Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha empat penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending sepanjang tahun ini.

Beberapa penyelenggara P2P lending atau yang akrab disebut pinjaman online (pinjol) yang dicabut izinnya pada tahun ini yaitu TaniFund, Jembatan Emas, Dhanapala, dan Investree.

Langkah tersebut diambil karena ketidakmampuan perusahaan-perusahaan tersebut dalam memenuhi persyaratan modal minimum dan ketentuan pengawasan.

Berikut ulasan beberapa penyelenggara fintech P2P lending yang dicabut izinnya oleh OJK pada 2024:

• PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund)

OJK mencabut izin TaniFund pada 3 Mei 2024 karena tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan dari OJK. Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 tanggal 3 Mei 2024.

“Pencabutan ini dilakukan karena TaniFund telah dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa.

Aman memastikan regulator telah melakukan langkah-langkah pengawasan (supervisory actions) dan memberikan sanksi administratif secara bertahap sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU).

OJK juga telah melakukan komunikasi dengan pengurus dan pemegang saham secara intens untuk memastikan komitmen penyelesaian permasalahan TaniFund.

Namun demikian, lanjut Aman, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan. “Sehingga TaniFund dikenakan sanksi pencabutan izin usaha,” katanya.

Terbaru, OJK menyebut tim likuidasi untuk proses pembubaran Tanifund sudah terbentuk. Pembentukan tim likuidasi diperlukan sebagai upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi pengguna serta pihak lain yang terkait TaniFund.

Perusahaan wajib melakukan likuidasi dan menyediakan pusat informasi dan layanan pengaduan masyarakat/pengguna.

"Perusahaan telah menyelenggarakan RUPS [rapat umum pemegang saham] untuk memutuskan pembubaran dan menunjuk empat orang sebagai tim likuidasi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman pada 2 Oktober 2024.

• PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas)

Pada 30 September 2023, Jembatan Emas mengumumkan penutupan bisnis. Kabar tersebut pertama kali terungkap dari pengumuman resmi platform fintech P2P lending tersebut dalam laman resminya.

“Dengan berat hati, kami sampaikan bahwa sejak 30 September 2023 Jembatan Emas resmi berhenti melakukan kegiatan transaksi pendaftaran pengguna dan penyaluran pinjaman,” tulis manajemen Jembatan Emas dikutip dari laman resminya, Jumat (24/11/2023).

Manajemen Jembatan Emas menyebut tutupnya platform sehubungan dengan proses pengembalian izin usaha kepada OJK.

Mereka memastikan bahwa apabila ada hak dan kewajiban pembayaran pengguna termasuk kegiatan penagihan yang belum terselesaikan sebelum 30 September 2023 akan tetap berjalan dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang berlaku.

Kemudian pada Juli silam, OJK menyetujui pengembalian izin usaha Jembatan Emas. Persetujuan penjabutan izin ini ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-33/D.06/2024 tertangga 3 Juli 2024.

OJK mencatat Jembatan Emas mengajukan permohonan pengembalian izin usaha karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah direksi,

• PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala)

OJK menyetujui pengembalian izin Dhanapala melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-35/D.06/2024 tanggal 5 Juli 2024.

Dhanapala, sebelumnya mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai langkah strategis pemegang saham untuk melakukan sentralisasi kegiatan usaha Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) pada satu entitas, karena saat ini grup pemegang saham dari PT Semangat Gotong Royong memiliki dua entitas yang menjalankan kegiatan usaha LPBBTI.

• PT Investree Radika Jaya (Investree)

OJK mencabut izin usaha Investree berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 pada 21 Oktober 2024.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengungkapkan pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang LPBBTI, serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

“Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat," kata Ismail dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (21/10/2024).

Sebelum mencabut izin, Ismail memastikan OJK telah meminta pengurus dan pemegang saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) pemegang saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Selain itu, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan pencabutan izin usaha.

Namun demikian, Ismail menyebut hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Sehingga Investree dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku," kata Ismail.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Semangat Gotong Royong, yang dikenal sebagai penyelenggara pinjaman online (pinjol) Dhanapala, secara resmi memulai proses likuidasi perusahaan. Keputusan ini diambil oleh pemegang saham dalam rapat sirkuler pada 4 Agustus 2024, dan dituangkan dalam akta notaris pada 12 Agustus 2024.

Pengumuman resmi mengenai pembubaran dan likuidasi perusahaan ini dikeluarkan pada 14 Agustus 2024. Sebagai langkah awal, pemegang saham menunjuk firma hukum Soewito Suhadriman Eddymurthy Kardono (SSEK Law Firm) untuk bertindak sebagai likuidator.

Tim likuidator memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang memiliki tagihan terhadap Dhanapala untuk mengajukan klaimnya dalam kurun waktu 60 hari kalender sejak pengumuman ini dirilis. "Bagi para pihak yang mempunyai tagihan terhadap perseroan dapat mengajukan tagihannya," tertulis dalam pengumuman atas nama Soewito Suhadriman.

Proses likuidasi ini mengikuti kelanjutan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya telah menyetujui pencabutan izin usaha Dhanapala dan PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK dengan nomor KEP-33/D.06/2024 untuk Jembatan Emas dan KEP-35/D.06/2024 untuk Dhanapala, yang masing-masing diterbitkan pada 3 dan 5 Juli 2024.

Dalam pengumuman yang dirilis, disebutkan bahwa pencabutan izin usaha Dhanapala merupakan langkah strategis dari pemegang saham untuk melakukan sentralisasi kegiatan usaha LPBBTI pada satu entitas. Saat ini, grup pemegang saham PT Semangat Gotong Royong memiliki dua entitas yang menjalankan bisnis pinjol.

Aman Santosa, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, menegaskan bahwa meskipun izin usaha telah dicabut, OJK akan terus memantau pelaksanaan kewajiban Dhanapala dan Jembatan Emas. Kewajiban tersebut mencakup penghentian seluruh kegiatan usaha, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum, pembentukan tim likuidasi, serta penyelesaian hak dan kewajiban kepada konsumen dan pihak ketiga.

Lebih lanjut, OJK juga melarang pemegang saham, pengurus, dan pegawai Dhanapala serta Jembatan Emas untuk mengalihkan, menjaminkan, atau melakukan tindakan lain yang dapat menurunkan nilai aset perusahaan selama proses likuidasi berlangsung.

JAKARTA, investor.id – Pengembalian izin usaha dari dua penyelenggara fintech p2p lending sebagai penyedia layanan pinjaman online (pinjol) telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, ada satu penyelenggara yang bisa menyusul karena masalah permodalan.

Dua perusahaan penyedia pinjol yang mengembalikan izin usahanya kepada OJK adalah PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala). Langkah OJK untuk melakukan pencabutan izin usaha itu setelah kedua entitas memutuskan untuk mengembalikan izin usahanya.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa menjelaskan, pencabutan izin usaha Jembatan Emas ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-33/D.06/2024 tanggal 3 Juli 2024. Jembatan Emas beralamat di Gedung Senayan Business Center, Jl. Senayan No. 39, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“…(Jembatan Emas) mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai Penyelenggara LPBBTI (fintech p2p lending) karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah Direksi,” ungkap Aman dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/7/2024).

Sedangkan untuk Dhanapala, pencabutan izin usaha ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-35/D.06/2024 tanggal 5 Juli 2024. Dhanapala beralamat di Ciputra World 2, Lantai 15, Jl. Prof. DR. Satrio Kav 11, Karet Semanggi, Jakarta Selatan.

“Permohonan pengembalian izin usaha (Dhanapala) sebagai Penyelenggara LPBBTI sebagai langkah strategis pemegang saham untuk melakukan sentralisasi kegiatan usaha LPBBTI pada satu entitas, karena saat ini grup pemegang saham dari PT Semangat Gotong Royong memiliki dua entitas yang menjalankan kegiatan usaha LPBBTI,” urai Aman.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, OJK akan tetap melakukan tiga hal pemantauan terhadap kewajiban Jembatan Emas dan Dhanapala. Pertama, dengan memastikan bahwa Jembatan Emas dan Dhanapala menghentikan kegiatan usaha pada industri fintech p2p lending.

1 Lagi Bisa Menyusul

Kedua, agar Jembatan Emas dan Dhanapala masing-masing menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi, paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha. Ketiga, melakukan penyelesaian hak dan kewajiban kepada konsumen dan pihak ketiga.

“Selanjutnya Pemegang Saham, Pengurus, dan/atau pegawai Jembatan Emas dan Dhanapala dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Jembatan Emas dan Dhanapala,” kata Aman.

Adapun dalam upaya memberikan kepastian hukum untuk pelindungan konsumen dan pihak terkait lainnya, Jembatan Emas dan Dhanapala wajib melakukan likuidasi dan menyediakan narahubung untuk Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan Konsumen dan Masyarakat.

OJK pada medio Oktober 2023 lalu sebenarnya juga telah mengumumkan sedang memproses dua penyelenggara yang berniat mengembalikan izin usaha. Dengan diterimanya pengembalian usaha dan ditindaklanjuti dengan pencabutan izin usaha tersebut dari Jembatan Emas dan Dhanapala, maka saat ini terdapat sebanyak 98 entitas dari sebelumnya 100 entitas fintech p2p lending.

Berkaca pada kasus Jembatan Emas yang tak bisa memenuhi ketentuan modal minimum, ada satu penyelenggara lain yang kini disebut mengalami persoalan hal serupa. Praktis, entitas yang dimaksud juga punya risiko sama untuk berakhir mengembalikan izin usahanya.

Sebelum pengumuman pencabutan izin Jembatan Emas dan Dhanapala, Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman menerangkan bahwa saat ini terdapat 1 dari 100 fintech p2p lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp 2,5 miliar.

“Hal ini disebabkan antara lain karena belum dilakukannya penyuntikan modal atau proses peningkatan permodalan yang sedang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Agusman, Senin (8/7/2024), kendati nama entitas yang dimaksud tidak disebutkan secara spesifik.

Lebih lanjut, OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait progress action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum entitas tersebut. Action plan dapat berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari strategic investor yang kredibel, dan juga tentu pengembalian izin usaha.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News