TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Verrell Bramasta Fadilla Soedjoko resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Usai terpilih di parlemen, putra sulung Venna Melinda dan Ivan Fadilla Soedjoko tersebut mengatakan akan menyumbangkan gaji tahun pertamanya.

Sebelum dinyatakan lolos ke Senayan, Verrell diketahui lebih dahulu telah berjanji akan mengalihkan gajinya selama setahun untuk dikelola Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN agar diteruskan ke masyarakat. Pemberian gaji tersebut, menurut dia, sesuai dengan visi dan misinya untuk mengentaskan kemiskinan.

“Kalau misalnya saya diberikan amanah, jadi gajinya boleh dikasihkan ke masyarakat di (daerah pemilihan atau dapil) Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta) melalui DPD Partai Amanat Nasional,” kata Verrell di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 29 Desember 2023. Lantas, berapa gaji Verrell sebagai anggota DPR RI?

Gaji Anggota DPR RI

Pemberian gaji bagi anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Lebih lanjut, besarnya gaji pokok anggota DPR RI adalah Rp 4.200.000 per bulan. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Selain gaji pokok, anggota DPR RI juga mendapatkan penghasilan lainnya yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan gaji pokok. Kepada anggota DPR RI diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp 54.051.903, tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS), dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun tunjangan bagi PNS di antaranya tunjangan keluarga (tunjangan suami/istri dan tunjangan anak), tunjangan pangan atau beras, tunjangan hari raya (THR) keagamaan, serta gaji ke-13. Untuk tunjangan suami/istri sebesar 10 persen dari gaji pokok, sedangkan tunjangan anak sebesar 2 persen per anak untuk maksimal dua orang anak, belum berusia 21 tahun, belum pernah menikah, dan belum mempunyai penghasilan sendiri.

Tak hanya itu, anggota DPR RI juga memperoleh uang paket setiap bulan, biaya perjalanan dinas, rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaannya atau tunjangan perumahan, kendaraan dinas milik negara beserta seorang pengemudi dan biaya pemeliharaannya, perawatan kesehatan, hingga uang pensiun.

Kemudian, anggota DPR RI juga mendapatkan tunjangan kehormatan sebesar Rp 5.580.000, tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan sebesar Rp 3.750.000, bantuan langganan listrik sebesar Rp 3.500.000, dan biaya langganan telepon sebesar Rp 4.200.000.

Kritik Warganet

Niat mulia Verrell yang ingin menyumbangkan gajinya kepada masyarakat tidak sepenuhnya disambut baik. Warganet menyebut gaji pokok setahun yang akan disalurkan Verrell nominalnya kecil, yaitu kurang dari Rp 5 juta per bulan.

“Diperhatikan lagi ya, ‘gaji’, tidak disebutkan tunjangan,” cuit akun X @vuce****, Jumat, 4 Oktober 2024.

“Gajinya kan emang kecil, tunjangannya kan yang gede. Bisa aja, belum apa-apa udah akting aja,” tulis @kurang******.

“Yang gak diambil gajian doang. Tunjangan lain-lain itu lebih besar wkwkwk,” kata @zao****.

“Baru dilantik udah pada pinter-pinter banget ngegocek rakyat. Gaji itu cuma sebagian kecil, dana reses dan dana aspirasi yang miliaran setahun gimana,” ucap @tija***.

“Gaji DPR kan cuma berapa ya, kan tunjangannya yang banyak. Kenapa gak disebutin gaji + tunjangan,” ujar @strawb*****.

Adi Warsonoberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 resmi dilantik pagi ini, Selasa, 1 Oktober 2024. Pelantikan yang berlangsung di Kompleks, Senayan, Jakarta Pusat tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ratusan wakil rakyat yang terpilih dalam Pemilihan Legislatif atau Pileg 2024 mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin. Lantas, apa saja hak keuangan yang bakal diterima anggota DPR RI?

Gaji Anggota DPR RI

Pemberian gaji pokok bagi anggota DPR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Besarnya gaji pokok Ketua DPR adalah Rp 5.040.000 per bulan, Wakil Ketua DPR sebesar Rp 4.620.000 sebulan, dan Anggota DPR sebesar Rp 4.200.000 per bulan.

Tunjangan Anggota DPR RI

Selain gaji pokok, anggota DPR RI juga memperoleh beberapa tunjangan sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-520/MK.02/2015. Semakin tinggi jabatan, maka semakin besar pula tunjangan yang bakal diterima.

Misalnya, tunjangan kehormatan untuk ketua badan/komisi sebesar Rp 6.690.000, wakil ketua badan/komisi sebesar Rp 6.450.000, dan anggota sebesar Rp 5.580.000. Kemudian, tunjangan komunikasi intensif bagi ketua badan/komisi sebesar Rp 16.468.000, wakil ketua badan/komisi sebesar Rp 16.009.000, dan anggota sebesar Rp 15.554.000.

Selanjutnya, terdapat pula tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran bagi ketua badan/komisi DPR RI mencapai Rp 5.250.000, wakil ketua badan/komisi sebesar Rp 4.500.000, dan anggota sebesar Rp 3.750.000.

Tak hanya itu, anggota DPR RI juga mendapatkan tunjangan jabatan, tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS), dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Adapun tunjangan bagi PNS di antaranya adalah tunjangan keluarga (tunjangan suami/istri dan tunjangan anak), tunjangan pangan atau beras, tunjangan kinerja, tunjangan hari raya (THR) keagamaan, hingga gaji ke-13.

Fasilitas Anggota DPR RI

Kemudian, anggota DPR juga memperoleh uang paket setiap bulan, biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS, disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya, sebuah kendaraan dinas beserta seorang pengemudinya, serta biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor.

Besaran biaya bantuan langganan listrik untuk DPR RI sebesar Rp 3.500.000 per bulan, sedangkan biaya telepon sebesar Rp 4.200.000 sebulan.

“Kepada pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara yang mengalami kecelakaan dan/atau menderita sakit karena dinas diberikan pengobatan, perawatan, dan/atau rehabilitasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS,” demikian bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.

Pensiun Anggota DPR RI

Anggota DPR RI yang berhenti dengan hormat atas keinginan sendiri atau karena masa jabatannya telah berakhir juga berhak menerima pensiun setiap bulan. Pensiun ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

Besarnya pensiun pokok adalah satu persen dari dasar pensiun untuk setiap satu bulan masa jabatan, dengan ketentuan besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun.

Selain pensiun kepada mantan anggota DPR RI hingga yang bersangkutan meninggal dunia, pensiun juga diberikan kepada janda atau duda dan atau anak. Adapun pensiun anak diberikan bila anak belum mencapai usia 25 tahun, belum memiliki pekerjaan yang tetap, dan belum pernah menikah.

“Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS,” tulis Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.

Annisa Febiolaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

INFO NASIONAL - PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka mengajukan usulan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp976 miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Proposal ini diungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan PT Inka, KAI, PT Pelni, dan PT Damri di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Anggota Komisi VI DPR Subardi menilai permintaan itu tidak relevan. PT Inka sebagai satu-satunya produsen kereta api dianggap belum mampu menjadi penopang ekosistem industri kereta api dalam negeri.

Legislator asal Sleman, Yogyakarta, itu menilai kolaborasi antara PT Inka dan PT KAI masih lemah. KAI kerap kali harus melakukan impor gerbong beserta komponen pendukung karena Inka tidak dapat mengimbangi permintaan dari KAI Group di saat minat masyarakat untuk naik kereta semakin tinggi. “KAI harus impor, berarti ada produksi yang tidak mampu dikerjakan oleh Inka,” ucap politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Sebaliknya, ia menilai wajar saat KAI mengajukan PMN sebesa Rp1,8 triliun. Sebab, perusahaan kereta api itu mencatatkan laba bersih pada 2023 senilai Rp1,8 triliun.

Direktur Utama PT Inka, Eko Purwanto, menjelaskan bahwa PMN sebesar Rp976 miliar didasari kebutuhan kereta api, khususnya kebutuhan dari KAI Group. Suntikan dana tersebut diperlukan untuk mengembangkan industri dalam negeri.

"Kebutuhan yang meningkat ini tidak sebanding dengan kapasitas yang ada di PT Inka sehingga perlu untuk kita tingkatkan kapasitas yang ada di PT Inka agar nanti berdampak terhadap produk, baik dari sisi kualitas maupun kecepatan produk," ucap Eko. (*)

INFO NASIONAL –DPR mendengar masukan terkait maraknya produk impor dan tak dapat disaingi oleh produk lokal. Kabar ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemenperin), di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Dalam pertemuan itu, Kemenperin menyebut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, mengakibatkan banjir produk impor dengan harga murah.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yunita, mengatakan telah terjadi kenaikan volume impor tekstil secara signifikan Naik pada Mei 2024 menjadi 194.870 ton dari semula 136.360 ton pada April 2024. Imbasnya, ada 11.000 orang yang harus dirumahkan alias di-PHK buntut banyaknya pabrik tekstil yang tutup.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengaku miris setelah mendengar laporan tersebut. “Saya cemas karena tidak menyangka industri tekstil kita begitu lemahnya, ketergantungan kita pada impor yang begitu besarnya, ketidakmampuan kita menangkal impor yang kalah bersaing dengan produk dalam negeri,” ujar Eddy.

Ia juga sedih melihat Indonesia sebenarnya memiliki pasar yang luas tetapi justru dikuasai pihak asing. “Saya kaget mendengarnya,” kata Politisi Fraksi PAN itu.

Pengakuan serupa diucapkan anggota Komisi VII DPR RI, Nasril Bahar. Karena itu, ia berharap pemerintah bisa fokus dalam menentukan kebijakan yang tepat. “Fokus dalam menentukan kebijakan terhadap perkembangan dan kemajuan industri kita. Jangan terlalu fokus sama yang terlalu tinggi tapi yang di bawah berantakan,” kata dia. (*)