Jakarta -

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini buka-bukaan terkait nasib tunjangan kinerja (tukin) para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah kementerian. Adapun pemindahan kementerian ini seiring dengan perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rini memastikan, tukin yang diterima ASN masih akan tetap mengacu pada kementerian tempat ia bekerja sebelum dipindahkan sehingga tidak akan ada penurunan tukin. Hal ini sembari menunggu rampungnya Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

"Kalau misalnya di kementerian yang berbeda-beda (penempatannya), maka tetap dia akan menggunakan (tukin) yang lama sambil kita sedang menyesuaikan juga PermenPAN-RB untuk penyesuaian," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia pun mencontohkan dengan tukin Kementerian Imigrasi. Adapun di pemerintahan sebelumnya, persoalan imigrasi masuk ke dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, Kementerian Imigrasi nantinya akan mengikuti besaran tukin yang lama.

Tukin pegawai ASN sendiri berbeda-beda menyesuaikan jabatan dan asal kementerian. Ada kementerian yang tukinnya 80% dan ada juga yang sudah mencapai 100%. Rini menekankan kembali, untuk tahap awalnya ini tukin pegawai ASN yang pindah kementerian masih akan tetap mengacu pada tukin di kementerian lama.

"Ada yang dipindahkan ke mana, ada (kementerian) yang masih 80%, dia sudah 100 dan sebagainya, dia masih mengikuti yang lama dulu, sesuai dengan organisasi asal. Pokonya tidak merugikan ASN," ujarnya.

Rini mengatakan, proses transisi ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2024. Proses tersebut pun telah berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Seiring dengan itu, ke depan juga akan terbit aturan turunan lainnya.

"Transisi ini kan sampai bulan Desember harus kita selesaikan, mudah-mudahan nanti Januari sudah mulai ada peraturan. Jadi KemenPAN-RB lagi ngebut nih, banyak yang harus diselesaikan hari ini," kata dia.

Selaras dengan kebijakan menyangkut tukin ini, Rini juga memastikan kebijakan serupa terhadap gaji ASN yang pindah kementerian. Ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujar Rini, dalam Raker.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres No. 139 tahun 2024 atau Perpres Transisi. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," katanya.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Raffi Ahmad telah dilantik sebagai utusan khusus presiden di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia pun memiliki tugas membantu pekerjaan presiden, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden Periode Tahun 2024-2029.

Tugas utama utusan khusus presiden yakni menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden. Ia pun akan melaporkan hasil kerjanya kepada Sekretaris Kabinet.

Melansir dari situs setneg, Raffi Ahmad diberikan jabatan sebagai utusan khusus presiden di bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Gaji dan Tunjangan Utusan Khusus Presiden

Adapun gaji dan tunjangan utusan khusus presiden diberikan setingkat Menteri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Menteri memiliki gaji pokok Rp5.040.000.

Sedangkan tunjangan Menteri diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2001 tentang perubahan Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Merujuk Pasal 1 ayat (2) huruf e, besaran tunjangan jabatan menteri negara atau pejabat lain yang kedudukannya disetarakan dengan menteri adalah Rp13.608.000 setiap bulan.

"Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah sebesar Rp13.608.000," tulis aturan tersebut.

Sehingga apabila ditotal, utusan khusus presiden akan menerima gaji dan tunjangan per bulan sebesar Rp18.648.000.

JAKARTA - Pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mendapat kenaikan tunjangan kinerja (tukin) . Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Aturan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum purnatugas pada 18 Oktober 2024 atau sebelum Jokowi mengakhiri jabatannya. Beleid ini merupakan pembaruan atas Perpres Nomor 67 Tahun 2017 dan Perpres 93 Tahun 2018 tentang tukin di Kemnaker.

"Tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti," tulis Perpres baru tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Berdasarkan Pasal 2 Perpres tersebut, pegawai Kemnaker akan mendapat tunjangan kinerja setiap bulan selain penghasilan utama mereka.

Tunjangan diberikan dengan mempertimbangkan capaian kinerja masing-masing pegawai sesuai ketentuan berlaku.

Sebagai catatan, Menteri Ketenagakerjaan akan mendapat tunjangan kinerja 150% dari tunjangan tertinggi. "Menteri Ketenagakerjaan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Ketenagakerjaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan tertinggi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," bunyi pasal 5 ayat 1.

Tunjangan kinerja tertinggi adalah untuk kelas jabatan 17 yang sebesar Rp33.240.000. Jadi, tukin Menaker adalah 150% dari Rp33.240.000, yaitu Rp49.860.000 per bulan.

"Tunjangan kinerja bagi Menteri Ketenagakerjaar sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku," bunyi Pasal 5 Ayat 2.

Berikut rincian Tukin Kemnaker:

- Kelas jabatan 17: Rp33.240.000
- Kelas jabatan 16: Rp27.577.500
- Kelas jabatan 15: Rp19.280.000
- Kelas jabatan 14: Rp17.064.000
- Kelas jabatan 13: Rp10.936.000
- Kelas jabatan 12: Rp9.896.000
- Kelas jabatan 11: Rp8.757.600
- Kelas jabatan 10: Rp5.979.200
- Kelas jabatan 9: Rp5.079.200
- Kelas jabatan 8: Rp4.595.150
- Kelas jabatan 7: Rp3.915.950
- Kelas jabatan 6: Rp3.510.400
- Kelas jabatan 5: Rp3.134.250
- Kelas jabatan 4: Rp2.985.000
- Kelas jabatan 3: Rp2.898.000
- Kelas jabatan 2: Rp2.708.250
- Kelas jabatan 1: Rp2.531.250

Jakarta -

Prabowo Subianto akan memiliki 4 ajudan baru dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden ke-8 RI. Para ajudan ini dipilih dari para perwira berprestasi TNI-Polri sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 12 Tahun 2016.

Dalam Permensesneg 12 Tahun 2016 itu dijelaskan kedudukan ajudan presiden dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Militer Presiden. Adapun para anggota yang bertugas sebagai ajudan presiden ini tidak akan kehilangan statusnya di kesatuannya masing-masing.

"Anggota TNI dan Polri yang diangkat menjadi Ajudan dan Asisten Ajudan Presiden/Wakil Presiden dan Ajudan Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden tidak kehilangan statusnya sebagai Anggota TNI dan Polri," terang Petunjuk Pelaksanaan dalam Lampiran Permensesneg 12 Tahun 2016.

Mengingat para ajudan ini berasal dari kalangan TNI-Polri dan tetap memiliki status keanggotaan, maka besaran gaji yang mereka terima akan disesuaikan berdasarkan pangkat dan golongannya di kesatuannya masing-masing.

Hal ini dipertegas kembali dalam Bab II bagian D nomor 2 Petunjuk Pelaksanaan Permensesneg tadi. Di mana dalam hal ini para ajudan presiden terdiri dari perwira menengah berpangkat kolonel yang berasal dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU dan berpangkat komisaris besar polisi yang berasal dari Polri.

"Anggota TNI dan Polri yang diangkat menjadi Ajudan dan Asisten Ajudan menerima gaji, fasilitas serta dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis aturan itu.

Sehingga untuk besaran gaji ajudan baru Prabowo yang berasal dari kalangan TNI akan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024 mengenai Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji Tentara Nasional Indonesia.

Di mana dalam aturan itu besaran gaji pokok seorang Kolonel Rp 3.446.000-5.663.000 per bulan. Besaran ini tentu belum termasuk fasilitas keuangan lain seperti tunjangan jabatan dan tunjangan melekat.

Secara khusus tunjangan jabatan anggota TNI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Besaran tunjangan ini akan berbeda-beda tergantung dari kelas jabatannya.

Meski tidak diketahui para ajudan ini nanti akan masuk dalam kelas jabatan berapa, namun besaran tukin terkecil anggota TNI berada di angka Rp 1.968.000 untuk kelas jabatan 1 dan terbesar Rp 37.810.500 untuk KSAD, KSAL, KSAU.

Begitu juga dengan ajudan Prabowo yang berasal dari kalangan Polri akan mendapat gaji sesuai Peraturan Presiden (PP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di mana dalam aturan itu besaran gaji pokok seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Rp 3.446.000-5.663.000 per bulan. Besaran ini juga belum termasuk fasilitas keuangan lain seperti tunjangan jabatan dan tunjangan melekat.

Secara khusus tunjangan jabatan anggota TNI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018. Di mana besaran tukin terkecil anggota Polri berada di angka Rp 1.968.000 untuk kelas jabatan 1 dan terbesar di Rp 34.902.000 untuk Wakapolri; sedangkan tukin Kapolri sebesar 150% dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17.

Simak Video Polri Ajukan Nama Kandidat Ajudan Presiden-Wapres Terpilih ke Setmilpres

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Selasa malam, 22 Oktober 2024 dimulai dari Presiden Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Disusul, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan mengatakan, penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak efisien. Saat ini Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 diisi oleh tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.

Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan pelantikan pejabat yang akan membantu pemerintahannya sampai hari ketiga setelah pelantikannya, Minggu 20 Oktober 2024.

Berikutnya, para hakim mendapat kenang-kenangan dari Jokowi. Sebelum lengser, presiden ke-7 itu meneken Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 yang menaikkan tunjangan para pengadil ini.

Terakhir, hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menunjukkan ada 34 persen Gen Z pernah mengakses pinjaman online (pinjol) dalam enam bulan terakhir pada September 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Prabowo akan Lanjutkan Pembangunan IKN....

<!--more-->

1. Prabowo akan Lanjutkan Pembangunan IKN, Plt Kepala OIKN: 2 Tahun Bangunan Yudikatif dan Legislatif Rampung

Presiden Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Pada saat saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut beliau dua tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun," ujar mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Dengan demikian, gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya harus dibangun.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ekonom Indef soal Tambahan Kementerian Prabowo: Kabinet Gemuk Gerakan Pasti Lamban

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan mengatakan, penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak efisien. Saat ini Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 diisi oleh tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.

Fadhil menilai perubahan akan membuat tantangan di masa awal pemerintahan Prabowo lebih berat. “Risiko dari kabinet super gemuk dalam 1-2 tahun ke depan, selain soal inefisiensi, gerakannya sudah pasti lamban,” kata dia lewat pernyataan resmi, Selasa, 22 oktober 2024.

Padahal, Fadhil mengatakan, Prabowo ingin gerak cepat dalam pelaksaan berbagai program dan visinya. Masalah lain yang akan datang adalah berkaitan dengan koordinasi. Dengan kabinet gemuk ditambah berbagai menteri koordinator dan badan, maka koordinasi kemungkinan besar sulit. “Siapa bertanggung jawab dan satu dengan lainnya timbul overlapping,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Ada Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Presiden Prabowo....

<!--more-->

3. Ada Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Presiden Prabowo, Siapa dan Apa Tugas Mereka?

Presiden Prabowo Subianto melanjutkan pelantikan pejabat yang akan membantu pemerintahannya sampai hari ketiga setelah pelantikannya, Minggu 20 Oktober 2024.

Setelah melantik 108 menteri dan wakil menteri pada Senin, 21 Oktober, Prabowo giliran melantik staf khusus, penasihat khusus dan utusan khusus di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Pejabat yang dilantik hari ini adalah musisi Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2024 tentang pengangkatan Staf Khusus Presiden.

Selain Yovie, pelantikan juga dilakukan pada Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ini Gaji dan Tunjangan Baru Hakim, Kenang-kenangan dari Presiden Jokowi

Para hakim mendapat kenang-kenangan dari Jokowi. Sebelum lengser, presiden ke-7 itu meneken Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 yang menaikkan tunjangan para pengadil ini.

Peraturan Pemerintah berjudul Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung itu, menaikkan gaji pokok dan tunjangan hakim.

Para hakim pada awal Oktober 2024 menggelar mogok yang mereka sebut Hakim Cuti Bersama untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan yang tidak berubah selama 12 tahun.

Berdasarkan salinan yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024, Jokowi menandatangani PP tersebut pada tanggal 18 Oktober 2024, atau 2 hari sebelum lengser.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Survei: 1 dari 3 Gen Z Akses Pinjol, Mayoritas untuk Beli Gadget Terbaru....

<!--more-->

5. Survei: 1 dari 3 Gen Z Akses Pinjol, Mayoritas untuk Beli Gadget Terbaru

Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menunjukkan ada 34 persen Gen Z pernah mengakses pinjaman online (pinjol) dalam enam bulan terakhir pada September 2024. Sementara itu, 66 persen Gen Z menyatakan tak pernah mengkases layanan pinjol yang meliputi Kredivo, Dana, Akulaku, Easy Cash, dan lain-lain.

“Artinya 1 dari 3 Gen Z mengakses pinjol. Alasan paling dominan untuk memberli barang konsumsi, seperti gadget premium,” kata Yuswohady, Managing Partner Inventure, dalam Press Conference secara daring Indonesia Industry Outlook 2025 bertajuk tema Indonesia Market Outlook 2025: Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis Mantul? pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Yuswohady mengatakan berdasarkan hasil survei, ada 61 persen Gen Z menggunakan hasil pinjol ini untuk membeli barang konsumsi (gadget, peralatan rumah tangga, dll); 35 persen Gen Z berbelanja (baju, sepatu, dll di toko online atau offline) dari hasil pinjol; 27 persen untuk modal usaha; 23 persen gen Z menggunakan pinjol untuk nongkrong dan liburan (ngopi, ongkos transportasi, makanan, maupun belanja saat liburan).

Selain itu, ada juga 18 persen Gen Z yang menggunakan pinjol untuk menutup kebutuhan sehari-hari, 13 persen untuk membayar cicilan yang sudah ada, dan 5 persen untuk biaya pendidikan.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Para hakim mendapat kenang-kenangan dari Jokowi. Sebelum lengser, presiden ke-7 itu meneken Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 yang menaikkan tunjangan para pengadil ini.

Peraturan Pemerintah berjudul Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung itu, menaikkan gaji pokok dan tunjangan hakim.

Para hakim pada awal Oktober 2024 menggelar mogok yang mereka sebut Hakim Cuti Bersama untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan yang tidak berubah selama 12 tahun.

Berdasarkan salinan yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024, Jokowi menandatangani PP tersebut pada tanggal 18 Oktober 2024, atau 2 hari sebelum lengser.

"Gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat dan masa kerja golongan hakim," demikian bunyi Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2024.

Pada bagian menimbang PP tersebut, disebutkan bahwa negara memberikan jaminan kesejahteraan bagi hakim, selaku pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.

Hal tersebut dilakukan guna menjaga kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

"Besaran gaji pokok hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini," petikan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2024.

Berdasarkan Lampiran I PP Nomor 44 Tahun 2024, gaji pokok hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara ditentukan berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan.

Gaji pokok terendah adalah hakim Golongan III a masa kerja 0 tahun, yakni sebesar Rp2.785.700. Sementara itu, gaji pokok tertinggi adalah hakim Golongan IV e masa kerja 32 tahun, yaitu sebesar Rp6.373.200.

Gaji pokok tersebut meningkat jika dibandingkan PP Nomor 94 Tahun 2012. Sebelumnya, gaji pokok hakim Golongan III a masa kerja 0 tahun adalah Rp2.064.100 dan hakim Golongan IV e masa kerja 32 tahun hanya Rp4.978.000.

Selain itu, tunjangan jabatan hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan Lampiran II PP Nomor 44 Tahun 2024, hakim madya muda/letnan kolonel di tingkat banding mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp38.200.000 yang sebelumnya hanya Rp27.200.000.

Sementara itu, hakim pratama di tingkat pertama Pengadilan Kelas IA Khusus mendapat tunjangan jabatan Rp19.600.000. Sebelumnya, tunjangan untuk hakim pada tingkatan tersebut hanya Rp14.000.000.

Gaji Pokok

Golongan	Gaji Lama	Gaji Baru
III/a	Rp 2.064.100 - Rp 3.929.700	Rp 2.765.700 - Rp 4.575.200
III/b	Rp 2.151.400 - Rp 4.047.60	Rp 2.903.600 -Rp 4.768.800
III/c	Rp 2.242.400 - Rp 4.169.000	Rp 3.02.400 - Rp 4.970.500
III/d	Rp 2.337.300 - Rp 4.294.100	Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700
IV/a	Rp 2.436.100 - Rp 4.422.90	Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900
IV/b	Rp 2.539.200 - Rp 4.555.600	Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300
IV/c	Rp2.646.600 - Rp 4.692.300	Rp3.571.900 - Rp 5.866.400
IV/d	Rp 2.758.500 - Rp 4.833.000	Rp 3.723.000 - Rp6.114.500
IV/e	Rp 2.875.200 - Rp 4.978.000	Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200

Tunjangan

A. Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), dan Pengadilan Militer

No	Jabatan	Tunjangan Lama	Tunjangan Baru
	Ketua	Rp 40.200.000	Rp56.500.000
	Wakil ketua	Rp 36.500.000	Rp51.300.000
	Hakim utama, mayjen, laksda, atau marsda	Rp 33.300.000	Rp46.800.000
	Hakim utama muda, brigjen, laksma, atau marsma	Rp 31.100.000	Rp43.700.000
	Hakim madya utama atau kolonel	Rp 29.100.000	Rp40.900.000
	Hakim madya muda atau letnan kolonel	Rp 27.200.00	Rp38.200.000

B. Pengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator)

No	Jabatan	Tunjangan Lama	Tunjangan Baru
	Ketua	Rp 27.000.000	Rp37.900.000
	Wakil ketua	Rp 24.500.000	Rp34.400.000
	Hakim utama	Rp 24.000.000	Rp33.700.000
	Hakim utama madya	Rp 22.400.000	Rp31.500.000
	Hakim madya utama atau kolonel	Rp 21.000.000	Rp29.500.000
	Hakim madya muda atau letnan kolonel	Rp 19.600.000	Rp27.500.000
	Hakim madya pratama atau mayor	Rp 18.300.000	Rp25.700.000
	Hakim pratama utama	Rp 17.100.000	Rp24.000.000
	Hakim pratama madya atau kapten	Rp 16.000.000	Rp22.500.000
	Hakim pratama muda	Rp 14.900.000	Rp21.158.000
	Hakim pratama	Rp 14.000.000	Rp20.900.000

C. Pengadilan Kelas IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA RI) atau Dilmil Tipe A

No	Jabatan	Tunjangan Lama	Tunjangan Baru
	Ketua	Rp 23.400.000	Rp32.900.000
	Wakil ketua	Rp 21.300.00	Rp29.900.000
	Hakim utama	Rp 20.300.000	Rp28.500.000
	Hakim utama madya	Rp 19.000.000	Rp26.700.000
	Hakim madya utama atau kolonel	Rp 17.800.000	Rp25.000.000
	Hakim madya muda atau letnan kolonel	Rp 16.600.000	Rp23.300.000
	Hakim madya pratama atau mayor	Rp 15.500.000	Rp21.800.000
	Hakim pratama utama	Rp 14.500.000	Rp20.300.000
	Hakim pratama madya atau kapten	Rp 13.500.000	Rp18.900.000
	Hakim pratama muda	Rp 12.700.000	Rp17.800.000
	Hakim pratama	Rp 11.800.000	Rp16.500.000

D. Pengadilan Kelas IB atau Dilmil Tipe B

No	Jabatan	Tunjangan (PP 94/2012)	Tunjangan Baru
	Ketua	Rp 20.200.000	Rp28.400.000
	Wakil ketua	Rp 18.400.000	Rp25.800.000
	Hakim utama	Rp 17.200.000	Rp24.100.000
	Hakim utama madya	Rp 16.100.000	Rp22.600.000
	Hakim madya utama atau kolonel	Rp 15.100.000.	Rp21.200.000
	Hakim madya muda atau letnan kolonel	Rp 14.100.000	Rp19.800.000
	Hakim madya pratama atau mayor	Rp 13.100.000	Rp18.400.000
	Hakim pratama utama	Rp 12.300.000	Rp17.300.000
	Hakim pratama madya atau kapten	Rp 11.500.000	Rp16.100.000
	Hakim pratama muda	Rp 10.700.000	Rp15.000.000
	Hakim pratama	Rp 10.030.000	Rp14.000.000

E. Pengadilan Kelas II

No	Jabatan	Tunjangan (PP 94/2012)	Tunjangan Baru
	Ketua	Rp 17.500.000	Rp24.600.000
	Wakil ketua	Rp 15.900.000	Rp22.300.000
	Hakim utama	Rp 14.600.000	Rp20.500.000
	Hakim utama madya	Rp 13.600.000.	Rp19.100.000
	Hakim madya utama atau kolonel	Rp 12.800.000	Rp18.000.000
	Hakim madya muda atau letnan kolonel	Rp 11.900.000	Rp16.700.000
	Hakim madya pratama atau mayor	Rp 11.100.000	Rp15.600.000
	Hakim pratama utama	Rp 10.400.000	Rp14.600.000
	Hakim pratama madya atau kapten	Rp 9.700.000	Rp13.600.000
	Hakim pratama muda	Rp 9.100.000	Rp12.700.000
	Hakim pratama	Rp 8.500.000	Rp11.900.000

Jakarta -

Pemerintah resmi menaikkan gaji dan tunjangan hakim. Kenaikan itu ditandai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

PP ini ditandatangani oleh Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024, dua hari sebelum dirinya lengser.

Dalam PP tersebut hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

PP ini menjadi titik terang setelah sebelumnya Solidaritas Hakim Indonesia melakukan cuti bersama alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan hakim yang tidak kunjung naik selama 12 tahun.

Berikut gaji pokok hakim berdasarkan golongan, dikutip dari PP 44 tahun 2024, dikutip Selasa (22/10/2024):

Masa kerja 0-1 tahun
Golongan

IIIa = Rp 2.785.700
IIIb = Rp 2.903.600
IIIc = Rp 3.026.400
IIId = Rp 3.154.000
IVa = Rp 3.287.800
IVb = Rp 3.426.900
IVc = Rp 3.571.900
IVd = Rp 3.723.000
IVe = Rp 3.880.400

Masa kerja 2-3 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.873.500
IIIb = Rp 2.995.000
IIIc = Rp 3.121.700
IIId = Rp 3.253.700
IVa = Rp 3.391.400
IVb = Rp 3.534.800
IVc = Rp 3.684.400
IVd = Rp 3.840.200
IVe = Rp 4.002.700

Masa kerja 4-5 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.964.000
IIIb = Rp 3.089.300
III c = Rp 3.220.000
IIId = Rp 3.356.200
IVa = Rp 3.498.200
IVb = Rp 3.646.200
IVc = Rp 3.800.400
IVd = Rp 3.961.200
IVe = Rp 4.128.700

Masa kerja 6-7 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.057.300
IIIb = Rp 3.168.600
IIIc = Rp 3.321.400
IIId = Rp 3.461.900
IVa = Rp 3.608.400
IVb = Rp 3.761.000
IVc = Rp 3.920.100
IVd = Rp 4.085.900
IVe = Rp 4.258.700

Masa kerja 8-9 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.153.600
IIIb = Rp 3.287.000
IIIc = Rp 3.426.000
IIId = Rp 3.571.000
IVa = Rp 3.722.000
IVb = Rp 3.879.500
IVc = Rp 4.043.600
IVd = Rp 4.214.600
IVe = Rp 4.392.900

Masa Kerja 10-11 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.252.900
IIIb= Rp 3.390.500
IIIc = Rp 3.533.900
IIId = Rp 3.683.400
IVa = Rp 3.839.200
IVb = Rp 4.001.600
IVc = Rp 4.170.900
IVd = Rp 4.347.300
IVe = Rp 4.531.200

Masa kerja 12-13 tahun
Golongan

IIIa= Rp 3.355.400
IIIb = Rp 3.497.300
IIIc = Rp 3.645.200
IIId = Rp 3.799.400
IVa = Rp 3.960.200
IVb = Rp 4.127.700
IVc = Rp 4.302.300
IVd = Rp 4.484.300
IVe = Rp 4.673.900

Masa kerja 14-15 tahun
Golongan

IIIa= Rp 3.461.100
IIIb = Rp 3.607.500
IIIc = Rp 3.760.100
IIId = Rp 3.919.100
IVa = Rp 4.084900
IVb = Rp 4.257.700
IVc = Rp 4.437.800
IVd = Rp 4.625.500
IVe = Rp 4.821.100

Masa kerja 16-17 tahun
Golongan

IIIa= Rp 3.570.100
IIIb = Rp 3.721.100
IIIc = Rp 3.878.500
IIId = Rp 4.042.500
IVa = Rp 4.213.500
IVb = Rp 4.391.800
IVc = Rp 4.577.500
IVd = Rp 4.771.200
IVe = Rp 4.973.000

Masa kerja 18-19 tahun
Golongan

IIIa = Rp 3.682.500
IIIb = Rp 3.838.300
IIIc = Rp 4.000.600
IIId = Rp 4.169.900
IVa = Rp 4.346.200
IVb = Rp 4.530.100
IVc = Rp 4.721.700
IVd = Rp 4.921.400
IVe = Rp 5.129.600

Masa kerja 20-21 tahun
Golongan

IIIa= Rp 3.798.500
IIIb = Rp 3.959.200
IIIc = Rp 4.126.600
IIId = Rp 4.301.200
IVa = Rp 4.483.100
IVb = Rp 4.672.800
IVc = Rp 4.870.400
IVd = Rp 5.076.400
IVe = Rp 5.291.200

Masa kerja 22-23 tahun
Gologan

IIIa = Rp 3.918.100
IIIb = Rp 4.083.900
IIIc = Rp 4.256.600
IIId = Rp 4.436.700
IVa = Rp 4.624.300
IVb = Rp 4.819.900
IVc = Rp 5.023.800
IVd = Rp 5.236.300
IVe = Rp 5.457.800

Masa kerja 24-25 tahun
Golongan

IIIa = Rp 4.041.500
IIIb = Rp 4.212.500
IIIc = Rp 4.390.700
IIId = Rp 4.576.400
IVa = Rp 4.770.000
IVb = Rp 4.971.700
IVc = Rp 5.182.000
IVd = Rp 5.401.200
IVe = Rp 5.629.700

Masa kerja 26-27 tahun
Golongan

IIIa = Rp 4.168.800
IIIb = Rp 4.345.100
IIIc = Rp 4.528.900
IIId = Rp 4.720.500
IVa = Rp 4.920.200
IVb = Rp 5.128.300
IVc = Rp 5.345.200
IVd = Rp 5.571.400
IVe = Rp 5.807.000

Masa kerja 28-29 tahun
Golongan

IIIa = Rp 4.300.100
IIIb = Rp 4.482.000
IIIc = Rp 4.671.600
IIId = Rp 4.869.200
IVa = Rp 5.075.200
IVb = Rp 5.289.800
IVc = Rp 5.513.600
IVd = Rp 5.746.800
IVe = Rp 5.989.900

Masa kerja 30-31 tahun
Golongan

IIIa = Rp 4.435.500
IIIb = Rp 4.623.200
IIIc = Rp 4.818.700
IIId = Rp 5.022.500
IVa = Rp 5.235.000
IVb = Rp 5.456.400
IVc = Rp 5.687.200
IVd = Rp 5.927.800
IVe = Rp 6.178.600

Masa kerja 32 tahun
Golongan

IIIa = Rp 4.575.200
IIIb = Rp 4.768.800
IIIc= Rp 4.970.500
IIId = Rp 5.180.700
IVa = Rp 5.399.900
IVb = Rp 5.628.300
IVc = Rp 5.866.400
IVd = Rp 6.114.500
IVe = Rp 6.373.200

Berikut besaran tunjangan hakim:

Dalam pasal 4, dituliskan bahwa tunjangan jabatan hakim sebagai mana dimaksud pasal 2 huruf b diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan tugas dan kelas pengadilan.

Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, Dilmiltama, Dilmilti:

Ketua/Kepala Rp 56.500.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 51.300.000
Hakim Utama/Mayjen/ Laksda/Marsda TNI Rp 46.800.000
Hakim Utama Muda/Brigjen/ Laksma/Marsma TNI Rp 43.700.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 40.000.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 38.200.000

Simak juga Video 'Giliran DPD Terima Audiensi Hakim soal Kenaikan Gaji, Ini Hasilnya':

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jakarta -

Masa pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Ma'ruf Amin telah berakhir. Jabatannya resmi digantikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam masa periode 2024-2029.

"Mulai saat ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah presiden Republik Indonesia dan wakil presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani di Gedung MPR RI, Minggu (20/10/2024).

Jokowi dan Ma'ruf Amin akan menerima uang pensiun seumur hidup. Aturan terkait pemberian uang pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

Berdasarkan aturan itu, besaran uang pensiunan bekas presiden dan wakil presiden setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka saat masih menjabat. Dalam hal ini gaji pokok terakhir yang diterima Jokowi sebesar enam kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara, sedangkan gaji pokok terakhir Ma'ruf Amin sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Perlu diketahui bahwa nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ketua Mahkamah Agung (MA) yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok terakhir yang diterima Jokowi dan menjadi uang pensiunan sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Sedangkan besaran gaji pokok terakhir yang diterima Ma'ruf Amin dan akan menjadi uang pensiunan sebesar Rp 20.160.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (4 x Rp 5.040.000).

Fasilitas Lain yang Diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin

Dalam Pasal 7 aturan yang sama dijelaskan, selain uang pensiun pokok, bekas presiden dan wakil presiden juga diberikan:

a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;

b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;

c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Untuk tunjangan-tunjangan yang juga bisa diterima pensiunan seperti dalam Pasal 7 huruf (a), terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda/dudanya.

Dalam hal ini pensiunan PNS akan mendapatkan tunjangan pasangan sebesar 10% dari gaji pokok yang berlaku saat ini, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dan tunjangan pangan dalam bentuk uang atau beras.

"Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2024.

Masih belum cukup, menurut Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, Jokowi dan Ma'ruf Amin juga berhak untuk menerima rumah kediaman yang layak dengan seluruh kelengkapannya. Nantinya ia juga akan menerima kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

"Kepada bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing: a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan kelengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya," dikutip dari pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.

(aid/fdl)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap, dirinya telah kembali mendatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperjuangkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin). Bahlil mengatakan, sebentar lagi Jokowi memberikan teken untuk kenaikan tukin ini.

Dia bahkan meyakini, urusan tukin ini selesai sebelum 18 Oktober 2024. "Bapak ini semua, saya kemarin datang lagi kepada Bapak Presiden. Untuk memperjuangkan apa yang menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab seorang pemimpin tertinggi di kementerian. Alhamdulillah, sedikit lagi sudah mulai paraf, sudah diparaf," kata Bahlil dalam acara ESDM Fun Run di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Namun, Bahlil kemudian mengatakan urusan tukin ini bisa rampung sebelum tanggal 19 Oktober. Pada kesempatan itu, ia juga berharap pemimpin di Kementerian ESDM bisa didukung dengan baik.

"Saya berjanji sama kalian, sebelum tanggal 19, saya akan menyelesaikan untuk kesejahteraan kalian semua. Siapapun pengganti saya ke depan, baik saya atau siapapun, mudah-mudahan kalian bisa support dengan baik, kerja sama yang baik," terangnya.

Selain itu, ia juga berpesan agar para pegawai tidak menzalimi masyarakat yang berada di lokasi tambang. Tak hanya itu, ia juga meminta pegawai tidak melupakan hak-hak masyarakat yang berada di sekitar pengeboran minyak.

"Dan tolong jangan kita khianati, zalimi rakyat-rakyat yang ada di daerah-daerah yang punya tambang dulu. Jangan sampai kita dirayu untuk kasih keperluan di Jakarta. Jaga, kalau pas pengeboran minyak. Jangan sampai kita lupa hak-hak masyarakat di daerah sekitar minyak. Jaga gunung berapi. Jangan sampai sudah meletus baru kalian kasih laporan," katanya.

(acd/das)

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia bercerita bagaimana dirinya menyampaikan kegelisahan pegawai Kementerian ESDM kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tunjangan kinerja (tukin).

Menurutnya, hal tersebut harus menjadi perhatian karena sumbangsih Kementerian ESDM kepada negara sangat besar. Untuk itulah dirinya menyampaikan masukan dari pegawai dengan memperlihatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian ESDM.

"Setiap tahun itu menghasilkan PNBP di luar pajak Rp 300 (triliun) sampai Rp 350 (triliun), tetapi kesejahteraan mereka menurut saya harus diperhatikan. Saya menyampaikan keluhan, kegelisahan mereka selama ini kepada bapak presiden sebagai pimpinan di negara ini," kata dia di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, ditulis Jumat (11/10/2024).

Bahlil mengatakan, Jokowi telah memberikan sinyal yang baik terkait kenaikan tunjangan. Apalagi, sumbangsih PNBP Kementerian ESDM disebut 10% dari total pendapatan negara.

"Bayangkan Rp 350 triliun sama dengan 10% lebih dari total pendapatan negara dalam APBN. Itu nggak main-main loh. Kalau nggak kita sejahterakan mereka yang baik itu nanti semangat kerjanya ya saya nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan nasib kenaikan tukin pegawai Kementerian ESDM. Jokowi mengaku, Bahlil sudah sering meminta kenaikan tukin Kementerian ESDM untuk segera diteken. Namun, rancangan Peraturan Presiden soal tunjangan kinerja Kementerian ESDM belum ada di meja Jokowi.

"Pak Menteri ini bolak-balik mendorong saya, tanya ke saya nggak sekali dua kali. Saya bilang saya akan tanda tangan kalau barang itu ada di meja saya, sampai malam ini belum. Belum sampai di meja saya, begitu sampai di meja saya, saya akan tanda tangan yang namanya tunjangan," ungkap Jokowi dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79, di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

"Saya omong apa adanya ya, belum sampai di meja saya. Kalau saya jawab sudah, bohong namanya," sambung Jokowi.

Saat menutup sambutannya, Jokowi kembali menekankan dirinya akan segera menekan beleid soal kenaikan tunjangan kinerja tersebut bila drafnya sudah ada di mejanya.

"Sekali lagi, yang tunjangan tadi begitu ditandatangani saya sampaikan ke Menteri ESDM. Pokoknya secepatnya," tegas Jokowi.

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, tanda-tanda kenaikan tunjangan kinerja (tukin) Kementerian ESDM sudah tampak di depan mata. Oleh karena itu, ia meminta pegawai Kementerian ESDM tidak membuat gerakan tambahan.

Bahlil mengungkap, banyak pegawai yang bertugas di pelosok-pelosok hingga di lereng gunung berapi. Namun, ia menyadari pemerintah belum memberikan perhatian kesejahteraan pegawai Kementerian ESDM.

"Ada yang di pelosok-pelosok tanah air di bawah gunung-gunung berapi. Saya dulu pernah tinggal di bawah rumah gunung berapi dan pernah merasakan betul letusnya gunung berapi. Saya tahu Bapak-Ibu semua sudah bekerja keras tetapi pemerintah mungkin belum memperhatikan kesejahteraan Bapak-Ibu secara baik," ujarnya dalam Upacara Peringatan HUT Pertambangan dan Energi ke-79 di Monas, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Bahlil berjanji akan memperjuangkan kenaikan tukin. Ia menyebut, tanda-tanda kenaikan tukin itu sudah tampak.

"Karena itu izinkan saya lewat kesempatan yang berbahagia ini, saya berjanji kepada Bapak-Ibu semua saya mohon doanya, kiranya bisa mendapat tambahan tukin sebelum berakhir masa pemerintahan yang ada. Ini doa kita bersama dan perjuangan kita bersama. Dan tanda-tanda lalu lailatul qadar itu sudah mulai ada di depan mata kita," ungkapnya.

Ia pun meminta, pegawai Kementerian ESDM tidak membuat gerakan tambahan. Bahlil yang merupakan mantan pengusaha memahami hal-hal tersebut.

"Jadi kalau sudah pemerintah kasih saya mohon Bapak-Ibu jangan buat gerakan tambahan lagi. Ini saya kebetulan mantan pengusaha baru berkedip mata saja saya sudah tahu tujuannya. Orang Papua bilang 'Adik kau baru menulis, kakak sudah baca'," katanya.

(acd/rrd)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Selasa malam, 8 Oktober 2024 dimulai dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebut Kemenkeu menyetujui prinsip kenaikan gaji hakim yang diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas usulan Mahkamah Agung (MA).

Disusul, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga sempat memblokir situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Situs kadin.id itu tak bisa diakses sejak Ahad, 6 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Namun belakangan, pada hari ini sekitar pukul 10.40 WIB, situs tersebut kembali bisa diakses.

Selanjutnya, Direktur dan Dewan Komisaris PT Net Visi Media Tbk atau Net TV ramai-ramai mengundurkan diri. Stasiun televisi swasta ini mengumumkan mundurnya tujuh jajaran pimpinan perusahaan pada Senin, 7 Oktober 2024.

Berikutnya, Presiden Jokowi menerbitkan dua Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus. PP pertama tentang KEK di di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

Terakhir, menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang, sejumlah nama politikus dikabarkan akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Indonesia Maju.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Rincian Besaran Kenaikan Gaji....

<!--more-->

1. Rincian Besaran Kenaikan Gaji dan Tunjangan Hakim yang Disetujui Kemenkeu

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengklaim telah memperhatikan tuntutan kenaikan gaji hakim yang disuarakan minggu ini. Dia menyebut Kemenkeu telah menyetujui prinsip kenaikan gaji hakim yang diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas usulan Mahkamah Agung (MA).

“Kami memperhatikan itu dan masih dipakainya remunerasi, dan peraturan lama juga menjadi perhitungan kami untuk memperbaiki secara segmented dan parsial,” kata Isa dalam sesi audensi yang digelar para hakim dengan pimpinan MA di Ruang Wiryono, Gedung Utama MA, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.

Besaran kenaikan gaji hakim yang disetujui oleh Kemenkeu mengacu pada draf yang diajukan oleh Kemenpan RB. Nantinya persetujuan tersebut akan diproses melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Presiden.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Masih Berseteru, Kominfo Diduga Sempat Blokir Situs Kadin

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga sempat memblokir situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Situs kadin.id itu tak bisa diakses sejak Ahad, 6 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Namun belakangan, pada hari ini sekitar pukul 10.40 WIB, situs tersebut kembali bisa diakses.

“Sempat diblokir, masuk blacklist. Ini menyulitkan kami,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika Firlie Ganinduto saat dihubungi pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Firlie mengatakan pemblokiran ini sempat mengganggu kinerja Kadin dalam membantu para UMKM. Dia mengatakan situs tersebut biasanya untuk melayani sertifikasi aneka kegiatan termasuk ekspor dari para UMKM. “Banyak UMKM terdampak. Ini UMKM menggerakan ekonomi. Ini bahaya kalau terganggu,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Direksi dan Komisaris Net TV Mengundurkan Diri....

<!--more-->

3. Direksi dan Komisaris Net TV Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Direktur dan Dewan Komisaris PT Net Visi Media Tbk atau Net TV ramai-ramai mengundurkan diri. Stasiun televisi swasta ini mengumumkan mundurnya tujuh jajaran pimpinan perusahaan pada Senin, 7 Oktober 2024.

Ketujuh pimpinan perusahaan yang mengundurkan diri, yakni Deddy Hariyanto selaku Direktur Utama; Azuan Syahril selaku Direktur; Fendy Nagasaputra selaku Direktur; Ferry selaku Direktur; Lie Halim selaku Komisaris Utama; David Rees selaku Komisaris Independen; dan Rachmat Nugroho selaku Komisaris.

Sekretaris Perusahaan PT Net Visi Media Tbk, Shinta Trisnawati, mengumumkan hal tersebut dalam surat pemberitahuan di laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Belum diketahui alasan di balik kemunduran jajaran direksi hingga komisaris Net TV. Namun, menurut Shinta, mundurnya jajaran pimpinan perusahaan tersebut tidak memengaruhi operasional perusahaan.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Jokowi Teken Peraturan Pemerintah KEK BSD dan Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Akhir Jabatannya

Presiden Jokowi menerbitkan dua Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus. PP pertama tentang KEK di di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten itu, ditandatangani pada Senin, 7 Oktober 2024.

Dalam PP 38/ 2024 disebutkan bahwa KEK BSD terdiri atas Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten memiliki luas 59,68 Ha yang berada di wilayah Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dan Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Daftar 12 Nama yang Dikabarkan Jadi Menteri Kabinet Prabowo....

<!--more-->

5. Daftar 12 Nama yang Dikabarkan Jadi Menteri Kabinet Prabowo

Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang, sejumlah nama politikus dikabarkan akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Indonesia Maju.

Belakangan, desas-desus ini semakin santer beredar dan meramaikan bursa calon menteri. Nama-nama yang dikabarkan akan jadi menteri di kabinet Prabowo antara lain Nusron Wahid.

Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid, menjadi salah satu nama baru yang dikabarkan akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Namanya muncul di bursa calon menteri usai disebut Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia baru-baru ini.

Satu lagi kader Golkar yang diusulkan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran adalah Meutya Hafid. Namanya disebut oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. “Yang jelas Mbak Meutya dimasukkan dalam daftar, tapi posisinya seperti apa, nanti presiden terpilih yang menentukan,” kata Sarmuji di kompleks gedung DPR, Rabu, 2 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.