Jakarta -

Meminjam uang di jasa pinjaman online (pinjol) dipilih sebagian orang dalam kondisi terdesak. Namun tingginya bunga dan biaya administrasi mengakibatkan banyak nasabah pinjol mengalami gagal bayar.

Gagal bayar tentu akan tercatat dalam riwayat keuangan nasabah, sehingga berpengaruh pada peluangnya mengambil cicilan atau pinjaman. Sebelum kondisi tersebut terjadi, apa yang harus dilakukan nasabah jika tak mampu bayar utang pinjol?

Risiko yang Akan Terjadi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Dilansir situs Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berikut hal yang terjadi bila tak sanggup membayar utang pinjaman online:

1. Bunga dan Denda Pinjaman Semakin Besar

Meminjam dana di pinjol bisa dikenakan denda dan bunga jika tidak membayar cicilan tepat waktu. Bunga dan denda akan semakin bertambah secara akumulatif bila terus-menerus menunggak, sehingga utang jadi kian menumpuk.

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bunga pinjaman akan dikenakan maksimal sebesar 0,8% per hari dan denda keterlambatan per harinya mencapai 0,8% dari jumlah pokok pinjaman dana. Serta berlaku denda keterlambatan maksimal 100% dari total pokok pinjaman.

Sebagai contoh, Z meminjam dana sebesar Rp 2,5 juta melalui jasa pinjaman online. Saat ia tak mampu bayar tagihan dalam kurun waktu tertentu, maka Z harus membayar maksimal Rp 5 juta, sesuai aturan OJK yang menetapkan maksimum 100% dari total pokok pinjaman.

2. Skor Kredit di SLIK OJK Jelek

Jika tidak dapat melunasi cicilan pinjamannya atau mengalami gagal bayar dalam rentang waktu peminjaman dana, data diri nasabah akan dilaporkan ke OJK. Sehingga ia masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK alias skor kreditnya buruk.

Dampaknya, nasabah akan kesulitan melakukan pinjaman dana kembali dari lembaga keuangan maupun fintech pendanaan bersama di kemudian hari.

3. Penagihan oleh Debt Collector

Nasabah berisiko ditagih oleh debt collector jika tidak melunasi utang pinjol. Namun sebelum didatangi tim penagihan, peminjam umumnya akan diingatkan terlebih dahulu melalui telepon hingga SMS untuk segera melakukan pembayaran.

Dalam menagih utang pinjol, debt collector juga terikat peraturan sehingga tidak boleh semena-mena apalagi menggunakan kekerasan.

Solusi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Apabila nasabah terlanjur mengambil pinjaman online dan tidak mampu membayar cicilannya, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan:

1. Restrukturisasi Pinjaman

Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan terhadap nasabah yang kesulitan membayar tagihan. Caranya bukan dengan menghapus utang pinjolnya, tetapi diberi keringanan dalam membayar cicilannya.

Melalui restrukturisasi, nasabah dapat melakukan negosiasi dengan pihak pemberi pinjol untuk memperoleh keringanan. Contoh keringanan ini adalah pengurangan suku bunga, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan pokok, serta penambahan fasilitas kredit.

2. Hindari Mengambil Pinjaman Lain

Jika mengalami kondisi seperti ini, disarankan tidak mengambil pinjaman lain untuk membayar utang sebelumnya. Karena, utang yang menjadi tanggung jawab nasabah bertambah banyak. Bila keadaan finansial buruk, nasabah akan kesulitan membayar pinjaman tersebut.

3. Menjual Aset yang Dimiliki

Sebagai gantinya, nasabah dapat menjual aset atau barang-barang berharga yang dimiliki. Nantinya hasil yang diperoleh digunakan untuk melunasi utang pinjol yang menumpuk. Apabila memiliki tabungan atau dana darurat, nasabah bisa menggunakannya untuk membayar tagihan pinjol.

4. Mendapatkan Penghasilan Tambahan

Peminjam bisa memperoleh pendapatan tambahan untuk membayar cicilan pinjol dengan mengerjakan pekerjaan sampingan. Penghasilan dari pekerjaan paruh waktu atau freelance bisa dipergunakan untuk mempercepat pelunasan utang.

Dengan banyaknya kasus gagal bayar pinjol, masyarakat sebaiknya berpikir ulang jika ingin menjadi nasabahnya. Masyarakat juga bisa mempertimbangkan solusi jika tak mampu membayar utang pinjol.

(azn/row)

Sumber: BBC | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jose Mourinho, baru-baru ini menghadapi hukuman larangan satu pertandingan serta denda sekitar £15,000 (Rp 300 juta) setelah pernyataan kerasnya mengenai wasit dalam laga antara Fenerbahce dan Trabzonspor.

Insiden ini terjadi pada akhir pertandingan yang berlangsung intens, di mana Mourinho memperlihatkan ekspresi emosional di lapangan yang berujung pada reaksi keras terhadap keputusan wasit yang dianggapnya kontroversial.

Kemenangan Dramatis Fenerbahce Berujung Kontroversi

Pada pertandingan antara Fenerbahce dan Trabzonspor, Sofyan Amrabat mencetak gol penentu pada masa tambahan waktu, memastikan kemenangan Fenerbahce dengan skor akhir 3-2.

Gol ini tidak hanya memicu kegembiraan di pihak Fenerbahce, tetapi juga mendorong Mourinho untuk melakukan selebrasi dramatis dengan berlari ke lapangan dan melakukan aksi "knee slide".

Selebrasi emosional ini menggambarkan intensitas dan pentingnya laga bagi tim Mourinho. Namun, momen kemenangan tersebut kemudian berubah menjadi perdebatan panas yang disebabkan oleh keputusan-keputusan kontroversial wasit yang terjadi sepanjang pertandingan.

Kritik Tajam Mourinho Terhadap Standar Wasit di Turki

Setelah pertandingan, Mourinho melontarkan kritik tajam terkait kinerja wasit dan standar perwasitan di Turki.

Dalam pernyataannya, Mourinho mengungkapkan ketidakpuasan terhadap keputusan wasit yang dianggapnya tidak adil, bahkan secara terbuka mempertanyakan netralitas dari para pejabat pertandingan.

Ia menilai bahwa keputusan-keputusan tersebut telah mencoreng nilai fair play dan kejujuran dalam sepak bola.

Mourinho menyinggung dua penalti yang diberikan kepada Trabzonspor setelah konsultasi dengan Video Assistant Referee (VAR), yang ia anggap menguntungkan tim lawan dan merugikan timnya.

Pernyataan Federasi Sepak Bola Turki atas Sanksi Mourinho

Federasi Sepak Bola Turki (TFF) menanggapi pernyataan Mourinho dengan menjatuhkan sanksi larangan satu pertandingan serta denda sebesar £15,000.

Dalam pernyataannya, TFF menilai bahwa komentar-komentar Mourinho bertentangan dengan prinsip sportivitas, etika olahraga, dan fair play yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sepak bola.

Mereka menambahkan bahwa pernyataan Mourinho telah merusak citra wasit serta integritas pertandingan, dan menilai kritiknya sebagai upaya mendiskreditkan profesionalitas para pejabat pertandingan.

Kontroversi Keputusan VAR: Penalti dan Keberatan Mourinho

Keputusan yang paling diperdebatkan dalam laga tersebut melibatkan dua penalti yang diberikan kepada Trabzonspor setelah tinjauan VAR.

Mourinho menganggap keputusan tersebut sebagai tindakan yang tidak adil, terutama karena ia merasa timnya juga layak mendapatkan penalti sebelum gol kemenangan Amrabat tercipta.

Ketidakpuasan Mourinho terhadap keputusan wasit ini mengungkapkan ketegangan yang kerap kali terjadi dalam penggunaan VAR di liga-liga sepak bola, yang menurutnya masih sering menimbulkan perdebatan.

Dampak Sanksi bagi Karier Mourinho dan Fenerbahce

Sanksi ini tentunya memberikan dampak bagi karier Mourinho serta perjalanan Fenerbahce dalam kompetisi mendatang.

Larangan satu pertandingan akan membuat Mourinho absen mendampingi timnya di laga berikutnya, yang berpotensi mempengaruhi strategi dan motivasi para pemain.

Di sisi lain, sanksi ini juga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai standar perwasitan di liga Turki dan cara federasi dalam menangani kritik dari pelatih-pelatih ternama.

Bandung -

Kereta cepat Whoosh sejak 1 November 2024 membuka rute baru dengan tarif Rp50 ribu sekali jalan. Rute baru ini yakni dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Tegalluar dan sebaliknya.

Pembukaan rute baru ini minat warga yang ingin naik kereta cepat makin besar. Pasalnya, sebelum ada rute baru tarif tiket kereta cepat Whoosh berkisar Rp200 ribu untuk satu kali perjalanan.

Tarif tersebut untuk perjalanan Bandung - Jakarta, pemberangkatan dari Stasiun Tegalluar Bandung atau Padalarang menuju Stasiun Halim Jakarta.

Namun kini masyarakat bisa mencoba naik kereta cepat dengan tarif yang lebih terjangkau yakni Rp 50 ribu. Jadi, warga Bandung timur bisa ke Bandung Barat dan sebaliknya hanya dalam waktu 14 menit saja.

Whoosh menyediakan 24 kali perjalanan setiap hari dari Stasiun Padalarang mulai pukul 07:13 hingga 21:03, dan dari Stasiun Tegalluar Summarecon mulai pukul 05:50 hingga 20:30.

Berikut ini jadwal kereta cepat Whoosh dengan tarif Rp50 ribu :

Jadwal Keberangkatan Stasiun Padalarang - Stasiun Tegalluar Summarecon

Jam Berangkat Jam Tiba

07:13 07:27
07:38 07:52
08:28 08:42
08:53 09.07
09:18 09:32
09:43 09:57
10:20 10:34
10:53 11:07
11:28 11:42
12:03 12:17
12:33 12:47
13:35 13:49
14:35 14:49
15:05 15:19
15:35 15:49
16:08 16:22
16:43 16:57
17:18 17:32
18:08 18:22
18:33 18:47
19:23 19:37
19:48 20:02
20:38 20:52
21:03 21:17

Jadwal Keberangkatan Stasiun Tegalluar Summarecon - Stasiun Padalarang

Jam Berangkat Jam Tiba

05:50 06:05
06:40 06:55
07:30 07:45
07:55 08:10
08:20 08:35
09:10 09:25
09:47 10:02
10:20 10:35
10:55 11:10
12:00 12:15
13:00 13:15
13:30 13:45
14:00 14:15
14:30 14:45
15:00 15:15
15:35 15:50
16:10 16:25
16:45 17:00
17:35 17:50
18:00 18:15
18:25 18:40
19:15 19:30
20:05 20:20
20:30 20:45

Meski penumpang pada rute ini tidak mendapat fasilitas KA Feeder dari atau menuju Stasiun Bandung, mereka tetap bisa memanfaatkan layanan intermoda lainnya dari Stasiun Padalarang, seperti Commuter Line Bandung Raya, Bus Trans Metro Pasundan rute 2D, dan shuttle gratis ke kawasan Kota Baru Parahyangan serta Dusun Bambu.

Namun, jika penumpang dari rute Tegalluar Summarecon - Padalarang melanjutkan perjalanan hingga Stasiun Halim, mereka akan dikenai denda sebesar 150% dari tarif terjauh kelas tertinggi. Pembayaran denda ini dilakukan di loket Stasiun Halim, dengan pendampingan petugas.

Dengan adanya rute baru ini, KCIC berharap dapat mempermudah konektivitas antara wilayah Bandung Barat dan Bandung Timur, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui akses perjalanan yang lebih cepat dan efisien. Peluncuran rute baru ini juga memberikan kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk merasakan kenyamanan kereta cepat dengan biaya yang lebih terjangkau.

Info lebih lengkap, kamu bisa lihat di laman instagram @keretacepat_id.

Semoga membantu!

(tya/tey)

Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mengawasi industri gula yang dinilai semakin oligopolistik akibat kebijakan impor yang memperkuat dominasi pelaku usaha besar. KPPU mengusulkan kebijakan yang mendorong persaingan lebih sehat agar harga gula dapat lebih kompetitif dan adil bagi konsumen.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa, menyatakan bahwa industri gula adalah salah satu sektor prioritas yang selalu dipantau secara konsisten oleh KPPU.

"Kami sudah melakukan berbagai kajian dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dan Menteri terkait untuk pembenahan industri tersebut. Bahkan penegakan hukum juga telah dilakukan atas berbagai persoalan seperti proses lelang gula ilegal, distribusi gula, hingga jasa survei gula impor," ujar Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Sebagai informasi, KPPU telah dua kali memberikan saran dan pertimbangan terkait industri gula kepada Pemerintah. Pada Januari 2004, KPPU menyoroti mekanisme penunjukan importir yang berpotensi menciptakan hambatan pasar dan kartel.

Pada September 2010, KPPU menyarankan Presiden RI untuk menyempurnakan kebijakan tata niaga gula dengan menetapkan harga secara rigid di setiap level distribusi, termasuk HET di tingkat konsumen.

Fanshurullah juga mendorong Pemerintah untuk membangun road map industri gula nasional yang mampu menghasilkan harga kompetitif dan meninjau ulang kebijakan dana talangan, agar harga gula petani selalu berada di atas harga dasar gula.

KPPU telah menangani beberapa kasus di industri gula, termasuk kasus No. 4/KPPU-L/2005 yang melibatkan persekongkolan tender lelang gula ilegal. KPPU menerima laporan tentang penyimpangan dalam lelang barang bukti tindak pidana kepabeanan, yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melalui PT. Balai Mandiri Prasarana pada 4 Januari 2005 di Hotel Sheraton Media.

Lelang tersebut tidak sesuai ketentuan, dengan hanya dua peserta dan tidak diumumkan dalam harian umum nasional. Kasus ini melibatkan PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, Sukamto Effendy, dan Ketua Panitia Lelang. KPPU menjatuhkan denda masing-masing Rp 1 miliar kepada PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, dan Sukamto Effendy.

KPPU berhasil membuktikan adanya persaingan semu dalam lelang tersebut dan ketiga terlapor membayarkan denda pada tahun 2008. Ada juga Perkara No. 8/KPPU-I/2005 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 dalam penyediaan jasa survei gula impor oleh PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia.

Selain itu, terdapat Perkara No. 5/KPPU-L/2006 terkait dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a dan d dalam distribusi gula pasir oleh PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) dan 11 peserta lelang gula.

Fanshurullahmenilai bahwa penetapan Harga Acuan Penjualan pada industri ini tidak efisien, terutama karena mengacu pada pabrik yang belum produktif atau menggunakan mesin tua, sehingga membuat harga gula domestik lebih tinggi dibandingkan negara lain.

Ketidakefisienan ini memaksa Indonesia untuk tetap melakukan impor gula guna memenuhi kebutuhan nasional. Dengan kebutuhan gula tahunan sebesar 2,93 juta ton dan produksi nasional hanya mencapai 2,38 juta ton, masih dibutuhkan impor sebesar 708 ribu ton per tahun.

Tercatat pangsa pasar produsen gula konsumsi dikuasai secara berurutan oleh PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN), Sugar Group, dan Gunung Madu. Dalam kondisi ini, kebijakan Pemerintah harus mampu membatasi potensi penyalahgunaan kekuatan oligopoli pelaku usaha di industri tersebut.

(akn/ega)

KOMPAS.com - Perusahaan teknologi Google ternyata punya tunggakan denda hingga 2,5 desiliun dollar Amerika Serikat ke pemerintah Rusia. Bila ditulis rinci, nominal denda itu memerlukan 33 angka di belakang satuan (2,5 x 10 pangkat 33).

Apabila dikonversi ke dalam kurs rupiah, nilainya sekitar Rp 39 desiliun lebih (asumsi kurs 1 dollar AS = Rp 15.754)

Denda itu kabarnya belum dibayar oleh raksasa teknologi tersebut hingga saat ini.

Google dijatuhi denda sebesar itu oleh pengadilan Rusia. Sebab, Google menolak mematuhi perintah pengadilan Rusia yang memintanya memulihkan akun YouTube milik media yang pro dan dikelola pemerintah.

Beberapa di antara media yang dimaksud yaitu Tsargrad TV dan RIA FAN, yang diblokir dari YouTube pada tahun 2020, karena dinilai melanggar regulasi perdagangan, di mana pemiliknya sudah disanksi oleh AS.

Selain itu, pada Februari 2022 saat ketegangan antara Rusia dan Ukraina pecah, YouTube juga memblokir beberapa media lain milik pemerintah Rusia, termasuk Sputnik, NTV, Russia 24, RT, dan lainnya.

Hal itu memicu gugatan hukum dari total 17 saluran TV Rusia termasuk Channel One, Zvezda dan lain-lain, sehingga turut menambah deret denda Google karena mereka memenangkan tuntutanya di pengadilan.

Karena menolak perintah pengadilan, Google didenda sebesar 100.000 rubel per hari sekitar tahun 2020.

Namun, jumlahnya berlipat ganda seiring waktu, sehingga menjadi setara sebesar 2,5 desiliun dollar AS dalam kurun waktu sekitar empat tahun.

Apalagi Google seharusnya memenuhi pembayaran denda dalam waktu sembilan bulan sejak putusan pengadilan ditetapkan, dilansir KompasTekno dari Indian Express, Selasa (5/11/2024).

Jadi jumlah total denda saat ini merupakan akumulasi, tidak sejak awal ditetapkan sebesar itu.

Adapun Google tidak mungkin bisa membayar denda Rusia tersebut. Sebab, kapitalisasi pasarnya saja sekitar 2 triliun dollar AS, jauh lebih kecil dari dendanya.

Kantor Google di Rusia juga mengajukan bangkrut pada tahun 2022 karena utangnya sampai lebih dari 19 miliar rubel Rusia (sekitar Rp 3 triliun), sementara aset Google di negara tersebut hanya 3,5 miliar rubel (sekitar Rp 567 miliar).

Google juga didenda Uni Eropa

Tidak hanya di Rusia, Google juga sempat menghadapi ancaman denda dari Uni Eropa karena dugaan praktik monopoli sejak tahun 2019. Namun, untuk kasus ini Google selamat karena memenangkan gugatan.

Pada tahun 2019, Google dianggap memonopoli bisnis iklan di Uni Eropa melalui program AdSense for Search (AFS).

AFS sejatinya dirancang untuk menampilkan iklan di laman pencarian Google, dan Uni Eropa menganggap laman tersebut jarang menampilkan iklan dari penyedia iklan di luar Google.

Hal ini membuat kompetitor lain di bisnis iklan, seperti Microsoft hingga Yahoo, dianggap sulit bersaing dengan Google yang memiliki AFS, yang tersemat ke dalam sistem mesin pencari Google.

Walhasil, regulator Uni Eropa melayangkan gugatan kepada pengadilan terkait dugaan monopoli Google di bisnis iklan.

Menurut dokumen pengadilan umum Uni Eropa pada September 2024 lalu, dugaan yang dilayangkan regulator Uni Eropa tersebut tidak terbukti, dan denda terhadap Google di kasus ini, yang mencapai angka 1,49 miliar euro atau setara Rp 25,4 triliun, resmi dicabut.

"Berdasarkan putusan akhir pengadilan, para penyelidik dan regulator Uni Eropa dianggap gagal untuk membuktikan bahwa Google bersalah atas dugaan-dugaan yang mereka layangkan," kata pengadilan umum Uni Eropa saat itu.

"Dengan ini, pengadilan umum memutuskan untuk membatalkan dugaan dan denda kepada Google secara keseluruhan," tambah pengadilan umum Uni Eropa.

Dengan kemenangan ini, Google akhirnya resmi terlepas dari kasus dugaan praktik monopoli bisnis iklan di Uni Eropa yang dimulai sejak 2019 lalu, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari TheRegister, Kamis (19/9/2024).

Lebih sering bayar denda

Google bisa dibilang jarang menang gugatan di pengadilan dan selalu membayar denda kepada para penggugat.

Pada Mei 2023 lalu, misalnya, Google rela membayar 39,9 juta dolar AS (sekitar Rp 594 miliar) kepada negara bagian Washington, AS atas gugatan pelacakan lokasi pengguna secara sewenang-wenang.

Kemudian pada Desember 2023 lalu, raksasa teknologi itu membayar sekitar 700 juta dolar AS atau setara Rp 10,8 triliun untuk menyelesaikan kasus dugaan praktik monopoli Play Store di wilayah AS.

Di Eropa sendiri, regulator dan pengadilan Uni Eropa beberapa kali menggugat Google terkait dugaan praktik monopoli di segmen bisnis lain.

Salah satunya adalah kasus dugaan monopoli search engine di platform mobile pada 2017 lalu yang membuat Google membayar 2,42 miliar euro (sekitar Rp 41,1 triliun).

Kemudian, Google juga kembali tersandung kasus dugaan monopoli untuk bisnis search engine di Uni Eropa pada 2022 lalu dengan denda 4 miliar euro (sekitar Rp 68 triliun).

Oleh karena itu, kemenangan Google di Uni Eropa September 2024 lalu terbilang menarik, lantaran Google bisa menghemat uang karena tidak membayar denda kepada penggugat seperti biasanya.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda Rp 2,7 miliar kepada 2 manajer investasi dan 2 pihak pelanggar di pasar modal.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, DK OJK Friderica Widyasari Dewi (Kiki Widyasari), yang mewakili Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi.

"Sejak 25 September sampai Oktober 2024, OJK telah mengenakan sanksi berupa denda total Rp 2,7 miliar kepada 2 pihak dan 2 manajer investasi," kata Kiki dalam konferesi pers, Jumat (1/11/2024).

Pengawasan terhadap pelanggaran di pasar modal memang terus dilakukan. OJK tidak akan segan-segan memberikan sanksi mulai dari administrasi hingga denda jika ada pihak hingga perusahaan efek yang melakukan pelanggaran di pasar modal.

Sebelumnya saja, OJK telah melakukan sanksi administrasi kepada manajer investasi, perusahaan efek hingga emiten nakal di pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan sanksi untuk manajer investasi yang nakal itu ditujukan kepada PT IndoSterling Aset Manajemen. OJK telah mencabut izin usahanya.

"Di bidang pasar modal pada bulan Agustus 2024 OJK antara lain telah mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin us

(ada/hns)

Bandung -

Whoosh, kereta cepat yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), semakin diminati sejak awal beroperasinya pada Oktober 2024. Banyak yang penasaran mencoba layanan transportasi modern ini, meskipun harga tiketnya yang mencapai Rp 200 ribuan sempat dianggap cukup mahal oleh sebagian masyarakat. Kini, KCIC memberikan solusi dengan membuka rute baru untuk perjalanan singkat dengan harga yang lebih terjangkau, hanya Rp 50 ribu sekali jalan. Simak informasi lengkapnya di bawah ini.

Rute Baru Whoosh Padalarang-Tegalluar

Mulai 1 November 2024, KCIC menghadirkan tarif parsial untuk rute Stasiun Padalarang-Tegalluar Summarecon dan sebaliknya.

Rute ini diluncurkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat Bandung Raya, memperkenalkan Whoosh lebih dekat ke kawasan ini, dan mendukung mobilitas yang lebih cepat dan nyaman antara Bandung Barat dan Bandung Timur. Dengan rute Padalarang-Tegalluar, waktu perjalanan yang semula bisa mencapai satu jam dengan mobil kini hanya membutuhkan sekitar 14 menit saja menggunakan Whoosh.

"Penjualan rute Padalarang - Tegalluar Summarecon PP ini merupakan langkah kami untuk lebih dekat dengan masyarakat, memberikan kemudahan mobilitas harian, serta mendukung aksesibilitas yang lebih baik di Bandung Raya. Tarif promo ini kami hadirkan untuk mengajak masyarakat mencoba dan merasakan sendiri pengalaman perjalanan kereta cepat yang hemat waktu dan nyaman," Eva Chairunisa, General Manager Corporate Secretary KCIC,

Harga Tiket dan Cara Mendapatkannya

Untuk rute Padalarang-Tegalluar Summarecon, harga tiket dipatok Rp 50.000 per perjalanan untuk kelas Premium Economy, khusus selama periode promosi di bulan November 2024. Tiket bisa dibeli secara praktis melalui berbagai platform, seperti aplikasi Whoosh, situs web kcic.co.id, Access by KAI, aplikasi perbankan seperti Livin by Mandiri, BRImo, BNI Mobile, serta mesin tiket di stasiun.

Pembelian tiket online bisa dilakukan hingga 30 menit sebelum keberangkatan, sedangkan pembelian di loket stasiun dilayani hingga 15 menit sebelum keberangkatan. Untuk kemudahan lebih, tiket pada rute ini tetap bisa diubah jadwal atau dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal dan Fasilitas Tambahan

Whoosh menyediakan 24 kali perjalanan setiap hari dari Stasiun Padalarang mulai pukul 07:13 hingga 21:03, dan dari Stasiun Tegalluar Summarecon mulai pukul 05:50 hingga 20:30. Meski penumpang pada rute ini tidak mendapat fasilitas KA Feeder dari atau menuju Stasiun Bandung, mereka tetap bisa memanfaatkan layanan intermoda lainnya dari Stasiun Padalarang, seperti Commuter Line Bandung Raya, Bus Trans Metro Pasundan rute 2D, dan shuttle gratis ke kawasan Kota Baru Parahyangan serta Dusun Bambu.

Namun, jika penumpang dari rute Tegalluar Summarecon - Padalarang melanjutkan perjalanan hingga Stasiun Halim, mereka akan dikenai denda sebesar 150% dari tarif terjauh kelas tertinggi. Pembayaran denda ini dilakukan di loket Stasiun Halim, dengan pendampingan petugas.

Dengan adanya rute baru ini, KCIC berharap dapat mempermudah konektivitas antara wilayah Bandung Barat dan Bandung Timur, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui akses perjalanan yang lebih cepat dan efisien. Peluncuran rute baru ini juga memberikan kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk merasakan kenyamanan kereta cepat dengan biaya yang lebih terjangkau.

Info lebih lengkap, kamu bisa lihat di laman instagram @keretacepat_id

Tertarik mencoba Whoosh dengan harga spesial? Rasakan pengalaman unik naik kereta cepat dengan Whoosh! Semoga membantu!

(tya/tey)

Jakarta -

KCIC menawarkan tarif parsial Whoosh rute Stasiun Padalarang-Tegalluar Summarecon maupun sebaliknya mulai 1 November 2024. Selain memudahkan mobilitas masyarakat, hal ini bertujuan memperkenalkan Whoosh di kawasan Bandung Raya.

Tiket rute tersebut dijual untuk kelas Premium Economy dengan tarif promo seharga Rp 50.000 untuk sekali perjalanan selama November 2024. Penumpang dapat membeli tiket hingga 30 menit sebelum keberangkatan kereta pada aplikasi Whoosh, web kcic.co.id, Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, BNI Mobile, dan Mesin Tiket di stasiun.

Sedangkan pembelian melalui loket di stasiun dilayani hingga 15 menit sebelum keberangkatan. Tiket Whoosh rute Padalarang-Tegalluar Summarecon PP ini tetap dapat diubah jadwal maupun dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, rute baru ini diharapkan dapat menghemat waktu perjalanan dari sebelumnya sekitar 1 jam jika menggunakan mobil menjadi hanya 14 menit dengan Whoosh. Ia menyebut masyarakat Bandung Raya kini punya alternatif transportasi yang modern, cepat dan bebas macet.

"Penjualan rute Padalarang - Tegalluar Summarecon PP ini merupakan langkah kami untuk lebih dekat dengan masyarakat, memberikan kemudahan mobilitas harian, serta mendukung aksesibilitas yang lebih baik di Bandung Raya. Tarif promo ini kami hadirkan untuk mengajak masyarakat mencoba dan merasakan sendiri pengalaman perjalanan kereta cepat yang hemat waktu dan nyaman." ujar Eva dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

KCIC menyediakan sebanyak 24 perjalanan Whoosh dari Padalarang setiap harinya mulai pukul 07:13 hingga 21:03, serta 24 perjalanan Whoosh dari Tegalluar Summarecon setiap harinya mulai pukul 05:50 sampai 20:30.

Penumpang dengan tiket rute Padalarang - Tegalluar Summarecon PP tidak mendapatkan fasilitas KA Feeder dari dan menuju Stasiun Bandung.

Meski demikian penumpang tetap dapat memanfaatkan layanan intermoda lainnya dari Stasiun Padalarang. Misalnya Commuter Line Bandung Raya, Bus Trans Metro Pasundan rute 2D, Shuttle gratis menuju kawasan Kota Baru Parahyangan, dan Shuttle gratis menuju kawasan Dusun Bambu.

Khusus penumpang dengan tiket Tegalluar Summarecon - Padalarang yang melebihi relasi perjalanannya, yaitu hingga Stasiun Halim, harus membayar denda sebesar 150% dari tarif terjauh dan kelas tertinggi. Pembayaran denda dilakukan di loket stasiun halim dengan didampingi oleh petugas stasiun.

"Dengan rute baru ini, KCIC berharap mampu meningkatkan konektivitas antara Bandung Barat dan Bandung Timur, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui akses yang lebih mudah dan waktu perjalanan yang lebih efisien." tutup Eva.

(ily/kil)

Moskow: Rusia mengajukan tuntutan finansial yang mengejutkan terhadap salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, Google. Kremlin menyatakan bahwa Google kini berutang lebih dari 2 undecillion rubel atau angka 2 yang diikuti 36 nol. Jumlah fantastis ini muncul setelah perusahaan induk YouTube tersebut menolak untuk membayar denda akibat pemblokiran kanal pro-Rusia di Google.

Dalam konversi ke dolar, angka ini mencapai USD20 decillion, yang secara mengejutkan melampaui ekonomi global. Sebagai perbandingan, PDB dunia saat ini hanya berkisar USD110 triliun atau setara dengan Rp1,7 kuadriliun sementara nilai pasar induk Google, Alphabet, berada di USD2 triliun atau setara dengan Rp31,3 triliun.

Media pemerintah Rusia, TASS, melaporkan bahwa pengadilan Rusia telah menginstruksikan Google untuk memulihkan kanal YouTube yang diblokir sejak 2022 atau menghadapi denda yang terus meningkat setiap minggu.
"Google tidak seharusnya membatasi penyiar kami di platformnya," kata Peskov dikutip dari CNN, Jumat, 1 November 2024.

Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, menganggap tindakan Google memblokir kanal pro-Rusia di YouTube sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan media. Rusia menilai bahwa penyiaran konten pro-Rusia seharusnya dapat diakses tanpa hambatan di platform global seperti YouTube, sehingga penutupan akun-akun tersebut dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap media Rusia.

Google sendiri, melalui laporan triwulanan, menanggapi bahwa masalah hukum ini tidak akan berdampak signifikan pada pendapatan. Setelah invasi penuh Rusia ke Ukraina, Google memang membatasi operasinya di Rusia, tetapi belum sepenuhnya keluar seperti beberapa perusahaan teknologi AS lainnya. Namun, layanan seperti Pencarian dan YouTube tetap tersedia di Rusia.

Pada 2022, anak perusahaan Google di Rusia mengajukan kebangkrutan setelah pemerintah Rusia mengambil alih rekening bank mereka, yang membatasi operasi komersial Google di negara tersebut. (Angel Rinella)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta -

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan ada sekitar Rp 280 miliar denda yang belum dibayarkan oleh pelaku usaha nakal. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPPU M Fanshurullah Asa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI hari ini.

Fanshurullah mengatakan jumlah dana yang belum ditarik oleh KPPU itu berasal dari 100-an pelaku usaha yang nakal atau belum membayar. Dia menyebut hal ini terjadi lantaran KPPU tidak mempunyai kekuatan untuk menyita aset bagi pelaku usaha yang tak membayar denda.

"Sebagai informasi ada dana yang belum bisa kami tarik kurang lebih Rp 280 miliar dari total sekitar 100an pelaku usaha yang tidak membayar. Karena tadi tidak ada daya paksa untuk penyitaan aset," kata Fanshurullah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Untuk itu, dia mendorong agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam revisi beleid tersebut, dia meminta agar KPPU mempunyai wewenang penyitaan aset apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU, dalam hal ini membayar denda kepada KPPU.

"Pelaksanaan eksekusi putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap berupa denda harus dibayar ke kas negara apabila tidak dilaksanakan KPPU memiliki wewenang penyitaan atas aset jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU," jelasnya.

Dia menjelaskan usulan revisi beleid tersebut sudah diajukan dalam penyusunan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 kepada Kementerian PPN/Bappenas. Namun, dia juga mendorong anggota DPR RI agar berinisiatif mengajukan revisi peraturan tersebut.

Adapun beberapa poin untuk revisi tersebut. Di antaranya, pengaturan ekstrateritorialitas dalam definisi pelaku usaha yang dapat menjangkau pelaku usaha di luar wilayah hukum Indonesia, pengaturan post-notifikasi merger menjadi pre-notifikasi merger agar sesuai dengan best practice international. Kemudian pengaturan program leniensi dalam rangka memberikan pengampunan dan/ pengurangan hukum bagi pelaku usaha yang mengakui dan atau melaporkan perbuatan pelanggaran hardcore cartel.

"Pengaturan mengenai kewenangan upaya paksa dalam rangka memperoleh alat bukti dalam perkara persaingan usaha. Kemudian penambahan ketentuan mengenai lisensi lisensi hak kekayaan intelektual dan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Ketujuh, pengakuan bahwa praktik-praktik tertentu dalam pemilihan lisensi dapat bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Terakhir, penggabungan prinsip-prinsip rule of reason ke dalam regulasi yang untuk memberikan panduan konkret kepada industri," imbuh dia.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menertibkan 537 badan usaha perkebunan sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Total para pengusaha nakal ini mengelola sekitar 2,5 juta hektare lahan perkebunan.

Nusron mengatakan para pengusaha nakal ini nantinya akan diberi sanksi oleh pemerintah karena beroperasi tanpa memiliki HGU. Menurutnya sanksi yang diberikan salah satunya bisa berupa denda pajak yang jumlahnya masih dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"2,5 juta hektare ini sejak tahun 2016, katakanlah tahun 2017 sampai tahun 2024 ini di bulan Oktober ini kan sudah 7 tahun (2024-2017) mereka menanam, berusaha tanpa izin dan di bukan haknya, kan ini tentunya harus ada sanksi, ada hukuman," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Ini sanksinya berapa, hukumnya apa, bentuknya apa, kalau soal sanksinya urusannya pajak. Tapi kalau soal jumlahnya berapa dendanya berapa sedang dihitung oleh BPKP berapa dia harus membayar dan sebagainya," ucapnya lagi.

Di luar pengenaan denda pajak itu, Nusron mengatakan pihaknya belum tentu akan memberikan atau menerbitkan HGU yang diperlukan para pengusaha ini. Sebab menurutnya selama ini para pengusaha perkebunan sawit itu terbukti tidak taat peraturan dengan tidak mengajukan penerbitan sertifikat HGU sejak 2016 hingga 2024 ini.

"Pertanyaannya adalah di kami, masa dia sudah melanggar selama 7 tahun, belum bayar denda selama 7 tahun, menikmati hasil yang bukan haknya kemudian mengajukan pendaftaran (HGU) dan kemudian kita kasih hak kepada mereka yang sudah betul-betul tidak menunjukkan itikad dan ketaatan," terang Nusron.

"Nah ini yang mau kita tuntaskan, jadi bukan berarti pemahamannya 537 itu kita perpanjang (dapat HGU) belum tentu. Tergantung itikad baiknya dan keputusan politik yang diambil pemerintah," paparnya lagi.

Nusron sendiri mengaku belum bisa memberikan kepastian apakah nantinya para pengusaha perkebunan sawit nakal ini akan mendapat kemudahan dalam mengajukan sertifikat HGU atau tidak.

"Itu sedang menjadi pembahasan di tol level, dan bapak Presiden sudah sangat consent dengan masalah ini, dan pak Jaksa Agung sudah masuk ke wilayah ini, dan BPKP sudah melakukan penghitungan-penghitungan tentang kerugian dan mungkin denda yang harus dibayarkan mereka kepada negara. Nah setelah itu treatment-nya adalah apakah HGU-nya akan diperpanjang atau tidak di kami," tuturnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Iuran BPJS Kesehatan wajib dibayarkan setiap bulannya oleh peserta. Dengan begitu, peserta akan memperoleh fasilitas dan pelayanan kesehatan, meliputi pemeriksaan, rawat jalan, hingga rawat inap.

Apabila iuran telat atau nunggak dibayarkan, peserta berisiko terkena denda dengan nominal cukup fantastis. Jika denda juga enggan dibayarkan, ini yang akan terjadi selanjutnya pada peserta BPJS Kesehatan.

Bagaimana Jika Peserta Tidak Membayar Denda BPJS Kesehatan?

Denda BPJS Kesehatan yang tidak dibayar berisiko pada status peserta menjadi non aktif dan tak mendapat semua haknya dalam fasilitas kesehatan. Terutama untuk layanan rawat inap di fasilitas kesehatan lanjutan.

Pembayaran denda dilakukan dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, pada setiap layanan rawat inap tingkat lanjut yang diperoleh peserta. Seperti tercantum dalam ayat 5 pasal 42 Perpres 59/2024, denda bisa dilunasi seiring pembayaran tunggakan iuran.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan tertunggak paling banyak untuk waktu 24 bulan atau ketika status kepesertaan ingin segera kembali aktif. Setelah tunggakan iuran mulai dilunasi, status kepesertaan bisa kembali aktif bersamaan kembalinya semua hak dalam pelayanan kesehatan.

Dikutip dari laman Indonesia Baik yang dikelola Kementerian Kominfo, denda BPJS Kesehatan tidak dikenakan pada semua peserta yang menunggak iuran. Denda diterapkan pada peserta yang akan melakukan rawat inap, bukan rawat jalan. Namun layanan ini tidak dapat digunakan, karena status peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan adalah non aktif.

Besaran Denda BPJS Kesehatan yang Harus Dibayarkan

Berdasarkan Perpres 59/2024, denda yang diberlakukan pada peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan mencapai 2,5-5% dengan maksimal Rp 20-30 juta dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap, dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak.

"(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan b. besar denda paling tinggi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(6a) Untuk tahun 2020, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan b. besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)," bunyi pasal 6 dan 6a Pasal 42 Perpres tersebut.

Denda hanya berlaku untuk peserta yang bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP). Sedangkan untuk Pekerja Penerima Upah (PPU), denda BPJS Kesehatan dibayar pemberi kerja.

Cara Cek Denda BPJS Kesehatan

Peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan bisa cek apakah terkena denda atau tidak dengan cara berikut:

Melalui Aplikasi Mobile JKN

1. Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN di ponsel.
2. Buka aplikasi dan daftar akun dengan melengkapi data diri.
3. Login dengan akun yang telah dimiliki.
4. Pilih menu "Info Iuran" pada halaman utama.
5. Klik "Menu Lainnya" jika tidak menemukan menu tersebut di halaman utama.
6. Akan ditampilkan rincian iuran dan denda (jika ada) yang harus dibayarkan peserta.

Melalui Care Center 165

1. Buka menu Telepon di ponsel atau telepon.
2. Hubungi nomor 165.
3. Pilih layanan Layanan Voice Interactive JKN (VIKA).
4. Ikuti instruksi selanjutnya sesuai yang disampaikan.

Nah, itu tadi yang akan terjadi jika peserta tidak membayar denda BPJS Kesehatan. Jadi, pastikan membayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu setiap bulannya agar tidak terkena denda.

(azn/row)