Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YAAD) terkait kasus dugaan korupsi.

Juru Bicara KPK RI, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan Adhie bakal diperiksa terkait kasus di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian/DJKA Wilayah Jawa Timur.

"YAAD selaku Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan DPP PDI Perjuangan dijadwalkan diperiksa di Gedung KPK Merah Putih," ujar demikian tertuang dalam agenda pemeriksaan KPK, Jumat (16/8/2024).

Selain Adhi, Tessa menambahkan, Anak Agung Gede Sumadi Suka Sedana sebagai karyawan swasta turut diperiksa di kasus DJKA.

Sebelumnya, lembaga antirasuah Adhi Dharmo juga sempat diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, pada Kamis (18/7/2024). Adhi tidak dipanggil dalam jabatannya di partai dengan logo banteng itu.

Dalam hal ini, KPK mengonfirmasi bahwa Adhi dipanggil dalam perkara yang sama, yakni pengembangan kasus suap proyek jalur kereta di DJKA Kemenhub.

Di sisi lain, Adhi justru memberikan keterangan berbeda saat memberikan keterangan ke wartawan di Yogyakarta, Sabtu (20/7/2024). Menurutnya, dia diperiksa terkait operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Adhie menceritakan saat itu dia diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf. Adapun tim pemenangan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya saat itu dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dia lalu mengklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhi.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memeriksa Wakil Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Yoseph Aryo Adhie Dharmo dalam perkara dugaan suap proyek jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Pemeriksaan Aryo dilakukan pekan lalu, Kamis (18/7/2024), atau sehari sebelum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga dipanggil dalam kasus yang sama. Seperti halnya juga Hasto, Adhie tidak dipanggil dalam kaitannya sebagai Wasekjen PDIP namun sebagai karyawan swasta.

"Secara prinsip saksi tersebut dipanggil dan ditanyakan terkait pengetahuan yang bersangkutan seputar proses pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub saja dan tidak di luar itu," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

Tessa enggan memerinci lebih lanjut ihwal apa yang didalami dari keterangan Adhie. Dia menyebut substansi pemanggilan sudah masuk ke materi penyidikan sehingga tidak bisa diungkap ke publik.

Di sisi lain, Adhie justru memberikan keterangan berbeda saat memberikan keterangan ke wartawan di Yogyakarta, Sabtu (20/7/2024). Menurut salah satu petinggi DPP PDIP itu, dia memberikan keterangan kepada penyidik soal operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Adhie menceritakan saat itu dia diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf. Adapun tim pemenangan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya saat itu dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dia lalu mengklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie, dikutip dari siaran pers.

Menurut politisi tersebut, pertemuannya dengan Menteri Budi Karya saat itu berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maurf. Kepada Budi Karya, terang Adhie, dia melaporkan adanya beberapa operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Maruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, yang harus ditindaklanjuti.

“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasional Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi. Penugasan saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ungkapnya.

Adapun Hasto kemudian dipanggil dalam kasus yang sama, sehari setelah pemeriksaan Adhie. Namun, dia tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.

Pihak Hasto mengakui adanya surat pemanggilan dari penyidik KPK untuk pemeriksaan. Politisi itu disebut akan tetap menghormati proses hukum yang bergulir di KPK.

Meski demikian, Hasto disebut belum bisa memenuhi panggilan penyidik KPK karena info pemanggilan itu baru diterima pada hari yang sama dijadwalkan pemeriksaan.

"Untuk undangan klarifikasi Mas Hasto sebagai saksi belum bisa dipenuhi karena baru mendapatkan info panggilan pagi tadi sedangkan sudah ada jadwal kegiatan lainnya hari ini," ujar tim hukum Hasto sekaligus Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Jakarta: Wakil Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Yosep Aryo Adhie diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta. Ia membeberkan salah satu yang ditanya penyidik yakni soal foto bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

"Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan)" kata Adhie melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, 22 Juli 2024.

Adhie menjelaskan foto itu diambil saat pembentukan rumah aspirasi Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurutnya, operasional hunian itu ditangani oleh Budi.
"Karena pembentukan rumah aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasionl rumah aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi," ujar Adhie.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi, Anak Eks Bupati Majalengka Diberhentikan Sebagai ASN

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto enggan memerinci materi penyidikan. Namun, dia membenarkan penyidik memeriksa Adhie terkait kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta.

"Secara prinsip saksi tersebut dipanggil dan ditanyakan terkait pengetahuan yang bersangkutan (Adhie). Seputar proses pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub saja dan tidak di luar itu," ucap Tessa.

Sebelumnya, aliran dana kasus suap jalur kereta disebut mengarah ke Budi Karya Sumadi. Salah satu fakta persidangan mantan pejabat Ditjen Perkretaapian Kemenhub Harno Trimadi menjelaskan adanya pembiayaan sewa helikonter yang menggunakan uang korupsi tersebut.

KPK memastikan kabar itu akan ditindaklanjuti. Semua informasi baru dalam persidangan kini tengah dianalisis oleh Direktorat Penindakan dan Eksekusi Lembaga Antirasuah.

“Semua informasi akan dianalisa dan didalami oleh penyidik terutama yang berkaitan dengan perkara utama yang sedang ditangani,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Juni 2024.

(AGA)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk memperpanjang masa bakti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga 2025. Tak hanya memperpanjang masa bakti, Megawati juga merombak susunan DPP PDIP.

Sejumlah pentolan partai Banteng Moncong Putih mendapatkan tugas baru dari Megawati. Salah satunya adalah Adian Napitupulu yang sebelumnya tak memiliki jabatan di DPP, diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP.

Anggota Komisi VII DPR itu dipercaya menjadi wasekjen bidang komunikasi. Dia akan membantu kerja-kerja Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Selain Adian, kader kawakan PDIP lainnya juga untuk pertama kali dilantik menjadi pengurus DPP yaitu seperti Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Megawati melantik Ganjar menjadi ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara itu, Ahok menjadi ketua DPP Bidang Perekonomian.

"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," ujar Megawati di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini lalu mendiktekan sumpah jabatan yang isinya di antaranya berfokus pada menyukseskan program partai.

"Bahwa saya setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi," ucap Megawati diikuti oleh mereka yang dilantik.

Megawati melanjutkan, "Bahwa saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa."

Sebagai informasi, pelantikan ini dilakukan karena surat keputusan (SK) pengurus DPP PDIP sebelumnya hanya berlaku untuk masa bakti 2019-2024. Pasalnya, Kongres PDIP untuk memilih pengurus pusat partai baru direncanakan akan kembali digelar pada April 2025.

Persiapan Hadapi Pilkada?

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai masuknya sejumlah nama-nama baru tersebut menambah warna politik dalam partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

“Tentunya masuknya nama-nama seperti Ganjar, Ahok dan Adian diharapkan mampu meningkatkan kinerja PDIP dalam mewujudkan program-program partai ke depan,” ujat Karyono dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Menurutnya, Megawati merupakan sosok yang penuh perhitungan dalam mengambil keputusan politik. Oleh sebab itu, dia meyakini aspek kompetensi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pengurus DPP PDIP.

Sementara itu, Ketua Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani tak menampik bahwa perombakan susunan pengurus DPP PDIP juga terkait Pilkada 2024.

"Ini [masa bakti DPP PDIP] diperpanjang karena menyikapi situasi politik tahun 2024 ini kan kita baru saja menyelesaikan Pemilu kemudian akan menjelang Pilkada yang akan datang," ujarnya kepada awak media.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa penambahan struktur jabatan sebagai bentuk keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memperkuat kuda-kuda menghadapi tantangan ke depan.

Di dalam rapat tadi, kata dia, Mega mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan. Hal itu tidak lain sebagai bagian dari adaptive policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan.

Akan tetapi, struktur tersebut juga perlu untuk mempersiapkan pilkada serentak karena yang ingin pihaknya bangun adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa.

Menurut Hasto, pentingnya demokrasi ini juga memiliki kandidat yang memiliki kemampuan profesional, komitmen ideologis, dan kemampuan teknokratik untuk membawa perubahan Indonesia.

Politikus asal Yogyakarta itu juga tidak ingin pilkada menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan membawa jarak dengan rakyatnya.

"Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuhkembangkan. Ini sebagai kritik bagaimana sepertinya pilkada ini hanya menjadi konsensus dari elite," ujarnya dilansir dari Antara.

Susunan Pengurus DPP PDIP Masa Bakti hingga 2025

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

A. Internal

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidajat

5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan

6. Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy

2. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

3. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono

3. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P

4. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu

5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip

7. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga

9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar

12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y.E: Esti Wijayanti

14. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

15. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto

16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati

18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

21. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengangkat Adian Napitupulu menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP masa bakti hingga 2025.

Pelantikan tersebut dilakukan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024). Adian sendiri sebelumnya tidak memiliki jabatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Anggota Komisi VII DPR itu dipercaya menjadi wasekjen bidang komunikasi. Dia akan membantu kerja-kerja Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Selain Adian, kader kawakan PDIP lainnya juga untuk pertama kali dilantik menjadi pengurus DPP yaitu seperti Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Megawati melantik Ganjar menjadi ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara itu, Ahok menjadi ketua DPP Bidang Perekonomian.

"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," ujar Megawati.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai masuknya sejumlah nama-nama baru tersebut menambah warna politik dalam partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

“Tentunya masuknya nama-nama seperti Ganjar, Ahok dan Adian diharapkan mampu meningkatkan kinerja PDIP dalam mewujudkan program-program partai ke depan,” ujat Karyono dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Menurutnya, Megawati merupakan sosok yang penuh perhitungan dalam mengambil keputusan politik. Oleh sebab itu, dia meyakini aspek kompetensi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pengurus DPP PDIP.

Sebagai informasi, pelantikan ini dilakukan karena surat keputusan (SK) pengurus DPP PDIP sebelumnya hanya berlaku untuk masa bakti 2019-2024. Masalahnya, Kongres PDIP untuk memilih pengurus pusat partai baru direncanakan akan kembali digelar pada April 2025.

Susunan Pengurus DPP PDIP Masa Bakti hingga 2025:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri;

A. Internal

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidajat

5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan

6. Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy

2. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

3. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono

3. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P

4. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu

5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip

7. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga

9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar

12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y.E: Esti Wijayanti

14. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

15. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto

16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati

18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

21. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike