Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang tahun 2024 berjalan pihaknya telah mencabut izin usaha terhadap 15 BPR dan BPRS yang terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS. Lantas, apa penyebabnya?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen.

“Ini dilakukan karena Pemegang saham dan Pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Saat ini, kata Dian, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR dan BPRS dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

Lebih lanjut, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR dan BPRS terus memburuk, maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR dan BPRS sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR dan BPRS tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terkait.

Sebagaimana diketahui, memang telah terjadi lonjakan jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Rindang Sejahtera Finance (PT RSF) sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-49/D.06/2024 tanggal 3 Oktober 2024.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan OJK sebelumnya telah menetapkan Rindang Sejahtera Finance sebagai perusahaan pembiayaan dengan status pengawasan khusus dengan pertimbangan tingkat kesehatan (TKS) memiliki predikat tidak sehat.

Ismail menjelaskan OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham Rindang Sejahtera Finance untuk melakukan langkah-langkah guna perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan.

"Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, PT RSF tidak dapat melakukan perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan dimaksud," kata Ismail dalam keterangan resminya, Senin (7/10).

Ia menjelaskan, tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK kepada Rindang Sejahtera Finance sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri perusahaan pembiayaan yang sehat dan terpercaya, serta melindungi konsumen.

"Selain itu, Rindang Sejahtera Finance juga dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, atau kata yang mencirikan kegiatan perusahaan pembiayaan, pada nama perusahaan," tuturnya.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, PT RSF dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur, dan/atau pihak lainnya

2. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT RSF serta membentuk tim likuidiasi

3. Memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur, dan atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban

4. Menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal perusahaan

5. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri yang berlokasi di kota Padang, Provinsi Sumatera Barat karena dipicu masalah permodalan dan likuiditas.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra, mengatakan pencabutan izin usaha BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian pengawasan yang dilakukan OJK. Hal ini untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

OJK telah menetapkan BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan bank dalam penyehatan pada 30 Oktober 2023. "Pertimbangannya rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) di bawah ketentuan dan tingkat kesehatan (TKS) memiliki predikat tidak sehat," kata Roni dalam keterangan resmi, Selasa (23/7).

Pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan bank dalam resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi, dewan komisaris dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

"Namun demikian direksi, dewan komisaris dan pemegang saham pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR," kata dia.

Berdasarkan salinan keputusan anggota dewan komisioner bidang program penjaminan simpanan dan resolusi, maka bank memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Lubuk Raya Mandiri. Lalu meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

LPS Jamin Simpanan Nasabah

Menindaklanjuti permintaan tersebut, OJK memutuskan mencabut izin usaha BPR Lubuk Raya Mandiri berdasarkan pasal 19 Peraturan OJK (POJK). Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi.

Hal ini sesuai undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sekretaris Lembaga LPS Annas Iswahyudi mengimbau agar nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

Selain itu diminta untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah. “Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS," kata Annas.

Syarat 3T tersebut yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak melakukan pidana yang merugikan bank.

JAKARTA, investor.id – Pengembalian izin usaha dari dua penyelenggara fintech p2p lending sebagai penyedia layanan pinjaman online (pinjol) telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, ada satu penyelenggara yang bisa menyusul karena masalah permodalan.

Dua perusahaan penyedia pinjol yang mengembalikan izin usahanya kepada OJK adalah PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala). Langkah OJK untuk melakukan pencabutan izin usaha itu setelah kedua entitas memutuskan untuk mengembalikan izin usahanya.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa menjelaskan, pencabutan izin usaha Jembatan Emas ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-33/D.06/2024 tanggal 3 Juli 2024. Jembatan Emas beralamat di Gedung Senayan Business Center, Jl. Senayan No. 39, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“…(Jembatan Emas) mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai Penyelenggara LPBBTI (fintech p2p lending) karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah Direksi,” ungkap Aman dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/7/2024).

Sedangkan untuk Dhanapala, pencabutan izin usaha ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-35/D.06/2024 tanggal 5 Juli 2024. Dhanapala beralamat di Ciputra World 2, Lantai 15, Jl. Prof. DR. Satrio Kav 11, Karet Semanggi, Jakarta Selatan.

“Permohonan pengembalian izin usaha (Dhanapala) sebagai Penyelenggara LPBBTI sebagai langkah strategis pemegang saham untuk melakukan sentralisasi kegiatan usaha LPBBTI pada satu entitas, karena saat ini grup pemegang saham dari PT Semangat Gotong Royong memiliki dua entitas yang menjalankan kegiatan usaha LPBBTI,” urai Aman.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, OJK akan tetap melakukan tiga hal pemantauan terhadap kewajiban Jembatan Emas dan Dhanapala. Pertama, dengan memastikan bahwa Jembatan Emas dan Dhanapala menghentikan kegiatan usaha pada industri fintech p2p lending.

1 Lagi Bisa Menyusul

Kedua, agar Jembatan Emas dan Dhanapala masing-masing menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi, paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha. Ketiga, melakukan penyelesaian hak dan kewajiban kepada konsumen dan pihak ketiga.

“Selanjutnya Pemegang Saham, Pengurus, dan/atau pegawai Jembatan Emas dan Dhanapala dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Jembatan Emas dan Dhanapala,” kata Aman.

Adapun dalam upaya memberikan kepastian hukum untuk pelindungan konsumen dan pihak terkait lainnya, Jembatan Emas dan Dhanapala wajib melakukan likuidasi dan menyediakan narahubung untuk Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan Konsumen dan Masyarakat.

OJK pada medio Oktober 2023 lalu sebenarnya juga telah mengumumkan sedang memproses dua penyelenggara yang berniat mengembalikan izin usaha. Dengan diterimanya pengembalian usaha dan ditindaklanjuti dengan pencabutan izin usaha tersebut dari Jembatan Emas dan Dhanapala, maka saat ini terdapat sebanyak 98 entitas dari sebelumnya 100 entitas fintech p2p lending.

Berkaca pada kasus Jembatan Emas yang tak bisa memenuhi ketentuan modal minimum, ada satu penyelenggara lain yang kini disebut mengalami persoalan hal serupa. Praktis, entitas yang dimaksud juga punya risiko sama untuk berakhir mengembalikan izin usahanya.

Sebelum pengumuman pencabutan izin Jembatan Emas dan Dhanapala, Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman menerangkan bahwa saat ini terdapat 1 dari 100 fintech p2p lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp 2,5 miliar.

“Hal ini disebabkan antara lain karena belum dilakukannya penyuntikan modal atau proses peningkatan permodalan yang sedang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Agusman, Senin (8/7/2024), kendati nama entitas yang dimaksud tidak disebutkan secara spesifik.

Lebih lanjut, OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait progress action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum entitas tersebut. Action plan dapat berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari strategic investor yang kredibel, dan juga tentu pengembalian izin usaha.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News