Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut berencana menambah Kementerian dan Lembaga (K/L) di masa pemerintahan nanti. Hal ini terlihat dari banyaknya sosok yang kemarin sempat ia panggil sebagai calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga.

Dikatakan penambahan itu sebagian berasal dari peleburan dan pemecahan dari kementerian sebelumnya. Namun hal ini belum bisa dipastikan mengingat susunan kabinet berikutnya baru diumumkan paling cepat Minggu, 20 Oktober 2024 malam usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dosen sekaligus Peneliti Paramadina Public Policy Institute, Septa Dinata, pada awalnya menjelaskan gemuknya kabinet kerja presiden terpilih Prabowo ini merupakan konsekuensi dari besarnya koalisi partai saat Pilpres 2024 kemarin.

Selain menggemukkan jumlah kabinet, menurutnya kondisi juga membuat banyak menteri atau wakil menteri pemerintahan selanjutnya berasal dari kalangan politik dan bukan profesional. Walaupun hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan siapa menjabat apa.

"Hampir sebagian besar, mayoritas (calon menteri/wakil menteri/kepala lembaga) itu berlatar belakang partai politik. Ini memang konsekuensi logis dari model koalisi yang dibangun sejak awal untuk mengamankan pemenangan ini," ucap Septa dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

"Bahkan setelah pemilu usai, pemerintah masih aktif untuk mengakomodir pihak-pihak yang dari awal tidak berada di koalisinya presiden kita yang terpilih ini," tambahnya.

Namun yang menjadi perhatian Septa adalah selama ini sebagian besar menteri yang terlibat kasus korupsi merupakan mereka yang memiliki latar belakang bidang politik. Ia menyebut fenomena ini bisa terjadi lantaran menteri-menteri tersebut lebih mendulukan kepentingan partai saat membuat kebijakan daripada kepentingan umum atau negara.

"Mayoritas menteri-menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu adalah utusan partai. Saya kira ini memang masalahnya lebih banyak di institutional design dari politik kita," ucapnya.

"Itu akar masalah utamanya ketika para menteri yang dilantik itu berlatar belakang partai, dan masih menjabat, masih aktif sebagai anggota partai, otomatis memang independensi menteri dalam membuat kebijakan itu tentu akan sulit untuk dijaga. Artinya memang kakinya menteri ini satunya ada di partai, satunya di pegang presiden," jelas Septa lagi.

Pada akhirnya, hal inilah yang membuat Septa merasa ragu para kabinet kerja pemerintahan selanjutnya dapat menjaga APBN dengan baik. Sebab bisa jadi setiap anggaran yang ada malah digunakan untuk kepentingan partai, baik itu dalam bentuk korupsi atau bagi-bagi proyek pemerintah.

"Saya kira ini menjadi sulit kita untuk berharap lebih apakah benar-benar kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ini akan benar-benar bisa membebaskan diri dari 'main-main APBN' ini," kata Septa.

Sehingga menurut Septa satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperkuat lembaga anti korupsi yang dalam hal ini adalah KPK.

"Kalau memang Pak Prabowo ini punya semangat yang nyata, pertama itu KPK yang perlu diperkuat kembali. Artinya, KPK tidak akan berjalan sesuai dengan khittah-nya kalau tidak ada political will dari ujung Kepemimpinan Nasional," terangnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, mengatakan tingkat kepercayaan publik dan pengusaha terhadap efektivitas birokrasi pemerintahan secara langsung akan memengaruhi daya tarik investasi di Indonesia.

Menurutnya hal ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah selanjutnya mengingat bagaimana Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah Kementerian/Lembaga, yang saat ini sudah terlihat dari pemanggilan 106 calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan kabinet kerjanya.

"Salah satu permasalahan yang selama ini dihadapi, masalah daya tarik investasi katakanlah, itu adalah masalah kepercayaan publik atau kepercayaan pengusaha terhadap efektivitas dari birokrasi," kata Rizal dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

Sebab menurutnya semakin efektif birokrasi pemerintahan berjalan, terutama dalam hal pemberian izin berusaha, maka daya tarik dan realisasi investasi akan meningkat dengan sendirinya.

"Tentu birokrasi melalui perizinan yang mudah di dalam berbisnis, berusaha, ini juga akan mempermudah terhadap daya saing dan percepatan investasi. Terutama di dalam realisasi investasi itu," terangnya.

Namun ia ragu kondisi ini dapat terjadi di pemerintahan selanjutnya, mengingat semakin gemuk koalisi, biasanya akan semakin tidak efektif birokrasi yang ada. Terutama dari segi pengawasan kinerja masing-masing kementerian.

"Jadi nampaknya Kabinet yang gemuk ini, ini juga saya kira akan punya tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo, apalagi di 100 hari pertama. Bagaimana bisa mengelola kementerian yang semakin besar, dan banyak personal yang tentu saja tidak mudah di dalam monitoring, evaluasi, dan pengendaliannya berkaitan dengan kinerja atau capaian yang ingin dicapai," tambahnya lagi.

Meski begitu, ia mengatakan masalah efektivitas kabinet gemuk Prabowo ini dapat teratasi jika pemerintahannya dengan tegas dapat mengatasi kasus korupsi di berbagai K/L.

"Kalau misalnya corruption ini bisa ditekan atau katakanlah betul-betul presiden baru ini menyortir orang-orang yang amanah, jujur, profesional, maka ini juga akan memberikan kepercayaan terhadap yang publik di dalam mendorong produktivitas mereka (K/L)," terangnya.

Simak juga Video '59 Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Hadiri Pembekalan di Hambalang':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: