Budi Arie dan Maman Abdurrahman resmi dilantik menjadi Menteri Koperasi dan Menteri UMKM periode 2024-2029. Dalam 100 hari ke depan, keduanya akan berfokus pada beberapa hal yang berkaitan dengan Kementerian masing-masing.

Budi Arie mengatakan akan berfokus kepada tiga hal, yakni rebranding, digitalisasi, dan tata kelola koperasi. Budi menekankan pentingnya rebranding koperasi. Sebab, hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat dan keinginan untuk berkoperasi yang masih rendah.

"Rebranding itu penting karena kesadaran masyarakat dan keinginan untuk berkoperasi itu harus kita tingkatkan. Baru 27 juta orang Indonesia yang berkoperasi," kata Budi Arie saat ditemui usai acara Sertijab, Gedung Kemenkop UKM, Senin (21/10/2024).

Dia pun membandingkan dengan negara Amerika Serikat yang jumlah anggota koperasinya mencapai 125 juta orang. Padahal negeri Paman Sam itu dikenal dengan negara yang indivudualistik.

Selain itu, dia juga menyebut pentingnya membangun kepercayaan di masyarakat. Menurutnya, banyak masyarakat yang sekarang tidak percaya dengan koperasi lantaran dari cerita-cerita masa lalu.

"Juga kepercayaan, karena trust building penting kan di koperasi ini orang nggak percaya berkoperasi karena cerita masa lalu. Untuk itu, tumbuh kepercayaan masyarakat bahwa koperasi itu penting," jelasnya.

Lebih lanjut, digitalisasi koperasi juga tidak kalah penting. Budi menambahkan lebih dari 127 ribu koperasi eksistensi di Indonesia. Untuk itu, dia menilai untuk memperbaiki tata kelola koperasi dengan digitalisasi.

"Tata kelola sumber daya manusia kita ingin membangun koperasi. Koperasi yang bisa dipercaya dan juga bisa membawa manfaat bagi para anggotanya karena pengalaman banyak negara yang koperasinya maju koperasi dikelola secara profesional itu bisa menjadi kebanggaan," terangnya.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan struktur organisasi dipastikan berjalan dengan lancar. Namun, transisi tersebut tanpa harus mengesampingkan kebutuhan dari pelaku UMKM.

"Pesan yang disampaikan Pak Prabowo, pertama teman-teman harus tahu bahwa ada target optimis peningkatan ekonomi kita sampai 8%. Itu adalah target keuntungan. Nah salah satu pendukung untuk menaikkan ekonomi 8% adalah bagaimana bisa mengamankan sektor UMKM. Yang notabene hari ini kita ketahui dari sektor UMKM itu menyumbang tenaga kerja kurang lebih 90-95%," katanya.

Dia menjelaskan Kementerian UMKM ini berkepentingan untuk menjaga sektor informil yang didominasi oleh pelaku UMKM ini tetap terkendali. Salah satunya, dengan memberikan kepastian-kepastian terkait modal, pinjaman modal, supporting teknologi, dan hal-hal administrasi-administrasi yang lain.

"Maka dari itu kenapa pemerintahan Pak Prabowo ini memisahkan antara koperasi dengan UMKM. Karena di satu sisi tadi selain mendorong jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi. Di sisi lain ada kurang lebih 60-an juta pelaku UMKM yang harus dipikirkan secara fokus," jelasnya.

Terkait dengan anggaran, Maman menyebut tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dia akan berkolaborasi dengan beberapa pihak, seperti pihak swasta dan pihak-pihak perusahaan pelat merah.

"Karena pembiayaan-pembiayaan modal ini kan tidak hanya sekedar bisa kita, kita tidak cuma bisa sekedar mengandalkan dari dalam negeri, tapi juga pembiayaan-pembiayaan dari luar negeri dalam konteks venture capital dan lain sebagainya, itu juga bagus untuk kita manfaatkan. Artinya tadi saya bilang, yang saya ingin sampaikan itu jangan kita hanya sekedar mengharapkan APBN," imbuhnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta untuk memperhatikan geliat bisnis UMKM saat menjabat mulai 20 Oktober 2024 mendatang. Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) Frans Meroga Panggabean mengatakan Prabowo harus memiliki perhatian terhadap ekonomi kerakyatan.

Frans mengatakan untuk menuju Indonesia Emas 2045 dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi 8%, Prabowo harus mendorong ekonomi di sektor usaha kecil dan menengah.

"Hal inilah yang ingin kita amplifikasikan supaya masyarakat tahu untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 dengan target rata-rata pertumbuhan ekonomi 8% kita harus mendorong ekonomi kerakyatan. Karena dengan inilah semua bisa bergerak bersama mendorong pemberdayaan koperasi dan UMKM," ujar Frans dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Frans menjelaskan implementasi dan peningkatan ekonomi kerakyatan dapat kita capai dengan menggerakkan koperasi, pelaku usaha UMKM, dan sektor pekerja informal. Penguatan regulasi perlu dilakukan sebagai kehendak politik pemerintahan baru ke depan.

"Perlu juga adanya pembudayaan dan literasi yang kuat atas koperasi kepada semua generasi yang lebih muda," ungkapnya.

Sementara itu, Laode Masihu Kamaluddin (Rektor Universitas Insan Cita Indonesia) mengatakan Prabowo juga harus mendorong ekonomi digital menjadi lebih kuat. Permasalahan yang harus diperhatikan dari sektor ini adalah big data yang belum akurat.

"Jadi dapat dikatakan Evidence based kita masih lemah. Jika data kita bagus maka diksi pengambilan kebijakan akan lebih baik," ujar Laode.

Dia menekankan peranan digital itu akan mempermudah semua hal. Menurut Laode, Prabowo tahu betul negara Indonesia adalah salah satu negara yang terkuat dalam ekonomi digitalnya di ASEAN.

"Hal tersebut bisa tercapai jika kita dorong ekonomi digital secara bersama-sama. Saat ini penggunaan gadget di Indonesia sudah tinggi hal ini menandakan masyarakat kita aware dengan dunia digital. Nah, nantinya tinggal kita arahkan saja kontennya ke konten ekonomi untuk mendorong ekonomi digital," ujar Laode.

Lebih lanjut, Syamsul Bahri, Wakil Ketua Dewan Pakar TKN menekankan Prabowo akan sangat memprioritaskan pengembangan ekonomi di sektor usaha kecil dan menengah. Apalagi bila harus melihat fakta bahwa UMKM dapat berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dia meyakinkan Prabowo Subianto akan memprioritaskan ekonomi kerakyatan dalam ikhtiar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Sudah jelas Pak Prabowo akan menaruh perhatian lebih terhadap pemberdayaan koperasi serta m pelaku UMKM sehingga memastikan terjadinya upskilling dan upscaling para pelaku ekonomi kerakyatan," ungkap Syamsul Bahri.

Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta untuk memperhatikan geliat bisnis UMKM saat menjabat mulai 20 Oktober 2024 mendatang. Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) Frans Meroga Panggabean mengatakan Prabowo harus memiliki perhatian terhadap ekonomi kerakyatan.

Frans mengatakan untuk menuju Indonesia Emas 2045 dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi 8%, Prabowo harus mendorong ekonomi di sektor usaha kecil dan menengah.

"Hal inilah yang ingin kita amplifikasikan supaya masyarakat tahu untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 dengan target rata-rata pertumbuhan ekonomi 8% kita harus mendorong ekonomi kerakyatan. Karena dengan inilah semua bisa bergerak bersama mendorong pemberdayaan koperasi dan UMKM," ujar Frans dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Frans menjelaskan implementasi dan peningkatan ekonomi kerakyatan dapat kita capai dengan menggerakkan koperasi, pelaku usaha UMKM, dan sektor pekerja informal. Penguatan regulasi perlu dilakukan sebagai kehendak politik pemerintahan baru ke depan.

"Perlu juga adanya pembudayaan dan literasi yang kuat atas koperasi kepada semua generasi yang lebih muda," ungkapnya.

Sementara itu, Laode Masihu Kamaluddin (Rektor Universitas Insan Cita Indonesia) mengatakan Prabowo juga harus mendorong ekonomi digital menjadi lebih kuat. Permasalahan yang harus diperhatikan dari sektor ini adalah big data yang belum akurat.

"Jadi dapat dikatakan Evidence based kita masih lemah. Jika data kita bagus maka diksi pengambilan kebijakan akan lebih baik," ujar Laode.

Dia menekankan peranan digital itu akan mempermudah semua hal. Menurut Laode, Prabowo tahu betul negara Indonesia adalah salah satu negara yang terkuat dalam ekonomi digitalnya di ASEAN.

"Hal tersebut bisa tercapai jika kita dorong ekonomi digital secara bersama-sama. Saat ini penggunaan gadget di Indonesia sudah tinggi hal ini menandakan masyarakat kita aware dengan dunia digital. Nah, nantinya tinggal kita arahkan saja kontennya ke konten ekonomi untuk mendorong ekonomi digital," ujar Laode.

Lebih lanjut, Syamsul Bahri, Wakil Ketua Dewan Pakar TKN menekankan Prabowo akan sangat memprioritaskan pengembangan ekonomi di sektor usaha kecil dan menengah. Apalagi bila harus melihat fakta bahwa UMKM dapat berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dia meyakinkan Prabowo Subianto akan memprioritaskan ekonomi kerakyatan dalam ikhtiar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Sudah jelas Pak Prabowo akan menaruh perhatian lebih terhadap pemberdayaan koperasi serta m pelaku UMKM sehingga memastikan terjadinya upskilling dan upscaling para pelaku ekonomi kerakyatan," ungkap Syamsul Bahri.