Pekerja sebaiknya membekali diri dengan kemampuan non-teknis atau soft-skill. Hal tersebut dapat membuat pekerja mempunyai nilai tambah di mata perusahaan.

Berdasarkan laporan "Future Skills Index of Indonesian Talents" yang dilakukan oleh Mekari, Skilvul, Int Labs, yang difasilitasi oleh Ravenry sebagai market research partner, menunjukkan ada tiga soft skill yang wajib dimiliki oleh para pekerja. Ketiganya, yakni komunikasi, kreativitas dan inovasi, kemudian pemikiran kritis dan pemecahan masalah.

Head of Business Mekari Talenta Stevens Jethefer mengatakan pekerja tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tapi juga keterampilan non teknis. Menurutnya, perusahaan mempunyai peran penting untuk mengembangkan keterampilan pekerja.

"Indonesia bertujuan menjadi pemain besar di ekonomi global, dan pekerja yang bertalenta adalah motor penggerak menuju hal tersebut. Pekerja harus memiliki bukan saja keterampilan teknis, namun juga soft skills yang memungkinkan mereka beradaptasi dan berinovasi di industri yang berubah dengan cepat. Perusahaan pun memainkan peran kunci dengan menyediakan lingkungan dan sumber daya yang mendukung pengembangan keterampilan pekerja," katanya dalam keterangan, dikutip (20/10/2024).

Chief of Business, Skilvul William Hendradjaja mengatakan riset ini melibatkan pekerja dari berbagai usia dan sektor, mulai dari pekerja kantor hingga pabrik, dari Gen X (44 - 69 tahun) hingga Gen Z (20 - 27 tahun).

Lebih lanjut, riset ini kemudian mengerucutkan soft skills menjadi enam kelompok, yaitu adaptabilitas dan fleksibilitas, komunikasi, kreativitas dan inovasi, pemikiran kritis dan pemecahan masalah, kepemimpinan, serta manajemen diri yang fundamental dimiliki oleh pekerja.

"Setelah menelaah data lebih lanjut, kami menemukan bahwa ribuan pekerja dan perusahaan sangat memprioritaskan komunikasi, kreativitas, dan pemikiran kritis karena mereka menganggap bahwa tiga keterampilan itu adalah yang paling mempengaruhi kemampuan pekerja untuk menjalankan tugas sebagai individu dan berkolaborasi dengan berbagai tim di kantor," katanya.

Lantas apa saja tiga soft skill tersebut?

1. Komunikasi

Sebanyak 55,3% pekerja menyatakan komunikasi adalah keterampilan teratas, diikuti oleh kreativitas dan inovasi (27,4%) serta pemikiran kritis dan pemecahan masalah (25,7%). Pekerja menilai dengan tiga keterampilan tersebut, mereka mampu menjalankan tugas dan berkolaborasi dengan tim lain, dengan demikian berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Stevens menambahkan keterampilan berkomunikasi juga esensial dalam konteks budaya Indonesia dimana menghindari konflik, menaati hirarki, dan menjaga hubungan interpersonal perlu diperhatikan oleh seorang individu.

Senada, perusahaan yang mengikuti survey juga menilai lebih mengutamakan keterampilan komunikasi. Sebanyak 65% perusahaan di lintas sektor menyatakan bahwa komunikasi adalah keterampilan dasar, foundational skill, bagi pekerja di setiap peran dan posisi.

"Sebuah riset terpisah menunjukkan bahwa para eksekutif bisnis menghabiskan 75% dari waktu kerja mereka untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan," tambah Stevens.

2. Harus Kreatif

Riset menunjukkan lebih banyak generasi senior yang menitikberatkan keterampilan kreativitas dan inovasi. Sebanyak 21,2% responden Gen X (44-69 tahun) menilai keterampilan tersebut amat penting, dibanding generasi lebih muda, yaitu Gen Y (18,6%) dan Gen Z (15,9%). Stevens menyebut hal ini mencerminkan tingkat karir, di mana Gen X umumnya sudah berada di puncak karir yang menuntut keterampilan yang identik dengan seorang pemimpin.

3. Adaptabilitas & Fleksibilitas

Setiap generasi pekerja setuju di masa depan, fleksibilitas dan adaptabilitas adalah dua keterampilan yang akan membantu mereka untuk menjaga kesuksesan karir di tengah perubahan cepat di setiap industri. Sebanyak 16,4% Gen Z menyatakan adaptabilitas dan fleksibilitas diperlukan untuk mengejar kesuksesan karir di masa depan, diikuti oleh Gen Y (15,1%) dan Gen X (13,7%). Riset menunjukkan pekerja Indonesia ingin mengembangkan keterampilan agar mereka siap menghadapi masa depan.

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut berencana menambah Kementerian dan Lembaga (K/L) di masa pemerintahan nanti. Hal ini terlihat dari banyaknya sosok yang kemarin sempat ia panggil sebagai calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga.

Dikatakan penambahan itu sebagian berasal dari peleburan dan pemecahan dari kementerian sebelumnya. Namun hal ini belum bisa dipastikan mengingat susunan kabinet berikutnya baru diumumkan paling cepat Minggu, 20 Oktober 2024 malam usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dosen sekaligus Peneliti Paramadina Public Policy Institute, Septa Dinata, pada awalnya menjelaskan gemuknya kabinet kerja presiden terpilih Prabowo ini merupakan konsekuensi dari besarnya koalisi partai saat Pilpres 2024 kemarin.

Selain menggemukkan jumlah kabinet, menurutnya kondisi juga membuat banyak menteri atau wakil menteri pemerintahan selanjutnya berasal dari kalangan politik dan bukan profesional. Walaupun hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan siapa menjabat apa.

"Hampir sebagian besar, mayoritas (calon menteri/wakil menteri/kepala lembaga) itu berlatar belakang partai politik. Ini memang konsekuensi logis dari model koalisi yang dibangun sejak awal untuk mengamankan pemenangan ini," ucap Septa dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

"Bahkan setelah pemilu usai, pemerintah masih aktif untuk mengakomodir pihak-pihak yang dari awal tidak berada di koalisinya presiden kita yang terpilih ini," tambahnya.

Namun yang menjadi perhatian Septa adalah selama ini sebagian besar menteri yang terlibat kasus korupsi merupakan mereka yang memiliki latar belakang bidang politik. Ia menyebut fenomena ini bisa terjadi lantaran menteri-menteri tersebut lebih mendulukan kepentingan partai saat membuat kebijakan daripada kepentingan umum atau negara.

"Mayoritas menteri-menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu adalah utusan partai. Saya kira ini memang masalahnya lebih banyak di institutional design dari politik kita," ucapnya.

"Itu akar masalah utamanya ketika para menteri yang dilantik itu berlatar belakang partai, dan masih menjabat, masih aktif sebagai anggota partai, otomatis memang independensi menteri dalam membuat kebijakan itu tentu akan sulit untuk dijaga. Artinya memang kakinya menteri ini satunya ada di partai, satunya di pegang presiden," jelas Septa lagi.

Pada akhirnya, hal inilah yang membuat Septa merasa ragu para kabinet kerja pemerintahan selanjutnya dapat menjaga APBN dengan baik. Sebab bisa jadi setiap anggaran yang ada malah digunakan untuk kepentingan partai, baik itu dalam bentuk korupsi atau bagi-bagi proyek pemerintah.

"Saya kira ini menjadi sulit kita untuk berharap lebih apakah benar-benar kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ini akan benar-benar bisa membebaskan diri dari 'main-main APBN' ini," kata Septa.

Sehingga menurut Septa satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperkuat lembaga anti korupsi yang dalam hal ini adalah KPK.

"Kalau memang Pak Prabowo ini punya semangat yang nyata, pertama itu KPK yang perlu diperkuat kembali. Artinya, KPK tidak akan berjalan sesuai dengan khittah-nya kalau tidak ada political will dari ujung Kepemimpinan Nasional," terangnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil 106 sosok ke kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan pada Senin-Selasa kemarin. Sejumlah tokoh itu dipanggil untuk mengisi jabatan menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam pemerintah berikutnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, mengatakan jumlah tokoh yang dipanggil Prabowo kemarin menjadi tanda penambahan jumlah kementerian seperti isu-isu yang sudah beredar (menjadi sekitar 46 kementerian).

Dari jumlah tersebut, beberapa kementerian merupakan peleburan dan pemecahan dari kementerian sebelumnya. Namun hal ini belum bisa dipastikan mengingat susunan kabinet berikutnya baru diumumkan paling cepat Minggu, 20 Oktober 2024 malam usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Namun jika penambahan ini benar terjadi, menurut Rizal kabinet gemuk ini secara langsung dapat menguras APBN negara. Sebab setiap kementerian ini tentu membutuhkan pendanaan dari negara untuk beroperasi, mulai dari biaya belanja pegawai hingga program-program mereka.

"Kalau kita lihat lagi, bisa dibayangkan ya, ini hampir 100 orang lebih yang dipanggil dan ini luar biasa. Jadi kementeriannya antara 44 sampai 46 lah," kata Rizal dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

"Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," terangnya lagi.

Belum lagi, menurut Rizal alokasi APBN 2024 dan 2025 dirancang dengan asumsi jumlah kementerian yang ada sama dengan yang ada saat ini, yakin 34 kementerian. Hal ini bisa menjadi faktor lain peluang

"Bisa dibayangkan dengan APBN yang tahun lalu misalnya, atau dialokasikan yang tahun 2025 pun itu masih asumsinya adalah kementerian yang sama di pemerintahan terakhir ini, jadi sekitar 34 kementerian," ucap Rizal.

"Itupun belanja rutin, belanja pegawainya juga cukup besar. Apalagi dengan kementerian baru, bagaimana mengatur nomenklatur, kemudian juga penyesuaian sinkronisasi, kemudian keselarasan antara K/L baru dengan K/L lama dan sebagainya. Ini juga butuh waktu," tambahnya lagi.

Belum lagi, menurutnya kabinet gemuk yang sebagian anggotanya merupakan tokoh partai bisa memperbesar peluang terjadinya korupsi atau memainkan dana APBN untuk kepentingan pribadi atau partainya. Karena itu Rizal berpendapat penting bagi Prabowo untuk mencegah atau menindak tegas tindak korupsi dalam kabinet kerjanya.

"Memang Presiden harus powerful, untuk menindak siapapun menterinya, siapapun kabinetnya yang melakukan misalnya korupsi atau memainkan anggaran APBN, maka dia harus ditindak oleh hukum yang berlaku, difungsikan lembaga-lembaga yang punya otoritas di situ," pungkasnya.

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]