Bocah berusia 9 tahun di Surabaya meninggal dunia setelah mengidap HIV. Bocah berinisial V itu meninggal pada Rabu (23/10) dini hari. Berdasarkan hasil tracing yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, keluarga bocah tersebut dipastikan tidak ada yang tertular HIV/AIDS.

Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina mengungkapkan, jika pemeriksaan HIV/AIDS pada keluarga yang kontak langsung atau tinggal bersama dengan V sudah dilakukan. Hasil dari pemeriksaan tersebut, ayah V maupun sang kakak dinyatakan negatif.

“Melakukan pemeriksaan HIV terhadap ayah dan kakak, dengan hasil non reaktif,” kata Nanik, Rabu (23/10) malam.

Nanik melanjutkan, selama V menjalani perawatan di rumah, pihak keluarga telah diedukasi terkait prosedur keamanan merawat ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) agar tak tertular virus.

“Misalnya pemberian edukasi untuk merawat luka dengan menggunakan handscoon. Handscoon beserta salep yang digunakan untuk perawatan luka diberikan oleh Puskesmas,” terang Nanik.

Nanik memastikan tidak ada kondisi yang berpotensi membuat V menularkan ke keluarga.

“Mekanisme penularan HIV ini terbatas dan pada kondisi tertentu, sehingga pasien tak mudah menularkan penyakitnya. Pasien juga sempat mengalami diare yang menyebabkan kondisi menurun. Akan tetapi, telah membaik ketika diterapi obat dan dipantau oleh Puskesmas,” jelas Nanik.

Jenazah V telah dimakamkan pada Rabu siang. V diduga tertular HIV dari sang ibu yang telah meninggal dunia pada 2021 silam.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel mengeluarkan surat edaran (SE) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) Leptospirosis di kabupaten/kota. Langkah ini diambil menyusul laporan adanya dua kasus leptospirosis di Palembang, salah satunya berujung pada kematian. Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Trisnawarman, menyatakan bahwa penyakit leptospirosis, yang ditularkan melalui urine tikus atau hewan terinfeksi, telah menelan satu korban jiwa pada Januari 2024. Kasus lainnya ditemukan pada April, tetapi tidak menyebabkan kematian. Kedua kasus tersebut terjadi di Kota Palembang. "Kami meminta Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah pencegahan. Laporan terakhir dari RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang menunjukkan satu kasus meninggal dan satu kasus lainnya terdeteksi tanpa kematian," kata dia, Senin 14 Oktober 2024. Trisnawarman menekankan pentingnya antisipasi terutama di wilayah berisiko seperti area banjir, persawahan, dan permukiman kumuh, mengingat musim hujan dan fenomena La Nina yang diperkirakan melanda akhir tahun ini. “Penularan leptospirosis sering terjadi melalui kontak dengan genangan air atau tanah yang tercemar urine tikus,” tambahnya. Langkah Pencegahan Leptospirosis Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Dinkes kabupaten/kota diminta untuk melakukan surveilans leptospirosis dan deteksi dini di daerah dengan potensi KLB. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS): Masyarakat diimbau menjaga kebersihan lingkungan dan mengamankan makanan serta minuman dari jangkauan tikus. Pemakaian Perlindungan Warga disarankan memakai alas kaki atau sepatu boots saat beraktivitas di lingkungan yang mungkin tercemar urine tikus. Pengelolaan Limbah Pengelolaan sampah rumah tangga harus dilakukan dengan baik, termasuk menutup rapat tempat sampah agar tidak menjadi sarang tikus. Pemberantasan Hama Membersihkan lingkungan rumah dan tempat umum seperti pasar dan terminal dari tikus dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. “Kami mengimbau agar masyarakat aktif dalam menjaga kebersihan serta mematuhi langkah pencegahan agar dapat menghindari risiko penularan penyakit ini,” kata Trisnawarman. Hingga kini, belum ada laporan kasus leptospirosis tambahan dari kabupaten/kota lain. Namun, Dinkes Sumsel meminta semua daerah untuk tetap waspada dan melakukan monitoring aktif guna mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.

Sejumlah peristiwa keracunan terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) beberapa waktu belakangan. Dua peristiwa terjadi di Kabupaten Bantul pada 10 September yakni di Kantor Kalurahan Patalan dan sebuah SD swasta di Bantul. Kasus serupa juga terjadi di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul 15 September lalu.

"Kita lagi lihat pihak ketiganya atau pengadaannya (makanan) sama atau nggak, satu orang, satu pengadaan apa tidak," kata Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie melalui sambungan telepon dengan wartawan, Jumat (20/9).

Pembajun mengatakan pihaknya terus melakukan pemeriksaan dan surveilans terhadap sampel makanan yang dikonsumsi para korban. Saat ini, hasil pemeriksaan laboratorium sampel makanan belum keluar.

"Kami masih menunggu hasil labnya," katanya.

Selain itu petugas juga mengecek lingkungan saat para korban menyantap makanan. Lingkungan tempat pembuatan makanan juga ditelusuri, apakah telah menerapkan SOP dengan baik atau belum.

"Bisa jadi penyedia makanan satu dia bukan oleh penyedia jasa yang sudah terverifikasi. Yang kedua kita harus lihat penyedia makanan ini kalau dia sudah terverifikasi tersertifikasi mestinya hygiene-nya SOP-nya itu dijalankan," katanya.

Soal kapasitas undangan juga jadi perhatian Pembajun. Apabila tamu undangannya di angka 300 sampai 400 orang dan makanan diolah dari malam hari maka penyimpanannya juga harus baik.

"Usaha rumahan kan banyak sekarang, orang maunya praktis. Nanti akan kita lihat dari hasil surveilans apakah makanan itu mengandung bakteri atau tidak," katanya.

MANADO - Isu masuknya Cacar Monyet (Mpox) ke Sulawesi Utara (Sulut), telah dibantah oleh Pemerintah Provinsi Sulut lewat Dinas Kesehatan (Dinkes).

Namun demikian, hal itu tak membuat pengawasan yang dilakukan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado, kemudian dilonggarkan. Mereka memastikan jika fungsi pengawasan dan pengamanan di pintu-pintu masuk Sulut dilakukan secara ketat.

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado, dr Pingkan Pijoh, mengatakan jika pengetatan pengawasan di pintu masuk tersebut telah disesuaikan dengan surat edaran terbaru yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tentang peningkatan kewaspadaan terhadap Mpox di pintu masuk Bandara dan Pelabuhan Internasional.

Menurut dr Pingkan, pengawasan dilakukan terhadap pelaku perjalanan luar negeri dengan memperhatikan dua indikator penilaian kesehatan yakni penilaian suhu tubuh dan penilaian visual.

“Jadi kita melihat berdasarkan dua hal. Pertama suhu tubuh melalui thermal scanner, batasannya 38 derajat Celsius dan kemudian kedua penilaian fisik. Jadi kita lihat apakah terdapat ruam kulit. Jika ditemukan segera kita lakukan pemeriksaan lanjutan,” ujar dr Pingkan.

Lebih lanjut, pelaku perjalanan luar negeri yang ditemukan gejala akan dilakukan pengambilan sampel dan kemudian akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut untuk dilakukan pemantauan lebih lanjut.

Hingga saat ini, dr Pingkan memastikan bahwa dari seluruh hasil pemantauan yang telah dilakukan pihaknya belum menemukan satu pun pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Sulut memiliki gejala.

“Kita lakukan di Bandara Internasional Sam Ratulangi manado dan Pelabuhan Bitung, sesuai dengan SOP, syukurnya sampai sekarang belum ada temuan kami,” kata dr Pingkan.

Dia juga mengimbau agar pelaku perjalanan luar negeri dapat memastikan kondisi kesehatannya terlebih dahulu sebelum melakukan penerbangan, sehingga dapat meminimalkan hal yang tidak diinginkan.

“Tentunya memastikan kesehatan sendiri, tetapi jika merasa kurang fit, bisa melapor di terminal ke gerai balai Kekarantinaan Kesehatan dan akan dinilai oleh petugas, juga difasilitasi untuk surat layak terbang,” ujarnya kembali.

Dinkes Sumsel memperketat semua pintu masuk untuk mencegah penyebaran virus Mpox atau Cacar Monyet yang berasal dari Afrika. Kepala Dinkes Sumsel Trisnawarman menyebutkan untuk memperketat pintu masuk dengan mengeluarkan surat edaran ke seluruh fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) serta fasilitas publik untuk memperketat pintu. "Pengawasan pintu masuk antar wilayah untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pendatang, agar terhindar dari kasus Mpox, " kata dia, Rabu 4 September 2024. Selain itu, Trisnawarman juga meminta masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran diri jika merasa mengalami gejala cacar monyet silakan melakukan uji klinis dengan segera ke fasyankes. "Warga juga diminta cepat melapor atau mendatang fasilitas kesehatan bila memiliki gejala agar segera diberikan tindakan," kata dia. Dinkes Sumsel memastikan kasus Mpox di wilayahnya zero. Sebelumnya, memang ada waga yang dinyatakan suspek, namun setelah uji laboratoroium di Balai Besar Kesehatan Laboratorium (BBLK) Palembang, hasilnya negatif. Sebelumnya kasus Mpox sempat heboh di Palembang karena pasien di Puskesmas 4 Ulu didiagnosa menderita cacar monyet akibat mengeluh sakit dan telapak tangan muncul bintik merah seperti Mpox. Hasil negatif uji kesehatan suspek Mpox berdasarkan pemeriksaan sampel laboratorium dengan metode pengambilan lendir menggunakan swab. Namun hasil swab setelah pemeriksaan menyatakan bahwa terduga tak terkena virus Afrika tersebut. "Tetap harus waspada jika dirasa mengalami gejala demam dan keluar ruam yang tak mereda," timpalnya

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel menyampaikan hingga kini kasus Mpox atau cacar monyet di Sumsel belum ada. Kadinkes Sumsel, Trisnawarman menjelaskan terkait kasus pertama sebaran kasus Mpox di Palembang, jika pasien berinisial J disebut negatif dan bukan Mpox berdasarkan pemeriksaan sampel. "Itu bukan cacar monyet, hanya cacar biasa. Hasil swab menunjukkan hasil negatif," kata dia, Selasa 3 September 2024. Meski begitu, Trisnawarman membenarkan pasien pernah memeriksakan diri di Puskesmas 4 Ulu Palembang. Dari laporan itu, pasien langsung diperiksa dan diambil sampel untuk memastikan sebaran virus yang terjadi. "Jika ada penemuan kasus suspek, probable atau konfirmasi dari Fasyankes dengan melakukan investigasi dalam 1x24 jam termasuk pelacakan kontak erat," jelas dia. Trisnawarman mengatakan, Dinkes Sumsel telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 443.33/7674/Kes/VII/2024 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap Mpox di wilayah Sumsel pada 28 Agustus 2024 lalu. Meski belum ada yang terpapar, antisipasi awal perlu dilakukan untuk memastikan virus tersebut bisa diantisipasi. "Dinkes Sumsel sudah membuat SE ke seluruh Dinkes kabupaten/kota untuk pencegahannya," jelas dia. Dalam SE tersebut, Dinkes Sumsel meminta kepada dinkes di seluruh kabupaten dan kota tetap waspada menghadapi virus Mpox. Pihaknya pun meminta pengawasan terhadap pintu masuk antar wilayah untuk diperiksa di wilayah masing-masing. "Kemudian memantau, melaporkan dan memastikan kasus sesuai dengan definisi operasional pedoman kepada Dirjen P2P melalui laporan Event Based Surveillance (EBS) di aplikasi SKDR dan PHEOC di nomor 0877-7759-1097. Data wajib di entri ke dalam aplikasi All Record TC-19 pada menu pencatatan mpox," ungkap dia.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mencatat 104 kasus leptospirosis di DIY sejak Januari hingga Juli 2024, dan sebanyak 10 orang dinyatakan meninggal dunia.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DIY, Setyo Harini, mengungkapkan bahwa Bantul menjadi daerah dengan jumlah kasus leptospirosis terbanyak, yakni 42 kasus dengan 3 kematian.

Lalu disusul oleh Sleman dengan 22 kasus dan 4 kematian; Kulon Progo 19 kasus dan 2 kematian; Gunungkidul dengan 16 kasus; dan terakhir Kota Yogya dengan 5 kasus dan 1 kematian.

Untuk mencegah kasus yang semakin banyak, Setyo Harini meminta kepada warga untuk waspada dengan menjaga lingkungan agar tidak mengundang keberadaan tikus. Sebab, sumber utama penyakit ini adalah kencing tikus.

“Penyebabnya karena bakteri Leptospira yang ada pada kencing tikus atau mamalia. Utama adalah tikus,” ujarnya saat dihubungi Pandangan Jogja, Jumat (23/8).

Tak hanya melalui kencing tikus dan mamalia, leptospirosis kata Rini ini juga ditularkan melalui darah tikus yang masuk ke dalam tubuh manusia. Penularan secara tidak langsungnya berasal dari genangan air, sungai, danau, dan sawah.

“Pencegahannya menggunakan alat pelindung diri dan segera menutup luka di kulit karena penularan biasanya lewat luka. Kencing atau darah tikus masuk melalui luka yang terbuka," ujarnya.

Adapun gejala leptospirosis yakni demam mendadak, lemah, mata merah, kekuningan pada kulit, sakit kepala, dan nyeri otot betis.

Sementara rata-rata masa inkubasi leptospirosis selama 7 hingga 10 hari. Jika sudah merasakan gejala tersebut, penderita diimbau untuk segera dilakukan pengobatan.

“Harus dengan dokter baik ringan atau berat karena perlu antibiotik,” ujar Setyo Harini.

Sebagai informasi, pada 2023, Dinkes DIY mencatat kasus leptospirosis di DIY mencapai 377 kasus. Sementara jumlah kematian akibat penyakit ini sebanyak 32 orang.

Penyakit gagal ginjal kronis (GGK) masih menjadi perhatian publik. Banyaknya kasus GGK pada usia anak menjadi hal serius yang perlu diperhatikan para orang tua. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya mengungkapkan sejumlah gejala gagal ginjal kronis (GGK) pada anak yang perlu diwaspadai orang tua.

"Gejalanya seperti demam, infeksi saluran pernapasan akut (batuk dan pilek), atau gejala infeksi saluran cerna (diare dan muntah), produksi urine berkurang atau tidak ada urine selama 6-8 jam (saat siang hari), warna urine berubah menjadi pekat atau kecoklatan," ungkap Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina, Rabu (14/8).

Terkait penanganan GGK pada anak di Kota Surabaya, Nanik menuturkan jika pihaknya mengacu pada tatalaksana sesuai indikasi dan dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan tingkat Lanjut (FLTL) sesuai ketentuan. Seperti di RSUD Dr. Soetomo, RSUD Dr. Moh. Soewandhie dan RS Al-Irsyad.

Nanik lantas menjelaskan bahwa penyakit GGK terjadi lantaran adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya, memiliki riwayat penyakit ginjal dalam keluarga atau kelainan ginjal bawaan sejak lahir.

Selain itu, GGK juga dipengaruhi adanya infeksi pada ginjal, sindrom nefrotik (adanya protein dalam urine), serta pernah mengalami kekurangan cairan dehidrasi berat.

"Anak-anak yang mengalami obesitas, hipertensi dan diabetes melitus ditambah dengan gaya hidup dan pola makan tidak sehat. Sering mengkonsumsi minuman manis kemasan, makanan cepat saji, dan makanan berkalori tinggi dalam jangka waktu panjang dan tidak terkontrol juga bisa meningkatkan risiko mengalami GGK," terangnya.

Nanik mengatakan, pihaknya terus melakukan penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan kasus gagal ginjal yang berasal dari laporan masyarakat dan Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes).

"Kita juga tengah melakukan meningkatkan kewaspadaan penyakit gagal ginjal pada anak melalui pengamatan dan deteksi dini dalam kegiatan Bindu PTM pada masyarakat, sekolah, Poskestren, dan pada kegiatan Bindu Jirona (Jiwa, Rokok dan NAPZA)," ujar Nanik.

Lanjut Nanik, pemantauan kepada masyarakat Kota Pahlawan juga melibatkan KSH sehingga bisa menjangkau semua kalangan, termasuk mereka yang berisiko.

"Pemantauan kondisi pasien dan keluarga yang berisiko dibantu oleh KSH setempat," ungkap Nanik.

Selain itu, Nanik mengingatkan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter dan menghindari penggunaan obat nyeri secara berlebihan tanpa pengawasan dokter.

Dia juga meminta masyarakat agar segera melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan tingkat Lanjut (FLTL) maupun Rumah Sakit (RS) apabila ditemukan beberapa gejala.

Sejauh ini Nanik mengungkapkan, kasus GGK pada anak hanya dialami oleh satu orang dan sudah menjalani perawatan hemodialisa. Sisanya, kasus GGK di Kota Surabaya masih didominasi usia dewasa.

"Berdasarkan data diagnosis ICD X di Faskes Kota Surabaya sampai dengan bulan Juni 2024 menunjukkan bahwa kasus GGK sebanyak 308 kasus. Tetapi, kasus GGK pada kelompok usia remaja di bawah 17 tahun sebanyak satu kasus dan telah menjalani perawatan hemodialisa," tandasnya.

Belum lama ini viral di media sosial banyaknya pasien anak-anak yang melakukan cuci darah di rumah sakit akibat mengalami gagal ginjal. Namun lonjakan kasus gagal ginjal tak terjadi di Jawa Timur. Hal ini seperti ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jatim, Prof Erwin Astha Triyono.

"Sementara di Jatim belum ada laporan terkait kasus (gagal ginjal) baru, kecuali yang dulu," ujar Prof Erwin, (8/8).

Meski demikian, Prof Erwin mengingatkan orang tua perlu ada perhatian ekstra terhadap anak-anaknya, baik soal pengobatan maupun konsumsi makanan.

Prof Erwin menuturkan, dalam soal pengobatan apabila anak sakit lebih baik diperiksakan secara langsung ke dokter agar mendapat penanganan tepat.

"BPOM pasti beri izin pada obat qualified. Sekarang kuncinya pada masyarakat sehingga kalau berobat jangan beli obat sendiri tapi ke dokter agar dipilihkan obat terbaik dan legal. Maka kalau ada keluhan (sakit) cepat lapor ke nakes agar lebih aman bagi putra-putri," terang Prof Erwin.

Sementara itu terkait makanan, Prof Erwin menghimbau agar orang tua memberikan makanan terbaik bagi buah hatinya, yang diolah sendiri dengan cara masak yang betul.

"Tidak perlu mahal, cukup yang ada di sekitar kita. Jangan lupa kualitas itu penting, cari komponen lengkap ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada buahnya, ada sayurnya," pesannya.

MANADO - Target pemberian Imunisasi Polio pada Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), ternyata belum mencapai target yang dibuat.

Pasalnya, hingga Rabu (7/8) ini, dari 54.902 anak usia nol sampai tujuh tahun yang ditargetkan, tercatat baru sekitar 71,2 persen saja yang diberikan Imunisasi Polio.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Manado, dr Sicilia Kumaat, mengungkapkan jika belum tercapainya target pemberian Imunisasi Polio itu, disebabkan ada misinformasi atau kekeliruan informasi dari pihak yang tidak kompeten terkait dengan Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI).

"Akibat adanya kekeliruan informasi yang datang dari pihak tak berkompeten, membuat orang tua menjadi takut untuk memberikan imunisasi polio ke anak mereka," ujar dr Sicilia.

Akibatnya, dari 54.904 anak yang jadi target untuk diberikan imunisasi polio di Kota Manado, kini baru sekitar 39.102 anak saja yang sudah imunisasi.

Lanjut menurut dr Sicilia, untuk saat ini laporan terkait KIPI yang berakibat fatal, sama sekali belum diterimanya. Sejauh ini menurutnya, efek samping yang terjadi hanyalah infeksi kulit dan itu belum terkonfirmasi disebabkan oleh pemberian imunisasi polio.

“Memang ada laporan gatal-gatal tapi tidak ada gejala fatal. Selain itu ada gejala yang biasanya muncul seperti anak jadi rewel dan menangis, dan setelah diperiksa oleh Puskesmas, gejala itu sudah berakhir," ujarnya.

Dirinya pun meminta agar orang tua dapat mengakses informasi yang lebih tepercaya, sehingga tidak menimbulkan ketakutan. Apalagi vaksin untuk imunisasi polio yang dipakai telah melalui sejumlah uji klinis sehingga terjamin keamanannya.

“Sudah terbukti secara internasional vaksin yang kita pakai sudah ada izin WHO, dan internal kita ada izin BPOM, sudah ada 12 juta dosis di Indonesia dan tidak ada laporan efek samping yang fatal,” kata dr Sicilia kembali.

swingly m

MANADO - Target pemberian Imunisasi Polio pada Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), ternyata belum mencapai target yang dibuat.

Pasalnya, hingga Rabu (7/8) ini, dari 54.902 anak usia nol sampai tujuh tahun yang ditargetkan, tercatat baru sekitar 71,2 persen saja yang diberikan Imunisasi Polio.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Manado, dr Sicilia Kumaat, mengungkapkan jika belum tercapainya target pemberian Imunisasi Polio itu, disebabkan ada misinformasi atau kekeliruan informasi dari pihak yang tidak kompeten terkait dengan Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI).

"Akibat adanya kekeliruan informasi yang datang dari pihak tak berkompeten, membuat orang tua menjadi takut untuk memberikan imunisasi polio ke anak mereka," ujar dr Sicilia.

Akibatnya, dari 54.904 anak yang jadi target untuk diberikan imunisasi polio di Kota Manado, kini baru sekitar 39.102 anak saja yang sudah imunisasi.

Lanjut menurut dr Sicilia, untuk saat ini laporan terkait KIPI yang berakibat fatal, sama sekali belum diterimanya. Sejauh ini menurutnya, efek samping yang terjadi hanyalah infeksi kulit dan itu belum terkonfirmasi disebabkan oleh pemberian imunisasi polio.

“Memang ada laporan gatal-gatal tapi tidak ada gejala fatal. Selain itu ada gejala yang biasanya muncul seperti anak jadi rewel dan menangis, dan setelah diperiksa oleh Puskesmas, gejala itu sudah berakhir," ujarnya.

Dirinya pun meminta agar orang tua dapat mengakses informasi yang lebih tepercaya, sehingga tidak menimbulkan ketakutan. Apalagi vaksin untuk imunisasi polio yang dipakai telah melalui sejumlah uji klinis sehingga terjamin keamanannya.

“Sudah terbukti secara internasional vaksin yang kita pakai sudah ada izin WHO, dan internal kita ada izin BPOM, sudah ada 12 juta dosis di Indonesia dan tidak ada laporan efek samping yang fatal,” kata dr Sicilia kembali.

swingly m

MEDAN, iNews.id – Alwi Hasibuan, mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumatera Utara (Sumut) kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (1/8/2024) sore. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan atas kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan pada 2020.

JPU menyatakan, Alwi Hasibuan terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa yang menjabat sebagai Kadiskes Sumut pada 2020 dinilai telah menyalahgunakan wewenang dalam proses penunjukan pihak penyedia barang APD. 

Tindakan ini dinilai bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Atas perbuatannya, Alwi Hasibuan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

JPU menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Alwi Hasibuan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar.   

"Alwi Hasibuan dihukum pidana penjara 20 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan," ujar JPU Hendri Sipahutar saat membacakan tuntutan.

Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Alwi Hasibuan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp24 miliar. Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena terjadi di tengah pandemi Covid-19, di mana kebutuhan akan APD sangat mendesak.

Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa.

Editor: Kurnia Illahi