Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS) Mochtar Riza Pahlevi melalui kuasa hukumnya mengungkap fakta tak adanya laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berisi hitungan kerugian negara.

Penasehat Hukum Mochtar Riza Pahlevi, Junaedi Saibih menyebut laporan tersebut belum pernah ditunjukan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan tidak terlampir dalam berkas perkara.

“Akibat tidak pernah ditunjukan dan tidak dilampirkan dalam berkas perkara maka kami selaku penasehat hukum belum bisa melakukan analisa laporan tersebut,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, dia mengatakan perihal laporan hasil pemeriksaan BPKP terdapat hal menarik dalam pemeriksaan saksi ahli Hukum Administrasi Negara Bidang Hukum Lingkungan Hidup, Kartono yang dihadirkan Jaksa.

Junaedi juga telah menanyakan kepada Kartono perihal kedudukannya sebagai ahli apakah pernah ditunjukan hasil perhitungan BPKP terkait kerugian negara. Kartono juga menjawab tak pernah.

Sementara itu kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan laporan hasil BPKP akan diserahkan sebagai alat bukti surat yang akan disampaikan bersamaan dengan ahli BPKP hadir. Majelis hakim mengingatkan JPU bahwa penyampaian informasi mengenai alat bukti harus berimbang.

Menurut majelis hakim jangan sampai hanya JPU saja yang mengetahui mengenai informasi tersebut, sementara penasehat hukum tidak memiliki laporannya. Majelis hakim mengingatkan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPKP penting bagi penasehat hukum sebagai bahan pembelaan dan itu menjadi hak terdakwa.

Junaedi menambahkan bawa apabila tidak terlampir dalam berkas dan daftar barang bukti maka JPU tidak boleh menggunakan laporan hasil BPKP ini sebagai bukti.

“Ini fatal. Karena kami tidak pernah melihat laporan pemeriksaan BPKP itu maka kami tidak bisa mengklarifikasi kepada ahli, kami pun tidak bisa menggunakan informasi itu sebagai bahan pledoi, padahal hasil perhitungan kerugian negara Rp300 triliun ada disana,” kata Junaedi.

Adapun, Mochtar Riza Pahlevi merupakan mantan Direktur Utama PT Timah periode 2016 – 2021. Mochtar didakwa telah mengakomodir kegiatan pertambangan timah illegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun

Perbuatan terdakwa, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) mencecar eks Dirut PT Timah Tbk. (TINS) Mochtar Riza Pahlevi Tabrani soal keterkaitan aparat Polda Bangka Belitung.

Hal tersebut disampaikan Riza saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT), Dirut PT RBT Suparta, dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah.

Ketua Majelis Hakim, Eko Aryanto awalnya menanyakan soal hubungan Harvey Moeis dengan eks Kapolda Bangka Belitung, Syaiful Zachri. Hanya saja, Riza mengaku tidak tahu terkait hubungan keduanya.

Tak berhenti disitu, majelis hakim mencecar Riza dengan pertanyaan soal kaitannya Polda Babel dengan PT Timah.

"Kenapa Kapolda ada di sini? coba jelasin? kenapa kapolda sampai ada di PT Timah? Sekarang gini saya tanyakan, apakah sebelum kapolda ini, jg yang sebelumnya juga begitu pak?" tanya Eko di persidangan PN Tipikor, Kamis (3/1/2024).

"Hubungan kami denga Kapolda Babel baik yml. Jadi setiap ada kesulitan kami selalu konsultasi, apabila PT Timah membutuhkan bantuan penanganan keamanan," jawab Riza.

Hanya saja jawaban Riza tak membuat Hakim puas. Pasalnya, memberikan pengamanan dan menertibkan sesuatu memang tugas aparat kepolisian.

"Bukan maksudnya secara spesifik ya, ternyata ada orang polda di dalam smelter itu? untuk apa? apakah menghitung? menghitung tonasenya antara PT Timah dengan smelter ini? ikut menghitung juga tidak? gimana?" tanya Hakim lagi.

Hanya saja, pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Riza. Selain itu, hakim juga mengaku heran apabila memang hanya untuk mengamankan atau menjalankan tugas kepolisian tetapi Polda Babel masih dilibatkan dalam grup WhatsApp "New Smelter".

"Kalau pengamanan objek vital ngapain masuk grup grup gini? untuk apa? gimana? saksi bisa menjelaskan? atau nanti pada saat terdakwa harvey moeis pada saat kita periksa kan seperti itu? Oke deh ya sdr tidak bisa menjawab?" tanya Eko.

"Saya tidak tau yang mulia," jawab Riza.