Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Direktur Utama (Dirut) baru PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri. Simon, yang sebelumnya menjabat Komisaris Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati.

Selama 6 tahun terakhir Nicke Widyawati telah memimpin Pertamina. Berikut profil Simon Mantiri dan Nicke Widyawati, dirangkum dalam infografis berikut.

Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan mengangkat Mochamad Iriawan alias Iwan Bule menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Menurut dia, Iwan Bule yang memiliki latar belakang purnawirawan Jenderal Polri berperan untuk melakukan pengawasan pada setiap keputusan perusahaan, terutama terkait potensi kebocoran dalam penyaluran energi.

"Kan memang itu bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran," kata Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Ia menuturkan, pengawasan ini sejalan dengan keinginan pemerintah mendorong subsidi energi yang tepat sasaran.

Harapannya, pengawasan terhadap penghitungan kompensasi dan subsidi energi bisa dilakukan dengan lebih tepat, serta penyalurannya juga tepat sasaran.

Menurut diaa, pengawasan Iwan Bule terhadap Pertamina juga dibarengi dengan peran Condro Kirono, purnawirawan Jenderal Polri yang kini menjabat sebagai Komisaris Independen Pertamina.

"Kita harapkan dari perwakilan ini bisa memperkuat lagi (pengawasan) terhadap keborosan-keborosan yang selama ini terjadi," kata Erick.

"Tapi ini bukan keborosan karena korupsi, karena memang tadi datanya harus terus disinkronisasikan. Masalah kita kan memang data selama ini," lanjutnya.

Adapun Iwan Bule ditunjuk sebagai Komut Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) SK-258/MBU/11/2024 tanggal 04 November 2024.

Pria lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984 ini pernah menjabat sebagai Kapolres Tegal pada 2001.

Karirnya sebagai anggota kepolisian melesat saat diangkat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya pada 2008.

Pada 2016, Iwan Bule pun sempat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, lalu ditugaskan sebagai Asops Kapolri dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) pada 2017.

Iwan Bule juga pernah dilantik sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan (Aher) pada 18 Juni 2018 hingga 5 September 2018.

Jabatan terakhir yang dipegang pria kelahiran 1962 tersebut sebelum pensiun adalah Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional pada 2018.

Di luar kepolisian, Iwan Bule juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 2019, menggantikan Iwan Budianto.

Saat menjadi Ketua Umum PSSI, Iwan Bule dianggap sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan pada 2022, hingga akhirnya dia dituntut mundur dari posisi pimpinan PSSI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan mengangkat Mochamad Iriawan alias Iwan Bule menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Menurut dia, Iwan Bule yang memiliki latar belakang purnawirawan Jenderal Polri berperan untuk melakukan pengawasan pada setiap keputusan perusahaan, terutama terkait potensi kebocoran dalam penyaluran energi.

"Kan memang itu bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran," kata Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Ia menuturkan, pengawasan ini sejalan dengan keinginan pemerintah mendorong subsidi energi yang tepat sasaran.

Harapannya, pengawasan terhadap penghitungan kompensasi dan subsidi energi bisa dilakukan dengan lebih tepat, serta penyalurannya juga tepat sasaran.

Menurut diaa, pengawasan Iwan Bule terhadap Pertamina juga dibarengi dengan peran Condro Kirono, purnawirawan Jenderal Polri yang kini menjabat sebagai Komisaris Independen Pertamina.

"Kita harapkan dari perwakilan ini bisa memperkuat lagi (pengawasan) terhadap keborosan-keborosan yang selama ini terjadi," kata Erick.

"Tapi ini bukan keborosan karena korupsi, karena memang tadi datanya harus terus disinkronisasikan. Masalah kita kan memang data selama ini," lanjutnya.

Adapun Iwan Bule ditunjuk sebagai Komut Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) SK-258/MBU/11/2024 tanggal 04 November 2024.

Pria lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984 ini pernah menjabat sebagai Kapolres Tegal pada 2001.

Karirnya sebagai anggota kepolisian melesat saat diangkat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya pada 2008.

Pada 2016, Iwan Bule pun sempat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, lalu ditugaskan sebagai Asops Kapolri dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) pada 2017.

Iwan Bule juga pernah dilantik sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan (Aher) pada 18 Juni 2018 hingga 5 September 2018.

Jabatan terakhir yang dipegang pria kelahiran 1962 tersebut sebelum pensiun adalah Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional pada 2018.

Di luar kepolisian, Iwan Bule juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 2019, menggantikan Iwan Budianto.

Saat menjadi Ketua Umum PSSI, Iwan Bule dianggap sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan pada 2022, hingga akhirnya dia dituntut mundur dari posisi pimpinan PSSI.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan penunjukan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai Komisaris Utama Pertamina diharapkan mampu mencegah pemborosan di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Senin (4/11/2024), resmi merombak susunan pengurus PT Pertamina (Persero). Melalui rapat tersebut, Kementerian BUMN menetapkan Iwan Bule sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani didapuk sebagai Komisaris Independen perusahaan.

Menurut Erick, komposisi tersebut dapat mencegah pemborosan di Pertamina. Sebab, kompensasi subsidi BBM harus benar-benar dihitung ulang dan tepat sasaran.

“Kami harapkan dari perwakilan ini bisa memperkuat lagi keborosan-keborosan yang selama ini terjadi, tetapi bukan keborosan karena korupsi karena memang tadi, datanya harus terus disinkronisasikan,” ucap Erick di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Mochamad Iriawan yang kini menjabat Komisaris Utama Pertamina merupakan purnawirawan pejabat tinggi Kepolisian. Sebelum berlabuh di Pertamina, dia adalah Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Sementara itu, Dony Oskaria merupakan Wakil Menteri BUMN. Adapun Raden Adjeng Sondaryani selaku Komisaris Independen sebelumnya menjabat Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Kementerian BUMN juga menetapkan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati yang telah menjabat sejak 2018.

Erick menuturkan ditunjuknya Simon Aloysius sebagai nakhoda baru Pertamina diharapkan dapat mendorong terobosan anyar di Pertamina. Dia pun telah menitipkan sejumlah poin penting guna mendorong kinerja perseroan ke depan.

“Ada beberapa poin yang saya titipkan dan saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal, apalagi dengan terobosan yang sudah didiskusikan langsung,” kata Erick.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan pemberhentian serta perubahan komisaris Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham.

Kendati demikian, dia menilai perubahan bakal menjadi energi baru bagi keberlanjutan Pertamina. Begitu pula, kepemimpinan sebelumnya menjadi landasan untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan energi nasional.

Jakarta -

Mochamad Iriawan alias Iwan Bule resmi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Ia menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina.

Menteri BUMN Erick Thohir pun angkat bicara mengenai penunjukan Iwan Bule. Dia mengatakan, hal itu bagian dari pengawasan.

"Kan memang itu bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran. Kemarin Pak Bahlil (Menteri ESDM) sudah panggil juga kan. Bagaimana kompensasi subsidi itu harus benar-benar dihitung ulang, tepat sasaran atau tidak. Jadi di Pertamina itu ada Pak Mochamad Iriawan, ada Pak Condro. Kita harapkan dari perwakilan ini bisa memperkuat lagi keborosan-keborosan yang selama ini terjadi," papar Erick di DPR Jakarta, Senin (4/12/2024).

Erick mengatakan, keborosan itu bukan karena korupsi. Dia mengatakan, keborosan itu terkait persoalan data.

"Tapi bukan keborosan karena korupsi. Karena memang tadi datanya harus terus disinkronisasikan. Masalah kita memang kan data selama ini," ungkapnya.

Iwan Bule ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tepatnya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Selain itu, Dony Oskaria diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama dan Raden Adjeng Sondaryani diangkat jadi Komisaris Independen.

(acd/eds)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal pengangkatan Simon Aloysius Mantiri dan Mochamad Iriawan sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Diungkapkan Bahlil, sebagai BUMN yang sudah sangat mapan dan memiliki sistem yang jalan maka pergantian kepemimpinan merupakan hal yang biasa.

"Apalagi ya tergantung dari pimpinan, Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) dan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), biasanya kalau itu di Menteri BUMN. Pasti Menteri BUMN mempunyai penilaian-penilaian khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa saja yang akan diganti termasuk di dalamnya adalah Pertamina," ujar Bahlil ketika ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan tersebut yaitu pengangkatan Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang akan memimpin Pertamina di masa mendatang.

Dalam RUPS di mana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN. "Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar.

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan.

"Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional," pungkas Fadjar.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Adapun Iwan Bule ditunjuk untuk menggantikan Simon Aloysius Mantiri.

Pengangkatan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina (Persero). Lantas, berapa kekayaan Iwan Bule?

Harta Kekayaan Iwan Bule

Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah ke laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Iwan Bule terpantau melaporkan jumlah hartanya hanya sekali ketika menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat. Total kekayaannya kala itu sebesar Rp 8.193.328.386 dan US$ 20.000 per 5 September 2014.

Berikut rincian harta kekayaan Iwan Bule:

-Tanah dan bangunan: Rp 7.375.125.000.

-Alat transportasi dan mesin: Rp 269.000.000.

-Peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya: -

-Harta bergerak lainnya (logam mulia): Rp 237.795.000.

-Surat berharga: -

-Giro dan setara kas lainnya: Rp 311.408.386 dan US$ 20.000.

-Piutang: -

- Utang: -

1. Tanah dan Bangunan

Secara lebih rinci, berikut daftar bidang tanah dan bangunan yang dimiliki Iwan Bule:

- Tanah seluas 683 meter persegi di Kota Bekasi, Jawa Barat yang berasal dari hasil sendiri serta perolehan dari 1997 hingga 2014, dengan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp 650.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 200/300 meter persegi di Jakarta Selatan serta perolehan dari 2000 hingga 2014, dengan NJOP Rp 3.285.000.000.

-Tanah seluas 446 meter persegi di Kota Bandung, Jawa Barat yang berasal dari hasil sendiri serta perolehan dari 2000 hingga 2014, dengan NJOP Rp 765.000.000.

-Tanah seluas 283 meter persegi di Kota Bogor, Jawa Barat yang berasal dari hasil sendiri serta perolehan dari 2001 hingga 2014, dengan NJOP Rp 1.250.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 595/200 meter persegi di Kabupaten Bogor yang berasal dari hasil sendiri serta perolehan dari 2004 hingga 2014, dengan NJOP Rp 285.125.000.

-Tanah seluas 3.790 meter persegi di Kabupaten Bogor yang berasal dari hasil sendiri serta perolehan dari 2004 hingga 2014, dengan NJOP Rp 758.000.000.

-Tanah seluas 1.050 meter persegi di Kabupaten Bogor yang berasal dari hasil sendiri serta perolehan dari 2004 hingga 2014, dengan NJOP Rp 210.000.000.

-Tanah seluas 860 meter persegi di Kabupaten Bogor yang berasal dari hasil sendiri serta perolehan dari 2004 hingga 2014, dengan NJOP Rp 172.000.000.

2. Alat Transportasi

Sementara itu, kendaraan milik Iwan Bule sebagai berikut:

-Mobil Toyota Land Cruiser tahun produksi 1997 yang berasal dari hasil sendiri dan perolehan pada 2011, dengan nilai jual Rp 200.000.000.

-Mobil Toyota Dyna tahun produksi 2004 yang berasal dari hasil sendiri dan perolehan pada 2004, dengan nilai jual Rp 65.000.000.

-Motor Millenium tahun produksi 2000 yang berasal dari hasil sendiri dan perolehan pada 2001 dengan nilai jual Rp 4.000.000.

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) . Pengangkatan ini diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar, Senin (4/11/2024).

Iwan Bule menggantikan posisi Simon Aloysius Mantiri yang sebelumnya mengisi posisi tersebut. Adapun, Simon ditunjuk menjadi Direktur Utama Pertamina, menggeser Nicke Widyawati. Lantas, apa sepak terjang Iwan Bule sehingga dipercaya pemerintah selaku pemegang saham untuk mengisis jabatan tertinggi dalam BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) itu?
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Iwan sempat berkarier di Kepolisian. Dia merupakan lulusan Akademi Polisi pada tahun 1984. Selama berkarir di Kepolisian, Iwan lebih banyak bertugas di bidang reserse kriminal.

Tak hanya itu, dia pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Salah satu kasus terkenal yang sempat ditanganinya adalah kasus pembunuhan kontroversial Nasrudin Zulkarnaen oleh tersangka Ketua KPK Antasari Azhar.

Kasus ini ditangani saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan pangkat Komisaris Besar Polisi pada tahun 2008. Selanjutnya, pada 18 Juni 2018, Iwan dipercaya menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan hingga 5 September 2018.

Purnawirawan Perwira Tinggi Polri ini pun sempat menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. Hingga pada 2 November 2019 Iwan Bule terpilih sebagai Ketum PSSI untuk periode 2019-2023.

Dia juga berkarir di industri sepakbola nasional, dimana Iwan terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) setelah menang mutlak dalam Kongres PSSI yang dilaksanakan pada November 2019 lalu. Dalam kongres tertutup tersebut, Iwan Bule berhasil meraih 82 suara dari 85 suara yang hadir dan 3 suara dianggap tidak sah. Praktis, perolehan suara mutlak ini pun diraih oleh Iwan Bule alias Mochamad Iriawan.

Berikut jabatan yang pernah dipegang Iwan Bule atau Mochamad Iriawan sejak tahun 2000-an adalah sebagai berikut.

Kapolres Tegal Polwil Pekalongan Polda Jawa Tengah (2000)

Irbiops Itwasda Polda Metro Jaya (2004)

Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya (2004)

Kabid Telematika Polda NTT (2004)

Dir Reskrim Polda NTT (2005)

Ka SPN Purwokerto Polda Jawa Tengah (2006)

Kabag Lekdik Rodalpers SDE SDM Polri (2008)

Dir Reskrimum Polda Metro Jaya (2008)

Wadir I/Kam Dan Trannas Bareskrim Polri (2009)

Dirbinmas Baharkam Polri (2010)

Kapolda NTB (2012)

Kapolda Jawa Barat (2013)

Kadivkum Polri (2015)

Kadiv Propam Polri (2016)

Kapolda Metro Jaya (2016)

Asosp Kapolri (2017)

Sekretaris Utama Lemhannas (2018)

Penjabat Gubernur Jawa Barat (2018)

Ketua Umum PSSI (2019)

Harta Kekayaan

Harta kekayaan Iwan Bule bisa dilihat dalam data resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di laman resmi e-LHKPN KPK. Berdasarkan data LHKPN miliknya yang dilaporkan pada tahun 2014, mantan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini rupanya memiliki kekayaan mencapai Rp8,19 miliar.

Dari total harta kekayaan tersebut, Iwan Bule tercatat memiliki harta tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp7,3 miliar. Selain itu, Iwan juga tercatat memiliki sejumlah alat transportasi dengan nilai mencapai Rp269 juta. Adapun jenis alat transportasi miliknya antara lain mobil Toyota Land Cruiser, Toyota Dyna, dan sebuah motor merek Millenium.

Tak hanya memiliki aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan, Iwan Bule juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya yakni logam mulia yang didapatkannya dari tahun 1990 hingga 2014 dengan nilai mencapai Rp237,7 juta. Komisaris Pertamina ini juga mempunyai giro dan kas setara kas dengan nilai mencapai Rp311,4 juta dalam bentuk rupiah serta mata uang asing senilai USD20.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama dan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Senin (04/11/2024).

Dalam RUPS di mana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina juga menetapkan Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar, dikutip Senin (4/11/2024).

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina pada masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pada jajaran baru dewan komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagi Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Adapun Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” pungkas Fadjar.

Melalui RUPS tersebut, saat ini susunan Direksi Pertamina sebagai berikut.

Jajaran Dewan Komisaris

• Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
• Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
• Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
• Komisaris : Heru Pambudi
• Komisaris : Bambang Suswantono
• Komisaris Independen : Condro Kirono
• Komisaris Independen : Alexander Lay
• Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi

• Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
• Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro
• Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
• Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra
• Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution
• Direktur Keuangan: Emma Sri Martini
• Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono
• Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

Jakarta -

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) selaku pemegang saham PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mengangkat kembali Muhammad Muchlas Rowi sebagai Komisaris Independen Jamkrindo.

Langkah ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Kepmen BUMN) dan Direktur Utama Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham Jaminan Kredit Indonesia Nomor SK-227/MBU/10/2024 dan Nomor 17/KepSir-PS/BPUI/X/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia.

Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha mengatakan, pengangkatan kembali Muhammad Muchlas Rowi merupakan salah satu bentuk komitmen IFG sebagai holding dalam meningkatkan tata kelola dan memastikan efektivitas operasional, serta strategi bisnis yang berkelanjutan di anak perusahaan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pengawasan yang diberikan Bapak Muhammad Muchlas Rowi selama menjadi Komisaris Independen Jamkrindo sehingga Jamkrindo berhasil menavigasi kinerja finansial perusahaan secara positif dengan pengelolaan risiko secara terukur dan prudent," kata Sistha dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/10/2024).

"Mengingat kontribusi yang telah diberikan, maka pemegang saham merasa perlu melakukan pengangkatan kembali Bapak Muhammad Muchlas Rowi sebagai Komisaris Independen PT Jamkrindo," sambungnya.

Sebagai perusahaan penjamin terbesar di Indonesia, Sistha mengatakan, Jamkrindo berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas finansial UMKM kepada lembaga keuangan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan beragam layanan penjaminan yang mempermudah UMKM serta melakukan kegiatan pendampingan agar UMKM lebih berdaya saing.

Dewan Komisaris Jamkrindo:

a. Krisna Wijaya: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
b. Muhammad Muchlas Rowi: Komisaris Independen
c. Desty Arlaini: Komisaris
d. Hernita Alius: Komisaris Independen
e. Ari Wahyuni: Komisaris
f. Angger P. Yuwono: Komisaris

(shc/ara)

Bisnis.com, JAKARTA — Komisaris Utama PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) Paulus Utomo melego 120 juta saham SOCI pada 23 September 2024 pada harga Rp175 per lembar.

Dalam laporan transaksi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Paulus menyampaikan penjualan 120 juta saham SOCI dilakukan pada level harga Rp175 per saham. Dengan demikian, Paulus mengantongi dana segar Rp21 miliar dari transaksi tersebut.

“Tujuan dari transaksi adalah untuk divestasi,” tulisnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (24/9/2024).

Setelah transaksi tersebut, kepemilikan langsung Paulus dalam saham SOCI menjadi nihil atau 0 dari sebelumnya 120.000.000 lembar saham. Jumlah itu merepresentasikan persentase hak suara sebesar 0% dari sebelumnya 1,70%.

Berdasarkan data RTI Business per 31 Agustus 2024, Selain Paulus Utomo, pemegang saham SOCI adalah, PT Soechi Grup yang menggenggam 66,70% saham. Selain itu, saham SOCI juga dikuasai oleh Go Darmadi sebesar 1,70%, sementara sisanya dikempit oleh masyarakat warkat 15,82% dan non Warkat 14,08%.

Di lantai bursa, saham SOCI ditutup di level Rp177 per lembar pada perdagangan Selasa (24/9/2024). Sepanjang tahun berjalan 2024, SOCI telah terkoreksi 3,28%.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) mengumumkan pendirian anak usaha baru yakni Glory Shippig Maritime Pte. Ltd yang berkedudukan di Singapura pada Selasa (16/7/2024).

Sekretaris Perusahaan Soechi Lines Paula Marlina mengungkapkan Glory Shippig Maritime (GSM) akan bergerak di bidang pelayaran dan penyewaan kapal, dimana komposisi kepemilikan saham SOCI pada GSM adalah sebanyak 100%.

"Pendirian perusahaan tersebut telah disetujui oleh badan otoritas Singapuran melalui Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) dengan nomor 202428937R tertanggal 16 Juli 2024," kata Paula dalam keterbukaan informasi, Rabu (17/7/2024).

Paula menambahkan, tujuan dari pembentukan anak usaha baru tersebut adalah untuk mendukung kegiatan usaha perseroan dalam skala global.

"Dengan dibentuknya entitas perseroan baru diharapkan dapat meningkatkan dan membantu kegiatan operasional perseroan," tambahnya.

Adapun, aksi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan perseroan. Lebih dari itu, dengan adanya pembentukan anak usaha baru tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan konsolidasi SOCI.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Indofarma Tbk (INAF) resmi mengangkat jajaran dewan komisaris baru, yakni Didi Agus Mintadi sebagai pelaksana tugas komisaris utama perusahaan.

Hal itu diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kedua untuk tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada 14 Agustus 2024. RUPST tersebut juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksono Trisnantoro sebagai Komisaris Utama Indofarma terhitung sejak 14 Agustus 2024.

“Ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut,” demikian tertulis dalam risalah RUPST dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Senin (19/8).

Sebelumnya, Laksono mengundurkan diri karena situasi perusahaan saat ini tidak memungkinkan lagi untuk mengembangkan alat kesehatan dan herbal sesuai dengan rencana transformasi Holding BUMN Farmasi.

Selain itu, RUPST tersebut juga menyetujui pengurangan satu posisi komisaris sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris Indofarma menjadi dua orang.

Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Indofarma:

Komisaris

Pelaksana Tugas Komisaris Utama : Didi Agus Mintadi
Komisaris Independen : Teddy Wibisana

Direksi:

Direktur Utama : Yeliandriani
Direktur Operasional : Dandi Prazos

Profil Didi Agus Mintadi

Didi Agus Mintadi merupakan mantan dokter yang pernah menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Polri Pusat dari 2012 hingga 2018. Sebelum memegang posisi tersebut, ia memiliki jejak rekam panjang di bidang kedokteran dan kesehatan, terutama di lingkungan kepolisian.

Pada 2011 hingga 2012, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan di Polda Jawa Timur. Sebelumnya pada 2010 -2011, ia menjabat pada posisi yang sama di Polda Sumatera Utara.

Pada 2009 - 2010, Didi pernah memimpin Rumah Sakit Polri di Sulawesi Selatan. Dia merupakan lulusan pendidikan kedokteran di Universitas Airlangga hingga memperoleh gelar S-1. Didi juga menyelesaikan program spesialis Ilmu Penyakit Jantung di universitas yang sama.