Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kelanjutan divestasi 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) masih terus bergulir.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, pembahasan untuk rencana penambahan 10% saham PTFI masih menanti finalisasi rencana investasi Freeport.

"Masih dalam status pembicaraan, kan memang Freeport sendiri mereka akan bikin planning dulu nih investasinya berapa nah dari situ kalau sudah ada angka besarnya baru kita duduk lagi. Ini hal yang lumrah, biasa," kata Erick di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (7/11).

Erick menjelaskan, proyeksi bisnis dan rencana investasi harus dilakukan secara hati-hati untuk mempertimbangkan risiko bisnis yang ada.

Pihaknya memastikan, pembahasan divestasi akan dilakukan secepatnya setelah rencana investasi tuntas dibahas oleh Freeport Indonesia.

Di sisi lain, Erick enggan mengomentari lebih jauh soal potensi holding industri pertambangan Indonesia, MIND ID memperoleh tambahan 10% saham PTFI secara gratis.

"Alhamdulillah kalau gratis," ujar Erick.

Berdasarkan laporan kinerja kuartal III-2024 Freeport McMoran, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2024, PTFI berhak untuk mengajukan perpanjangan hak penambangan setelah tahun 2041.

PTFI pun disebut telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk mengajukan perpanjangan izin seperti kepemilikan fasilitas smelter terintegrasi yang telah beroperasi, kepemilikan saham dalam negeri melalui MIND ID minimal 51% dan perjanjian dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tambahan kepemilikan saham PTFI sebesar 10%.

Syarat lainnya yakni komitmen untuk eksplorasi tambahan dan peningkatan kapasitas smelter yang masing-masing telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Permohonan perpanjangan dapat diajukan kapan saja sampai dengan satu tahun sebelum berakhirnya izin pertambangan khusus (IUPK) yang dimilikinya. PTFI saat ini sedang mempersiapkan pengajuan permohonannya. Sehubungan dengan permohonan perpanjangan PTFI, FCX sedang berupaya mencapai kesepakatan dengan MIND ID mengenai perjanjian jual beli pengalihan pada tahun 2041 atas tambahan 10% kepemilikan di PT-FI," ungkap President and Chief Executive FCX Kathleen Quirk, dikutip dari Laporan Kuartal III 2024, dikutip Rabu (23/10).

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Utama PT Intiland Development Tbk (DILD), Hendro S Gondokusumo, telah melepas sebagian besar kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, 1 November 2024, Hendro menjual 260.000.432 lembar saham DILD dengan harga Rp 200 per saham.

Transaksi tersebut dilakukan pada Kamis, 29 Oktober 2024. Setelah transaksi tersebut, jumlah saham yang dimiliki Hendro di DILD berkurang drastis, dari 260.050.432 lembar menjadi hanya 50.000 lembar saham.

"Tujuan transaksi ialah penjualan saham untuk divestasi investasi. Status kepemilikan saham, langsung," jelas Hendro dalam keterangan resminya di BEI, Jumat (1/11).

Pada penutupan perdagangan Jumat, 1 November 2024, saham DILD mengalami penurunan sebesar 2,16%, ditutup pada harga Rp 181 per saham. Secara year to date, saham DILD tercatat turun 8,59%.

Dari laporan keuangan yang dirilis Kamis, 31 Oktober 2024, DILD mencatat peningkatan laba bersih sebesar 185,7% year on year (YoY), menjadi Rp 285,13 miliar per September 2024, dibandingkan Rp 99,8 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Dengan demikian, laba per saham dasar naik menjadi Rp 27,51 dari sebelumnya Rp 9,63.

Namun, pendapatan usaha perusahaan turun 40,89% menjadi Rp 1,98 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3,35 triliun.

Beban pokok penjualan juga turun menjadi Rp 1,35 triliun dari Rp 1,93 triliun tahun lalu, menghasilkan laba kotor sebesar Rp 620 miliar, turun 56% dari Rp 1,41 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tengah berupaya menyelesaikan divestasi tambahan saham PT Freeport Indonesia pada awal tahun depan. Dengan demikian, saham negara di Freeport nantinya menjadi 61%.

Bahlil mengatakan, pemerintah terus melakukan negosiasi agar pengalihan 10% saham dengan harga murah atau gratis.

"Insya Allah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeportnya," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

Lebih lanjut Bahlil mengatakan, penambahan saham masih menunggu perbaikan smelter tembaga milik Freeport di Gresik Jawa Timur yang kebakaran pada 14 Oktober lalu.

"Begitu selesai, kami baru mulai bicara lagi soal tindaklanjutnya," ucap Bahlil.

Adapun, penambahan saham 10% bagian dari mekanisme perpanjangan kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUPK yang dimiliki Freeport saat ini akan berakhir pada 2041.

"Tapi saya yakinkan bahwa perpanjangan ini akan bagus, baik untuk Indonesia," kata Bahlil.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan kinerja kuartal III-2024 Freeport McMoran, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2024, PTFI berhak untuk mengajukan perpanjangan hak penambangan setelah tahun 2041.

PTFI pun disebut telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk mengajukan perpanjangan izin seperti kepemilikan fasilitas smelter terintegrasi yang telah beroperasi, kepemilikan saham dalam negeri melalui MIND ID minimal 51% dan perjanjian dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tambahan kepemilikan saham PTFI sebesar 10%.

Syarat lainnya yakni komitmen untuk eksplorasi tambahan dan peningkatan kapasitas smelter yang masing-masing telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Permohonan perpanjangan dapat diajukan kapan saja sampai dengan satu tahun sebelum berakhirnya izin pertambangan khusus (IUPK) yang dimilikinya. PTFI saat ini sedang mempersiapkan pengajuan permohonannya. Sehubungan dengan permohonan perpanjangan PTFI, FCX sedang berupaya mencapai kesepakatan dengan MIND ID mengenai perjanjian jual beli pengalihan pada tahun 2041 atas tambahan 10% kepemilikan di PT-FI," ungkap President and Chief Executive FCX Kathleen Quirk, dikutip dari Laporan Kuartal III 2024, dikutip Rabu (23/10).

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan divestasi 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan dicaplok oleh pemerintah melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) gratis. Jika pun ada biaya, Bahlil memastikan biayanya rendah.

“Insya Allah 10%, saya kan sudah bilang dari awal gratis. Andaikan pun ada, biaya sekecil-kecilnya,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (18/10).

Bahlil menjelaskan saat ini proses divestasi saham Freeport ini masih berjalan dan di tahap finalisasi akhir. Pemerintah menargetkan divestasi ini bakal rampung di masa pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan selama ini pemerintah selalu dinilai lambat oleh investor, padahal ada juga sebagian investor yang juga lambat. Sebab, pemerintah harus melakukan kajian dengan baik agar tidak merugikan masyarakat Indonesia.

"Selama apa yang telah diminta sebagai syarat mereka sudah penuhi dalam konteks perhitungan, dalam konteks bagaimana bukunya, terus bagaimana investasi tambahan dalam konteks eksplorasi. Kalau sudah semua lengkap, kita mulai jalankan, sekarang lagi dihitung Badan Usaha Milik Negara [BUMN],” ungkap Bahlil.

Menurut Bahlil, divestasi 10% saham saat ini tidak ada masalah. Justru, saat ini sedang terjadi diskusi sebagian buku yang ada pada Freeport diminta untuk dimasukan dalam buku BUMN, tetapi masih dalam diskusi dan belum final. "Namun itu yang menjadi salah satu materi yang dibahas," sambungnya.

Adapun, PTFI memang telah berhak untuk mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sampai 2061 karena telah memenuhi persyaratan seperti membangun smelter. Menurut Bahlil, meskipun produksinya belum 100%, tapi secara undang-undang PTFI telah memenuhi syarat lantaran telah membangun smelter dan juga sudah berproduksi.

Catatan Kontan, Holding industri pertambangan MIND ID optimistis dapat mengambil alih 10% saham PT Freeport Indonesia seiring capaian positif kinerja keuangan sampai penghujung tahun ini.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo menjelaskan, pihaknya sampai saat ini masih menanti keputusan dan arahan dari pemerintah.

"Kalau disuruh beli, nambah kapasitas MIND ID ada saja, tinggal kita lihat transisi pemerintah kebijakan seperti apa. (Anggaran) bisa dilihat dari laba MIND ID sama kemampuan kita rasanya punya kapasitas," ujar Dilo di Jakarta, Selasa (15/10).

Dilo menjelaskan, perpanjangan izin hingga 2061 diperlukan mengingat jumlah cadangan tembaga dan emas yang dimiliki Freeport Indonesia diproyeksikan masih mencukupi hingga 2060-2070 mendatang.

Dengan adanya perpanjangan izin maka MIND ID maupun Freeport Indonesia dapat menyiapkan investasi yang diperlukan.

"Investasi harus dimulai mungkin 10 tahun sebelumnya. Harus ada kepastian kalau saya investasi sekaang ada perpanjangan nggak dari 2040," ungkap Dilo.

Dilo menambahkan, ke depannya jika MIND ID menguasai sekitar 61% saham Freeport Indonesia maka investasi yang harus dikeluarkan MIND ID juga akan meningkat seiring peningkatan porsi saham yang dimiliki.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. IUPK operasi produksi, yang merupakan perubahan bentuk dari Kontrak Karya, dapat diberikan perpanjangan setelah memenuhi kriteria paling sedikit: memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian terintegrasi dalam negeri; memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh peserta Indonesia; telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN; mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara; dan memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam bentuk kegiatan eksplorasi lanjutan dan peningkatan kapasitas fasilitas pemurnian, yang telah disetujui oleh Menteri.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemegang saham PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW), Qatar National Bank (QNB) telah melakukan divestasi saham. Adapun, sebanyak 1,42 miliar saham dilepas oleh bank asal Qatar tersebut.

Mengutip keterbukaan informasi BEI (18/10), transaksi tersebut dilakukan QNB pada 16 Oktober 2024. Alhasil, kini QNB hanya memegang 32,19 miliar saham atau setara 91,57% kepemilikan.

Adapun, sebelum transaksi dilakukan, QNB diketahui memegang 95,63% kepemilikan saham di BKSW. Sisanya, sebanyak 4,37% merupakan saham publik.

Hanya saja, tak diketahui pasti berapa nilai transaksi atas divestasi tersebut.

Jika merujuk pada harga saham BKSW yang berada di level Rp 60 per saham di tanggal tersebut, maka nilai transaksinya kurang lebih sekitar Rp 85,56 miliar.

Harga saham BKSW hingga pukul 13.45 hari jumat (18/10) berada pada level Rp 65 per saham atau naik 6,56% dari penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Di mana, hari sebelumnya, BKSW juga ditutup menguat tipis 1,67%.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan kabar terbaru dari proses pembahasan divestasi saham 10 persen untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berakhir pada 2041.

Saat ini pemerintah melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID memiliki porsi kepemilikan saham PTFI sebesar 51,23 persen, sementara sisanya masih dipegang Freeport McMoran.

Tony memastikan diskusi masih berlangsung hingga kini. Saat ditanya terkait kemungkinan dilanjutkan atau carry over ke pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dia hanya menjawab singkat.

Pasalnya, hilal perpanjangan IUPK hingga kini belum kunjung muncul, padahal PTFI sudah merampungkan pembangunan smelter katoda tembaga keduanya yang berada di Gresik, Jawa Timur.

Tony berharap perpanjangan IUPK perusahaan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya berdasarkan usia pertambangan dan cadangan yang masih ada di wilayah kerja perusahaan.

"Pokoknya apakah pemerintah yang sekarang atau pemerintah nanti, tetap (kontraknya sesuai potensi cadangan)," tegasnya.

IUPK bisa diperpanjang selama cadangan tersedia dan dievaluasi setiap 10 tahun. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam Pasal 195B ayat 2 PP No 25 Tahun 2024, perpanjangan IUPK diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 10 tahun.

"Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 10 (sepuluh) tahun," demikian bunyi Pasal 195B ayat 2.

Selain itu dalam ayat 3 beleid tersebut, perusahaan bisa mengajukan perpanjangan paling lambat 1 tahun sebelum IUPK berakhir. Sebelumnya, perusahaan hanya bisa mengajukan perpanjangan IUPK paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum IUPK berakhir.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk segera merampungkan negosiasi terkait divestasi saham 10 persen PTFI.

Divestasi saham 10 persen tersebut sebagai salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus PTFI yang berakhir di 2041, selama 20 tahun alias sampai 2061.

"Ini masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Menteri ESDM. Tapi saya minta memang secepatnya harus di-clear-kan. Karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia," kata Jokowi usai meresmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9).

Jokowi menegaskan bahwa negosiasi ini bukan hal yang mudah, namun ia tetap optimis bahwa pemerintah Indonesia akan mendapatkan hasil yang diinginkan.

"Dulu saat kita mau ngambil 51 persen, itu juga negosiasinya juga tidak sebulan, dua bulan, tiga bulan. Tahunan, alot. Bukan hal yang gampang," ucap dia.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah melakukan divestasi saham anak usaha mereka.

Misalnya, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) terkait berencana menjual anak usahanya, PT Adaro Andalan Indonesia (AAI). ADRO akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada 18 Oktober 2024 mendatang.

Dalam keterbukaan informasi 11 September 2024, ADRO berencana menjual sebanyak-banyak seluruh kepemilikan atau 99,9999% saham di AAI. Nilai transaksi akan mempertimbangkan hasil penilaian saham dari penilai independen, yaitu sebesar US$ 2,45 miliar, atau setara dengan 31,8% dari total ekuitas ADRO.

Mekanisme transaksi akan dilakukan melalui Penawaran Umum oleh Pemegang Saham (PUPS) berdasarkan POJK 76/2017. Pembeli adalah para pemegang saham ADRO yang terdaftar pada tanggal pencatatan dan memilih untuk membeli saham AAI.

Sekretaris Perusahaan Adaro Energy Indonesia, Mahardika Putranto menegaskan, meskipun berencana melepas pilar bisnis batubara termal, ADRO tidak mengalami perubahan kegiatan usaha.

“ADRO tetap akan menjalankan kegiatan aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen terhadap anak-anak perusahaan eksisting, di luar grup usaha AAI,” ujarnya dalam keterbukaan informasi terpisah pada Selasa (1/10).

ADRO secara terkonsolidasi masih tetap memiliki investasi di bidang pertambangan batubara metalurgi dan batuan, serta pengolahan mineral melalui PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), energi, utilitas dan infrastruktur pendukung yang ditopang oleh sumber daya dan potensi yang dimilikinya.

Dus, Mahardika mengklaim divestasi AAI tidak akan mengganggu kelangsungan usaha ADRO. Emiten milik konglomerat Garibaldi "Boy" Thohir ini akan memfokuskan kegiatan usahanya pada bisnis non-batubara termal dan bisnis hijau.

“Bisnis non-batubara termal dan bisnis hijau perseroan merupakan bisnis yang tidak tergantung kepada bisnis batubara termal dan berpotensi menjadi pendorong utama pertumbuhan bagi Perseroan ke depannya yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif pada pendapatan dan laba bersih," tuturnya.

Lalu, ada PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) yang sudah secara resmi menandatangani dokumen Sales Purchase Agreement (SPA) untuk PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang mengelola Jalan Tol Trans Jawa, pada Jumat (27/9).

Penandatanganan itu dilakukan JSMR bersama dengan PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), Warrington Investment Pte. Ltd. (Warrington) dan PT Margautama Nusantara (MUN).

Strategi pendanaan ini dilakukan untuk mendapatkan sumber pendanaan alternatif bersifat ekuitas yang akan digunakan untuk mengoptimalkan struktur modal dan rasio utang JSMR. Sehingga, dalam jangka panjang, kapasitas dan kondisi keuangan perseroan akan tetap stabil seiring beroperasinya ruas-ruas jalan tol baru.

Meskipun menggandeng strategic partner, Jasa Marga tetap mempertahankan posisinya sebagai pemegang saham pengendali utama di PT JTT dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 65%.

Jasa Marga memastikan bahwa PT JTT masih menjadi bagian dalam kelompok usaha Jasa Marga dan akan terus memegang kendali penuh terhadap pengelolaan pengoperasian Jalan Tol Trans Jawa.

Adapun komposisi pemegang saham lain PT JTT saat ini yaitu sebesar 20,3% dimiliki PT MPTIS, 10,5% dimiliki Warrington dan 4,2% dimiliki oleh PT MUN yang merupakan anak usaha dari PT Nusantara Infrastructure Tbk.

Direktur Utama Jasa Marga, Subakti Syukur mengatakan, dalam jangka panjang, pengusahaan Jalan Tol Trans Jawa diproyeksikan akan terus mengalami pertumbuhan positif seiring dengan pengembangan infrastruktur dan jaringan jalan di berbagai wilayah di pulau Jawa.

“Sehingga, tentunya akan menghasilkan value yang optimal bagi pemegang saham dan para stakeholder,” ujarnya dalam keterangan resmi di laman Jasa Marga dikutip Senin (30/9).

Sebelumnya, ada PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melepas 2,41 miliar saham PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) yang dimiliki oleh anak usahanya, PT Megapratama Karya Persada. Berkat aksi korporasi ini perusahaan mengantongi dana segar Rp 6,88 triliun.

Jumlah saham yang dilepas ini setara dengan 18,57% dari modal disetor Siloam. Setelah transaksi tersebut, Megapratama masih memiliki 29,09% saham SILO.

President Director PT Lippo Karawaci Tbk Marlo Budiman mengatakan, transaksi ini membuat LPKR bisa mengurangi utang dan memperkuat fokus bisnis real estate, sembari mempertahankan kepentingan strategis dalam penyedia layanan kesehatan terkemuka di Indonesia.Keputusan untuk mengurangi kepemilikannya merupakan bagian dari strategi LPKR yang lebih luas untuk berkonsentrasi pada operasi kawasan terpadu.

“Ini meliputi kepemilikan land bank, pengembangan kawasan, perumahan, lahan industri, perhotelan, pusat perbelanjaan gaya hidup, dan taman pemakaman,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/9).

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani melihat, keputusan perusahaan dalam melakukan divestasi memang ditujukan untuk berbagai alasan strategik

“Jika melihat kinerja fundamental dan valuasi yang masih menarik, ADRO bisa dilirik,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (3/10).

Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, M Faiz Abrar melihat, divestasi ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk meningkatkan keuntungan di tengah penurunan suku bunga. Perusahaan biasanya melakukan ekspansi maupun investasi yang lebih menguntungkan di tengah suku bunga rendah.

“Sehingga, hal ini pun akan berdampak positif jika perusahaan bisa memaksimalkan momentum tersebut,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (3/10).

Di sisa tahun 2024, kinerja perusahaan akan cenderung lebih baik dibandingkan dengan kinerja semester I lalu. Sentimen penurunan tingkat suku bunga pun menjadi pendorong utama aktivitas para agen ekonomi.

Lalu, surplus pada neraca perdagangan domestik membuktikan bahwa perekonomian Indonesia masih dalam keadaan yang solid. Mengacu rilis data neraca dagang Indonesia di bulan September 2024.

Faiz menuturkan, pada bulan Agustus 2024, neraca perdagangan Indonesia juga tercatat mengalami surplus US$ 2,89 miliar, lebih tinggi dibandingkan pada bulan Juli yang hanya sebesar US$ 470 juta.

“Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan bisa menjadi sentimen negatif, yaitu kondisi geopolitik yang kembali memanas,” tuturnya.

Kinerja LPKR dan JSMR dilihat Faiz berpotensi membaik hingga akhir tahun 2024. Untuk LPKR, sentimen positifnya adalah penurunan suku bunga yang berdampak pada kinerja keuangan optimal. Sementara, untuk JSMR, laporan keuangan yang solid di semester I berpotensi meningkatkan kinerja keuangan perseroan di sisa tahun ini.

Faiz pun merekomendasikan beli untuk JSMR dengan target harga Rp 5.100 per saham.

Sementara, LPKR direkomendasikan beli dengan target harga Rp 126 per saham. Namun, investor disarankan cut loss jika harga saham LPKR menyentuh di bawah Rp 100 per saham.

Junior Equity Analyst Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty melihat, aksi divestasi oleh ADRO, JSMR, dan LPKR bertujuan untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan fokus pada segmen yang lebih potensial.

Berdasarkan laporan keuangan semester I lalu, para emiten tersebut memang tidak sedang menghadapi masalah keuangan yang serius. Sehingga, divestasi murni dilakukan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung proyek strategis.

ADRO, misalnya, memerlukan pendanaan untuk proyek energi hijau seperti pembangkit listrik tenaga air.

“Sementara itu, JSMR dan LPKR menghadapi tekanan dari beban utang yang tinggi. Sehingga, divestasi diharapkan dapat meringankan beban tersebut serta memperkuat neraca,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (3/10).

Di sisa tahun 2024 ini, kinerja keuangan dan saham para emiten tersebut diprediksi masih akan melanjutkan tren positif, utamanya didorong dari aksi divestasi yang akan memperkuat likuiditas perusahaan.

Untuk ADRO, perseroan bisa lebih fokus pada bisnis energi hijau yang tengah diminati investor. Untuk JSMR, divestasi diharapkan mendorong ekspansi jalan tol yang lebih efisien.

“Namun, harga komoditas, terutama batu bara, bagi ADRO masih akan menjadi sentimen utama yang mempengaruhi kinerja hingga akhir tahun,” tuturnya.

Arinda pun merekomendasikan beli untuk ADRO dan JSMR dengan target harga masing-masing Rp 4.000 per saham dan Rp 6.500 per saham.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, divestasi aset bertujuan untuk meningkatkan dan memperlancar arus kas perusahaan.

Walaupun nantinya berdampak pada penurunan aset, tetapi dana segar yang diperoleh dari divestasi tersebut bisa digunakan untuk ekspansi bisnis dan meningkatkan EBITDA perusahaan.

“Apalagi, para perusahaan ini melakukan divestasi terhadap aset mereka yang sudah memiliki nilai yang relatif lebih tinggi,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (3/10).

Nafan melihat, kinerja SILO yang didivestasikan oleh LPKR justru memiliki kinerja yang lebih menarik di sisa tahun 2024 ini. Hal itu tercermin dari fasilitas rumah sakit yang masih bertumbuh hingga semester I 2024.

Di sisi lain, industri kesehatan juga berpotensi berkinerja baik ke depan, mengingat permintaan akan layanan kesehatan akan terus ada. Saat ini, SILO masih memusatkan persebaran rumah sakit dan layanan kesehatan di wilayah kota-kota besar di wilayah Barat Indonesia.

“Jika ke depannya SILO bisa melakukan ekspansi dan menyediakan layanan ke kota-kota di wilayah Timur, kinerjanya tentu bisa terdorong lagi. Namun, perlu diperhatikan juga stabilitas pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” paparnya.

Nafan pun merekomendasikan ADD untuk SILO dengan target harga terdekat di Rp 3.220 per saham.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - LONDON. Pfizer menjual saham di grup perawatan kesehatan konsumen Inggris Haleon senilai US$ 3,26 miliar. Kepemilikan Pfizer di unit usaha yang membuat pasta gigi Sensodyne dan obat pereda nyeri Panadol dan Advil ini berkurang menjadi 15% dari sebelumnya 22,6%.

Pfizer nantinya tetap menjadi pemegang saham terbesar di Haleon setelah penjualan tersebut. Pfizer sejak tahun lalu memang berencana memangkas kepemilikannya secara lambat dan metodis dalam beberapa bulan. "Raksasa obat AS ini bermaksud menjual sekitar 540 juta saham di Haleon," kata seorang bookrunner dikutip Reuters. Jumlah tersebut meningkat 100 juta saham karena permintaan yang kuat.

Haleon secara terpisah mengonfirmasi akan membeli sekitar 60,5 juta sahamnya dari Pfizer dengan harga yang sama dengan total 230 juta pound setara US$ 307,4 juta. BofA Securities dan Goldman Sachs International bertindak sebagai koordinator global dan bookrunner bersama.

Pada Agustus 2024, Haleon memperkirakan pertumbuhan laba operasi organik satu digit di tengah permintaan kuat untuk produk perawatan mulut dan vitamin.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi asal China Alibaba menyampaikan komitmennya untuk bertahan di saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) untuk lima tahun ke depan. Analis melihat kesepakatan ini tidak serta merta membuat pemegang saham lainnya menghentikan divestasi.

Analis Bloomberg Intelligence Nathan Naidu menjelaskan kesepakatan GOTO untuk menggunakan layanan cloud Alibaba selama lima tahun mencegah raksasa teknologi tersebut untuk menjual lebih banyak saham GOTO milik mereka.

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menargetkan proses divestasi atau pelepasan 35% saham di PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) selaku operator tol Trans Jawa akan rampung pada bulan September 2024 mendatang.

"Proses divestasi JTT saat ini masih berlangsung dan ditargetkan dapat selesai pada bulan September 2024 ini," ujar Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Jasa Marga, Pramitha Wulanjani dalam Public Expose Live 2024, Rabu (28/8/2024).

Lebih jauh, Paramitha menjelaskan saat ini proses divestasi tersebut sudah memasuki tahap penandatanganan Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) antara Jasa Marga dengan strategic partner yaitu konsorsium dari GIC (Government of Singapore Investment Corporation) dan MPTC (Metro Pacific Tollways Corporation).

Konsorsium tersebut terdiri dari Warrington Investment Pte. Ltd. (Warrington), PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), dan PT Marga Utama Nusantara (MUN).

"CSPA sudah ditandatangani pada 28 Juni 2024 lalu, dan saat ini kami dalam proses penyelesaian untuk pemenuhan syarat-syarat pendahuluan yang tertuang dalam dokumen CSPA tersebut," kata Paramitha.

"Kita berharap proses ini akan selesai sesuai target dan tentu proses ini akan terus menggunakan prinsip-prinsip good corporate governance di setiap tahapannya, sehingga penandatanganan share purchase agreement nantinya diharapkan bisa sesuai dengan target yang diharapkan," tambahnya.

Disamping itu, dalam menjaga pertumbuhan kinerja dan mengelola kesehatan finansial hingga akhir tahun 2024, Jasa Marga konsisten melakukan sejumlah inisiatif strategis.

Sekedar informasi tambahan, PT JTT merupakan salah satu anak usaha dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. PT JTT sendiri merupakan operator dari sejumlah ruas tol yang berada di pulau jawa.

Hingga saat ini, PT JTT setidaknya mengelola 13 ruas jalan tol di Trans Jawa dengan total panjang 673,21 Km. Meliputi Ruas tol Jakarta - Cikampek sepanjang 83 Km, Ruas Tol Mohamed Bin Zayed sepanjang 38 Km, Ruas Tol Palimanan Kanci sepanjang 28,74 km, Ruas tol Semarang seksi A,B,C sepanjang 24,75 Km.

Selain itu ada Ruas Tol Semarang - Batang dengan panjang 74,9 Km, Ruas Tol Surabaya - Gempol sepanjang 49 Km, Ruas tol Semarang - Solo sepanjang 72,6 Km, Ruas Tol Solo - Ngawi sepanjang 91,09 Km, Ruas Tol Ngawi - Kertosono sepanjang 88,57 Km, Ruas Tol Surabaya - Mojokerto sepanjang 36,72 Km.

Kemudian ada juga Ruas Tol Gempol - Pandaan sepanjang 13,6 Km, Ruas Tol Pandaan - Malang sepanjang 38,49 Km, serta Ruas Tol Gempol - Pasuruan sepanjang 34,2 Km.

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) buka suara soal divestasi saham di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Rencana tersebut telah terdengar sejak 2023 silam, namun hingga kini belum ada titik terang.

Direktur Finance Novita Widya Anggraini mengatakan, secara keseluruhan saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin menguat, begitu pula posisi BSI yang punya peran signifikan di industri.

"Sebagai salah satu pemegang saham, tentunya kami mendukung penuh inisiatif BSI yang dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai perusahaan," kata Novita, dalam Press Conference Paparan Kinerja BNI Kuartal 2 2024 melalui siaran telekonferensi, Kamis (22/8/2024).

"Jika inisiatif tersebut melibatkan perubahan strategi investasi kami di BSI, kami tentunya akan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara arm's length dengan tata kelola yang prudent," sambung Novita.

Menurutnya, ada sejumlah aspek yang akan BNI pertimbangkan menyangkut rencana tersebut, antara lain aspek risiko, keuangan, dan juga penyusunan strategi jangka panjang dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap pelaksanaannya.

Namun demikian, Novita belum dapat menyampaikan informasi lanjutan terkait dengan rencana hengkangnya BNI dari BSI ini. Diketahui, bukan hanya BNI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI rencananya juga akan turut melakukan divestasi sahamnya di BSI.

"Tentunya kami akan secara berkala melakukan update informasi secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait keterbukaan informasi kepada public," ujar Novita.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Sebagai tambahan informasi, pada Juli lalu Direktur Utama BNI Royke Tumilaar sempat menyinggung rencana divestasi sahamnya dari BSI. Katanya, pihaknya belum tentu melepas saham BRIS. Ia juga mengatakan BNI pasti meminta izin terlebih dahulu jika ingin melakukan aksi korporasi tersebut.

"Saya bilang ya kita belum tentu (dijual), kalau ada opportunity paling kita harus ada proses izin dulu, masuk di RBB, izin keterbukaan informasi. Jadi nggak mungkin aku sembarangan main jual saham perusahaan kan nggak," ujarnya di Gedung DPR, Senin (8/7/2024), dikutip dari CNBC Indonesia.

Royke juga menjelaskan bahwa bila ada rencana divestasi, maka selalu ada porsi berimbang kepada anak perusahaan.

"Kan selalu ada imbangannya. Kalau pengen ada yang dilepas, pasti ngimbangin ke anak perusahaan lain modal. Namanya situasi ekonomi lagi kayak kemaren butuh capital yang gede, BNI Life, yang lain. Tapi kita juga belum ada satu putusan yang final mau jual atau nggak," terang Royke

"Kalau mau jual (saham BRIS) pun itu harus jadi modal, masukin lagi ke perusahaan. Kan bukan untuk laba. Bukan kepentingan dapetin laba, orang perusahaan masih untung kok," sambungnya.

Sedikit mundur ke belakang, Menteri BUMN, Erick Thohir telah menyiapkan dua opsi terkait rencana divestasi saham BNI dan BRI di BSI. Pertama adalah mencari mitra strategis. Sementara kedua adalah menghubungkannya dengan tabungan emas.

"Belum ini, ada dua opsinya, satu kita cari strategic partner. Kedua, kita me-link dengan tabungan emas," kata Erick Thohir di kawasan Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Erick mengatakan, belum ada opsi melepas saham kepemilikan BRI dan BNI pada BSI ke publik. Ia mengatakan, saat ini tengah memastikan BSI punya mitra strategis yang mampu membawanya menjadi bank syariah terbesar 10 besar di dunia.

"Belum, kita mau mastiin BSI ini kan punya strategis partner supaya yang sekarang nomor 11 terbesar di dunia bisa menjadi top 10. Tapi kemarin ada penawaran, program tabungan emas itu bagus, dan itu kan nggak semua bank boleh. Kenapa juga nggak BSI juga bisa bersinergi dengan Pegadaian, seperti apa, kita belum bahas. Jadi masih opsi," terangnya.

(shc/hns)

IDXChannel - Holding BUMN Rumah Sakit, PT Pertamina Bina Medika atau Indonesia Healthcare Corporation (IHC) resmi menjual 36 persen sahamnya ke Indonesia Investment Authority (INA) dan Swire Pacific Limited (Swire).

Proses penggodokan divestasi ini dilakukan sejak Desember 2023.

Plt. Direktur Utama IHC, Lia G. Partakusum mengatakan, dari divestasi 36 persen saham perusahaan, sebanyak 18 persen dibeli oleh INA dan 18 persen lainnya diakuisisi oleh Swire.

“Iya, mereka. Saat ini memang ada persentasenya 18 persen saham saja. Karena yang 18 persen lagi adalah dari INA. Jadi mereka itu hanya 36 persen, tapi yang lain-lain itu kan kita bersama-sama semuanya,” ujar Lia saat ditemui di Park Hyatt Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Kendati adanya aksi divestasi, komposisi pemegang saham IHC masih didominasi oleh BUMN dengan persentase 51 persen. Perseroan negara yang dimaksud terdiri atas
PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Pedeve Indonesia, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), PT Krakatau Industrial Estate Cilegon.

Lalu, PT Krakatau Ibandar Samudera, PT Pelabuhan Indonesia III, PT Timah (Persero) Tbk (TINS), PT Pelabuhan Indonesia, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, dan PT Perkebunan Nusantara XII.

“Dan yang lain-lain masih ada ya (saham), BUMN yang lain-lain masih ada. Jadi bukan sedikit gitu, banyak di sini yang di sini membantu kita, mendukung, saya bersyukur IHC ini punya banyak pendukung sehingga mereka bisa membantu kita lebih cepat lagi berinvestasi,” ujar Lia.

Lia enggan membeberkan nilai divestasi saham yang baru saja disepakati ketiga entitas, yakni IHC, INA, dan Swire. Meski begitu, dia memastikan, pendanaan yang diperoleh dari penjualan saham dapat diinvestasikan kembali untuk proyek-proyek besar di bidang kesehatan.

“Ada nilai tertentu, saya tidak bisa sebutkan di sini, tapi kita sudah lewat dengan sebuah penilaian, jadi tim cukup besar untuk menilai berapa kira-kira investasi yang mereka inginkan, kan ada valuasinya, itu resmi. Cukup lumayan untuk kita membiayai beberapa investasi besar di Indonesia,” tuturnya.

Menurut Lia, aksi korporasi bertujuan untuk memodernisasi layanan kesehatan secara signifikan. Lalu, mendorong value creation dengan cara yang tepat sesuai Undang-undang kesehatan dan Permenkes terbaru.

“Jadi kita dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, maka Pertamedika IHC kita ingin membantu, mendukung dengan membuat sebuah ekosistem baru di bidang kesehatan,” ujar Lia.

“Kita tahu bahwa rumah sakit yang sudah ada saat ini berasal dari RS Pertamina maupun BUMN. Nah kita berkeinginan untuk meningkatkan mutu dengan mengangkat kegiatan-kegiatan kesehatan ini menjadi lebih berstandar internasional, karena itu kita menggandeng strategic partner yang bertujuan untuk lebih cepat membuat transformasi dalam pelayanan kesehatan,” katanya.

(Fiki Ariyanti)