Salah satu bank terbesar di Kanada, TD Bank, setuju untuk membayar denda lebih dari US$ 3 miliar atau setara Rp 46,76 triliun karena mengizinkan kartel narkoba dan penjahat lainnya melakukan transaksi dana ilegal dengan total hingga triliunan dolar AS.

Melansir BBC, Jumat (11/10/2024), TD Bank adalah pemberi pinjaman terbesar dalam sejarah AS yang mengaku bersalah atas kegagalan dalam mengantisipasi praktik pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Departemen kehakiman AS menjelaskan pada 2018 lalu bank asal Kanada yang juga beroperasi di Negeri Paman Sam tersebut gagal memantau lebih dari 90% transaksi di jaringannya, aktivitas yang bernilai lebih dari US$ 18 triliun.

Bahkan seorang pejabat lembaga itu mengatakan seorang nasabah berhasil menggunakan TD Bank untuk mencuci lebih dari US$ 470 juta hasil penjualan narkoba, menyetor uang tunai dalam jumlah besar, dan menyuap staf dengan kartu hadiah.

Skema pencucian uang di TD Bank tersebut memungkinkan pembayaran dari pengguna narkotika masuk ke jaringan narkoba di Meksiko dan China.

"Skema lain melibatkan partisipasi lima staf bank, yang membantu menerbitkan lusinan kartu ATM, memfasilitasi transfer dana gelap senilai US$ 39 juta ke Kolombia," kata pejabat itu dalam konferensi pers kasus TD Bank.

Secara terpisah, Kepala eksekutif TD Bank Bharat Masrani mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan mereka mencegah tindakan pencucian uang dan transaksi jaringan narkoba.

"Perbankan memiliki kekuatan finansial untuk menghadapi situasi tersebut dan akan melakukan investasi, perubahan, dan peningkatan yang diperlukan untuk memenuhi komitmen kami (agar kasus serupa tak terulang kembali)," kata Masrani dalam keterangan resminya.

Ia mengatakan proses perbaikan sistem pencegahan pencucian uang ini akan berlangsung selama beberapa tahun. Namun pihaknya telah mengambil beberapa langkah dengan menambah lebih dari 700 staf baru yang mengkhususkan diri dalam masalah pencegahan pencucian uang.

"Ini adalah babak yang sulit dalam sejarah bank kami. Kegagalan ini terjadi saat saya menjabat sebagai CEO dan saya minta maaf kepada semua pemangku kepentingan kami," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - X atau Twitter yang dimiliki oleh Elon Musk akhirnya tunduk dengan aturan yang diajukan oleh Pemerintah Brasil.

Setelah kurang lebih satu bulan diblokir, X akhirnya melunak dan akan segera beroperasi kembali di Brasil.

Melansir laporan dari TechCrunch pada Sabtu (28/9), Hakim Agung Brasil Alexandre de Moraes menyatakan bahwa platform sosial milik Elon Musk itu bisa "segera kembali beroperasi" jika membayar denda sekitar 1,9 juta dolar AS atau sekitar Rp28 miliar.

Denda tersebut merupakan tambahan dari denda 3,4 juta dolar AS (Rp12,4 miliar) yang sudah dikenakan pada X. Bahkan selain pemblokiran, X sebelumnya juga didenda Rp51 miliar.

Elon Musk kemudian mulai berbalik arah mengatakan setuju untuk memblokir akun-akun yang ditunjuk, yang dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi.

"Kami mengakui dan menghormati kedaulatan negara-negara di mana kami beroperasi dan mengklaim bahwa menyediakan akses bagi pengguna di Brasil adalah hal yang penting bagi demokrasi yang berkembang," tulis akun Global Government Affairs X dalam unggahannya pada Kamis (26/9) lalu.

Hakim Moraes kemudian mengatakan pengadilan bisa menggunakan dana yang sudah dibekukan dari rekening X dan Starlink untuk membayar denda tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Keluarga korban kecelakaan Lion Air JT610 menunggu kepastian pembayaran denda yang dijatuhkan kepada Boeing imbas dua kecelakaan pesawat Boeing 737 Max yang terjadi pada 2018 dan 2019.

Anton Sahadi, perwakilan keluarga dari dua korban bernama Ryan Aryandi dan Ravi Andrian, mengatakan dirinya dengan para keluarga korban lainya menunggu perkembangan kasus ini yang dibahas di Departemen Kehakiman Amerika Serikat.

"Boeing lagi menghadapi banyak masalah di sana, sekarang yang lagi diurus soal insiden panel pintu lepas," kata Anton kepada Bisnis, Jumat (19/07/2024).

Diketahui, Boeing pada awal Juli mengaku bersalah atas dua kecelakaan pesawat yang menewaskan total 346 orang dan harus membayar US$243,6 juta

Terbaru, Departemen Kehakiman AS memberi sinyal telah mencapai kesepakatan akhir atas denda yang harus dibayarkan oleh Boeing. Namun angkanya belum dirincikan.

"Untuk yang kasus mengakui kesalahan ini US$243 juta. Departemen Kehakiman dan Boeing masih deal-dealan, belum ada keputusan resminya," kata Anton.

Anton mengaku tak memiliki data-data keluarga korban yang telah menandatangani pencairan klaim asuransi atas kecelakaan ini.

"Mengenai keluarga korban, saya juga masih menunggu telepon dari keluarga korban, yang tampaknya mereka juga masih menanti kabar terbaru dari kesepakatan Boeing-Departemen Kehakiman AS," ujar dia.

Sebelumnya, Praktisi dan pengamat asuransi penerbangan Arman Juffry menjelaskan dalam proses klaim perusahaan asuransi akan membuat release yang harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Proses tersebut termasuk membebaskan asuransi hingga perusahaan maskapai dari segala tuntutan dikemudian hari setelah klaim dibayarkan.

“Ini kasus baru dan saya bukan ahli hukum, [selanjutnya setelah pengakuan bersalah] tentunya ini tergantung dari aturan kaidah hukum yang ada. Dan terus terang saya belum pernah menangani kasus semacam ini,” katanya.

Dalam penanganan klaim, Arman menjelaskan perusahaan asuransi tidak akan membayarkan klaim apabila tertanggung tidak menandatangani release tersebut. “Itu mungkin yang [ke depan] menjadi masalah [baru bagi perusahaan asuransi] bila ada yang belum setuju,” kata Arman.