REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan latar belakang mengapa dirinya diperiksa sebagai saksi di KPK. Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Hasto menduga pemanggilan dirinya sebagai saksi karena posisinya sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Hasto mengatakan, hal tersebut setelah mendengar informasi dari Kepala Sekretariat Kantor Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019 Yoseph Aryo Adhi Darmo.

"Saat itu ada rumah aspirasi yang berdasarkan informasi dari ketua tim kampanye saat itu, operasionalisasinya dengan gotong royong dan kemudian ada pihak yang membantu. Itu semua dicek, dipersiapkan dengan baik," kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/8/2024).

Hasto menduga pihak yang membantu operasional kantor tersebut kini sedang menjalani proses hukum di KPK sebagai salah satu tersangka. Meski tidak menyebut nama tersangka, Hasto mengatakan, terdapat namanya dalam kontak ponsel yang bersangkutan. Nomor ponsel Hasto itu, diberikan oleh Adhi kepada tersangka.

"Saya sendiri bertemu banyak orang sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin, enggak ingat satu per satu. Karena saat itu spiritnya adalah untuk memenangkan, tetapi saya di dalam seluruh pengecekan saya, enggak ada kaitannya dengan persoalan ini, tetapi saya hadir (di KPK) untuk memberikan keterangan," ujar Hasto.

Saat disinggung nilai aliran dana yang diberikan tersangka, Hasto mengaku tidak mengingatnya. Menurut Hasto, informasi itu hanya diketahui oleh bendahara tim kampanye pada saat itu.

"Saya tidak ingat, karena seluruh pengelolaan terhadap sumbangan itu kan ranah bendahara. Dan di situlah kemudian disampaikan. Tetapi, ya, banyak sih informasi terkait dengan sekretaris tim pemenangan. Nah, itu nanti yang semuanya kami pertanggungjawabkan sebaik-baiknya," kata Hasto.

Mengenai alasan KPK memanggil Hasto dalam kapasitas konsultan, menurut Hasto, hal itu dikarenakan dokumentasi pekerjaan yang tertuang di KTP-nya. Hasto memastikan dirinya bukanlah seorang konsultan di proyek perkeretaapian. Secara keahlian, Hasto adalah insinyur teknik kimia yang berpengalaman membangun pabrik amonia yang merupakan bahan baku pupuk urea.

"Kalau konsultan itu di KTP, bukan saya menjadi konsultan kereta api. Saya ini konsultan project manajemen. Saya ini teknik kimia, punya kemampuan merancang pabrik, pabrik umonia, urea, dan lain-lain. Saya enggak ada kaitannya dengan konsultan kereta api," ujar Hasto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengatakan, bakal mendatangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo apabila Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan.

Oleh karena itu, Presiden ke-5 RI ini meminta Hasto tidak perlu takut jika harus diperiksa Polda Metro Jaya atau terkait kasus dugaan suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi saya bilang sama Hasto udah enggak usah takut, nanti kalau kamu diambil aku pergi ke Kapolri, aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Lho iya lah enak saja,” kata Megawati dalam pidato politik di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo pada Selasa (30/7/2024).

Atas dasar itu, di hadapan kader Perindo, Megawati meminta untuk jangan takut selama yang dipegang adalah kebenaran.

“Saya herannya sekarang kalian ini penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toh yo. Kebenaran ya kebenaran, satyam eva jayate. Jadi ya sudah lah ngapain sih,” ujarnya dikutip dari YouTube iNews, Selasa.

Sebagaimana diberitakan, Hasto menjalani pemeriksaan selama dua jam di Polda Metro Jaya pada 4 Juni 2024.

Dia diperiksa terkait kasus dugaan penyebaran berita hoaks atau bohong ketika diwawancara oleh SCTV pada Kamis (16/3/2024) dan Kompas TV pada Selasa (26/4/2024).

Laporan terhadap Hasto dilakukan Hendra dan Bayu Setiawan. Pelaporan itu teregister dalam laporan bernomor LP/B/1735/III/2024/SPKT/Polda Metro Jaya pada Selasa (26/3/2024) dan LP/B/1812/III/2024/SPKT/Polda Metro pada Minggu, 31 Maret 2024.

Hasto diduga melakukan penghasutan dan/atau menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang membuat berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 28 Ayat 3 jo Pasal 45A Ayat 3 Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, Hasto juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku yang hampir lima tahun berstatus buron.

Pemeriksaan terhadap Hasto yang berlangsung pada Senin, 10 Juni 2024, berakhir cukup panas karena penyidik KPK melakukan penyitaan terhadap dua handphone dan buku catatan milik politikus PDI-P tersebut.

Kemudian, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Namun, Hasto diketahui tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK pada Jumat, 19 Juli 2024.

Oleh karenanya, KPK bakal melakukan panggilan ulang terhadap Hasto guna dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi yang berawal dari perkara penyuapan oleh Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan jalur kereta di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan mempengaruhi proses Pilkada Serentak 2024. Hasto sudah dua kali dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku (HM) dan saksi kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Itu mungkin dari pihak sananya mencoba mengkaitkan, tapi bagi kami tidak (akan terpengaruh), bagi kami ini bagian dari ujian-ujian partai, karena kami juga digerakkan oleh nilai ideologi moral dan etika di dalam berpartai," ujar Hasto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Hasto berkomitmen akan menghadiri setiap pemanggilan yang ditujukan pada dirinya. Selain itu, Hasto juga menegaskan tak memiliki hubungan dengan perusahaan kereta api, karena dirinya bukan konsultan di sana.

"Profesi saya sebelum gabung ke partai memang konsultan, itu tetap, sehingga saya akan memenuhi panggilan itu," tegasnya.

Sebelumnya, Jumat (19/7/2024), Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan pihaknya memanggil Hasto dalam kapasitasnya sebagai konsultan, bukan petinggi partai politik.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto, Konsultan," ujar Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.

Tessa menyebut, locus delicti atau tempat terjadinya dugaan pidana kasus ini ada di Jawa Timur. Meski demikian, Tessa belum menjelaskan Hasto akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka yang mana.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan. Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabag Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya. Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.

Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Agenda pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen)PDI Perjuangan(PDIP)Hasto KristiyantoolehKomisi Pemberantasan Korups(KPK) kembali menyita perhatian publik.Musababnya,Hastotelah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di KPKdalam dua kasus berbeda.

Teranyar,Hastodipanggil oleh komisi antirasuah sebagai saksi dalam pengembangan perkara suap jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), Jumat (19/7/2024).

Namun,Hastomangkir dari panggilan itu.KPKpun telah menegaskan, akan memanggil ulangHastountuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap proyek jalur kereta tersebut.

Padahal,Hastosebelumnya juga sudah diperiksa olehKPKpada kasus suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, dengan tersangka Harun Masiku pada Juni 2024 lalu. Agenda pemeriksaanHastoitu pun viral lantaran berujung pelaporan penyidikKPKyang menangani kasusHarun Masiku, yakni Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK, Komnas HAM hingga Bareskrim Polri atas penyitaan barang-barang milik Hasto dan stafnya, Kusnadi.

Selain olehKPK,Hastojuga sebelumnya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Pada 4 Juni 2024, Hasto telah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong.

Dia diadukan Hendra dan Bayu Setiawan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya berdasarkan wawancara Hasto di media massa pada medio Maret lalu.

Saat itu, Hasto memberikan pernyataan ke kanal berita terkait indikasi kecurangan penyelenggaraanPemilihan Umum 2024di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pernyataannya itu pun diduga memuat kabar bohong yang bisa menimbulkan amuk masyarakat.

Sontak, sederet agenda pemeriksaan terhadap orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu pun menuai tudingan mulai dari upaya pembungkaman hingga penggembosan di tubuh partai berlogo banteng itu.

PEMANGGILAN ULANG

KPKmenegaskan akan memanggil ulang Sekjen PDIPHasto Kristiyantodalam kasus suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub. Alasannya, Hasto sebelumnya tidak menghadiri agenda pemeriksaan pada hari Jumat (19/7/2024).

"Akan dijadwalkan ulang, menunggu kesiapan Penyidiknya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

Tim hukumHastosekaligus Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy sebelumnya menjelaskan pihaknya mengakui adanya surat pemanggilan dari penyidik KPK untuk pemeriksaan. Namun,Hastodisebut belum bisa memenuhi panggilan penyidik KPK karena info pemanggilan itu baru diterima pada hari yang sama dijadwalkan pemeriksaan.

"Untuk undangan klarifikasi Mas Hasto sebagai saksi belum bisa dipenuhi karena baru mendapatkan info panggilan pagi tadi sedangkan sudah ada jadwal kegiatan lainnya hari ini," ujar Ronny kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Perbesar

Dalam perkara yang sama, KPK sebenarnya telah lebih dulu memeriksa Wakil Sekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie Dharmo. Yoseph diperiksa KPK sebagai saksi pada Kamis (18/7/2024).

Seperti halnya Hasto, Adhie tidak dipanggil terkait dengan jabatannya di PDIP. Tessa mengonfirmasi bahwa keduanya dipanggil dalam perkara yang sama, yakni pengembangan kasus suap proyek jalur kereta di DJKA Kemenhub.

Kasus itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK April 2023 lalu. Meski demikian, dia enggan memerinci lebih lanjut ihwal apa yang didalami KPK dari keterangan Adhie. Dia menyebut substansi pemanggilan sudah masuk ke materi penyidikan sehingga tidak bisa diungkap ke publik.

Di sisi lain, Adhie justru memberikan keterangan berbeda saat memberikan keterangan ke wartawan di Yogyakarta, Sabtu (20/7/2024). Menurut salah satu petinggi DPP PDIP itu, dia memberikan keterangan kepada penyidik soal operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Adhie menceritakan saat itu dia diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf. Adapun tim pemenangan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya saat itu dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dia lalu mengeklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie, dikutip dari siaran pers.

MOTIF KPK

Sementara itu,KPKmemastikan tidak ada motif tertentu di balik pemanggilan SekjenPDIPHasto Kristiyantosebagai saksi dalam dua kasus berbeda yakni perkara suap jalur kereta di lingkungan DJKA Kemenhub dan kasus suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, dengan tersangka Harun Masiku.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa dua kasus tersebut ditangani oleh dua satgas berbeda di Direktorat Penyidikan KPK. Dia menyampaikan bahwa pemanggilan Hasto di kasus DJKA tidak berkaitan dengan kasus Harun Masiku.

Tessa memastikan tidak ada intervensi politik dalam pemanggilan Hasto di dua kasus dugaan korupsi yang berbeda. Dia menilai pemanggilan Hasto di kasus DJKA sembari menunggu rencana pemanggilan lanjutan terhadapnya di kasus Harun Masiku.

"Kalau disebut ada intervensi politik, tentunya tidak akan ada saksi-saksi yang hadir ataustuckberhenti sama sekali. Tetapi ini masih tetap berjalan menunggu kegiatan yang dilakukan penyidik," katanya kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Perbesar

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu lalu membantah Hasto dibidik oleh lembaganya karena dipanggil pada dua kasus rasuah berbeda. Dia menyebut satu orang saksi memungkinkan untuk diperiksa dalam dua hingga tiga kasus berbeda.

"Apakah kita menarget saksi tersebut atau berasal dari latar belakang politik apa? Kan enggak. Saya pikir itu hal yang cukup logis yang bisa dijelaskan," ucapnya.

Kendati begitu, Tessa enggan mengungkap apa yang penyidik ingin dalami dari keterangan Hasto, khususnya pada kasus DJKA. Apalagi dalam kasus itu,Hastodipanggil dalam kapasitasnya sebagai seorang konsultan, bukan Sekjen PDIP.

"Tentunya penyidik memiliki petunjuk, memiliki keterangan dari saksi lain. Jadi bukan tidak ada kaitannya sama sekali, bukan menarget partai tertentu," paparnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah mengembangkan perkara korupsi jalur kereta di DJKA Kemenhub. Terdapat beberapa pihak baru yang sudah ditetapkan tersangka seperti pihak swasta, ASN Kemenhub, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga tersangka korporasi. Perkara jalur kereta itu bermula dari OTT KPK pada 2023 lalu.

Di sisi lain, pada kasus Harun Masiku, ponsel Hasto dan buku catatan PDIP miliknya disita oleh penyidik saat pemeriksaan 10 Juni 2024 lalu.

Perbesar

Adapun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah melontarkan pernyataan bahwa kader partainya seakan ditargetkan oleh aparat penegak hukum.

Pernyataan itu disampaikan oleh Megawati ketika memberikan kata sambutan dalam acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti hingga 2025 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024).

"Pak Loly [Menteri Hukum dan HAM] ketawa, saya sukangamukke dia, 'Loh jadi menteri ngapain? Loh lah anak buah kita maunya ditarget melulu'," ujar Megawati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto sebagai saksi kasus dugaan korupsi.

Jika sebelumnya Hasto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku yang hampir lima tahun berstatus buron, kini Hasto dipanggil sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Namun, Hasto diketahui tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK pada Jumat, 19 Juli 2024, kemarin.

Oleh karenanya, KPK bakal melakukan panggilan ulang terhadap Hasto guna dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi yang berawal dari perkara penyuapan oleh Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan jalur kereta di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

Tak memenuhi panggilan penyidik KPK, Hasto beralasan bahwa dirinya sudah terjadwal untuk memimpin persiapan partai menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) di hari yang sama dengan panggilan penyidik Komisi Antirasuah.

“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Yogyakarta, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

“Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada,” ujarnya melanjutkan.

Pekan depan

Namun, Hasto berjanji bakal menghadiri penggilan KPK apabila dipanggil kembali. Bahkan, dia meminta dijadwalkan ulang pekan depan.
“Baru dikomunikasikan tim hukum. Minggu depan kalau kami boleh datang, kami akan datang,” kata Hasto.

Dia lantas mengklaim bahwa dirinya komitmen mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK.

“Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” ujar Hasto.

Bantah terlibat

Dalam kesempatan itu, Hasto mengatakan, tidak pernah berbisnis dengan DJKA Kemenhub.

“Saya pribadi tidak ada sangkut-pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” katanya.

Sementara itu, terkait status konsultan yang disebut KPK dalam keterangan pemanggilannya, Hasto menjelaskan bahwa itu merupakan pekerjaan sebelumnya.

“Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting maka saya tulis konsultan. Belum diubah sampai sekarang, di situ,” ujarnya.

Terkait Pilpres 2019

Namun, Hasto menduga bahwa pemanggilannya terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sebab, ada informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI-P Yoseph Aryo Adhie yang telah diperiksa KPK pada Kamis, 18 Juli 2024.

Dia mengungkapkan, Yoseph Aryo Adhie mengatakan bahwa KPK tengah mendalami adanya bantuan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait Pilpres 2019.

“Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan,” kata Hasto.

Hasto menduga bahwa KPK tengah mendalami apakah bantuan yang diduga diberikan Menhub tersebut ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi di DJKA.

“Karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Yoseph Aryo Adhie secara terpisah mengaku bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dugaan di DJKA terkait pendalaman terhadap Menhub Budi Karya Sumadi.

“Dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

Dia menyebut, penyidik KPK mendalami terkait dengan operasional Tim Pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya.

Adhie pun menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin. Sedangkan pertemuan dengan Budi Karya Sumadi untuk melaporkan operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Ma’ruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, yang harus ditindaklanjuti.

“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasionl Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

“Saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ujarnya lagi.

KPK sudah periksa Budi Karya

Sementara itu, KPK diketahui sudah melakukan pemeriksaan terhadap Menhub Budi Karya Sumadi terkait kasus dugaan korupsi di DJKA tersebut pada 26 Juli 2023.

Tak hanya Budi Karya, KPK juga memeriksa Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto di hari yang sama.

Keduanya menjalani pemeriksaan di Gedung KPK lama karena mereka hadir di luar jadwal yang sudah ditentukan penyidik KPK. Sedangkan, ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sudah digunakan penyidik untuk menangani kasus lainnya.

Setelah hampir 10 jam diperiksa, Budi Karya mengucapkan terima kasih dan menyatakan bakal mendukung upaya KPK.

"Terima kasih kepada KPK yang telah melakukan dengan konsisten dan upaya ini," kata Budi Karya saat ditemui awak media di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan pada 26 Juli 2023.

Menurut dia, Kemenhub dan KPK bisa bersama-sama memberantas korupsi di Indonesia.

Namun, Budi Karya meminta persoalan lain terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di DJKA ditanyakan kepada penyidik.

"Hal-hal lain yang terkait dengan pemeriksaan tadi bisa disampaikan dengan penyidik," ujar Budi Karya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto berjanji bakal menghadiri penggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan Hasto setelah tidak bisa hadiri penggilan Komisi Antirasuah menjadi saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Jumat (19/7/2024).

“Baru dikomunikasikan tim hukum, Minggu depan kalau kami boleh datang, kami akan datang,” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Hasto mengeklaim dirinya berkomitmen mendukung kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, ia siap hadir jika dimintai memberikan keterangan oleh lembaga antikorupsi itu.

“Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Hasto.

Di sisi lain, Sekjen PDI-P ini menyatakan dirinya tidak pernah berbisnis dengan DJKA Kemenhub.

Soal status konsultan yang disebut KPK dalam keterangan pemanggilan, Hasto mengakui itu merupakan pekerjaan sebelumnya.

“Saya pribadi tidak ada sangkut-pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ,” ucapnya.

Hasto menduga, dirinya dipanggil Komisi Antirasuah terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Hasto lantas menyinggung informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI-P, Yoseph Aryo Adhie yang telah diperiksa KPK pada Kamis (18/7/2024).

Menurut keterangan Wasekjen PDI-P itu, kata Hasto, KPK tengah mendalami adanya bantuan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait Pilpres 2019 lalu.

“Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan,” kata Hasto.

“Karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” ucapnya.

Terpisah, Yoseph Aryo Adhie mengaku diperiksa sebagai saksi dugaan di DJKA terkait pendalaman terhadap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

“Dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

Adhie didalami penyidik KPK terkait dengan operasional Tim Pemenangan Jokowi-Maruf pada Pemilu 2019 yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya.

Kepada penyidik, Wasekjen PDI-P ini menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin.

Adhie menyatakan, pertemuan dirinya dengan Budi Karya Sumadi untuk melaporkan operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Ma’ruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat yang harus ditindaklanjuti.

“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasionl Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie.

“Saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ucapnya.

Kemarin, Jumat (19/7/2024), Komisi Antirasuah juga memanggil Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan korupsi di DJKA. Melalui kuasa hukumnya Ronny Talapessy, Hasto meminta penundaan lantaran baru tahu dirinya dipanggil KPK.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabag Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada motif tertentu di balik pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam dua kasus berbeda.

Untuk diketahui, Hasto dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam pengembangan perkara suap jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), Jumat (19/7/2024). Padahal, sebelumnya Hasto juga sudah diperiksa pada kasus suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, dengan tersangka Harun Masiku pada Juni 2024 lalu.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa dua kasus tersebut ditangani oleh dua satgas berbeda di Direktorat Penyidikan KPK. Dia menyampaikan bahwa pemanggilam Hasto di kasus DJKA tidak berkaitan dengan kasus Harun Masiku.

Tessa memastikan tidak ada intervensi politik dalam pemanggilan Hasto di dua kasus dugaan korupsi yang berbeda. Dia menilai pemanggilan Hasto di kasus DJKA sembari menunggu rencana pemanggilan lanjuta terhadapnya di kasus Harun Masiku.

"Kalau disebut ada intervensi politik, tentunya tidak akan ada saksi-saksi yang hadir atau stuck berhenti sama sekali. Tetapi ini masih tetap berjalan menunggu kegiatan yang dilakukan penyidik," katanya kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu lalu membantah Hasto dibidik oleh lembaganya karena dipanggil pada dua kasus rasuah berbeda. Dia menyebut satu orang saksi memungkinkan untuk diperiksa dalam dua hingga tiga kasus berbeda.

"Apakah kita menarget saksi tersebut atau berasal dari latar belakang politik apa? Kan enggak. Saya pikir itu hal yang cukup logis yang bisa dijelaskan," ucapnya.

Meski demikian, Tessa enggan mengungkap apa yang penyidik ingin dalami dari keterangan Hasto. Khusunya, pada kasus DJKA di mana politisi itu dipanggil dalam kapasitasnya sebagai seorang konsultan, bukan Sekjen PDIP.

"Tentunya penyidik memiliki petunjuk, memiliki keterangan dari saksi lain. Jadi bukan tidak ada kaitannya sama sekali, bukan menarget partai tertentu," paparnya.

Adapun KPK telah mengembangkan perkara korupsi jalur kereta di DJKA Kemenhub. Terdapat beberapa pihak baru yang sudah ditetapkan tersangka seperti pihak swasta, ASN Kemenhub, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga tersangks korporasi. Perkara jalur kereta itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2023 lalu.

Di sisi lain, pada kasus Harun Masiku, ponsel Hasto dan buku catatan PDIP miliknya disita oleh penyidik saat pemeriksaan 10 Juni 2024 lalu.

Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah melontarkan pernyataan bahwa kader partainya seakan ditargetkan oleh aparat penegak hukum.

Pernyataan itu disampaikan oleh Megawati ketika memberikan kata sambutan dalam acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti hingga 2025 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024).

"Pak Loly [Menteri Hukum dan HAM] ketawa, saya suka ngamuk ke dia, 'Loh jadi menteri ngapain? Loh lah anak buah kita maunya ditarget melulu'," ujar Megawati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-PMegawati Soekarnoputri menduga dirinya akan menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Namun, Megawati mengaku tidak takut. Dia malah menantang penyidik KPK, yakni AKBP Rossa Purbo Bekti yang melakukan penyitaan terhadap ponsel milik Hasto dan stafnya, Kusnadi pada 10 Juni lalu.

Awalnya, Megawati menanyakan nama penyidik yang dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan prosedur dalam proses pemeriksaan Hasto.

"Terus siapa sih yang manggil kamu (Hasto), tanyain namanya gitu, namanya Rossa. Hayo tulis tuh kamu, Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rossa," kata Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

"Enak saja, memangnya siapa die? hehe betul enggak? Orang dia manusia juga, gile," ujarnya lagi.

Megawati kemudian menanyakan apa pangkat penyidik yang memeriksa dan melakukan penyitaan terhadap ponsel milik Hasto tersebut.

Dia juga menyampaikan, KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat dirinya menjadi Presiden RI.

"Gile orang yang bikin KPK iku (itu) saya lho. Sopo, gile deh aku bilang, orang dia aja kok, kayak'e, pangkate opo? Pangkate opo yo? Hah?" tanya Megawati.

"AKBP. Letkol," jawab para kader PDI-P di Sekolah Partai.

"Letkol? Lha baru Letkol aja, belum Jenderal loh. Saya panglima tertinggi loh," ujar Megawati.

Setelahnya, Megawati menduga bahwa dia juga akan menjadi target setelah pemeriksaan Hasto.

Meski begitu, Presiden Kelima RI ini tidak takut. Bahkan, dia akan menerjunkan seluruh ahli hukum.

"Terus pasti deh, pasti gimana cara manggil Bu Mega ya bla bla, ya gue panggilin seluruh ahli hukum mau enggak ikut saya? Iya kan, enak saja," kata Megawati.

Sebagaimana diketahui, Hasto Kristiyanto diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku yang sudah hampir lima tahun berstatus buron.

Kemudian, pemeriksaan pada 10 Juni tersebut menjadi ramai karena dilakukan penyitaan terhadap dua ponsel milik Hasto hingga buku catatan milik DPP PDI-P.

Bahkan, berujung pada pelaporan AKBP Rossa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK oleh kuasa hukum Hasto dan Kusnadi.