PT Bukalapak.com Tbk berencana mengajukan upaya hukum usai divonis membayar ganti rugi Rp 107 miliar berdasarkan ketetapan Mahkamah Agung. Vonis ini buntut putusan dari gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Harmas Jalesveva, pemilik Gedung One Belpark Office.

Sekretaris Perusahaan Cut Fika Lutfi mengatakan pihaknya telah menerima putusan kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menyebut pihaknya berupaya mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Menindaklanjuti ketetapan hukum tersebut, Perseroan memutuskan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Kasasi No. 2461 K/PDT/2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," katanya dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (1/11/2024).

Cut menegaskan tidak ada dampak material yang dirasakan secara langsung terhadap operasional dan keuangan perusahaan atas kasus hukum tersebut. Dia juga menekankan tidak ada informasi /kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjaga stabilitas operasional dan kepatuhan hukum dengan memperkuat kebijakan internal serta melaksanakan evaluasi berkala terhadap proses operasional.

"Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi masalah hukum dan memastikan keberlanjutan operasional perusahaan," terangnya.

Dalam catatan detikcom, permasalahan berawal dari tindakan Bukalapak memutus secara sepihak terkait LOI Sewa Gedung One Belpark Office di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Saat itu, Bukalapak awalnya menjanjikan akan menyewa seluruh lantai gedung tetapi membatalkannya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Harmas.

PT Harmas sudah melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan menyediakan gedung sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Bukalapak. Namun, setelah PT Harmas menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan gedung, Bukalapak justru menuding PT Harmas lalai karena terlambat menyelesaikan pembangunan gedung.

"Pembatalan sepihak Bukalapak terhadap LOI menyebabkan klien kami merasa dirugikan. Sedangkan klien kami sudah membayarkan komisi kepada agen properti yang ditunjuk oleh Bukalapak, PT Leads Property Services Indonesia, dan sisanya dibayarkan untuk service charge lainnya," ujar Kuasa hukum PT Harmas Jalesveva Dolvianus Nana dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Selain meminta keadilan dalam permasalahannya, perkara ini juga memberikan kepastian hukum kepada PT Harmas. Pasalnya, eksklusifitas LOI tersebut membuat PT Harmas ragu untuk menyewakan dan menawarkan Gedung One Belpark Office kepada pihak lainnya.

Usai diputus inkracht di tingkat kasasi, PT Harmas sudah memohonkan eksekusi. Namun, Bukalapak belum melaksanakan isi putusan dengan membayarkan ganti rugi kepada PT Harmas secara sukarela. Adapun dalam waktu dekat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan peneguran (aanmaning) terhadap Bukalapak untuk segera membayar kerugian kepada PT Harmas sebesar Rp 107 miliar.

WASHINGTON,investor.id – Hunter Biden, putra presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, akan divonis pada 4 Desember 2024. Ia dinyatakan bersalah karena membuat pernyataan palsu pada pemeriksaan latar belakang senjata api dan memiliki senjata api secara ilegal, menurut perintah pengadilan yang dikutip Reuters, Senin (23/9/2024).

Pada Juni 2024, Hunter Biden dihukum di pengadilan federal Delaware atas tiga kejahatan karena membeli senjata api pada 2018. Menurut jaksa, saat itu Hunter Biden berbohong pada formulir federal dengan mengklaim dirinya tidak menggunakan atau kecanduan narkoba secara ilegal.

Awalnya ia dijadwalkan dijatuhi hukuman pada 13 November 2024. Namun, hakim setuju untuk menunda sidang hingga 4 Desember 2024 setelah pengacara Hunter Biden mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri secara memadai.

Dakwaan senjata api dapat dihukum hingga 25 tahun penjara, jelas Reuters. Ini terlepas dari kemungkinan Hunter Biden akan menghadapi hukuman yang jauh lebih sedikit di balik jeruji besi, atau mungkin menghindari hukuman penjara sama sekali.

Ia juga menghadapi hukuman di California pada 16 Desember 2024 atas dakwaan pajak federal yang ia akui bersalah awal bulan ini. Dakwaan tersebut dapat dijatuhi hukuman hingga 17 tahun di balik jeruji besi. Ia juga menghadapi denda hingga US$ 1,35 juta.

Presiden Biden, yang membatalkan pencalonannya kembali pada Juli 2024, mengaku tidak akan menggunakan kekuasaan kepresidenannya untuk mengampuni putranya atau mengurangi hukumannya.

Setelah pengakuan bersalahnya atas dakwaan pajak, Hunter Biden mengungkapkan ingin menyelamatkan keluarganya dari cobaan menyakitkan. Sebelumnya, persidangan senjata apinya menayangkan rincian memalukan tentang masa ketika ia berjuang melawan kecanduan kokain. Hunter Biden mengatakan ia sudah tidak minum alkohol sejak 2019.

“Saya tidak akan membuat keluarga saya semakin menderita, privasi saya terganggu, dan saya tidak akan mempermalukan mereka,” ujar Hunter Biden sebelumnya.

“Untuk semua yang telah saya lakukan kepada mereka selama bertahun-tahun, saya bisa menyelamatkan mereka dari ini, jadi saya memutuskan untuk mengaku bersalah,” tambah dia.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron telah diputus melanggar etik oleh Dewas KPK. Ia pun dijatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis.

Usai diputus terbukti melanggar etik, Ghufron tetap optimistis lolos dalam seleksi calon pimpinan (Capim) KPK.

Adapun Ghufron saat ini juga tengah mengikuti proses seleksi Capim KPK. Ia merupakan salah satu dari 40 Capim yang saat ini telah selesai mengikuti seleksi hingga tahapan profile assessment.

"Oh confident? Karena urusan pribadi saya, tentu saya tetap confident," ujar Ghufron saat ditemui usai sidang putusan etik di Dewas KPK, Jumat (6/9).

Akan tetapi, ia juga sepenuhnya menyerahkan proses seleksi kepada Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK.

"Saya pasrahkan kepada Pansel saja. Jadi, saya tidak dalam kewenangan untuk menjawab. Biar Pansel secara otoritatifnya mempertimbangkan sendiri," jelasnya.

Ghufron menekankan bahwa dirinya harus menghormati independensi Pansel dalam proses seleksi Capim KPK yang tengah berjalan saat ini.

"Sekali lagi, saya menjaga independensi beliau untuk tentu menampung semua informasi tentang profil saya. Saya pasrahkan ke bersangkutan," ucap dia.

"Saya akan mengikuti prosesnya," pungkasnya.

Dalam putusannya, Dewas KPK menilai Ghufron menggunakan pengaruhnya sebagai Pimpinan KPK.

Perbuatan yang dimaksud adalah terkait permintaan bantuan dari Ghufron kepada Kasdi Subagyono selaku Plt. Irjen dan Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan).

Ghufron meminta Kasdi memutasi seorang pegawai Kementan Jakarta ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (sekarang Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian) Malang.

Pegawai Kementan itu bernama Andi Dwi Mandasari, menantu dari teman sekolah Ghufron.

Ghufron dalam penjelasannya memaparkan bahwa pada awal 2022, temannya curhat soal menantunya yang bekerja di Kementan.

Menurut Ghufron, sang menantu itu mengaku tidak mendapatkan keadilan karena pengajuan mutasi dari Jakarta ke Malang tak kunjung disetujui.

Menurut dia, permintaan mutasi itu ditolak dengan alasan bakal mengurangi sumber daya manusia (SDM) yang ada di Jakarta. Namun, ketika pegawai itu mengajukan surat pengunduran diri justru malah diterima.

Hal itu pun dianggap Ghufron tidak konsisten, karena dinilai adanya perbedaan perlakuan terhadap dua langkah yang diambil. Padahal, keduanya juga akan berimbas pada pengurangan SDM di kementerian itu.

Setelahnya, Ghufron pun berdiskusi dengan pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwata, berdasarkan laporan yang diterimanya.

Hasil diskusi itu pun disebut Ghufron mendapatkan jalan keluar. Ia menyebut, semestinya ASN itu bisa saja dimutasikan ke daerah, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kemudian, Ghufron mengungkap bahwa Alex turut menjadi perantara dalam upaya komunikasinya dengan pejabat Kementan. Salah satunya Kasdi Subagyono selaku Sekjen Kementan. Ghufron kemudian menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kasdi.

Singkat cerita, Kasdi yang telah mengecek permohonan ASN tersebut mengamini untuk segera dimutasi. Oleh karenanya, Ghufron pun membantah dirinya melakukan intervensi dan memperdagangkan pengaruhnya dalam proses mutasi itu.

Ghufron menilai Dewas KPK tidak berwenang mengusut kasus dugaan etiknya. Sebab, Ghufron menilai laporan itu sudah kedaluwarsa.

Alasannya, peristiwa itu terjadi pada 15 Maret 2022. Sementara itu, dirinya dilaporkan ke Dewas KPK pada 8 Desember 2023. Ghufron menilai bahwa batas waktu laporan yang bisa diusut Dewas KPK sesuai ketentuan adalah 1 tahun.

Ghufron kemudian menggugat Dewas KPK ke Mahkamah Agung, PTUN Jakarta, dan Bareskrim.

MA sudah menolak gugatan tersebut. PTUN Jakarta tidak menerima permohonannya. Sementara Bareskrim belum diketahui tindak lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 36 miliar dari Bupati Langkat, Sumatra Utara, Terbit Rencana Perangin Angin.

Penyitaan itu dilakukan penyidik terkait penanganan perkara dugaan gratifikasi Terbit yang saat ini masih diusut KPK.

“Ada penyitaan uang sebesar Rp 36 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Tessa mengatakan, uang itu tidak hanya diduga menyangkut dugaan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain gratifikasi, KPK juga membuka kemungkinan lain uang itu menyangkut perbuatan dengan sengaja, secara langsung maupun tidak langsung memborong atau turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Delik tersebut tertuang dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini juga diketahui sebagai konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

Dalam kasus Terbit, pengadaan tersebut dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Langkat.

“Diduga dilakukan oleh tersangka TRPA yang merupakan Bupati Langkat 2019-2024 bersama-sama dengan tersangka IPA (Iskandar Perangin Angin) dan kawan-kawan,” tutur Tessa.

Adapun Iskandar merupakan kakak kandung dari Terbit. Keduanya saat ini berstatus terpidana kasus suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat.

Sebelum menyita uang Rp 36 miliar ini, penyidik juga menyita uang Rp 22 miliar dari Terbit.

Tessa menyebut, uang itu disita terkait delik yang sama, yakni dugaan gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Terbit menyimpan uang puluhan miliar itu di rekening bank umum daerah yang telah diblokir penyidik sejak 2022 lalu.

“Uang yang disita jumlahnya Rp 22 miliar,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Adapun kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap dari kontraktor Muara Perangin Angin terkait proyek infrastruktur yang menjerat Terbit dan kakaknya.

Kasus suap itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Terbit dan sejumlah pihak lainnya pada Januari 2022.

Dalam perkara suap, Terbit divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan.

Saat ini, ia mendekam di Lapas Kelas I Medan, Sumatra Utara.

Selain kasus suap, Terbit juga menjadi sorotan karena kasus kerangkeng manusia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku kecewa dengan vonis bebas Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dia pun kaget saat mengetahui putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara.

Sebab, terdapat banyak bukti yang menguatkan TPPO oleh Terbit.

“Ya, saya merasa sangat kaget. Karena tidak menyangka bahwa itu bisa bebas. Dan kecewa sekali karena itu memang kemudian menjadi bebas,” ujar Mahfud MD dalam Program Rosi Kompas TV, Kamis (11/7/2024).

Menurut Mahfud, dirinya telah mendapatkan sejumlah data yang lengkap soal TPPO oleh Terbit ketika masih menjabat Menko Polhukam.

Data-data itu ia peroleh dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Komnas HAM datang ke saya. Komnas HAM datang ke saya memberi buktinya. Ini fotonya, ini yang memberi kesaksian. Tidak bisa mengelak, ini perdagangan orang,” kata Mahfud.

“Terus yang ini LPSK (menyatakan) ini sudah kami temukan. Saya yakin ini. Sudah, bawa saja (ke Pengadilan). Saya bilang ini sudah jelas kok salahnya,” sambungnya.

Saat itu, Mahfud MD mengaku sudah mengendus adanya upaya untuk menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.

Informasi yang didapatkan Mahfud kala itu, Eks Bupati Langkat memiliki relasi yang kuat dengan para pejabat di institusi-institusi tertentu.

Namun, berbekal bukti-bukti yang ada, Mahfud yakin upaya untuk menjebloskan Eks Bupati Langkat masih bisa dilakukan.

“Oke lah, itu isu-isu. Tapi bawa saja ke pengadilan. Ternyata hari ini betul-betul bebas,” ucap Mahfud.

“Menjadi bukti dari spekulasi beberapa orang waktu itu. Ini sulit, ini orang jaringannya ke atas sana. Dia ini dengan Pak ini, dengan Pak itu dan macam-macam,” pungkasnya.

Sebelumnya, eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, divonis bebas dalam kasus kerangkeng manusia oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara, Senin (8/7/2024).

Majelis hakim menilai, Terbit tidak terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus rehabilitasi narkoba tahun 2010 hingga 2022 yang didakwakan jaksa.

Ketua Majelis Hakim, Andriyansyah menyebutkan, semua tuntutan jaksa yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO tidak terbukti.

“Mengadili terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin, S.E alias Terbit alias Cana tidak terbukti secara sah seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam," ujar Andriansyah dalam sidang.

Usai divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun, Jambi, pukul 16.47 WIB, Rabu (10/7), Sadit (37 tahun) yang merupakan terpidana kasus pencurian kabur.

Momen Sadit kabur terekam CCTV: Saat digiring ke mobil tahanan bersama 16 tahanan lain—untuk dibawa ke Lapas Kelas IIB Sarolangun, Sadit nampak berhasil keluar dari barisan dan kabur berlari.

Tangan kanan Sadit sebetulnya terborgol dengan tangan kiri seorang tahanan lain, namun diduga borgol itu terlepas.

Sadit, dengan cepat, langsung meloncat pagar dan menuju hutan di belakang Kantor PN Sarolangun. Petugas yang mengiringi Sadit langsung berupaya melakukan pengejaran.

Kasi Intelijen Kejari Sarolangun, Rikson, mengatakan sampai saat ini tim gabungan dari Polisi, TNI, Jaksa, dan Petugas PN, masih melakukan pengejaran terhadap Sadit.

"Sampai saat ini Tim Gabungan masih melakukan upaya pencarian," kata Rikson, Kamis (11/7).

Kapolres Sarolangun, AKBP Budi Prasetya, mengatakan pihaknya terus melakukan pencarian hingga menyisir hutan di belakang gedung pengadilan tersebut.

"Kami terus melakukan penyisiran dan menutup akses jalan yang berpotensi digunakan pelaku untuk keluar dari hutan. Pencarian akan terus dilakukan hingga pelaku tertangkap," ujar Budi.

Kepolisian meminta masyarakat untuk segera melapor bila menemukan atau mengetahui keberadaan Sadit. "Kerja sama dari masyarakat sangat diharapkan dalam upaya penangkapan ini," kata Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan akan mengajukan kasasi terhadap vonis bebas mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin.

Diketahui, Terbit dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Stabat, Langkat, Provinsi Sumatera Utara dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Bukan banding, tetapi kasasi karena putusan bebas," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi, Rabu (10/7/2024).

Harli menjelaskan Kejaksaan mengajukan kasasi berdasarkan Pasal 253 KUHAP.

Dia menyebut pertimbangan diajukannya kasasi ini karena hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Jaksa juga berpendapat bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau hakim mengadili melampaui batas wewenangnya.

"Jadi nanti JPU dalam memori kasasinya menjelaskan hal2 di atas," tambah dia.

Menurut Harli, JPU juga memiliki waktu 14 hari untuk menyusun dan mengajukan memori kasasi.

"Ada waktu 14 hari untuk menyatakan kasasi dan 14 hari menyusun dan menyerahkan memori kasasi," kata Harli.

Sebelumnya, vonis bebas terhadap Terbit Rencana Perangin-Angin tersebut jauh dari tuntutan JPU yang menuntutnya dalam kasus yang ramai disebut "kerangkeng manusia" selama 14 tahun.

Vonis bebas terhadap terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin dibacakan majelis hakim pada Senin (8/7/2024).

Ketua Majelis Hakim, Andriasyah mengatakan, semua tuntutan jaksa terhadap Terbit yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO tidak terbukti.

Selain itu, dakwaan terhadap Terbit juga tidak memiliki keterikatan dengan tindakan TPPO yang dituduhkan.

Pasca putusan itu, Terbit melakukan bersujud syukur, menangis, dan memeluk keluarga setelah vonis dibacakan.

Ia juga merasa berterima kasih kepada hakim yang menurutnya sudah sesuai dengan fakta persidangan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pengadilan Stabat yang masih murni menjalankan tugasnya hari ini," ujar Terbit.