Manoj Punjabi resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Net Visi Media Tbk (NETV) alias Net TV. Pengunduran diri ini dilakukan bersama dengan Komisaris Utama Shania Manoj Punjabi dan Komisaris lndependen Dian Adhitama.

Pengunduran diri Manoj bersama dua dewan Komisaris ini sudah disetujui para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan pada, Kamis (7/11) lalu.

Berdasarkan RUPSLB itu juga, Manoj yang sudah tak lagi menjabat sebagai Dirut kini didapuk sebagai Komisaris Utama Net TV menggantikan sang istri, Shania. Kemudian posisi Direktur Utama yang ditinggalkannya kini sudah diisi oleh Lie Halim.

Sedangkan untuk Shania yang sudah tak menjabat sebagai Komisaris Utama, tetap menjabat di perusahaan sebagai Komisaris. Selanjutnya posisi Komisaris Independen yang ditinggalkan Dian Adhitama kini sudah diduduki oleh Rommy Fibri Hardiyanto.

"Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal dilaksanakannya Rapat," tulis Net TV dalam laporan keterbukaan informasi mereka, Jumat (8/11/2024).

Berdasarkan RUPSLB itu, berikut susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris baru Net TV

Dewan Direksi

- Direktur Utama: Lie Halim
- Direktur: Surya Hadiwinata, Priyadarshi Anand, Esmal Diansyah

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Manoj Dhamoo Punjabi
- Komisaris:Shania Manoj Punjabi, Sanjeva Advani
- Komisaris Independen: Rommy Fibri Hardiyanto

Simak juga Video 'Cerita Lucu Melly Goeslaw Diteror Manoj Punjabi Semasa 'Ayat-Ayat Cinta'':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri BUMN Erick Thohir baru saja merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan ini, Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Gaji yang bakal diterima Simon sebagai bos Pertamina pun menimbulkan rasa penasaran. Lantas, berapa gaji yang akan diterima?

Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), dijelaskan, kebijakan beserta formulasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina ditetapkan oleh RUPS yang memuat jenis dan jumlah remunerasi.

"Penetapan remunerasi yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Pertamina, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan," bunyi laporan tersebut.

Kemudian disebutkan, penetapan remunerasi yang berupa tantiem/insentif kinerja/insentif khusus/insentif jangka panjang yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan. Faktor lain yang relevan di antaranya tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota direksi dan dewan komisaris Pertamina meliputi gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, insentif jangka panjang.

Masih berdasarkan peraturan tersebut, adapun remunerasi Direktur Utama Pertamina di antaranya gaji dengan besaran 100%. Kemudian, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan. Berikutnya, fasilitas yang mencakup fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum.

Disebutkan, untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan di mana untuk Direktur Utama komposisinya 100%. Lalu, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

Lebih lanjut, dalam laporan tersebut juga memuat kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Disebutkan, manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan.

Selanjutnya tertulis, kompensasi yang dibayar dan terutang manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing sebesar US$ 21,79 juta atau sekitar Rp 342,10 miliar (asumsi kurs Rp 15.700) dan US$ 51,28 juta.

Jika dalam laporan tersebut direksi yang tercatat 6 direksi dan total kompensasinya pada tahun 2023 sebesar Rp 342,10 miliar, maka masing-masing direksi setidaknya menerima sekitar Rp 57,01 miliar.

Patut dicatat, jika pendapatan direksi itu merupakan hitungan kasar. Sebab, komposisi penghasilan antara Direktur Utama dan direksi berbeda.

Menteri BUMN Erick Thohir baru saja merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan ini, Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Gaji yang bakal diterima Simon sebagai bos Pertamina pun menimbulkan rasa penasaran. Lantas, berapa gaji yang akan diterima?

Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), dijelaskan, kebijakan beserta formulasi remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina ditetapkan oleh RUPS yang memuat jenis dan jumlah remunerasi.

"Penetapan remunerasi yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Pertamina, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan," bunyi laporan tersebut.

Kemudian disebutkan, penetapan remunerasi yang berupa tantiem/insentif kinerja/insentif khusus/insentif jangka panjang yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan. Faktor lain yang relevan di antaranya tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota direksi dan dewan komisaris Pertamina meliputi gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, insentif jangka panjang.

Masih berdasarkan peraturan tersebut, adapun remunerasi Direktur Utama Pertamina di antaranya gaji dengan besaran 100%. Kemudian, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan. Berikutnya, fasilitas yang mencakup fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum.

Disebutkan, untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan di mana untuk Direktur Utama komposisinya 100%. Lalu, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

Lebih lanjut, dalam laporan tersebut juga memuat kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Disebutkan, manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan.

Selanjutnya tertulis, kompensasi yang dibayar dan terutang manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing sebesar US$ 21,79 juta atau sekitar Rp 342,10 miliar (asumsi kurs Rp 15.700) dan US$ 51,28 juta.

Jika dalam laporan tersebut direksi yang tercatat 6 direksi dan total kompensasinya pada tahun 2023 sebesar Rp 342,10 miliar, maka masing-masing direksi setidaknya menerima sekitar Rp 57,01 miliar.

Patut dicatat, jika pendapatan direksi itu merupakan hitungan kasar. Sebab, komposisi penghasilan antara Direktur Utama dan direksi berbeda.

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) selaku pemegang saham PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mengangkat kembali Muhammad Muchlas Rowi sebagai Komisaris Independen Jamkrindo.

Langkah ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Kepmen BUMN) dan Direktur Utama Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham Jaminan Kredit Indonesia Nomor SK-227/MBU/10/2024 dan Nomor 17/KepSir-PS/BPUI/X/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia.

Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha mengatakan, pengangkatan kembali Muhammad Muchlas Rowi merupakan salah satu bentuk komitmen IFG sebagai holding dalam meningkatkan tata kelola dan memastikan efektivitas operasional, serta strategi bisnis yang berkelanjutan di anak perusahaan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pengawasan yang diberikan Bapak Muhammad Muchlas Rowi selama menjadi Komisaris Independen Jamkrindo sehingga Jamkrindo berhasil menavigasi kinerja finansial perusahaan secara positif dengan pengelolaan risiko secara terukur dan prudent," kata Sistha dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/10/2024).

"Mengingat kontribusi yang telah diberikan, maka pemegang saham merasa perlu melakukan pengangkatan kembali Bapak Muhammad Muchlas Rowi sebagai Komisaris Independen PT Jamkrindo," sambungnya.

Sebagai perusahaan penjamin terbesar di Indonesia, Sistha mengatakan, Jamkrindo berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas finansial UMKM kepada lembaga keuangan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan beragam layanan penjaminan yang mempermudah UMKM serta melakukan kegiatan pendampingan agar UMKM lebih berdaya saing.

Dewan Komisaris Jamkrindo:

a. Krisna Wijaya: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
b. Muhammad Muchlas Rowi: Komisaris Independen
c. Desty Arlaini: Komisaris
d. Hernita Alius: Komisaris Independen
e. Ari Wahyuni: Komisaris
f. Angger P. Yuwono: Komisaris

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Astra International Tbk (ASII) mengumumkan rencana pembagian dividen interim untuk tahun buku 2024 dengan total nilai Rp 3,96 triliun.

Setiap pemegang saham akan menerima dividen sebesar Rp 98 per saham.

Sekretaris Perusahaan Astra International, Gita Tiffany Boer, menyatakan bahwa pembagian dividen ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Astra International dan efektif berlaku mulai 1 Oktober 2024.

"Pembagian dividen ini telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan akan mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2024," ungkapnya dalam keterbukaan informasi pada Kamis (3/10).

Nilai dividen interim tersebut sama dengan yang dibagikan untuk tahun buku 2023, di mana ASII juga membagikan dividen senilai Rp 98 per saham.

Pada akhir perdagangan Kamis (3/10), saham ASII ditutup di level Rp 5.250 per saham. Berdasarkan harga tersebut, dividend yield yang dihasilkan mencapai 1,86%.

Berikut adalah jadwal pembagian dividen interim ASII untuk tahun buku 2024:

• Cum dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi: 11 Oktober 2024
• Ex dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi: 14 Oktober 2024
• Cum dividen tunai di pasar tunai: 15 Oktober 2024
• Ex dividen tunai di pasar tunai: 16 Oktober 2024
• Recording date: 15 Oktober 2024
• Pembayaran dividen: 31 Oktober 2024

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney merombak Dewan Direksi PT Hotel Indonesia Natour.

Perubahan ini ditetapkan melalui keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama InJourney selaku pemegang saham.

Keputusan tersebut tertuang dalam dokumen resmi yang memuat pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, serta pengangkatan anggota Direksi baru, dengan nomor SK-198/MBU/08/2024 dan KEP.INJ.08.03.01/23/08/2024/A.0129.

Melalui Surat Keputusan, pemegang saham memberhentikan M. Ariadevi Hermaini sebagai Direktur Operasi dan Portfolio Bisnis dan Dwianto Eko Winaryo sebagai Direktur Pengembangan Usaha Hotel Indonesia Natour.

Kemudian, mengangkat Peter Alexander Fritz sebagai Direktur Operasi dan Putri Eka Sukmawati sebagai Direktur Pengembangan Usaha perusahaan.

Lalu, menugaskan Christine Hutabarat sebagai Direktur Komersial, selain menjalankan menjabat sebagai Direktur Utama Hotel Indonesia Natour.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi Hotel Indonesia Natour saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama: Bonny Anang Dwijanto

- Komisaris: Haryo Indratno

- Komisaris Independen: Nanang Hadiyanto

- Komisaris Independen: Riska Natalia Dewi

Dewan Direksi:

- Direktur Utama dan Plt Direktur Komersial: Christine Hutabarat

- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Eppy Dhanianto Wibowo

- Direktur Operasi: Peter Alexander Fritz

- Direktur Pengembangan Usaha: Putri Eka Sukmawati

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN jalan tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada September 2024.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jasa Marga berencana menggelar RUPSLB di Jakarta pada 18 September 2024. Direksi menjelaskan bahwa agenda ini merupakan permintaan dari dewan komisaris perseroan.

“Untuk menindaklanjuti adanya permintaan penyelenggaraan rapat dari Dewan Komisaris perseroan berdasarkan surat No. DK 117/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024,” tulis keterangan resmi Direksi Jasa Marga pada Senin (12/8/2024).

Perseroan sejauh ini belum merilis mata acara yang berkaitan dengan RUPSLB, sebab agenda pemanggilan rapat baru akan dipublikasikan pada 27 Agustus 2024.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat adalah mereka yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham JSMR pada 26 agustus 2024 hingga pukul 16.15 WIB, atau pemilik saldo rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Secara kinerja, Jasa Marga hingga akhir Juni 2024 telah meraih laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp2,34 triliun. Capaian ini tumbuh 104,32% dibandingkan periode yang saham tahun sebelumnya Rp1,14 triliun.

Sejalan dengan kenaikan laba bersih, performa pendapatan JSMR juga naik 46,49% year-on-year (YoY) menjadi Rp13,07 triliun karena ditopang segmen pendapatan tol yang menyumbang Rp8,37 triliun atau meningkat 36,61% YoY.

Sementara itu, beban pokok pendapatan JSMR mencapai Rp7,69 triliun alias meningkat 45,63% YoY. Perolehan tersebut membuat laba kotor perseroan tembus Rp5,37 triliun, tumbuh 47,74% dibandingkan realisasi semester I/2023 yaitu Rp3,63 triliun.

Dari sisi neraca keuangan, JSMR membukukan total aset Rp133,58 triliun per akhir Juni 2024 atau meningkat 3,31% YoY. Liabilitas juga naik 1,69% secara tahunan menjadi Rp91,92 triliun, sementara ekuitas tembus Rp41,66 triliun atau tumbuh 7,07% YoY.

Adapun arus kas setara kas perseroan pada akhir periode Juni 2024 tercatat sebesar Rp4,7 triliun, merosot 28,80% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp6,61 triliun.

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.