REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan latar belakang mengapa dirinya diperiksa sebagai saksi di KPK. Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Hasto menduga pemanggilan dirinya sebagai saksi karena posisinya sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Hasto mengatakan, hal tersebut setelah mendengar informasi dari Kepala Sekretariat Kantor Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019 Yoseph Aryo Adhi Darmo.

"Saat itu ada rumah aspirasi yang berdasarkan informasi dari ketua tim kampanye saat itu, operasionalisasinya dengan gotong royong dan kemudian ada pihak yang membantu. Itu semua dicek, dipersiapkan dengan baik," kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/8/2024).

Hasto menduga pihak yang membantu operasional kantor tersebut kini sedang menjalani proses hukum di KPK sebagai salah satu tersangka. Meski tidak menyebut nama tersangka, Hasto mengatakan, terdapat namanya dalam kontak ponsel yang bersangkutan. Nomor ponsel Hasto itu, diberikan oleh Adhi kepada tersangka.

"Saya sendiri bertemu banyak orang sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin, enggak ingat satu per satu. Karena saat itu spiritnya adalah untuk memenangkan, tetapi saya di dalam seluruh pengecekan saya, enggak ada kaitannya dengan persoalan ini, tetapi saya hadir (di KPK) untuk memberikan keterangan," ujar Hasto.

Saat disinggung nilai aliran dana yang diberikan tersangka, Hasto mengaku tidak mengingatnya. Menurut Hasto, informasi itu hanya diketahui oleh bendahara tim kampanye pada saat itu.

"Saya tidak ingat, karena seluruh pengelolaan terhadap sumbangan itu kan ranah bendahara. Dan di situlah kemudian disampaikan. Tetapi, ya, banyak sih informasi terkait dengan sekretaris tim pemenangan. Nah, itu nanti yang semuanya kami pertanggungjawabkan sebaik-baiknya," kata Hasto.

Mengenai alasan KPK memanggil Hasto dalam kapasitas konsultan, menurut Hasto, hal itu dikarenakan dokumentasi pekerjaan yang tertuang di KTP-nya. Hasto memastikan dirinya bukanlah seorang konsultan di proyek perkeretaapian. Secara keahlian, Hasto adalah insinyur teknik kimia yang berpengalaman membangun pabrik amonia yang merupakan bahan baku pupuk urea.

"Kalau konsultan itu di KTP, bukan saya menjadi konsultan kereta api. Saya ini konsultan project manajemen. Saya ini teknik kimia, punya kemampuan merancang pabrik, pabrik umonia, urea, dan lain-lain. Saya enggak ada kaitannya dengan konsultan kereta api," ujar Hasto.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memeriksa Wakil Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Yoseph Aryo Adhie Dharmo dalam perkara dugaan suap proyek jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Pemeriksaan Aryo dilakukan pekan lalu, Kamis (18/7/2024), atau sehari sebelum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga dipanggil dalam kasus yang sama. Seperti halnya juga Hasto, Adhie tidak dipanggil dalam kaitannya sebagai Wasekjen PDIP namun sebagai karyawan swasta.

"Secara prinsip saksi tersebut dipanggil dan ditanyakan terkait pengetahuan yang bersangkutan seputar proses pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub saja dan tidak di luar itu," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

Tessa enggan memerinci lebih lanjut ihwal apa yang didalami dari keterangan Adhie. Dia menyebut substansi pemanggilan sudah masuk ke materi penyidikan sehingga tidak bisa diungkap ke publik.

Di sisi lain, Adhie justru memberikan keterangan berbeda saat memberikan keterangan ke wartawan di Yogyakarta, Sabtu (20/7/2024). Menurut salah satu petinggi DPP PDIP itu, dia memberikan keterangan kepada penyidik soal operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Adhie menceritakan saat itu dia diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf. Adapun tim pemenangan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya saat itu dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dia lalu mengklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie, dikutip dari siaran pers.

Menurut politisi tersebut, pertemuannya dengan Menteri Budi Karya saat itu berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maurf. Kepada Budi Karya, terang Adhie, dia melaporkan adanya beberapa operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Maruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, yang harus ditindaklanjuti.

“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasional Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi. Penugasan saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ungkapnya.

Adapun Hasto kemudian dipanggil dalam kasus yang sama, sehari setelah pemeriksaan Adhie. Namun, dia tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.

Pihak Hasto mengakui adanya surat pemanggilan dari penyidik KPK untuk pemeriksaan. Politisi itu disebut akan tetap menghormati proses hukum yang bergulir di KPK.

Meski demikian, Hasto disebut belum bisa memenuhi panggilan penyidik KPK karena info pemanggilan itu baru diterima pada hari yang sama dijadwalkan pemeriksaan.

"Untuk undangan klarifikasi Mas Hasto sebagai saksi belum bisa dipenuhi karena baru mendapatkan info panggilan pagi tadi sedangkan sudah ada jadwal kegiatan lainnya hari ini," ujar tim hukum Hasto sekaligus Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).