Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS) Mochtar Riza Pahlevi melalui kuasa hukumnya mengungkap fakta tak adanya laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berisi hitungan kerugian negara.

Penasehat Hukum Mochtar Riza Pahlevi, Junaedi Saibih menyebut laporan tersebut belum pernah ditunjukan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan tidak terlampir dalam berkas perkara.

“Akibat tidak pernah ditunjukan dan tidak dilampirkan dalam berkas perkara maka kami selaku penasehat hukum belum bisa melakukan analisa laporan tersebut,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, dia mengatakan perihal laporan hasil pemeriksaan BPKP terdapat hal menarik dalam pemeriksaan saksi ahli Hukum Administrasi Negara Bidang Hukum Lingkungan Hidup, Kartono yang dihadirkan Jaksa.

Junaedi juga telah menanyakan kepada Kartono perihal kedudukannya sebagai ahli apakah pernah ditunjukan hasil perhitungan BPKP terkait kerugian negara. Kartono juga menjawab tak pernah.

Sementara itu kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan laporan hasil BPKP akan diserahkan sebagai alat bukti surat yang akan disampaikan bersamaan dengan ahli BPKP hadir. Majelis hakim mengingatkan JPU bahwa penyampaian informasi mengenai alat bukti harus berimbang.

Menurut majelis hakim jangan sampai hanya JPU saja yang mengetahui mengenai informasi tersebut, sementara penasehat hukum tidak memiliki laporannya. Majelis hakim mengingatkan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPKP penting bagi penasehat hukum sebagai bahan pembelaan dan itu menjadi hak terdakwa.

Junaedi menambahkan bawa apabila tidak terlampir dalam berkas dan daftar barang bukti maka JPU tidak boleh menggunakan laporan hasil BPKP ini sebagai bukti.

“Ini fatal. Karena kami tidak pernah melihat laporan pemeriksaan BPKP itu maka kami tidak bisa mengklarifikasi kepada ahli, kami pun tidak bisa menggunakan informasi itu sebagai bahan pledoi, padahal hasil perhitungan kerugian negara Rp300 triliun ada disana,” kata Junaedi.

Adapun, Mochtar Riza Pahlevi merupakan mantan Direktur Utama PT Timah periode 2016 – 2021. Mochtar didakwa telah mengakomodir kegiatan pertambangan timah illegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun

Perbuatan terdakwa, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang melelang mobil mewah milik terdakwa kasus korupsi PT Timah Tbk. (TINS), Harvey Moeis.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan peluang pihaknya melakukan lelang lebih awal terhadap mobil tersebut masih dalam pertimbangan.

"Nah itu sedang kita pikirkan. Nah berdasarkan ketentuan pasal 45 KUHAP itu bisa dibenarkan. Bisa dibenarkan. Baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan," ujarnya saat ditemui di Kejagung, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Selain tak dilarang undang-undang (UU), Harli juga mengatakan alasan untuk melakukan pelelangan itu lantaran mobil mewah yang telah disita memerlukan perawatan secara berkala. Sebab, agar tidak menurunkan nilai barang yang akan dilelang.

"Kalau memang terus terang, mobil-mobil itu ya termasuk tas dan seterusnya kan butuh perawatan dan kita tempatkan pada tempat yang khusus," tambahnya.

Namun demikian, Harli menyatakan bahwa pihaknya tetap bakal menunggu izin dari pengadilan jika ingin melelang barang-barang mewah Harvey Moeis.

"Kalau langkah itu diambil tentu kita lihat perkembangannya. Karena kan hakim harus ada izin dari pengadilan," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat 8 mobil mewah yang telah disita oleh penyidik Kejagung, yakni Ferrari dua unit dan satu unit Mercedes Benz AMG SLG GT.

Selanjutnya, satu unit Porsche, Rolls Royce Cullinan, Mini Cooper, Lexus RX300 dan Toyota Vellfire. Mobil-mobil tersebut kini berada di Kejari Jakarta Selatan usai dilimpahkan Kejagung.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aktris Sandra Dewi mengaku telah meminjam uang ke keluarganya lantaran rekening miliknya telah diblokir oleh penyidik lantaran suaminya, Harvey Moeis, menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi timah.

Awalnya, kuasa hukum terdakwa menanyakan soal rekening miliknya termasuk anak yang diblokir lantaran diduga terkait dalam kasus timah. Kuasa hukum kemudian bertanya soal peruntukkan rekening anak tersebut.

Sandra menjelaskan bahwa rekening tersebut diperolehnya saat menjadi brand ambassador Bank CIMB Niaga.

"Jadi ketika saya jadi brand ambassador di CIMB Niaga saya diberikan rekening anak-anak saya dan memang 100 persen pembayaran dari cimb niaga ini untuk saya dan anak saya sebagai BA CIMB Niaga," ujar Sandra saat menjadi saksi persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menjerat Harvey Moeis pada Kamis (10/10/2024).

Selain itu, Sandra juga mengatakan bahwa dirinya beserta anaknya kerap mendapatkan pendapatan melalui jasa periklanan sejumlah produk. Pemasukan itu kemudian masuk ke dalam rekening Bank Mega miliknya.

Kini, rekening tersebut telah diblokir oleh penyidik, sehingga Sandra mengaku harus meminjam uang kepada keluarganya.

"Kemudian dengan adanya pemblokiran ini bagaimana kemudian saudara saksi, apalagi tanpa ada suami bagaimana saudara saksi menjalani kehidupan?" tanya Sandra.

"Saya pinjam, ke orang tua ke adik-adik saya juga," jawab Sandra.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aktris Sandra Dewi mengaku keberatan atas penyitaan terhadap puluhan tas mewah, seperti merek Louis Vuitton hingga Hermes, dan perhiasan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Hal itu disampaikam Sandra saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi timah yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Sandra Dewi menjelaskan bahwa puluhan tas mewah tersebut diperolehnya melalui jasa endorsement atau mengiklanlan di media sosial pribadi miliknya. Skema kepemilikan ini, kata Sandra, sudah dilakukan sejak 2014.

"Saksi saya banyak yang dapat membuktikan bahwa tas ini hasil endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014," ujarnya di persidangan, Kamis (10/10/2024).

Oleh sebab itu, Sandra Dewi mengaku keberatan atas penyitaan terhadap sejumlah 88 tas mewah oleh penyidik Kejagung atas kasus yang menjerat suaminya, Harvey Moeis.

"Keberatan yang Mulia, karena tas ini 100 persen bukan dari saya. Toko-toko ini juga bertanya kepada saya, kenapa tas ini dituduhkan dibeli oleh suami, sedangkan mereka yang membelikan tas tas ini kepada saya," pungkasnya.

Sekadar informasi, JPU sebelumnya menyampaikan dugaan aliran dana kasus korupsi timah dari Harvey telah mengalir untuk kepentingan pribadi Sandra Dewi.

Salah satunya untuk pembelian 88 tas mewah dengan sejumlah merek yaitu Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Dior, Gucci hingga Loewe. Namun, hingga kini enam dari tas-tas tersebut masih belum dipastikan keasliannya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Staf General Affair PT Refined Bangka Belitung (RBT) Adam Marcos mengaku pernah menerima uang Rp 600 juta dari PT Timah Tbk. (TINS) dalam kardus mie instan.

Hal itu disampaikan Adam dalam sidang lanjutan skandal korupsi timah untuk terdakwa Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT); Dirut PT RBT Suparta; dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah pada (12/9/2024).

Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan soal pembayaran PT Timah untuk kolektor atas jasa penambangan bijih timah sebelum sejumlah perusahaan atau CV boneka dibentuk.

"Terus yang dari PT timah, tadi kan sebelum pembentukan CV kan masih perorangan, supply-nya masih perorangan. Pembayarannya PT Timah ke kolektor atau penambang itu secara cash atau transfer juga?" tanya jaksa di PN Tipikor Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Adam mengaku, pembayaran itu dilakukan dengan cara transfer dan langsung secara cash. Untuk pembayaran transfer dilakukan langsung ke rekening penambangnya, sementara untuk pembayaran cash langsung diterima Adam.

"Kalau transfer langsung ke rekening kolektornya," kata Adam.

"Kalau yang cash itu siapa yang menerima?" tanya jaksa.

"Saya," jawab Adam.

Dalam hal ini, Adam menerima aliran dana paling banyak dari PT Timah mencapai Rp 600 juta dalam bentuk cek dan tunai di kardus mie instan.

"Saudara pernah terima pembayaran berapa banyak? paling banyak berapa dari PT Timah?" tanya jaksa.

"Rp 600 jutaan," jawab Adam.

Adapun, Adam juga menyatakan bahwa uang ratusan juta itu bisa muat dalam satu kardus mie instan dalam pecahan Rp100 ribu.

"Berapa banyak kardus mie instan itu?" tanya jaksa.

"Satu," jawab Adam.

"Cukup ya? Uang pecahannya berapa?" tanya jaksa.

"Rp100 ribuan," jawab Adam lagi.