanya," pungkasnya.

Simak Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Salah satu arahannya yakni agar pemerintah pusat dan daerah melakukan penghematan dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

Demikian kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menyampaikan arahan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Bapak presiden menyampaikan banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang harusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat," kata Bima Arya.

"Karena itu presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur," tambahnya.

Bima Arya menyebut Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang hal-hal yang seharusnya bisa dihemat.

"Jadi beliau menyampaikan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara. Beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum," ucapnya.

Hal-hal yang bisa dihemat itu antara lain seperti anggaran perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, hingga acara-acara seremonial.

"Beliau contohkan masa untuk memberantas stunting, seremoninya lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan, kira-kira begitu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, kata Bima Arya, Prabowo memerintahkan kepada seluruh aparat TNI/Polri untuk bersatu mengawal program-program pemerintah agar sampai kepada rakyat. "Kita semua dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran," kata Bima Arya.

IDXChannel - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024. Presiden meminta agar pemerintahan pusat dan daerah untuk tidak menghambur-hamburkan biaya.

"Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan," ungkap Bima Arya kepada wartawan, di Sentul International Convention Centre, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengungkapkan banyak potensi negara yang hilang akibat pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif.

"Presiden menyampaikan telah menerima banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat," ujarnya.

Prabowo, kata eks Wali Kota Bogor itu, juga meminta agar jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri hingga menghemat acara seremonial. Bima menyebut orang nomor satu di Indonesia itu akan memanfaatkan uang negara untuk rakyat.

"Presiden lebih memfokuskan kepada efisiensi dari uang negara, uang rakyat," tuturnya.

(Febrina Ratna)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap masih tingginya anggaran belanja daerah yang tidak efektif dan efisien. Secara total, belanja daerah yang tidak efektif dan efisien itu lebih dari Rp 141 T

Hal itu dikatakan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan tidak efisien, jadi masih mencapai rata-rata 53%. Ini kalau total di seluruh Indonesia kemarin kami sampel, itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif dan tidak efisien melebihi Rp 141 triliun," kata Ateh.

"Ini senang nggak senang saya harus sampaikan ya kepada teman-teman semua di daerah," tambahnya.

Ateh menyebut temuan itu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023. Terdapat lima sektor yang diambil sampel yakni ketahanan pangan, daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta stunting dan kemiskinan.

Buruknya perencanaan dan penganggaran di daerah itu merupakan salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pembangunan di daerah. Ateh mengaku sudah berulang kali menyampaikan masalah itu kepada masing-masing daerah.

"Ini sering kali saya sampaikan. Saya yakin banyak juga teman-teman daerah sudah sering mendengar ini karena saya sudah 10 tahun lebih, mungkin 20 tahun keliling-keliling Pemda menyampaikan ini, bahwa masih ada perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif di pemerintah daerah," ucapnya.

Tantangan kedua adalah terkait pengelolaan dan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum optimal. Ketiga yakni masih banyaknya kebocoran fiskal di daerah akibat kecurangan atau korupsi.

"Ingin saya sampaikan tentang pengendalian kecurangan korupsi yang menurut hasil pengawasan kami memang masih belum memadai di pemerintah daerah," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas kerja kerasnya dalam upaya mewujudkan swasembada pangan Indonesia. Menurut Zulhas, kepemimpinan Amran membuatnya optimistis target kemandirian pangan akan tercapai pada tahun 2028.

"Mentan Amran luar biasa kerja kerasnya. Saya yakin, di bawah kepemimpinan beliau, swasembada pangan bisa kita capai pada 2028, Insyaallah," ujar Zulhas dalam keterangan, Rabu (6/11/2024).

Zulhas menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Ia menggambarkan kerja sama ini layaknya tim sepak bola, di mana setiap pihak memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan bersama. Hal itu diungkapkan olehnya saat memberikan sambutan di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, hari ini.

"Kita itu satu tim. Seperti nonton bola, kita satu kesebelasan. Kata kunci adalah kerja sama. Jika kepala desa tidak kerja sama, tidak akan sukses. Semua pihak-TNI, Polri, bupati, gubernur harus bekerja bersama mewujudkan swasembada pangan," jelas Zulhas.

Dengan bimbingan dari Presiden Prabowo Subianto, serta dukungan penuh Andi Amran dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Zulhas yakin sinergi lintas sektor ini dapat membawa Indonesia mandiri pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan yang saat ini mencapai 29 juta ton, termasuk jagung, gula, dan garam.

Zulhas juga mengapresiasi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 110, menandakan kesejahteraan petani yang semakin baik.

"Dulu saat baru dilantik, NTP masih di kisaran 105. Tapi belum setahun Mentan Amran bekerja, hasilnya sudah mulai terlihat. Sebagai Menko, tugas saya adalah melayani menteri-menteri, mendatangi masalah dan mencarikan solusi," tuturnya.

Sementara itu, Amran menyampaikan langkah konkret Kementan dengan dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Kami melakukan pompanisasi pada satu juta hektare sawah, upaya nyata meningkatkan produktivitas dengan dukungan berbagai pihak," jelas Amran.

Selain meningkatkan produktivitas, Amran menekankan perlunya ekstensifikasi atau perluasan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat.

"Kami terus mencari lahan potensial baru dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas area pertanian," tambahnya.

Di tengah perbaikan sistem distribusi pupuk, Amran mengakui masih ada tantangan yang harus diatasi. Ia berharap distribusi pupuk dapat merata di seluruh wilayah Indonesia agar petani memiliki akses yang memadai.

"Pupuk adalah kunci, kita harus pastikan ketersediaannya tidak ada kendala, terutama di daerah yang selama ini kekurangan," tegasnya.

Melalui dana besar yang disiapkan untuk sektor pertanian, termasuk Rp 44 triliun khusus untuk pupuk, Amran optimis bahwa seluruh elemen bangsa dapat bersama-sama merealisasikan mimpi besar menuju swasembada pangan.

"Kita punya mimpi besar, swasembada pangan, dan itu memerlukan kerja sama semua pihak. Pemerintah, petani, hingga aparat desa, semua memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ini," tutup Amran.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan tanggal penetapan Upah Minimum 2025. Dia meminta Gubernur, Bupati/Wali Kota menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sesuai tanggal yang telah ditentukan.

Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 paling lambat 21 November 2024. Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 30 November 2024.

Penetapan tanggal itu telah melalui pertimbangan saran dari Dewan Pengupahan dan arahan Pemerintah Pusat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita semua ingin penetapan upah minimum 2025 berlangsung secara kondusif. Saya dan Mendagri mengimbau seluruh pihak (pusat dan daerah) dapat mengedepankan komunikasi dan dialog sosial dengan seluruh stakeholders ketenagakerjaan," ujar Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Terkait progres pembahasan Upah Minimum 2025, pemerintah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik terkait angkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"UMP 2025 ini kan kita masih ada waktu ya kita menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Minggu pertama November angka perhitungannya itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi kita rapat solusi seperti apa," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024) lalu.

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Dewan Pengupahan Nasional. Kemudian di akhir minggu ini pihaknya akan mengumpulkan gubernur seluruh Indonesia untuk melakukan pengarahan soal penghitungan upah minimum.

Pemerintah memiliki utang jatuh tempo kepada Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 100 triliun pada 2025. Utang tersebut dihasilkan dari burden sharing bersama BI kala COVID-19 lalu.

Kewajiban itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat surat berharga negara (SBN) berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun. Nah jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

"Jauh tempo SUN seri VR tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun," tulis laporan tersebut.

Pembayaran utang jauh tempo pemerintah kepada BI akan meningkat pada 2026 dan 2027 masing-masing Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 akan sebesar Rp 152,06 triliun dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Sebagai informasi, SKB merupakan komitmen pemerintah dan BI dalam melakukan burden sharing atau berbagi beban dalam pembiayaan penanganan COVID-19, di mana BI bertindak sebagai stand by buyer melalui SKB I.

Pada SKB II, pemerintah langsung menjadi direct placement. Sementara pada SKB III, pemerintah juga menjadi direct placement namun khusus untuk kesehatan dan humanitarian.

Kewajiban pemerintah tersebut hanya sebagian dari total utang jatuh tempo dan bunga utang yang harus dipenuhi pemerintah pada tahun depan. Secara total, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp 705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp 94,83 triliun. Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp 552,9 triliun.

"Jatuh tempo yang terlihat di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dijadwalkan membayar utang sebesar Rp 100 triliun kepada Bank Indonesia (BI) pada tahun 2025.

Utang tersebut berasal dari pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI dari skema bagi-bagi beban (burden sharing) selama pandemi Covid-19.

Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

FREEPIK/FREEPIK Utang pemerintah Indonesia turun sebesar Rp 40,76 triliun per akhir Agustus 2024.

Dalam LHP itu disebutkan, dari penerbitan SBN dalam rangka Surat Keputusan Bersama (SKB) II dan SKB III, terdapat SBN berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

Untuk penerbitan SBN itu, pemerintah memiliki kewajiban membayar utang jatuh tempo SUN seri VR kepada BI selama 2025-2029 dengan besaran yang bervariasi setiap tahunnya. Untuk tahun depan, besarannya Rp 100 triliun.

"Jatuh Tempo SUN seri VR tersebut adalah tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun, 2026 sebesar Rp 154,50 triliun, 2027 sebesar Rp 154,50 triliun, 2028 sebesar Rp 152,06 triliun, 2029 sebesar Rp 51,50 triliun," tulis LHP LKPP Tahun 2021 dari BPK, dikutip Selasa (29/10/2024).

Alhasil, kewajiban pembayaran utang pemerintah pada 2025 menjadi bertambah. Selain utang ke BI itu, pemerintah juga harus membayar utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun.

Kenapa pemerintah utang ke BI?

Dalam LHP LKPP Tahun 2021 yang ditulis BPK dijelaskan, sejak 2020, pemerintah merespons pandemi Covid-19 dengan memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi uang rupiah

Di sisi lain, terdapat penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan, baik dari utang maupun non-utang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang. Dukungan pembiayaan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan SKB I.

Dalam SKB I yang ditetapkan terdapat hak BI untuk dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO) dan penawaran langsung atau Private Placement (PP).

Pada 2021, total pembelian SBN oleh BI sesuai SKB I mencapai Rp 143,32 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp 97,89 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 45,44 triliun.

Dukungan BI juga berlanjut melalui mekanisme burden sharing antara pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II dengan menerbitkan SBN untuk pemenuhan pembiayaan Public Goods dan Non Public Goods.

Penerbitan SBN sesuai SKB II hanya dilakukan pada 2020, yaitu 8 kali private placement dengan nilai Rp 397,56 triliun untuk Public Goods dan 9 kali lelang dengan nilai Rp 177,03 triliun untuk Non Public Goods.

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan.

Munculnya varian baru virus Covid-19 mengharuskan pemerintah berlakukan PPKM sehingga berdampak pada membengkaknya pembiayaan utang pemerintah.

Merespons hal tersebut, pada 2021 pemerintah kembali melanjutkan kerja sama dengan BI melalui SKB III. Penerbitan SBN pemenuhan pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp 215 triliun.

Dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri VR yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

SHUTTERSTOCK/OK-PRODUCT STUDIO Kupon adalah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi secara berkala.

SUN seri VR tersebut bersifat tradable dan marketable alias dapat digunakan untuk kepentingan operasi moneter.

BPK menyebut, SUN seri VR tersebut diperkirakan akan dipertahankan sampai dengan jatuh tempo.

Sebab, tingkat bunga yang digunakan ialah tingkat suku bunga reverse repo BI tenor tiga bulan berdasarkan rata-rata tertimbang dalam lelang terakhir.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh BI kepada pemerintah, diakui serta dicatat oleh pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema burden sharing.

BI memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian belanja bunga yang ditanggung pemerintah dengan nilai sebesar Rp 19,12 triliun, terdiri dari kontribusi BI untuk Public Goods sebesar Rp 13,39 triliun dan untuk non public goods sebesar Rp 5,73 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dijadwalkan membayar utang sebesar Rp 100 triliun kepada Bank Indonesia (BI) pada tahun 2025.

Utang tersebut berasal dari pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI dari skema bagi-bagi beban (burden sharing) selama pandemi Covid-19.

Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

FREEPIK/FREEPIK Utang pemerintah Indonesia turun sebesar Rp 40,76 triliun per akhir Agustus 2024.

Dalam LHP itu disebutkan, dari penerbitan SBN dalam rangka Surat Keputusan Bersama (SKB) II dan SKB III, terdapat SBN berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

Untuk penerbitan SBN itu, pemerintah memiliki kewajiban membayar utang jatuh tempo SUN seri VR kepada BI selama 2025-2029 dengan besaran yang bervariasi setiap tahunnya. Untuk tahun depan, besarannya Rp 100 triliun.

"Jatuh Tempo SUN seri VR tersebut adalah tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun, 2026 sebesar Rp 154,50 triliun, 2027 sebesar Rp 154,50 triliun, 2028 sebesar Rp 152,06 triliun, 2029 sebesar Rp 51,50 triliun," tulis LHP LKPP Tahun 2021 dari BPK, dikutip Selasa (29/10/2024).

Alhasil, kewajiban pembayaran utang pemerintah pada 2025 menjadi bertambah. Selain utang ke BI itu, pemerintah juga harus membayar utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun.

Kenapa pemerintah utang ke BI?

Dalam LHP LKPP Tahun 2021 yang ditulis BPK dijelaskan, sejak 2020, pemerintah merespons pandemi Covid-19 dengan memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi uang rupiah

Di sisi lain, terdapat penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan, baik dari utang maupun non-utang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang. Dukungan pembiayaan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan SKB I.

Dalam SKB I yang ditetapkan terdapat hak BI untuk dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO) dan penawaran langsung atau Private Placement (PP).

Pada 2021, total pembelian SBN oleh BI sesuai SKB I mencapai Rp 143,32 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp 97,89 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 45,44 triliun.

Dukungan BI juga berlanjut melalui mekanisme burden sharing antara pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II dengan menerbitkan SBN untuk pemenuhan pembiayaan Public Goods dan Non Public Goods.

Penerbitan SBN sesuai SKB II hanya dilakukan pada 2020, yaitu 8 kali private placement dengan nilai Rp 397,56 triliun untuk Public Goods dan 9 kali lelang dengan nilai Rp 177,03 triliun untuk Non Public Goods.

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan.

Munculnya varian baru virus Covid-19 mengharuskan pemerintah berlakukan PPKM sehingga berdampak pada membengkaknya pembiayaan utang pemerintah.

Merespons hal tersebut, pada 2021 pemerintah kembali melanjutkan kerja sama dengan BI melalui SKB III. Penerbitan SBN pemenuhan pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp 215 triliun.

Dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri VR yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

SHUTTERSTOCK/OK-PRODUCT STUDIO Kupon adalah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi secara berkala.

SUN seri VR tersebut bersifat tradable dan marketable alias dapat digunakan untuk kepentingan operasi moneter.

BPK menyebut, SUN seri VR tersebut diperkirakan akan dipertahankan sampai dengan jatuh tempo.

Sebab, tingkat bunga yang digunakan ialah tingkat suku bunga reverse repo BI tenor tiga bulan berdasarkan rata-rata tertimbang dalam lelang terakhir.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh BI kepada pemerintah, diakui serta dicatat oleh pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema burden sharing.

BI memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian belanja bunga yang ditanggung pemerintah dengan nilai sebesar Rp 19,12 triliun, terdiri dari kontribusi BI untuk Public Goods sebesar Rp 13,39 triliun dan untuk non public goods sebesar Rp 5,73 triliun.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 13,66 triliun selama periode semester I tahun 2024.

Penyelamatan tersebut berasal dari penyetoran ke kas negara sebesar Rp 11,09 triliun, serta dari penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/ kompensasi listrik tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 2,57 triliun.

Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.

IHPS I Tahun 2024 merupakan ringkasan dari 738 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2024, terdiri dari 700 LHP Keuangan, 3 LHP Kinerja, serta 35 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). IHPS tersebut juga mengungkap hasil pemantauan BPK yang meliputi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu LKBUN serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL.

Sementara itu, untuk 546 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diperiksa BPK, sebanyak 493 Pemda memperoleh opini WTP, 48 Pemda memperoleh opini WDP, 3 Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat atau TMP, dan 2 Pemda mendapatkan opini Tidak Wajar atau TW.

BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji dengan opini WTP. Sedangkan, LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023 mendapatkan opini WDP.

Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 hingga Semester I Tahun 2024 menunjukkan sebanyak 78% rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

“Rekomendasi BPK akan memberikan dampak yang jauh lebih luas manakala terdapat sinergi, dukungan, dan komitmen dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk bersama mewujudkan fungsi oversight dalam accountability chain tata kelola keuangan negara,” ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resminya, Selasa (22/10).

IHPS I Tahun 2024 ini juga mengungkapkan peran BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara antara lain melalui pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,55 triliun.

BPK juga memiliki komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara sebesar Rp 644 miliar.

BPK juga menyampaikan rekomendasi strategis antara lain terkait permasalahan ketidakpatuhan, kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan atau program pemerintah.