Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, melalui inisiatif AgenBRILink, membuktikan perannya sebagai agen pembagunan khususnya dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia. Melalui jaringan AgenBRILink, BRI berupaya menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa keberadaan AgenBRILink tidak hanya membuka dan mendekatkan akses keuangan semata, namun menciptakan sharing economy bagi masyarakat.

Hingga akhir Agustus 2024 tercatat BRI telah memiliki tak kurang dari 1 juta Agen BRILink yang tersebar di 62 ribu desa di seluruh Indonesia. Agen-agen ini berhasil mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1.037 triliun.

Menurut Sunarso, volume transaksi dan pendapatan yang besar tersebut menarik dan mendorong antusiasme masyarakat untuk menjadi AgenBRILink. Sunarso menambahkan, dari total transaksi AgenBRILink sebesar Rp1.400 triliun pada tahun 2023, Agen BRILink bisa mendapatkan Rp3 s.d. Rp4,5 triliun atau 2 sampai 3 kali lipat dari fee yang diterima BRI. Hal ini merupakan bentuk sharing economy yang nyata bagi masyarakat.

“Kenapa? Karena begitu orang bayar fee transaksi Rp5.000, Rp2.000 setor ke bank, Rp3.000 untuk agen. Tapi apakah mereka terima 3.000? Belum tentu karena rata-rata banyak yang bayar uangnya pecahannya 10.000 atau 20.000 kembali 5.000 atau 15.000 biasanya tidak di ambil. Karena fee tersebut masih lebih murah dibandingkan apabila harus pergi ke bank yang jaraknya cukup jauh,” ungkap Sunarso.

Sunarso kemudian menjelaskan bahwa jumlah desa di Indonesia setidaknya ada 75 ribu, dengan jumlah agen yang mencapai 1 juta dan tersebar di 62 ribu desa.

“Artinya satu desa sudah ada beberapa AgenBRILink dan menjangkau lebih dari 80% wilayah Indonesia”, kata Sunarso di acara Indonesia Future Policy Dialogue yang diselenggarakan Katadata Indonesia, Rabu (9/10/2024).

Sunarso berharap bahwa AgenBRILink dapat turut mendorong pertumbuhan perekonomian nasional secara merata di seluruh wilayah Indonesia melalui sharing economy berupa penyediaan lapangan kerja.

“Tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya, dan cara terbaik sejahterakan rakyatnya adalah dengan memberikan pekerjaan. Maka pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan partisipasi tenaga kerja yg maksimal itulah yang memberikan kesejahteraan dalam artian sejahtera lahir dan batin,” pungkas Sunarso.

Jakarta -

Pemerataan ekonomi dan pembangunan perlu dilakukan hingga ke desa-desa terpencil di Indonesia. Untuk mewujudkan itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya penyaluran dana desa. Selama satu dekade terakhir, jumlah Desa Mandiri yang melonjak signifikan menjadi 17.203 desa.

Dalam kurun waktu 10 tahun, pemerintah menyalurkan Rp 609,68 triliun Dana Desa kepada 75.265 desa di seluruh Indonesia. Selain dana desa, cara lainnya untuk membuat desa jadi lebih maju adalah dengan menghadirkan layanan birokrasi yang andal.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) meluncurkan Learning Management System (LMS) Pamong Desa. Peluncuran LMS Pamong Desa dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa secara optimal dan merata kepada seluruh jajaran pemerintah desa yang tersebar di 75.265 desa.

Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa metode pembelajaran pelatihan peningkatan kapasitas secara konvensional yang memerlukan pertemuan secara tatap muka memiliki berbagai keterbatasan, mulai dari waktu, mobilisasi peserta hingga tempat kegiatan acara. Dengan adanya LMS Pamong Desa, perangkat desa dapat mengakses materi pelatihan secara online kapan saja dan di mana saja, sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas yang lebih cepat dan merata di seluruh pelosok Indonesia.

"Jika kita terus menggunakan pembelajaran klasikal (tatap muka), dengan jumlah pamong desa yang begitu banyak, mengumpulkan mereka secara fisik akan memakan waktu yang lama. LMS hadir sebagai solusi, karena pamong desa bisa belajar mandiri melalui pembelajaran daring," ujar Suhajar dalam keterangan resmi, Rabu (16/10/2024).

LMS Pamong Desa ini memungkinkan perangkat desa secara mandiri mengakses modul-modul pelatihan, mengikuti kursus yang disediakan, serta mendapatkan sertifikasi atas keahlian yang mereka peroleh. LMS juga dilengkapi dengan fitur interaktif yang memungkinkan pamong desa berkomunikasi dengan fasilitator maupun sesama peserta, menjadikan pembelajaran lebih dinamis dan aplikatif.

Suhajar menyoroti bahwa keberhasilan implementasi LMS Pamong Desa sangat bergantung pada tiga faktor penting. Pertama, dukungan aktif dari pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan secara efektif di lapangan. Peran pemerintah daerah diharapkan bisa mendorong pamong desa di wilayahnya untuk memanfaatkan LMS dan memastikan bahwa program ini menjadi bagian dari kebijakan peningkatan kapasitas perangkat desa.

Faktor kedua adalah jaringan internet. Meski pemerintah pusat telah membangun jaringan Palapa Ring yang mencakup wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, Suhajar menekankan bahwa penguatan jaringan internet di tingkat lokal masih sangat diperlukan, terutama di daerah-daerah terpencil. Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyisihkan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat infrastruktur jaringan internet sampai ditingkat desa.

Suhajar menyebutkan bahwa program BAKTI dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi belum sepenuhnya tuntas. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan seluruh desa memiliki akses internet yang memadai guna mendukung LMS ini.

Faktor ketiga adalah peran aktif semua pemangku desa. Pamong desa sebagai ujung tombak pembangunan desa diharapkan dapat berperan aktif dalam memanfaatkan LMS ini. Selain itu, Ditjen Bina Pemdes dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di tingkat kabupaten/kota dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan penggunaan LMS serta pengenalan fitur-fitur yang tersedia.

"Pamong desa harus belajar dan beradaptasi dengan teknologi ini. Kami akan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai agar bisa memanfaatkan LMS dengan maksimal," ungkap Suhajar.

Suhajar menambahkan bahwa LMS ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa secara signifikan dan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan desa. Jika ketiga faktor ini berjalan dengan baik - dukungan pemda, penguatan infrastruktur jaringan, dan partisipasi pamong desa - maka kita akan melihat peningkatan kapasitas aparatur desa yang masif. Ini membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak,

LMS Pamong Desa juga sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk memperkuat pemerintahan desa yang mandiri dan berdaya saing tinggi, serta mendukung visi Presiden dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa. Program ini akan terus dikembangkan dan dioptimalkan agar dapat menjangkau seluruh desa di Indonesia, termasuk yang berada di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil.

Dengan peluncuran LMS ini, diharapkan pamong desa bisa lebih cepat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa, demi mewujudkan desa-desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan bahagia.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) boleh dibilang menjadi salah satu tonggak penting pencapaian pembangunan selama 10 tahun era Presiden Joko Widodo (Jokowi). IKN menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak lagi hanya tertumpu di Pulau Jawa.

IKN sekaligus wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efesien dan efektif sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia.

Merunut aspirasinya, IKN sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia, sejak awal memang dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. IKN Nusantara menjadi simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa efek pengganda pemerataan ke wilayah luar Jawa menuju Indonesia Maju 2045.

IKN diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antarwilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antarwilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan sekitarnya, serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional di berbagai wilayah.

Kendati belum sepenuhnya rampung, dampak positif pembangunan IKN telah dirasakan oleh para pelaku usaha di sekitarnya, khususnya di Kalimantan Timur. Salah satu yang merasakan berkahnya adalah pengusaha lokal yang menyediakan jasa penyewaan transportasi.

Widya Christina Manalu, pengusaha biro perjalanan wisata dan jasa transportasi, mengaku usahanya meningkat sejak pembangunan IKN dimulai. Keuntungan itu, kata dia, memungkinkan dirinya melakukan pengembangan usaha, membangun aset baru dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Perempuan yang akrab disapa Widya ini mengaku mendapat tambahan pemasukan puluhan juta sejak adanya pembangunan IKN. Jasa travel miliknya yang berada di Kota Balikpapan, sejak IKN dibangun, mengalami peningkatan permintaan secara signifikan. Unit-unit mobil miliknya kerap mondar-mandir dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju IKN.

"Kami sebenarnya melayani jasa perjalanan saja, hanya vendor yang menyediakan kendaraan. Kebetulan ada beberapa unit, beberapa kali saya cek memang sering mengantar ke IKN. Rata-rata yang kami antar adalah pekerja konstruksi di IKN," tuturnya.

Menurut Widya, sejak tahun 2022 saat pertama kalinya Titik 0 dibuka, wisatawan yang datang ke IKN melonjak. Saat pejabat-pejabat dari daerah-daerah lain juga bergantian mengunjungi Kalimantan Timur, lonjakan permintaan jasa transportasi meningkat.

"Kebetulan kami ada unit mobil besar dan kecil, untuk jasa pengantaran kami memanggunakan mobil besar dan kecil. Tapi waktu pejabat-pejabat sering datang, unit-unit ekstra sudah sering disewa semua dan itu sering," ujarnya.

Dia juga bercerita mengenai lonjakan drastis pada tahun 2024 jelang upacara HUT RI ke-79 di IKN. Menurutnya, nyaris semua pengusaha transportasi di Kaltim kejatuhan durian runtuh. "Jelang upacara HUT RI kemarin, itu lonjakan pendapatan sangat drastis. Tidak hanya pejabat dan pengusaha yang mencari unit, tapi warga lokal juga. Sejak awal Bulan Agustus, pendapatan jasa transportasi nonstop," paparnya gembira.

Widya pun bersyukur pemerintahan Jokowi memilih membangun IKN di Kaltim. Tidak hanya pengusaha besar yang mendapat keuntungan, kata dia, semua pedagang menengah kecil juga kebanjiran pekerjaan. Selain pengusaha biro perjalanan, UMKM dan sektor pariwisata pun menurutnya kembali bangkit.

"Tadinya kita pikir IKN itu ya pembangunan kota gitu kan, ternyata pembangunan itu membangkitkan geliat ekonomi di masyarakat. Bahkan pedagang pentol keliling itu ada yang sukses berjualan di IKN. Sektor pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif semua ikut dibangun," cetusnya.

Widya mengaku sangat senang dengan geliat pembangunan IKN. Investasi yang datang, kata dia, tidak sekadar ke proyek utama, tapi para pelaku usaha di sekitarnya pun ikut naik kelas. "Kami beruntung, dan kami bersyukur sekali dengan usaha Bapak Jokowi ini. Semua berkembang pesat," katanya.

Pembangunan IKN tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh dunia usaha. Menariknya, IKN bahkan berhasil memperkuat sektor UMKM. Puluhan Ribu UMKM terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan kuliner, suvenir, hingga produk fesyen yang berkaitan dengan pembangunan IKN.

Hal senada diungkapkan salah satu pelaku usaha rental mobil, Awi (50), yang mengaku jasanya sudah digunakan sejak awal pembangunan IKN. Dia mengatakan dia sering mengantar tamu setiap adanya kunjungan dari Kepresidenan maupun dari dinas lainnya.

"Selama di IKN ini sejak mulai pembangunan pertama, jadi sudah dua tahun yang lalu, setiap ada kunjungan mau PUPR, mau Kepresidenan, mau dinas-dinas apapun ya sering kami dipakai, artinya di-rental gitu," kata Awi kepada MNC Portal Indonesia.

Awi mengaku pembangunan IKN ini sangat berdampak bagi dirinya selaku pelaku usaha di bidang transportasi dan pelaku usaha lainnya. "Kalau yang saya lihat dan saya rasakan itu, dampaknya bagi kami masyarakat kecil itu positif sekali, yang jelas pelaku rental mobil berjalan. Terus yang saya lihat di lingkungan warung-warung, rumah kos ataupun guest house itu sangat meningkat dengan adanya IKN ini," sambung dia.

Dia menambahkan, saat sudah ada tol yang memangkas waktu perjalanan, hal itu juga sangat menguntungkan bagi masyarakat yang ada di Kalimantan. "Pembangunan tol ya sangat mendukung sekali dan sangat berarti sekali bagi masyarakat. yang dulu mungkin kita ke Samarinda itu memakan waktu 3 jam, sekarang bisa 1,5 jam. Terus yang kalau ke IKN biasanya kalau kita lewat 38 itu 2,5 jam sekarang bisa 1,5 jam itu sudah sampai IKN. Jadi ya sangat membantu dan mendukung," tuturnya.

Karena itu, Awi berharap, pembangunan IKN terus dilakukan hingga selesai setelah ada peralihan kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebab, menurut dia, pembangunan IKN tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat pelaku usaha di Kalimantan.

"Harapannya ya kalau kami ya maju terus, biar yang jelas maju di Kalimantan, biar pelaku usaha di sini juga maju, itu aja. Yang pertama sudah seperti ini, sayang kalau tidak dilanjutkan, itu aja, harapan kami ya tetap harus dilanjutkan," pungkasnya.

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) boleh dibilang menjadi salah satu tonggak penting pencapaian pembangunan selama 10 tahun era Presiden Joko Widodo (Jokowi). IKN menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak lagi hanya tertumpu di Pulau Jawa.

IKN sekaligus wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efesien dan efektif sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia.

Merunut aspirasinya, IKN sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia, sejak awal memang dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. IKN Nusantara menjadi simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa efek pengganda pemerataan ke wilayah luar Jawa menuju Indonesia Maju 2045.

IKN diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu juga akan menurunkan kesenjangan antarwilayah karena pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa mendorong perdagangan antarwilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan sekitarnya, serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional di berbagai wilayah.

Kendati belum sepenuhnya rampung, dampak positif pembangunan IKN telah dirasakan oleh para pelaku usaha di sekitarnya, khususnya di Kalimantan Timur. Salah satu yang merasakan berkahnya adalah pengusaha lokal yang menyediakan jasa penyewaan transportasi.

Widya Christina Manalu, pengusaha biro perjalanan wisata dan jasa transportasi, mengaku usahanya meningkat sejak pembangunan IKN dimulai. Keuntungan itu, kata dia, memungkinkan dirinya melakukan pengembangan usaha, membangun aset baru dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Perempuan yang akrab disapa Widya ini mengaku mendapat tambahan pemasukan puluhan juta sejak adanya pembangunan IKN. Jasa travel miliknya yang berada di Kota Balikpapan, sejak IKN dibangun, mengalami peningkatan permintaan secara signifikan. Unit-unit mobil miliknya kerap mondar-mandir dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju IKN.

"Kami sebenarnya melayani jasa perjalanan saja, hanya vendor yang menyediakan kendaraan. Kebetulan ada beberapa unit, beberapa kali saya cek memang sering mengantar ke IKN. Rata-rata yang kami antar adalah pekerja konstruksi di IKN," tuturnya.

Menurut Widya, sejak tahun 2022 saat pertama kalinya Titik 0 dibuka, wisatawan yang datang ke IKN melonjak. Saat pejabat-pejabat dari daerah-daerah lain juga bergantian mengunjungi Kalimantan Timur, lonjakan permintaan jasa transportasi meningkat.

"Kebetulan kami ada unit mobil besar dan kecil, untuk jasa pengantaran kami memanggunakan mobil besar dan kecil. Tapi waktu pejabat-pejabat sering datang, unit-unit ekstra sudah sering disewa semua dan itu sering," ujarnya.

Dia juga bercerita mengenai lonjakan drastis pada tahun 2024 jelang upacara HUT RI ke-79 di IKN. Menurutnya, nyaris semua pengusaha transportasi di Kaltim kejatuhan durian runtuh. "Jelang upacara HUT RI kemarin, itu lonjakan pendapatan sangat drastis. Tidak hanya pejabat dan pengusaha yang mencari unit, tapi warga lokal juga. Sejak awal Bulan Agustus, pendapatan jasa transportasi nonstop," paparnya gembira.

Widya pun bersyukur pemerintahan Jokowi memilih membangun IKN di Kaltim. Tidak hanya pengusaha besar yang mendapat keuntungan, kata dia, semua pedagang menengah kecil juga kebanjiran pekerjaan. Selain pengusaha biro perjalanan, UMKM dan sektor pariwisata pun menurutnya kembali bangkit.

"Tadinya kita pikir IKN itu ya pembangunan kota gitu kan, ternyata pembangunan itu membangkitkan geliat ekonomi di masyarakat. Bahkan pedagang pentol keliling itu ada yang sukses berjualan di IKN. Sektor pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif semua ikut dibangun," cetusnya.

Widya mengaku sangat senang dengan geliat pembangunan IKN. Investasi yang datang, kata dia, tidak sekadar ke proyek utama, tapi para pelaku usaha di sekitarnya pun ikut naik kelas. "Kami beruntung, dan kami bersyukur sekali dengan usaha Bapak Jokowi ini. Semua berkembang pesat," katanya.

Pembangunan IKN tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh dunia usaha. Menariknya, IKN bahkan berhasil memperkuat sektor UMKM. Puluhan Ribu UMKM terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan kuliner, suvenir, hingga produk fesyen yang berkaitan dengan pembangunan IKN.

Hal senada diungkapkan salah satu pelaku usaha rental mobil, Awi (50), yang mengaku jasanya sudah digunakan sejak awal pembangunan IKN. Dia mengatakan dia sering mengantar tamu setiap adanya kunjungan dari Kepresidenan maupun dari dinas lainnya.

"Selama di IKN ini sejak mulai pembangunan pertama, jadi sudah dua tahun yang lalu, setiap ada kunjungan mau PUPR, mau Kepresidenan, mau dinas-dinas apapun ya sering kami dipakai, artinya di-rental gitu," kata Awi kepada MNC Portal Indonesia.

Awi mengaku pembangunan IKN ini sangat berdampak bagi dirinya selaku pelaku usaha di bidang transportasi dan pelaku usaha lainnya. "Kalau yang saya lihat dan saya rasakan itu, dampaknya bagi kami masyarakat kecil itu positif sekali, yang jelas pelaku rental mobil berjalan. Terus yang saya lihat di lingkungan warung-warung, rumah kos ataupun guest house itu sangat meningkat dengan adanya IKN ini," sambung dia.

Dia menambahkan, saat sudah ada tol yang memangkas waktu perjalanan, hal itu juga sangat menguntungkan bagi masyarakat yang ada di Kalimantan. "Pembangunan tol ya sangat mendukung sekali dan sangat berarti sekali bagi masyarakat. yang dulu mungkin kita ke Samarinda itu memakan waktu 3 jam, sekarang bisa 1,5 jam. Terus yang kalau ke IKN biasanya kalau kita lewat 38 itu 2,5 jam sekarang bisa 1,5 jam itu sudah sampai IKN. Jadi ya sangat membantu dan mendukung," tuturnya.

Karena itu, Awi berharap, pembangunan IKN terus dilakukan hingga selesai setelah ada peralihan kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebab, menurut dia, pembangunan IKN tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat pelaku usaha di Kalimantan.

"Harapannya ya kalau kami ya maju terus, biar yang jelas maju di Kalimantan, biar pelaku usaha di sini juga maju, itu aja. Yang pertama sudah seperti ini, sayang kalau tidak dilanjutkan, itu aja, harapan kami ya tetap harus dilanjutkan," pungkasnya.

JAKARTA - Kiprah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun infrastrukturselama 10 tahun kepemimpinannya menjadi bukti investasi strategis pemerintah dalam memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi demi mengangkat kesejahteraan rakyat Indonesia.Selama 10 tahun masa pemerintahannya, beragaminfrastruktur menjadi fokus Presiden Jokowi, mulai darilayanan dasar, konektivitas, pangan, hingga energi.

Di masanya,pembangunan bandara hingga pelabuhan dilakukan Jokowi di seluruh wilayah Nusantara. Pembangunan infrastruktur ini didasari pemahaman bahwa konektivitas menjadi kunci pemerataan ekonomi bagi negara kepulauan ini. Dengan beragam infrastruktur baru tersebut,konektivitas terbuka, dan peluang ekonomi pun muncul. Dampak lanjutannya, daya saing meningkat seiring makin efisiennyawaktu serta biaya logistik.

"Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Daya saing itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada, selain pemanfaatan infrastruktur itu untuk rakyat," ujar Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu 31 Juli 2024.

Secara kasat mata, dengan pembangunan infrastruktur-infrastruktur tersebut Indonesia berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melalui paparan kinerja 10 tahun sektor perhubungan menyampaikan komitmen kementeriannya untuk melaksanakan 3 KPI (Key Performance Indicator) utama yaitu Meningkatkan Konektivitas Nasional, Meningkatkan Kualitas Pelayanan serta Meningkatkan Keselamatan Transportasi. Semua itu berorientasi pada prinsip Indonesia Sentris sebagai perwujudan hadirnya negara bagi masyarakat.

"Indikator kinerja Kemenhub telah sejalan dengan pesan Presiden yakni pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga secara konsisten melaksanakan arahan Presiden agar pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi dapat menghubungkan antarkawasan dan antarwilayah," jelas Menhub.

Adapun pembangunan berfokus dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi di wilayah daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP), mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), mendukung Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. "Pembangunan infrastruktur transportasi di daerah-daerah, baik bagian barat maupun timur Indonesia untuk memastikan konektivitas antarwilayah bahkan hingga ke pelosok pegunungan dapat terjalin dengan baik," ujarnya.

Pada sektor transportasi laut, Kemenhub membangun pelabuhan nonkomersil, kapal perintis, subsidi tol laut hingga menciptakan rute-rute pelayaran yang saling terhubung. "Kami membangun pelabuhan-pelabuhan berstandar nasional. Dan sejalan dengan arahan presiden, dwelling time di pelabuhan kini sudah berkurang menjadi 3-4 hari saja," lanjut Menhub.

Sektor transportasi udara menorehkan sejumlah pencapaian, meliputi peningkatan on time performance penerbangan, tercapainya penyelenggaran jembatan udara serta terbangunnya sejumlah bandara baru.

Namun, langkah pemerintah menggerakkan pembangunan di sektor transportasi selama kurun waktu 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi bukan tanpa tantangan. Menhub mengatakan, salah satu tantangan besar adalah munculnya triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kelangkaan sumber daya, juga merebaknya pandemi Covid-19.

"Pada saat Covid-19, kita melihat bagaimana upaya Presiden memimpin kabinet untuk menyelesaikan Covid-19 dengan baik dan Alhamdulillah berhasil dengan baik, pertumbuhan ekonomi membaik dan inflasi terkendali," tutur Menhub Budi.

Menjangkau Daerah 3TP

Selama 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi sejak 2014-2024, Indonesia telah melihat banyak pengembangan infrastruktur transportasi udara yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah 3TP (terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan).

?Pembangunan infrastruktur transportasi udara di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, di antara pencapaian utama yang telah dicapai adalah pembangunan 27 bandara baru,? ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M Kristi Endah Murni di Jakarta, 9 Mei 2024.

Dalam periode 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia berhasil memperluas jaringan bandara dengan membangun bandara di seluruh wilayah, termasuk di daerah 3TP. ?Hal ini telah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau," ujarnya.

Berikut daftar 27 bandara baru yang dibangun sepanjang 10 tahun era Presiden Jokowi:
- Bandara Letung Anambas, Kepulauan Riau
- Bandara Tambelan, Kepulauan Riau
- Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh, Kalimantan Tengah
- Bandara Maratua, Kalimantan Timur
- Bandara Morowali, Sulawesi Tengah
- Bandara Siau, Sulawesi Utara
- Bandara Miangas, Sulawesi Utara
- Bandara Koroway Batu, Papua
- Bandara Kertajati, Jawa Barat
- Bandara Tebelian, Kalimantan Barat
- Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Kalimantan Timur
- Bandara Buntu Kunik, Sulawesi Selatan
- Bandara Kabir, Nusa Tenggara Timur
- Bandara Namniwel, Maluku
- Bandara Werur, Papua
- Bandara Rokot Sipora, Sumatera Barat
- Bandara Ngloram, Jawa Tengah
- Bandara Siboru, Papua Barat
- Bandara Nabire Baru, Papua Tengah
- Bandara Kediri, Jawa Timur
- Bandara Singkawang, Kalimantan Barat
- Bandara Banggai Laut, Sulawesi Tengah
- Bandara Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
- Bandara Mandailing Natal, Sumatera Utara
- Bandara Pohuwato, Gorontalo
- Bandara Kulon Progo, Yogyakarta
- Bandara Sobaham, Yahukimo

Dari 27 bandara di atas, Bandara Sobaham yang sedang dalam pembangunan diperkirakan rampung pada akhir tahun 2024. Selain pembangunan bandara baru, juga telah dilakukan rehabilitasi dan pengembangan fasilitas bandara, dengan tujuan untuk meningkatkan standar layanan dan keselamatan penerbangan. Fasilitas-fasilitas baru dan ditingkatkan seperti landas pacu yang diperpanjang, terminal yang diperluas, dan berbagai rehabilitasi lainnya. Setidaknya terdapat 64 bandara yang direhabilitasi dan dikembangkan.

?Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi udara selain bertujuan meningkatkan aksesibilitas ke daerah 3TP, pemerintah berharap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan. Ini menciptakan peluang investasi baru, menggerakkan sektor pariwisata, dan memperluas pasar bagi produk-produk lokal,? jelas Kristi.

Dia menambahkan, infrastruktur transportasi udara juga memiliki dampak positif secara sosial dengan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya di daerah terpencil. Hal ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur transportasi udara juga berkontribusi pada peningkatan keamanan, baik dalam hal transportasi barang maupun mobilitas manusia. Dengan menyediakan sarana transportasi yang lebih aman dan efisien, pemerintah dapat memperkuat kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional.

?Dengan berbagai pencapaian dan manfaat tersebut, pembangunan infrastruktur transportasi udara di Indonesia akan terus menjadi salah satu prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan secara merata di seluruh pelosok negeri,? tuturnya.

Merekatkan Nusantara, MeretasKesenjangan

Dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, tercatatsebanyak50 pelabuhan baru dibangun yang tersebar di seluruh Nusantara. Terbaru, Presiden Jokowi meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, pada Februari 2024, yang merupakan hub untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.

Sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maritim, pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antardaerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok Tanah Air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi. Melalui program Tol Laut yang menjadi salah satu fokus pemerintah, beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.

Mahakarya Jokowi di sektor pelabuhan pun mendapat apresiasi besar dari masyarakat. Ferry Yahya, seorang karyawan swasta, menilai sepanjang satu dekade fokus pemerintah mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara-negara lainnya di Asia Tenggara telah membuahkan hasil yang baik. ?Kalau kita melihat secara jujur mengatakan semasa Jokowi ini infrastruktur sangat luar biasa, beliau mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, itu sangat luar biasa,? ujar Ferry kepada MNC Portal, Minggu (22/9/2024).

Bahkan, dia memandang keberadaan 50 pelabuhan sebagai komitmen Jokowi mendorong bangkitnya makroekonomi nasional dan lokal. Pasalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan transportasi laut yang kuat, infrastruktur pelabuhan, sarana armada kapal, hingga bongkar muat yang memadai untuk menopang geliat ekonomi.

?Saya pikir apa yang dilakukan pembangunan infrastruktur itu dalam upaya untuk mendekatkan atau memeratakan pembangunan, apa yang dilakukan beliau di Papua misalnya itu suatu hal yang patut kita acungkan jempol,? ucapnya.?Makin dekatnya konektivitas antarprovinsi, terutama di Indonesia Timur, terutama di Maluku yang memerlukan banyak sekali memerlukan perjalanan melalui laut, termasuk menekan biaya logistik,? ujarnya.

Ferry bahkan menilai bahwa Presiden Jokowi telah meletakkan dasar infrastruktur yang kuat bagi Indonesia. Pelabuhan, jalan tol, jembatan, bandara, dan beragam jenis infrastruktur fisik lainnya merupakan investasi jangka panjang. Artinya, manfaat dan kegunaannya bakal lebih dirasakan oleh generasi-generasi mendatang. ?Demikian juga dengan Tol Laut, termasuk pelabuhan, banyak sekarang yang dibuka, memang tidak dirasakan dalam waktu singkat, pasti akan kita rasakan jangka menengah dan jangka panjang, itu akan terasa, jangka panjangnya akan sangat bermanfaat,? pungkas dia.

Senada, Riadi Dwi Kuntoro, seorang warga DKI Jakarta, menilai bahwa isu pemerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia menjadi konsentrasi Jokowi selama 10 tahun terakhir. Fokus pembangunan yangJawa-sentris dan berpotensi memicu disintegrasi bangsa perlahan-lahan ditekan dengan memasifkan pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya melalui pembangunan pelabuhan laut.

?Bagus banget, karena pemerataan ekonomi tentunya itu menjadiconcern ya, karena kesenjangan kita di Barat dan Timur sangat tinggi sekali ya. Contohnya, harga bahan pokok, BBM, mungkin adanya pelabuhan yang berada di setiap daerah di Indonesia bisa menekan kesenjangan tersebut. Jadi harga-harga di jawa dan daerah lain bisa merata,? ungkap Riadi saat ditemui MNC Portal.

Ekosistem konektivitas transportasi laut yang telah diinisiasi Presiden Jokowi pun diharapkan terus dilanjutkan dan diperkuat oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Audi, warga DKI sekaligus pekerja swasta berharap capaian-capaian gemilang di sektor infrastruktur di era Jokowi dapat dilanjutkan oleh Prabowo.

?Kalau mungkin ditingkatkan lagi, terutama di pelabuhan karena negara kita kan negara maritim ya. Dengan adanya pelabuhan suplai barang semakin tinggi di daerah, sehingga masyarakat di Indonesia Timur bisa merasakan hal yang sama seperti di Indonesia barat soal kebutuhan,? tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan dan perbaikan 27 ruas jalan sepanjang 217 kilometer di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (1/10/2024), yang menelan anggaran sebesar Rp737 miliar.

Dalam sambutannya, Presiden Ke-7 RI itu menegaskan pentingnya infrastruktur jalan untuk meningkatkan mobilitas barang dan orang serta mempercepat pengiriman logistik.

"Jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat untuk mobilitas barang, mobilitas orang, dan mempercepat pengiriman logistik. Di Provinsi NTT, pada tahun 2023 telah dibangun dan diperbaiki 27 ruas jalan sepanjang 217 km, ditangani dengan Inpres Jalan Daerah dengan anggaran Rp737 miliar," ujarnya dalam sambutannya.

Perbaikan infrastruktur jalan ini, kata Jokowi, diharapkan dapat mempercepat aktivitas perekonomian masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Jalan-jalan yang sebelumnya rusak parah kini menjadi mulus tanpa lubang, sehingga mempermudah akses dan mobilitas warga setempat.

"Kita harapkan dengan anggaran sebesar itu jalan-jalan di provinsi Nusa Tenggara Timur semuanya bisa diperbaiki dan dalam keadaan seperti yang kita lihat di jalan ini mulus, tidak ada lubang, masyarakat bisa menikmatinya," pungkas Jokowi.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja serta Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto.

IKN, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai Rp 56,2 triliun sampai dengan Senin, 12 Agustus 2024. Ia kembali mengingatkan bahwa tidak semua negara punya kesempatan dan kemampuan untuk membangun ibukotanya sendiri.

“Per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp 56,2 triliun dari 55 yang sudah groundbreaking,” ungkap Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Dari 55 investasi yang sudah groundbreaking itu, 6 diantaranya berasal dari sektor pendidikan, 3 dari sektor kesehatan, 10 dikontribusikan sektor retail dan logistik. Selanjutnya ada 8 di segmen hotel, 2 di sektor energi dan transportasi, 14 dari sektor perkantoran dan perbankan ada, sebanyak 9 di segmen hunian dan area hijau, serta 3 untuk segmen media dan teknologi.

Di hadapan para menteri, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa tidak semua negara memiliki kesempatan dan kemampuan untuk membangun ibukotanya dari nol. IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan.

“IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua negara memiliki kesempatan memiliki kemampuan untuk membangun ibukotanya yang dimulai betul-betul dari nol,” beber Presiden Jokowi.

Dia menerangkan, IKN dibangun dengan konsep forest city atau kota hutan, bukan kota beton maupun kota kaca. IKN dirancang sebagai smart city atau sebuah kota yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas kotanya. Pada akhirnya, IKN juga liveable city atau sebuah kota yang nyaman ditinggali.

“Kita merasakan pagi tadi betapa sangat sejuk, dingin, dan segar pada pagi hari ini. Karena air quality index-nya memang rendah sekali yaitu di angka 6. Padahal maksimalnya di angka 50 dan hampir banyak kota yang sekarang ini sudah di atas 50,” beber Jokowi.

Kepala Negara menuturkan bahwa kepindahan ibukota negara ke IKN bukan hanya memindahkan secara fisik, namun juga mesti merubah pola pikir dan pola kerja yang sudah ada. Termasuk memahami betul pentingnya penerapan energi hijau dalam berbagai aspek.

“Bangunannya juga bangunan di sini semuanya diarahkan ke green building, dan aksesibilitasnya juga diprioritaskan untuk pejalan kaki dan yang naik sepeda,” imbuh Kepala Negara.

Pemerataan Ekonomi

Selanjutnya, kata Presiden, pemerintahan yang ada di IKN akan diiringi dengan pengembangan ekonomi hijau yang berbasis digital. “Sekali lagi ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center dan yang lain-lainnya,” beber Jokowi.

Ia turut menyampaikan keuntungan bagi masyarakat sekitar IKN. Menurut Presiden Jokowi, kehadiran IKN akan memberi banyak keuntungan bagi masyarakat Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Ini menjadi penting sebagai upaya pemerintah memastikan pemerataan ekonomi di Indonesia.

“Dan kalau kita tahu salah satu alasan kenapa ibukota pindah karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya,” ujar Presiden Jokowi.

Aspirasi pemerataan ekonomi tersebut juga yang erat kaitannya agar populasi ikut menyebar. Sebab menurut Presiden, mencakup 56% populasi di Indonesia berada di Jawa, ini pula yang mencerminkan bahwa populasi sekaligus ekonomi masih berpusat di Jawa.

“Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibukota. Dan utamanya memang beban di Ibu Kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali,” kata Jokowi.

Dia bilang, pemerintah memutuskan pembangunan dimulai dari kawasan inti pemerintahan. Sampai saat ini, telah berdiri sejumlah bangunan seperti Istana Garuda, Kantor Kementerian Koordinator dan beberapa fasilitas penunjang lainnya.

“Yang kita harapkan bisa mendorong sebanyak-banyaknya untuk masuk ke investasi di IKN. Karena investasi di IKN ini adalah investasi masa depan, bukan sekarang,” ungkap Jokowi.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, ID- Pemerataan ekonomi di Indonesia bisa didukung oleh sektor pariwisata. Terkait hal itu, para pemangku kepentingan pariwisata diminta lebih kompak.

Industri pariwisata memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19, pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah crude palm oil (CPO). Pariwisata juga merupakan sektor yang trickle down effect-nya sangat besar bagi masyarakat.