Jakarta -

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) selaku pemegang saham PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mengangkat kembali Muhammad Muchlas Rowi sebagai Komisaris Independen Jamkrindo.

Langkah ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Kepmen BUMN) dan Direktur Utama Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham Jaminan Kredit Indonesia Nomor SK-227/MBU/10/2024 dan Nomor 17/KepSir-PS/BPUI/X/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia.

Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha mengatakan, pengangkatan kembali Muhammad Muchlas Rowi merupakan salah satu bentuk komitmen IFG sebagai holding dalam meningkatkan tata kelola dan memastikan efektivitas operasional, serta strategi bisnis yang berkelanjutan di anak perusahaan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pengawasan yang diberikan Bapak Muhammad Muchlas Rowi selama menjadi Komisaris Independen Jamkrindo sehingga Jamkrindo berhasil menavigasi kinerja finansial perusahaan secara positif dengan pengelolaan risiko secara terukur dan prudent," kata Sistha dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/10/2024).

"Mengingat kontribusi yang telah diberikan, maka pemegang saham merasa perlu melakukan pengangkatan kembali Bapak Muhammad Muchlas Rowi sebagai Komisaris Independen PT Jamkrindo," sambungnya.

Sebagai perusahaan penjamin terbesar di Indonesia, Sistha mengatakan, Jamkrindo berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas finansial UMKM kepada lembaga keuangan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan beragam layanan penjaminan yang mempermudah UMKM serta melakukan kegiatan pendampingan agar UMKM lebih berdaya saing.

Dewan Komisaris Jamkrindo:

a. Krisna Wijaya: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
b. Muhammad Muchlas Rowi: Komisaris Independen
c. Desty Arlaini: Komisaris
d. Hernita Alius: Komisaris Independen
e. Ari Wahyuni: Komisaris
f. Angger P. Yuwono: Komisaris

(shc/ara)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang belum dilunasi mencapai Rp 72,03 triliun per Agustus 2024 ini. Jumlah ini tercatat tumbuh sekitar 35,62%

Namun, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan tingkat risiko kredit macet atau tidak terbayar lebih dari 90 hari (TWP90) masih tergolong rendah, yaitu 2,38%.

Artinya pembayaran cicilan pinjol masyarakat tercatat masih berjalan dengan baik.

"Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan tercatat tumbuh signifikan sebesar 35,62% atau sebesar Rp 72,03 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat TWP90 turun dan dalam kondisi terjaga di posisi 2,38%," kata Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, Mahendra menjelaskan di sektor asuransi total aset per Agustus 2024 mencapai Rp 1.132,49 triliun, tumbuh 1,32% year-on-year. Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi meningkat di agustus mencapai Rp 218,55 triliun atau tumbuh 5,82%.

"Permodalan industri asuransi komersial pada agustus 2024 ini masih solid dengan risk-based capital industri asuransi jiwa tercatat 457,02% dan asuransi umum reasuransi sebesar 323,74%, terjaga jauh di atas ambang batas 120%," terangnya.

Kemudian untuk dana pensiun, total aset dana pensiun tumbuh 9,07% year-on-year dengan nilai sebesar Rp 1.485,43 triliun dengan aset dana pensiun sukarela sebesar Rp 378,45 triliun tumbuh 4,83%.

"Adapun pada perusahaan penjaminan outstanding penjaminan tercatat tumbuh 11,25% dengan nominal mencapai Rp 418,13 triliun dan aset tumbuh sebesar 7,26% sebesar Rp 47,90 triliun," jelas Mahendra.

Mahendra menambahkan, penyaluran dana perusahaan pembiayaan juga tumbuh double digit di level 10,18% pada Agustus 2024, dengan pembiayaan modal kerja sebagai penopang pertumbuhan tumbuh 10,76%.

Menurutnya hal ini sejalan dengan intermediasi di perbankan yang menentukan tingkat tumbuhan yang baik.

"Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan non-performing financing NTF Net tercatat 0,83% dan NTF Gross 2,66%," terangnya.

(hns/hns)

Transformasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen, kepentingan industri dan perspektif makro ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan transformasi di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun (PPDP) untuk semakin meningkatkan kontribusi sektor tersebut kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan transformasi dan reformasi di bidang PPDP telah, sedang dan akan terus dilakukan OJK baik pada sisi pengaturan, pengembangan, perizinan dan pengawasan bidang PPDP.

"Transformasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen, kepentingan industri dan perspektif makro ekonomi untuk memberikan kontribusi terhadap negara," kata Ogi dalam Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Selasa.

OJK secara konsisten melakukan upaya simultan dalam penyelesaian isu-isu terkini dan pengembangan sektor PPDP secara bersamaan.

Dalam penyelesaian perusahaan yang bermasalah, OJK terus melakukan komunikasi kepada publik serta berbagai tindakan yang mendorong penyelesaian secara objektif, tegas dan memberikan kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan pelindungan konsumen.

Pada sisi penguatan dan pengembangan yang dilakukan di sektor PPDP, beberapa fokus utama yang dilakukan antara lain peningkatan permodalan dan pendalaman pasar, penguatan governansi dan manajemen risiko, penguatan ekosistem sektor PPDP, serta penerapan "best practices" dan standar internasional.

Sebagai bagian dari transformasi itu, OJK juga secara konsisten memenuhi komitmen untuk mendukung UU P2SK dimana pada 2023 OJK sudah mengeluarkan 10 Peraturan OJK (POJK) di bidang PPDP dan rencana 10 POJK pada 2024 termasuk sejumlah SE OJK untuk penjelasan ketentuan teknis.

Selain itu, untuk 2025, OJK sudah memetakan penerbitan POJK yang mendukung transformasi di sektor PPDP.

OJK juga terus melakukan penguatan di internal OJK dimana salah satunya membangun sistem informasi untuk mendukung pengawasan dengan pembuatan Portal Informasi dan Monitoring Efek IKNB (PRIME) yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terintegrasi di bidang PPDP berbasis teknologi atau supervisory technology.

Selain itu, OJK juga sedang dalam proses membangun basis data (database) pemegang polis asuransi nasional dan kepesertaan dana pensiun.

Melalui database ini, OJK dapat menganalisis data asuransi dan dana pensiun secara lebih granular sehingga dapat memperkuat pengawasan, riset dan pengembangan, serta pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.

Salah satu fokus OJK lainnya dalam penguatan dan pengembangan sektor perasuransian adalah dari sisi permodalan.

Sebagai contoh, pada sektor perasuransian telah diterbitkan POJK 23/2023 mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi yang memperkuat permodalan perasuransian secara bertahap baik pada tahun 2026 maupun tahun 2028.

Pada sisi perizinan, OJK juga sudah melakukan beberapa transformasi seperti penyederhanaan proses persetujuan atau pelaporan Produk Asuransi dan pada sisi pengawasan, sejumlah program juga telah dilakukan seperti koordinasi pengawasan end to end yang bertujuan memperkuat pengawasan dengan tiga layer pengawasan, persiapan implementasi PSAK 117, penguatan pelaporan, serta adanya pendelegasian kewenangan pengawasan kepada Kantor OJK untuk mendekatkan industri dengan pengawasnya.

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan penyusunan RPOJK itu dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan lembaga penjaminan melalui penguatan permodalan dan perluasan ruang lingkup operasional lembaga penjaminan untuk mewujudkan industri penjaminan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.

"Adapun perubahan substantif dalam RPOJK itu mencakup peningkatan jumlah modal disetor untuk mendirikan Lembaga Penjamin," katanya dalam keterangan resmi RDK OJK, Selasa (1/10).

Selain itu, Ogi menerangkan terdapat ketentuan yang mewajibkan pembentukan unit usaha penjaminan bagi perusahaan asuransi yang telah menjalankan usaha penjaminan.

Selain RPOJK tersebut, OJK juga tengah menyusun RPOJK Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Ogi menyebut RPOJK itu disusun dalam rangka perbaikan proses bisnis penjaminan.

"Adapun sejumlah hal yang akan diatur, yakni perluasan lingkup wilayah penjaminan, harmonisasi dengan ketentuan mengenai produk asuransi kredit, penguatan atas hak subrogasi, peningkatan ekuitas penjaminan, kapasitas penjaminan, serta pengenaan sanksi administratif," ungkapnya.

Terkait peningkatan ekuitas pada perusahaan penjaminan existing, Ogi menerangkan peningkatan akan dilakukan dalam 2 tahap.

Tahap pertama, yaitu pada 2026, sebesar 75% dari ketentuan baru. Tahap kedua pada 2028 sebesar 100% dari ketentuan baru.

Sementara itu, Ogi juga menyampaikan pada akhir 31 Desember 2028, perusahaan penjaminan diwajibkan memiliki ekuitas sebesar Rp 50 miliar (lingkup kota), Rp 100 miliar (lingkup provinsi), Rp250 miliar (lingkup nasional), dan Rp 500 miliar (penjamin ulang).

Dengan demikian, dia berharap kapasitas penjaminan dapat meningkat. Selain itu, Ogi bilang ketentuan batasan gearing ratio untuk perusahaan penjaminan di sektor usaha produktif dihapuskan.

JAKARTA - PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Jamkrida) menggelar seremonial penandatanganan kerjasama dengan beberapa unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) seperti MNC Asset Management, MNC Insurance, MNC Insurance Broker, dan MNC Life.

Penandatangan dilakukan oleh Dirut MNC Insurance Broker Fakhrul Razy, Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi, Dirut MNC Life Risye Dillianti dan Direktur Marketing MNC Insurance Rizki Lovanto Soedjoko dengan beberapa pimpinan Jamkrida dari seluruh Indonesia.

"Jadi kita hari ini ada tandatangan nota kesepahaman antara unit bisnis MNC salah satunya kami, MNC Asset Management dengan seluruh Jamkrida di Indonesia ada 18 totalnya yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda)," jelas Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi usai penandatanganan di Training Room 1&2 Lantai 3, iNews Tower, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Dimas bilang, MNC Asset sebagai salah satu manajer investasi di Indonesia nantinya akan mengelola dana dari Jamkrida. Sementara dengan unit bisnis MNC Kapital lainnya, kerjasama terkait dengan asuransi untuk teman-teman di Jamkrida secara keseluruhan.

"Kami dari MNC Group di bawah PT MNC Kapital memberikan support penuh terhadap usaha bisnis penjaminan kredit yang ada di Indonesia khususnya melalui rekan-rekan yang ada di Jamkrida karena bisnis penjaminan kredit merupakan bisnis yang cukup baik. Apalagi mereka ini kan BUMD jadi dari oleh dan untuk provinsi masing-masing," tutur Dimas.

Melalui kerja sama ini, Dimas berharap dengan dukungan dari MNC Grup kepada Jamkrida, bisnis kredit di Indonesia akan semakin sukses ke depannya.

JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) berencana memperluas kerja sama dengan MNC Group di berbagai aspek. Ekosistem bisnis yang dibidik di antaranya media, financial services, media finances services, entertainment hospitality, hingga di bidang energi.

Saat ini wadah bagi perusahaan penjaminan daerah itu sudah menjalani kerja sama dengan salah satu unit usaha MNC Group, yakni PT MNC Asset Management. Direktur MNC Asset Management , Dimas Aditya Ariadi mengatakan, kolaborasi dengan Aspenda bisa diperluas lagi ke dalam ekosistem MNC Group.

?Harapan dari kami semakin mempererat kerja sama Aspenda dengan MNC Asset secara khusus, dan secara umum Aspenda akan mempererat kerja sama dengan MNC Group, ekosistem MNC Group secara keseluruhan baik itu media finances services, entertainment hospitality dan juga energi,? ujar Dimas saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Kolaborasi MNC Asset Management dan Aspenda sudah berjalan cukup lama. Dimas mencatat, kemitraan yang dibangun terjadi sejak 2016 silam, sehingga 60% dari total PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) di Indonesia merupakan klien MNC Asset Management.

?Kerja sama kami dengan Aspenda sejak tahun 2016, dimana memang sampai hari ini kami masih berhubungan baik dengan rekan-rekan Aspenda, dan memang lebih dari 60 persen dari Jamkrida yang ada di seluruh Indonesia telah menjadi klien kami,? paparnya.

MNC Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang sudah eksis di pasar modal selama 24 tahun lebih. ?Adapun MNC Asset di sini sebagai manajer investasi yang mana membantu untuk salah satunya pengelolaan investasi di dalam Jamkrida masing-masing ya, yang ada 18 tersebut,? ucap Dimas.

Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan KUR, kami membutuhkan dukungan penambahan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan total Rp3 triliun

Jakarta (ANTARA) - Holding BUMN asuransi, penjaminan, dan investasi, Indonesia Financial Group (IFG), mengajukan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari alokasi APBN 2025 senilai Rp3 triliun untuk mendukung penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku UMKM.

“Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan KUR, kami membutuhkan dukungan penambahan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo dengan total Rp3 triliun,” ucap Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, dana tersebut akan disalurkan masing-masing sebesar Rp2 triliun untuk PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Rp1 triliun untuk PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Ia menyampaikan bahwa nilai PMN tersebut rencananya juga akan digunakan untuk penyesuaian tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

Tanpa adanya PMN serta perbaikan tarif IJP, Hexana menuturkan bahwa tingkat kesehatan perusahaan penjamin (gearing ratio) diproyeksikan akan melampaui ambang batas (threshold) mencapai 40 kali.

Bahkan dengan adanya suntikan modal dan penyesuaian tarif tersebut, lanjutnya, gearing ratio tersebut diprediksi akan tetap melebihi 20 kali dari threshold.

“Secara profitability, kondisi ini kurang bagus karena masih akan terdapat kerugian atau penurunan ekuitas sampai dengan tahun 2026,” ujarnya.

Hexana mengatakan bahwa sejak 2007 hingga 2023, pihaknya telah memberikan penjaminan terhadap penyaluran KUR sebesar Rp1.775 triliun dan menjangkau sekitar 60 juta UMKM serta 94 juta tenaga kerja.

Ia menuturkan bahwa Askrindo dan Jamkrindo menanggung porsi risiko penjaminan KUR sebesar 70 persen dengan IJP 1,5 persen hingga 2 persen dari penyaluran KUR.

“Jadi secara organik kapasitas Askrindo dan Jamkrindo akan mampu memberikan penjaminan kalau didukung dengan penguatan permodalan melalui PMN maupun penyesuaian tarif IJP,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024