Pemerataan ekonomi dan pembangunan perlu dilakukan hingga ke desa-desa terpencil di Indonesia. Untuk mewujudkan itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya penyaluran dana desa. Selama satu dekade terakhir, jumlah Desa Mandiri yang melonjak signifikan menjadi 17.203 desa.

Dalam kurun waktu 10 tahun, pemerintah menyalurkan Rp 609,68 triliun Dana Desa kepada 75.265 desa di seluruh Indonesia. Selain dana desa, cara lainnya untuk membuat desa jadi lebih maju adalah dengan menghadirkan layanan birokrasi yang andal.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) meluncurkan Learning Management System (LMS) Pamong Desa. Peluncuran LMS Pamong Desa dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa secara optimal dan merata kepada seluruh jajaran pemerintah desa yang tersebar di 75.265 desa.

Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa metode pembelajaran pelatihan peningkatan kapasitas secara konvensional yang memerlukan pertemuan secara tatap muka memiliki berbagai keterbatasan, mulai dari waktu, mobilisasi peserta hingga tempat kegiatan acara. Dengan adanya LMS Pamong Desa, perangkat desa dapat mengakses materi pelatihan secara online kapan saja dan di mana saja, sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas yang lebih cepat dan merata di seluruh pelosok Indonesia.

"Jika kita terus menggunakan pembelajaran klasikal (tatap muka), dengan jumlah pamong desa yang begitu banyak, mengumpulkan mereka secara fisik akan memakan waktu yang lama. LMS hadir sebagai solusi, karena pamong desa bisa belajar mandiri melalui pembelajaran daring," ujar Suhajar dalam keterangan resmi, Rabu (16/10/2024).

LMS Pamong Desa ini memungkinkan perangkat desa secara mandiri mengakses modul-modul pelatihan, mengikuti kursus yang disediakan, serta mendapatkan sertifikasi atas keahlian yang mereka peroleh. LMS juga dilengkapi dengan fitur interaktif yang memungkinkan pamong desa berkomunikasi dengan fasilitator maupun sesama peserta, menjadikan pembelajaran lebih dinamis dan aplikatif.

Suhajar menyoroti bahwa keberhasilan implementasi LMS Pamong Desa sangat bergantung pada tiga faktor penting. Pertama, dukungan aktif dari pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan secara efektif di lapangan. Peran pemerintah daerah diharapkan bisa mendorong pamong desa di wilayahnya untuk memanfaatkan LMS dan memastikan bahwa program ini menjadi bagian dari kebijakan peningkatan kapasitas perangkat desa.

Faktor kedua adalah jaringan internet. Meski pemerintah pusat telah membangun jaringan Palapa Ring yang mencakup wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, Suhajar menekankan bahwa penguatan jaringan internet di tingkat lokal masih sangat diperlukan, terutama di daerah-daerah terpencil. Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyisihkan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat infrastruktur jaringan internet sampai ditingkat desa.

Suhajar menyebutkan bahwa program BAKTI dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi belum sepenuhnya tuntas. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan seluruh desa memiliki akses internet yang memadai guna mendukung LMS ini.

Faktor ketiga adalah peran aktif semua pemangku desa. Pamong desa sebagai ujung tombak pembangunan desa diharapkan dapat berperan aktif dalam memanfaatkan LMS ini. Selain itu, Ditjen Bina Pemdes dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di tingkat kabupaten/kota dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan penggunaan LMS serta pengenalan fitur-fitur yang tersedia.

"Pamong desa harus belajar dan beradaptasi dengan teknologi ini. Kami akan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai agar bisa memanfaatkan LMS dengan maksimal," ungkap Suhajar.

Suhajar menambahkan bahwa LMS ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa secara signifikan dan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan desa. Jika ketiga faktor ini berjalan dengan baik - dukungan pemda, penguatan infrastruktur jaringan, dan partisipasi pamong desa - maka kita akan melihat peningkatan kapasitas aparatur desa yang masif. Ini membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak,

LMS Pamong Desa juga sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk memperkuat pemerintahan desa yang mandiri dan berdaya saing tinggi, serta mendukung visi Presiden dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa. Program ini akan terus dikembangkan dan dioptimalkan agar dapat menjangkau seluruh desa di Indonesia, termasuk yang berada di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil.

Dengan peluncuran LMS ini, diharapkan pamong desa bisa lebih cepat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa, demi mewujudkan desa-desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan bahagia.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi pada triwulan III 2024 mencapai Rp 431,5 triliun. Angka ini meningkat 15,3% secara tahunan (year-on-year/YoY) dan 0,72% secara kuartalan (Quartal-on-Quartal/QoQ).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dalam acara Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan III 2024 dan 10 Tahun Capaian Investasi di Era Presiden Jokowi.

"Realisasi investasi pada triwulan III mencapai 431,5 triliun yang di mana ini adalah pencapaian peningkatan sebesar 15,3% YoY," kata Rosan, di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Salah satu hal yang paling disorotinya ialah kontribusi investasi tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja. Tercatat penyerapan tenaga kerja di Indonesia mencapai 650.172 orang.

"Tenaga kerja selalu menjadi apa salah satu parameter kita dalam kita meningkatkan investasi yang ada di Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Rosan merinci bahwa realisasi investasi ini di Pulau Jawa mengambil porsi 49,30% atau sebesar Rp 212,70 triliun, dan di luar Pulau Jawa mengambil porsi 50,70% atau sebesar Rp 218,78 triliun.

"Secara average ini peningkatannya juga di Jawa 15,9% dan kalau yang luar Jawa ini 14,6%," imbuhnya.

Sementara dari sisi penanaman modal asing (PMA), pada triwulan III tercatat mengambil porsi 53,92% dari keseluruhan realisasi investasi atau mencapai Rp 232,65 triliun. Sedangkan di sisi penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat mencapai 46,09% atau sebesar Rp 198,83 triliun.

"Memang penanaman modal asing ini peningkatannya justru lebih signifikan dibandingkan tahun sebelumnya adalah 18,5%. Sedangkan untuk PMDN peningkatannya juga 11,6%," kata dia.

Secara lebih rinci, Rosan menjabarkan sektor yang memperoleh investasi paling besar baik dari PMA maupun PMDN. Pertama ada sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi mencakup 13,45% atau sebesar Rp 58,04 triliun. Berikutnya ada sektor industri logam dasar, barang logam bukan mesin, dan peralatannya ini mengambil porsi dari realisasi sebesar 12,9% atau Rp 55,9 triliun.

Lalu di posisi ketiga, ada sektor pertambangan 10,34% dengan kontribusinya Rp 44,64 triliun. Keempat ada industri kimia dan farmasi dengan kontribusi 7,3% atau Rp 31,6 triliun. Lalu yang kelima industri makanan Rp 31,3 triliun atau 7,26%.

Simak Video: Indonesia-Africa Forum 2024 Diproyeksikan Hasilkan Investasi USD 3,5 M

[Gambas:Video 20detik]