Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara nampaknya tidak akan terealisasi. Rencana sebelumnya, bakal ada Badan Penerimaan Negara sebagai pengganti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kemungkinan akan tertunda.

Pria yang juga merupakan Ekonom Senior Indef dan Ketua Dewan Pakar PAN itu mengatakan wacana Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Keuangan menolak wacana tersebut.

Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali membantu Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Drajad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Sri Mulyani juga sebelumnya sudah pernah bicara soal wacana ini ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Saat itu, dia dipanggil Prabowo karena mendapatkan tawaran untuk melanjutkan posisi sebagai Menteri Keuangan di kabinet berikutnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang rencana pembentukan Badan atau Kementerian Penerimaan Negara, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Dia cuma menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024) yang lalu.

Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira ikut bicara soal wacana ini. Menurutnya rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal. Namun, kemungkinan akan disesuaikan oleh Prabowo dengan tim ekonomi di kabinet berikutnya.

"Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara Presiden dan tim ekonomi kabinet," ungkap Anggawira ketika dihubungi detikcom.

Anggawira menekankan pembentukan Badan Penerimaan Negara yang diusulkan oleh Prabowo adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan menolak ide tersebut, Anggawira menilai tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini.

"Pemerintahan baru memiliki ruang untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan yang sesuai dengan visi ekonomi ke depan, termasuk potensi reformasi institusi," ungkap Anggawira.

"Pak Prabowo juga cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Bila Badan Penerimaan Negara dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada peluang untuk diwujudkan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari Bu Sri Mulyani dan pihak terkait lainnya," tutupnya.

Saksikan Live DetikSore:

Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta untuk memperhatikan geliat bisnis UMKM saat menjabat mulai 20 Oktober 2024 mendatang. Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) Frans Meroga Panggabean mengatakan Prabowo harus memiliki perhatian terhadap ekonomi kerakyatan.

Frans mengatakan untuk menuju Indonesia Emas 2045 dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi 8%, Prabowo harus mendorong ekonomi di sektor usaha kecil dan menengah.

"Hal inilah yang ingin kita amplifikasikan supaya masyarakat tahu untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 dengan target rata-rata pertumbuhan ekonomi 8% kita harus mendorong ekonomi kerakyatan. Karena dengan inilah semua bisa bergerak bersama mendorong pemberdayaan koperasi dan UMKM," ujar Frans dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Frans menjelaskan implementasi dan peningkatan ekonomi kerakyatan dapat kita capai dengan menggerakkan koperasi, pelaku usaha UMKM, dan sektor pekerja informal. Penguatan regulasi perlu dilakukan sebagai kehendak politik pemerintahan baru ke depan.

"Perlu juga adanya pembudayaan dan literasi yang kuat atas koperasi kepada semua generasi yang lebih muda," ungkapnya.

Sementara itu, Laode Masihu Kamaluddin (Rektor Universitas Insan Cita Indonesia) mengatakan Prabowo juga harus mendorong ekonomi digital menjadi lebih kuat. Permasalahan yang harus diperhatikan dari sektor ini adalah big data yang belum akurat.

"Jadi dapat dikatakan Evidence based kita masih lemah. Jika data kita bagus maka diksi pengambilan kebijakan akan lebih baik," ujar Laode.

Dia menekankan peranan digital itu akan mempermudah semua hal. Menurut Laode, Prabowo tahu betul negara Indonesia adalah salah satu negara yang terkuat dalam ekonomi digitalnya di ASEAN.

"Hal tersebut bisa tercapai jika kita dorong ekonomi digital secara bersama-sama. Saat ini penggunaan gadget di Indonesia sudah tinggi hal ini menandakan masyarakat kita aware dengan dunia digital. Nah, nantinya tinggal kita arahkan saja kontennya ke konten ekonomi untuk mendorong ekonomi digital," ujar Laode.

Lebih lanjut, Syamsul Bahri, Wakil Ketua Dewan Pakar TKN menekankan Prabowo akan sangat memprioritaskan pengembangan ekonomi di sektor usaha kecil dan menengah. Apalagi bila harus melihat fakta bahwa UMKM dapat berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dia meyakinkan Prabowo Subianto akan memprioritaskan ekonomi kerakyatan dalam ikhtiar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Sudah jelas Pak Prabowo akan menaruh perhatian lebih terhadap pemberdayaan koperasi serta m pelaku UMKM sehingga memastikan terjadinya upskilling dan upscaling para pelaku ekonomi kerakyatan," ungkap Syamsul Bahri.

Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta untuk memperhatikan geliat bisnis UMKM saat menjabat mulai 20 Oktober 2024 mendatang. Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) Frans Meroga Panggabean mengatakan Prabowo harus memiliki perhatian terhadap ekonomi kerakyatan.

Frans mengatakan untuk menuju Indonesia Emas 2045 dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi 8%, Prabowo harus mendorong ekonomi di sektor usaha kecil dan menengah.

"Hal inilah yang ingin kita amplifikasikan supaya masyarakat tahu untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 dengan target rata-rata pertumbuhan ekonomi 8% kita harus mendorong ekonomi kerakyatan. Karena dengan inilah semua bisa bergerak bersama mendorong pemberdayaan koperasi dan UMKM," ujar Frans dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Frans menjelaskan implementasi dan peningkatan ekonomi kerakyatan dapat kita capai dengan menggerakkan koperasi, pelaku usaha UMKM, dan sektor pekerja informal. Penguatan regulasi perlu dilakukan sebagai kehendak politik pemerintahan baru ke depan.

"Perlu juga adanya pembudayaan dan literasi yang kuat atas koperasi kepada semua generasi yang lebih muda," ungkapnya.

Sementara itu, Laode Masihu Kamaluddin (Rektor Universitas Insan Cita Indonesia) mengatakan Prabowo juga harus mendorong ekonomi digital menjadi lebih kuat. Permasalahan yang harus diperhatikan dari sektor ini adalah big data yang belum akurat.

"Jadi dapat dikatakan Evidence based kita masih lemah. Jika data kita bagus maka diksi pengambilan kebijakan akan lebih baik," ujar Laode.

Dia menekankan peranan digital itu akan mempermudah semua hal. Menurut Laode, Prabowo tahu betul negara Indonesia adalah salah satu negara yang terkuat dalam ekonomi digitalnya di ASEAN.

"Hal tersebut bisa tercapai jika kita dorong ekonomi digital secara bersama-sama. Saat ini penggunaan gadget di Indonesia sudah tinggi hal ini menandakan masyarakat kita aware dengan dunia digital. Nah, nantinya tinggal kita arahkan saja kontennya ke konten ekonomi untuk mendorong ekonomi digital," ujar Laode.

Lebih lanjut, Syamsul Bahri, Wakil Ketua Dewan Pakar TKN menekankan Prabowo akan sangat memprioritaskan pengembangan ekonomi di sektor usaha kecil dan menengah. Apalagi bila harus melihat fakta bahwa UMKM dapat berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dia meyakinkan Prabowo Subianto akan memprioritaskan ekonomi kerakyatan dalam ikhtiar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Sudah jelas Pak Prabowo akan menaruh perhatian lebih terhadap pemberdayaan koperasi serta m pelaku UMKM sehingga memastikan terjadinya upskilling dan upscaling para pelaku ekonomi kerakyatan," ungkap Syamsul Bahri.