Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS) Mochtar Riza Pahlevi melalui kuasa hukumnya mengungkap fakta tak adanya laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berisi hitungan kerugian negara.

Penasehat Hukum Mochtar Riza Pahlevi, Junaedi Saibih menyebut laporan tersebut belum pernah ditunjukan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan tidak terlampir dalam berkas perkara.

“Akibat tidak pernah ditunjukan dan tidak dilampirkan dalam berkas perkara maka kami selaku penasehat hukum belum bisa melakukan analisa laporan tersebut,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, dia mengatakan perihal laporan hasil pemeriksaan BPKP terdapat hal menarik dalam pemeriksaan saksi ahli Hukum Administrasi Negara Bidang Hukum Lingkungan Hidup, Kartono yang dihadirkan Jaksa.

Junaedi juga telah menanyakan kepada Kartono perihal kedudukannya sebagai ahli apakah pernah ditunjukan hasil perhitungan BPKP terkait kerugian negara. Kartono juga menjawab tak pernah.

Sementara itu kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan laporan hasil BPKP akan diserahkan sebagai alat bukti surat yang akan disampaikan bersamaan dengan ahli BPKP hadir. Majelis hakim mengingatkan JPU bahwa penyampaian informasi mengenai alat bukti harus berimbang.

Menurut majelis hakim jangan sampai hanya JPU saja yang mengetahui mengenai informasi tersebut, sementara penasehat hukum tidak memiliki laporannya. Majelis hakim mengingatkan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPKP penting bagi penasehat hukum sebagai bahan pembelaan dan itu menjadi hak terdakwa.

Junaedi menambahkan bawa apabila tidak terlampir dalam berkas dan daftar barang bukti maka JPU tidak boleh menggunakan laporan hasil BPKP ini sebagai bukti.

“Ini fatal. Karena kami tidak pernah melihat laporan pemeriksaan BPKP itu maka kami tidak bisa mengklarifikasi kepada ahli, kami pun tidak bisa menggunakan informasi itu sebagai bahan pledoi, padahal hasil perhitungan kerugian negara Rp300 triliun ada disana,” kata Junaedi.

Adapun, Mochtar Riza Pahlevi merupakan mantan Direktur Utama PT Timah periode 2016 – 2021. Mochtar didakwa telah mengakomodir kegiatan pertambangan timah illegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun

Perbuatan terdakwa, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Terdakwa kasus korupsi tata niaga timah Harvey Moeis mengungkapkan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikumpulkan dari para petinggi smelter swasta dalam sidang lanjutan yang digelar pada Senin (4/11/2024).

Harvey menjelaskan dana yang dialokasikan dalam program CSR perusahaan smelter tersebut untuk membeli peralatan medis saat pandemi Covid-19.

"Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19 Yang Mulia," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (4/11/2024).

Mendengar alasan Harvey tersebut, Hakim lantas mempertanyakan alasan uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan Covid-19.

Suami Sandra Dewi itu kemudian menjelaskan bahwa terdapat salah satu rekannya yang merupakan pengusaha di sektor alat kesehatan.

"Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan alkes Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main pengusaha alkes, kebetulan beliau menawarkan," jawab Harvey.

Meski demikian, Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut dibelikan untuk alat kesehatan. Dia mengatakan alat kesehatan itu diberikan ke dua rumah sakit.

"Salah satunya untuk RSCM dan RSPAD, Yang Mulia," imbuh Harvey.

Dia menuturkan alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.

"Dikirim oleh Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia," terangnya.

Sebelumnya, komisaris perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menyetorkan dana CSR yang diminta Harvey Moeis ke perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) milik Helena Lim.

Menurut Suwito, beberapa bulan setelah perusahaan swasta menjalankan kerja sama sewa smelter dengan PT Timah, Harvey meminta para bos smelter membayar dana CSR dalam suatu pertemuan.

Suwito mengatakan bahwa Harvey mengumpulkan dana CSR untuk penanganan Covid-19 atau perbaikan lahan, tetapi Harvey tidak menyebutkan nilai yang harus disetorkan.

Suwito mengklaim pihaknya menyetorkan dana CSR secara sukarela dan tidak dihitung dengan tonase peleburan timah yang dikerjakan perusahaannya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Artis Sandra Dewi mengaku tidak terlibat dalam pembelian sejumlah mobil mewah yang disita penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) di kasus korupsi PT Timah Tbk. (TINS).

Hal tersebut disampaikan langsung saat menjadi saksi tindak pidana pencucian uang (TPPU) di persidangan timah PN Tipikor, Senin (21/10/2024).

Awalnya, Hakim Ketua Eko Aryanto menanyakan soal identitas mobil Mini Cooper yang telah disita penyidik Kejagung.

"Uangnya dari mana?" tanya hakim.

"Untuk pembelian mobil suami saya, saya tidak pernah ikut campur yang mulia," ujar Sandra.

Adapun, hakim juga menanyakan soal mobil mewah lainnya yang telah disita oleh penyidik yakni Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes Benz, Porsche, Toyota hingga Lexus.

Dalam hal ini, terdakwa Harvey Moeis menekankan bahwa dirinya yang telah membeli sejumlah mobil mewah tersebut.

"Terdakwa yang beli?" tanya hakim.

"Saya yang beli, yang Mulia," jawab Harvey Moeis.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Sandra Dewi tiba pukul 11.10 WIB. Dia mengenakan kemeja berwarna coklat dengan celana hitam panjang.

Selain Sandra, hadir juga istri terdakwa Suparta, Anggraeny dalam sidang ini. Keduanya, langsung disumpah agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam kasus ini.

Adapun, duduk sebagai terdakwa dalam sidang ini yaitu Harvey Moeis dan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang melelang mobil mewah milik terdakwa kasus korupsi PT Timah Tbk. (TINS), Harvey Moeis.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan peluang pihaknya melakukan lelang lebih awal terhadap mobil tersebut masih dalam pertimbangan.

"Nah itu sedang kita pikirkan. Nah berdasarkan ketentuan pasal 45 KUHAP itu bisa dibenarkan. Bisa dibenarkan. Baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan," ujarnya saat ditemui di Kejagung, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Selain tak dilarang undang-undang (UU), Harli juga mengatakan alasan untuk melakukan pelelangan itu lantaran mobil mewah yang telah disita memerlukan perawatan secara berkala. Sebab, agar tidak menurunkan nilai barang yang akan dilelang.

"Kalau memang terus terang, mobil-mobil itu ya termasuk tas dan seterusnya kan butuh perawatan dan kita tempatkan pada tempat yang khusus," tambahnya.

Namun demikian, Harli menyatakan bahwa pihaknya tetap bakal menunggu izin dari pengadilan jika ingin melelang barang-barang mewah Harvey Moeis.

"Kalau langkah itu diambil tentu kita lihat perkembangannya. Karena kan hakim harus ada izin dari pengadilan," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat 8 mobil mewah yang telah disita oleh penyidik Kejagung, yakni Ferrari dua unit dan satu unit Mercedes Benz AMG SLG GT.

Selanjutnya, satu unit Porsche, Rolls Royce Cullinan, Mini Cooper, Lexus RX300 dan Toyota Vellfire. Mobil-mobil tersebut kini berada di Kejari Jakarta Selatan usai dilimpahkan Kejagung.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aktris Sandra Dewi mengaku telah meminjam uang ke keluarganya lantaran rekening miliknya telah diblokir oleh penyidik lantaran suaminya, Harvey Moeis, menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi timah.

Awalnya, kuasa hukum terdakwa menanyakan soal rekening miliknya termasuk anak yang diblokir lantaran diduga terkait dalam kasus timah. Kuasa hukum kemudian bertanya soal peruntukkan rekening anak tersebut.

Sandra menjelaskan bahwa rekening tersebut diperolehnya saat menjadi brand ambassador Bank CIMB Niaga.

"Jadi ketika saya jadi brand ambassador di CIMB Niaga saya diberikan rekening anak-anak saya dan memang 100 persen pembayaran dari cimb niaga ini untuk saya dan anak saya sebagai BA CIMB Niaga," ujar Sandra saat menjadi saksi persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menjerat Harvey Moeis pada Kamis (10/10/2024).

Selain itu, Sandra juga mengatakan bahwa dirinya beserta anaknya kerap mendapatkan pendapatan melalui jasa periklanan sejumlah produk. Pemasukan itu kemudian masuk ke dalam rekening Bank Mega miliknya.

Kini, rekening tersebut telah diblokir oleh penyidik, sehingga Sandra mengaku harus meminjam uang kepada keluarganya.

"Kemudian dengan adanya pemblokiran ini bagaimana kemudian saudara saksi, apalagi tanpa ada suami bagaimana saudara saksi menjalani kehidupan?" tanya Sandra.

"Saya pinjam, ke orang tua ke adik-adik saya juga," jawab Sandra.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aktris Sandra Dewi mengaku keberatan atas penyitaan terhadap puluhan tas mewah, seperti merek Louis Vuitton hingga Hermes, dan perhiasan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Hal itu disampaikam Sandra saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi timah yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Sandra Dewi menjelaskan bahwa puluhan tas mewah tersebut diperolehnya melalui jasa endorsement atau mengiklanlan di media sosial pribadi miliknya. Skema kepemilikan ini, kata Sandra, sudah dilakukan sejak 2014.

"Saksi saya banyak yang dapat membuktikan bahwa tas ini hasil endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014," ujarnya di persidangan, Kamis (10/10/2024).

Oleh sebab itu, Sandra Dewi mengaku keberatan atas penyitaan terhadap sejumlah 88 tas mewah oleh penyidik Kejagung atas kasus yang menjerat suaminya, Harvey Moeis.

"Keberatan yang Mulia, karena tas ini 100 persen bukan dari saya. Toko-toko ini juga bertanya kepada saya, kenapa tas ini dituduhkan dibeli oleh suami, sedangkan mereka yang membelikan tas tas ini kepada saya," pungkasnya.

Sekadar informasi, JPU sebelumnya menyampaikan dugaan aliran dana kasus korupsi timah dari Harvey telah mengalir untuk kepentingan pribadi Sandra Dewi.

Salah satunya untuk pembelian 88 tas mewah dengan sejumlah merek yaitu Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Dior, Gucci hingga Loewe. Namun, hingga kini enam dari tas-tas tersebut masih belum dipastikan keasliannya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aktris Sandra Dewi mengaku tidak pernah menerima uang bulanan dari suaminya sekaligus terdakwa di kasus timah, Harvey Moeis.

Hal itu diungkapkan Sandra saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Mulanya, majelis hakim bertanya soal pemberian uang dari Harvey Moeis ke Sandra Dewi secara bulanan. Dalam hal ini, Sandra Dewi mengaku tidak pernah menerima uang dari Harvey untuk kepentingannya sendiri.

"Kepada saya tidak yang mulia, tapi untuk keperluan rumah tangga seperti membayar listrik air gaji karyawan di rumah suami saya mentransfer ke asisten pribadi saya," ujar Sandra di persidangan, Kamis (10/10/2024).

Hakim kemudian menanyakan soal kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Hanya saja, Sandra menekankan bahwa dirinya tak mau dibiayai oleh suaminya.

Alasannya, Sandra Dewi mengaku bahwa penghasilan yang dimilikinya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

"Betul, Yang Mulia. Tapi saya tidak mau, Yang Mulia. Karena saya punya penghasilan yang cukup dari single sampai sekarang saya punya penghasilan yang cukup. Jadi saya lebih senang, saya wanita yang mandiri, Yang Mulia," pungkas Sandra.

Dalam catatan Bisnis, JPU sebelumnya menyampaikan dugaan aliran dana kasus korupsi timah dari Harvey telah mengalir untuk kepentingan pribadi Sandra Dewi.

Perinciannya, 88 tas mewah dengan sejumlah merek, yaitu Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Dior, Gucci hingga Loewe. Enam dari tas tersebut masih belum dipastikan keasliannya.

Kemudian, pembayaran cicilan dan pelunasan rumah serta dibelikan bangunan di The Pakubuwono House, Town House F RT 3 RW 1 Kel. Gunung Kec Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan atas nama Sandra Dewi.

Adapun, Harvey juga turut diduga membelanjakan Sandra Dewi sejumlah 141 perhiasan dengan berbagai macam bentuk mulai dari, anting, gelang hingga kalung.

Selain itu, aliran dana dari perkara timah ini juga diduga telah dikirim ke Sandra Dewi sebesar Rp3,1 miliar.

"Sandra Dewi selaku istri terdakwa Harvey Moeis pada Bank BCA atas nama Sandra Dewi sejumlah Rp3.150.000.000," kata Jaksa dalam dakwaan Harvey.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aktris Sandra Dewi menjelaskan soal penyitaan dua apartemen mewah miliknya hingga deposit miliaran rupiah yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi timah yang menyeret suaminya, Harvey Moeis.

Hal itu diungkapkan Sandra saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Awalnya, Hakim Eko Aryanto meminta klarifikasi ke Sandra Dewi soal kepemilikan rumah di Pakubuwono House, Jaksel dan dua apartemen lainnya.

"Saudara bisa menjelaskan disini punya rumah di Pakubuwono House, kemudian di Haji Kelik ya Kavling Permata Regency dan dua apartemen dimana lupa ini?" ujarnya di persidangan.

Sandra Dewi kemudian menjelaskan bahwa apartemen yang disita oleh penyidik itu merupakan hasil dari jasanya sebagai brand ambassador dan Direktur PT Paramount Serpong 2014-2015.

"Ketika itu saya menjadi brand ambassador dan Direktur Komunikasi PT Paramount Serpong pada tahun 2014 dan 2015 dan di kontrak pekerjaan saya dengan PT Paramount Serpong terlihat disitu memberikan dua unit apartemen," jawab Sandra.

Selanjutnya, hakim mencecar Sandra Dewi soal uang deposito Rp33 miliar yang berada di Bank Mega. Menurut Sandra, uang tersebut merupakan hasil dari keringatnya sendiri yang dikumpulkannya sejak 2004. Uang itu bahkan telah dibuktikan melalui rekening koran miliknya.

"Iya jadi di rekening 100% hasil keringat saya sejak 2004, jadi tidak pernah ada aliran dana atau transferan dari suami saya atau yang ada disini tidak pernah. Jadi ini 100% hasil keringat saya dan sudah saya buktikan di rekening koran," imbuh Sandra.

Selain deposito di Bank Mega, hakim juga meminta agar Sandra Dewi menjelaskan soal dana Rp4,1 miliar yang tersimpan di rekening CIMB Niaga.

Terkait hal ini, Sandra menekankan bahwa uang tersebut merupakan gaji dari CIMB Niaga atas jasanya sebagai brand ambassador selama enam tahun.

"Kemudian ada deposito 100 juta di CIMB Niaga?" tanya hakim.

"Lebih yang mulia," jawab Sandra.

"Wh Rp4,1 miliar?"

"Iya, saya sebagai brand ambassador selama 6 tahun jadi ini 100% pembayaran CIMB Niaga kepada saya dan anak anak saya sebagai brand ambassador jalan 6 tahun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aktris Sandra Dewi mengaku melarang suaminya, Harvey Moeis, untuk berurusan dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sandra dihadirkan untuk bersaksi terhadap tiga terdakwa yakni suaminya Harvey Moeis, Dirut PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta, dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah.

Awalnya, Hakim Eko Aryanto bertanya soal pengetahuan Sandra Dewi terkait tujuan Harvey Moeis ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Namun, Sandra mengaku tidak mengetahui tujuan suaminya itu ke Babel untuk membantu perusahaan BUMN PT Timah.

"[Ke Babel] Apakah [Harvey] membantu tadi untuk kerja sama dengan BUMN?" tanya hakim di persidangan PN Tipikor, Kamis (10/10/2024).

"Oh tidak cerita yang mulia. Kalau saya tahu, saya larang yang mulia," ujar Sandra.

"Kenapa dilarang? Kan laki laki harus punya penghasilan sebanyak banyaknya?" tanya hakim lagi.

Kemudian, Sandra Dewi menjelaskan berdasarkan pengalaman rekannya sebagai pengusaha yang telah berkerja sama dengan BUMN, ujungnya bakal berurusan dengan hukum.

"Seperti yang saya ketahui, banyak teman-teman pengusaha saya yang menjadi suplier BUMN, yang kerja sama dengan BUMN, ujung-ujungnya sebagian besar berakhir berurusan dengan penegak hukum. Jadi menurut saya berisiko tinggi yang mulia," tutur Sandra.

Hakim kemudian menyatakan bahwa tidak semua pihak yang berurusan dengan BUMN akan berpotensi terjerat hukum. Namun, Sandra tetap keukeuh bahwa bekerja sama dengan BUMN beresiko tinggi.

"Kalau umpamanya dilakukan dengan benar kan tidak?" cecar hakim.

Sandra Dewi pun menjawab bahwa kerja sama dengan perusahaan pelat merah atau BUMN berisiko tinggi lantaran harus untung.

"Betul tapi kan berisiko tinggi yang mulia, karena kan badan usaha ini setahu saya kalau kita melakukan usaha ada untung, ada rugi yang mulia. Tapi kan kalau BUMN harus untung. Jadi itu risikonya besar. Kalau saya tau, saya tidak akan mengizinkan," tutur Sandra.