Dua Menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara. Kabarnya, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum bisa terwujud.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sampai saat ini Prabowo akan menempatkan 3 wakil menteri sekaligus di Kementerian Keuangan. Salah satu wakil menteri itu, Suharso bilang, akan ditugaskan mengurus penerimaan negara.

Maka dari itu dia memperkirakan Prabowo tidak akan membentuk Badan Penerimaan Negara di awal masa jabatannya.

"Ya saya kira dengan adanya wakil menteri yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara saya kira masih akan tetap begitu. Ya saya kira begitu (tidak ada pembentukan Badan Penerimaan Negara)," ungkap Suharso ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Ketika ditanya apakah instansinya sebagai perancang induk perencanaan nasional diajak membahas soal pembentukan Badan Penerimaan Negara, Suharso enggan menjawab. Dia bilang hal itu bisa ditanyakan ke menteri baru yang akan ditunjuk Prabowo nanti. "Nanti tanya sama menteri yang baru ya," katanya singkat.

Menko Perekonomian Airlangga juga buka suara soal kabar Badan Penerimaan Negara yang batal dibentuk. Menurutnya tunggu saja keputusan Prabowo nanti, karena memang Sri Mulyani sudah diberika 3 Wakil Menteri Keuangan. Tambahan Wakil Menteri Keuangan dijabat Anggito Abimanyu, mantan orang Kementerian Keuangan juga.

Sementara dua Wakil Kementerian Keuangan lainnya adalah Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo.

"Tunggu pengumuman besok saja. Tunggu pengumuman pas kabinet saja. Memang wakil menterinya sudah 3," beber Airlangga di tempat yang sama.

Kabarnya, Badan Penerimaan Negara tak jadi dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang mau ditunjuk kembali jadi Menteri Keuangan kabinet Prabowo menolak rencana tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo.

Sri Mulyani sendiri telah menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali membantu Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.

Selama ini penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bea cukai memang berada di bawah kendali Kementerian Keuangan.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Dradjad ketika dihubungi detikcom.

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menurut Sri Mulyani tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan untuk jadi Badan Penerimaan Negara dan dia menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Simak Video Prabowo Tunjuk 3 Wamenkeu Dampingi Sri Mulyani, Ada Thomas Djiwandono

[Gambas:Video 20detik]

Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara nampaknya tidak akan terealisasi. Rencana sebelumnya, bakal ada Badan Penerimaan Negara sebagai pengganti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kemungkinan akan tertunda.

Pria yang juga merupakan Ekonom Senior Indef dan Ketua Dewan Pakar PAN itu mengatakan wacana Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Keuangan menolak wacana tersebut.

Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali membantu Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Drajad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Sri Mulyani juga sebelumnya sudah pernah bicara soal wacana ini ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Saat itu, dia dipanggil Prabowo karena mendapatkan tawaran untuk melanjutkan posisi sebagai Menteri Keuangan di kabinet berikutnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang rencana pembentukan Badan atau Kementerian Penerimaan Negara, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Dia cuma menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024) yang lalu.

Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira ikut bicara soal wacana ini. Menurutnya rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal. Namun, kemungkinan akan disesuaikan oleh Prabowo dengan tim ekonomi di kabinet berikutnya.

"Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara Presiden dan tim ekonomi kabinet," ungkap Anggawira ketika dihubungi detikcom.

Anggawira menekankan pembentukan Badan Penerimaan Negara yang diusulkan oleh Prabowo adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan menolak ide tersebut, Anggawira menilai tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini.

"Pemerintahan baru memiliki ruang untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan yang sesuai dengan visi ekonomi ke depan, termasuk potensi reformasi institusi," ungkap Anggawira.

"Pak Prabowo juga cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Bila Badan Penerimaan Negara dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada peluang untuk diwujudkan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari Bu Sri Mulyani dan pihak terkait lainnya," tutupnya.

Saksikan Live DetikSore:

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan bahwa anggaran belanja negara perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613 triliun, namun jumlah ini dinilai tidak cukup untuk mendukung target tersebut.

Drajad menekankan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia harus mencatatkan pertumbuhan minimal 5,8% hingga 5,9% pada 2025. Namun, dengan anggaran yang ada, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan 5,2%.

"Anggaran belanja Rp 3.600 triliun yang disiapkan Kementerian Keuangan tidak cukup untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% di masa mendatang. Pada tahun 2025, pertumbuhan minimal harus mencapai 5,8% atau 5,9% sebagai landasan untuk mengejar 6%, 7%, dan akhirnya 8%," ujar Drajad dalam acara Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10).

Drajad menambahkan, untuk mencapai target pertumbuhan 6% hingga 8%, diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp 300 triliun, sehingga total anggaran belanja negara mencapai Rp 4.000 triliun.

Namun, penambahan anggaran ini tidak mudah, mengingat 45% dari pendapatan negara digunakan untuk pembayaran utang. Pada 2025, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 3.005,1 triliun, yang berarti sekitar Rp 1.353 triliun akan dialokasikan untuk melunasi utang.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, Drajad mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Namun, rencana ini masih belum banyak dibahas. Menurutnya, BPN harus melalui tiga transformasi, yaitu transformasi kelembagaan, teknologi, dan kultur, yang terakhir dinilai paling sulit.

Selain itu, Drajad menekankan pentingnya pertumbuhan sektor swasta untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia menyoroti perlunya perbaikan regulasi dan birokrasi, yang selama ini menjadi hambatan bagi sektor swasta untuk berkembang.

"Birokrasi kita terlalu gemuk, dan setiap unit selalu ingin membuat peraturan, perizinan, dan pengawasan. Ini membuat segalanya menjadi rumit," tambah Drajad.

Di sisi lain, belanja pemerintah dan pertumbuhan investasi diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bakal memindahkan pengembangan proyek lumbung pangan atau food estate dari Kalimantan ke wilayah Merauke.

Hal itu tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo, Drajad Wibowo. Dia menyebut, kualitas tanah di Kalimantan kurang subur untuk pengembangan food estate.

“Yang sekarang dikembangkan di Kalimantan itu memang menghadapi beberapa persoalan karena tanahnya tak selalu subur, top soil sedikit ya. Sehingga, mungkin agak kurang cocok untuk beberapa hal,” ujarnya di UOB Economic Outlook 2025, Kamis (26/9).

Karenanya, pemerintahan ke depan merumuskan untuk memindahkan fokus pengembangan food estate tersebut ke daerah yang dinilai jauh lebih subur. Dia menyebut, Merauke akan dipilih karena dari segi agrikultur tanah di wilayah tersebut diklaim bagus.

Drajad menjelaskan bahwa kontur tanah di Merauke cenderung rata dan luas. Sehingga, sangat cocok untuk ditanami sejumlah komoditas seperti singkong hingga tebu.

“Karena Merauke tanahnya flat dan luas. Tapi memang infrastruktur masih kurang, tapi secara agrikultur itu sangat bagus,” tambahnya.

Akan tetapi Drajad memberi catatan bahwa pemerintah dan pelaku usaha swasta perlu bersinergi untuk mengentaskan permasalahan infrastruktur dan logistik di Merauke. Karena bila hal itu tak tertangani, dikhawatirkan bakal mempengaruhi proses distribusi hasil panen komoditas nantinya.

Di sisi lain, Drajad juga menegaskan bahwa food estate Kalimantan tak ditinggalkan mangkrak begitu saja meski fokus pengembangan food estate akan digeser ke Merauke.

“Tapi itu yang sudah dipilih akan tetap diteruskan, cuma kami menyadari tak bisa hanya mengandalkan Kalimantan, karena itu sekarang kita kembangkan di Merauke,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo menilai bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akan membebani perekonomian, karena konsumsi berpotensi tertekan. Apalagi, saat ini jumlah kelas menengah terus turun.

Hal tersebut disampaikan Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024). Dia menjelaskan bahwa pemerintah memerlukan pendapatan lebih tinggi ketika kondisi fiskal semakin ketat, dengan lebih dari Rp1.000 triliun dihabiskan untuk keperluan terkait utang.

Menurutnya, kunci meningkatkan pendapatan negara dalah reformasi di sisi fiskal, terutama perpajakan. Namun, hal itu bukan dengan mengejar kantong pajak yang sudah ada, seperti melalui rencana kenaikan PPN menjadi 12%.

Drajad sejatinya merupakan Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk koalisi pemerintahan berikutnya. Namun, Drajad menyampaikan pandangannya secara personal, bahwa kenaikan PPN justru akan membebani perekonomian.

"Saya sebagai pribadi, bukan sebagai anggota tim Prabowo-Gibran atau pun sebagai orang PAN, sebagai pribadi, saya enggak setuju dengan kenaikan PPN [menjadi] 12%. Karena dari tracking yang saya lakukan, monitoring yang saya lakukan, the risk is just to high [risikonya terlalu tinggi]," ujar Drajad pada Rabu (25/9/2024).

Adanya deindustrialisasi dan tarif PPN yang sudah naik ke 11% dua tahun terakhir menurut Drajad turut berpengaruh pada tekanan kelas menengah. Padahal, kelas menengah merupakan salah satu tulang punggung konsumsi domestik, yang menjadi komponen utama perekonomian Indonesia.

"Saya tracking pertumbuhan kita kuartalan sejak krisis Asia [1998] itu growth kita closely align dengan consumption growth [pertumbuhan konsumsi]. Kalau consumption growth melambat, karena kelas menengah drop, bagaimana kita bisa mengejar target pertumbuhan [ekonomi]?" ujarnya.

Drajad mengakui bahwa kenaikan PPN menjadi 12% memang sudah menjadi mandat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, dia berharap pemerintahan Prabowo akan meninjau ulang aturan itu, mempertimbangkan tekanan ekonomi yang ada.

"Saya pribadi kurang sepakat dengan 12%, tetapi itu sudah ada di undang-undang. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa di-review lagi," ujarnya.

JAKARTA, investor.id - Ekonom senior Dradjad Wibowo mengatakan relaksasi impor merupakan masalah dilematis. Pasalnya, relaksasi impor membuat sebagian pelaku industri di dalam negeri kesulitan untuk bersaing hingga  purchasing manager’s index (PMI) Manufaktur RI masuk zona kontraksi atau anjlok.

“Memang hal tersebut masalah yg dilematis. Tanpa relaksasi impor, kontainer akan menumpuk di gudang pelabuhan. Lalu lintas barang tersendat, inflasi naik. Rakyat sebagai konsumen dirugikan,” kata Dradjad kepada wartawan, Minggu (4/8/2024).

Hanya saja, kata Dradjad, menyalahkan relaksasi impor juga bukan pendapat atau langkah yang bijak. Hal tersebut bisa ditafsirkan sebagai bentuk ketidakharmonisan kerja antar kementerian/lembaga.

Menurut Dradjad, yang seharusnya dilakukan adalah secara bersama-sama mendesain kebijakan sinkron dan optimal antara pengembangan industri dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta kepabeanan dan cukai.

Dia mencontohkan, regulasi impor apa dan sebesar apa yang optimal bagi konsumen dan produsen domestik sekaligus.

“Apakah bea masuk anti dumping bisa dilakukan untuk komoditi dengan kode HS tertentu. Apakah ada solusi teknis terhadap backlog di pelabuhan. Apakah solusi agar industri domestik lebih bersaing dan tidak hanya mengharapkan proteksi berlebihan,” terang Dradjad.

Selain itu, kata Dradjad, faktor biaya produksi yang di luar kewajaran atau yang diakibatkan oleh kebijakan negara atau ulah oknum.

“Membongkar ekonomi biaya tinggi dalam proses industri itu akan lebih besar manfaatnya dalam jangka menengah dan panjang dari pada buka tutup relaksasi dan restriksi impor,” pungkas Dradjad.

Laporan terbaru Standard and Poor (S&P) Global menyatakan purchasing manager’s index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 mencapai 49,3, atau turun dibandingkan Juni 2024 sebesar 50,7. Posisi ini menunjukkan kontraksi pertama kalinya sejak Agustus 2021 atau setelah 34 bulan berturut-turut ekspansi.

Merespons hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan tidak kaget dengan turunnya PMI manufaktur Indonesia sejak kebijakan relaksasi impor diberlakukan.

"Kami tidak kaget dan logis saja melihat hasil survei ini, karena ini semua sudah terprediksi ketika kebijakan relaksasi impor dikeluarkan," ujar Agus dalam keterangan resminya, Kamis (1/8/2024).

Sementara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi hal anjloknya PMI manufaktur tersebut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menyokong kinerja dunia usaha.

“Kita rumuskan kebijakan supaya pelemahannya tidak lama dan bisa kembali. Kami harapkan environment global membaik. Ini yang akan kita terus usahakan sehingga PDB (produk domestik bruto) kita pada kuartal dua sampai akhir tahun tetap terjaga momentumnya,” kata Sri Mulyani  dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III 2024 di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Pemerintah akan melakukan langkah korektif apabila penurunan PMI manufaktur karena persaingan perdagangan tidak sehat atau unfair trade practice. Pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mendorong sektor manufaktur terutama yang menjadi salah satu sektor penting untuk meningkatkan daya tahan eksternal.  Selama ini, pemerintah memberikan insentif fiskal untuk sektor-sektor yang memberikan daya dorong besar ke perekonomian, termasuk industri manufaktur.

“Kita melihat lebih detail untuk manufaktur, tidak membuat dalam satu keluarga homogen. Kita akan melihat dari sisi industri ke industri, khususnya yang menyerap tenaga kerja, seperti tekstil dan garmen,” pungkas Sri Mulyani.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo mengingatkan agar jangan ada pihak yang merasa paling mengetahui calon menteri keuangan (menkeu) di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, siapa pun sebaiknya tidak menyebarkan pernyataan yang spekulatif dan kontraproduktif tentang calon anggota kabinet termasuk calon menkeu karena bisa berdampak ke perekonomian negara.

"Jadi siapa pun, mohon jangan sok tahu atau GR-lah. Maafkan jika saya agak keras, karena berbagai spekulasi akhir-akhir ini sudah berdampak negatif terhadap APBN 2024 dan utang BI," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/7).

Drajat enggan memberitahu lebih lanjut sosok menkeu yang akan dipilih Prabowo. Ia hanya memastikan Prabowo akan memilih yang terbaik dan paling cocok.

"Saya tidak akan memberi jawaban yang spekulatif. Apalagi, sekarang rupiah banyak dipengaruhi faktor psikologis," katanya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan sudah mengantongi nama menteri keuangan (menkeu) di kabinet pemerintahannya nanti. Kabar tersebut dibocorkan oleh Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan.

Heri mengatakan telah berdiskusi dengan calon menteri keuangan tersebut terutama soal keramahan terhadap pasar modal atau market friendly. Sosok tersebut katanya menghubungi Heri ketika muncul kabar Prabowo melaporkan ke Bank Dunia akan menaikkan utang 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kebetulan minggu lalu ada lagi berita dari Financial Times tentang interview. Pagi-pagi saya di-texting dari menteri keuangan yang akan datang, minta tanggapan yang market friendly gitu," kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, seperti dikutip dari Detik Finance, Rabu (17/7).

"Her, kasih dong apa sih komentar yang market friendly gitu lho, supaya bisa dikomunikasikan," kata Heriyanto menirukan calon menkeu tersebut.

Namun, Heri tidak membeberkan nama calon menteri keuangan di kabinet Prabowo tersebut. Ia hanya mengatakan sosok tersebut sangat memperhatikan nasib pasar modal Indonesia.

Heri mengklaim telah berdiskusi dengan tim ekonomi Prabowo.

"Di situ lah kita merasa ada kesempatan nih di mana market kita sudah keburu negative thinking, sudah jual duluan, tapi sebenarnya nanti kalau sudah lihat programnya mungkin, atau sudah lihat orangnya, oh ini kok kayaknya paten juga gitu, mungkin bisa begitu," beber Heriyanto.

Sebelumnya empat nama telah dikabarkan akan menjadi calon menteri keuangan Prabowo. Menurut sumber media asing Bloomberg mereka adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar.

Para sumber menjelaskan nama-nama itu dianggap paling cocok untuk posisi menteri keuangan karena keahlian mereka di bidang keuangan dan juga kepemimpinan yang efektif.

"Prabowo tidak akan melibatkan posisi menteri keuangan dalam tawar-menawar politik, karena ia melihat posisi itu berada di atas politik dan membutuhkan ketajaman dalam mengelola anggaran," tambah para sumber.

Kendati demikian kata sumber itu, nama-nama itu bisa saja berubah. Sebab, diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal.