PT Bukalapak.com Tbk berencana mengajukan upaya hukum usai divonis membayar ganti rugi Rp 107 miliar berdasarkan ketetapan Mahkamah Agung. Vonis ini buntut putusan dari gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Harmas Jalesveva, pemilik Gedung One Belpark Office.

Sekretaris Perusahaan Cut Fika Lutfi mengatakan pihaknya telah menerima putusan kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menyebut pihaknya berupaya mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Menindaklanjuti ketetapan hukum tersebut, Perseroan memutuskan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Kasasi No. 2461 K/PDT/2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," katanya dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (1/11/2024).

Cut menegaskan tidak ada dampak material yang dirasakan secara langsung terhadap operasional dan keuangan perusahaan atas kasus hukum tersebut. Dia juga menekankan tidak ada informasi /kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjaga stabilitas operasional dan kepatuhan hukum dengan memperkuat kebijakan internal serta melaksanakan evaluasi berkala terhadap proses operasional.

"Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi masalah hukum dan memastikan keberlanjutan operasional perusahaan," terangnya.

Dalam catatan detikcom, permasalahan berawal dari tindakan Bukalapak memutus secara sepihak terkait LOI Sewa Gedung One Belpark Office di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Saat itu, Bukalapak awalnya menjanjikan akan menyewa seluruh lantai gedung tetapi membatalkannya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Harmas.

PT Harmas sudah melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan menyediakan gedung sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Bukalapak. Namun, setelah PT Harmas menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan gedung, Bukalapak justru menuding PT Harmas lalai karena terlambat menyelesaikan pembangunan gedung.

"Pembatalan sepihak Bukalapak terhadap LOI menyebabkan klien kami merasa dirugikan. Sedangkan klien kami sudah membayarkan komisi kepada agen properti yang ditunjuk oleh Bukalapak, PT Leads Property Services Indonesia, dan sisanya dibayarkan untuk service charge lainnya," ujar Kuasa hukum PT Harmas Jalesveva Dolvianus Nana dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Selain meminta keadilan dalam permasalahannya, perkara ini juga memberikan kepastian hukum kepada PT Harmas. Pasalnya, eksklusifitas LOI tersebut membuat PT Harmas ragu untuk menyewakan dan menawarkan Gedung One Belpark Office kepada pihak lainnya.

Usai diputus inkracht di tingkat kasasi, PT Harmas sudah memohonkan eksekusi. Namun, Bukalapak belum melaksanakan isi putusan dengan membayarkan ganti rugi kepada PT Harmas secara sukarela. Adapun dalam waktu dekat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan peneguran (aanmaning) terhadap Bukalapak untuk segera membayar kerugian kepada PT Harmas sebesar Rp 107 miliar.

PT Bukalapak.com Tbk divonis membayar ganti rugi Rp 107 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun vonis ini buntut putusan dari gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Harmas Jalesveva, pemilik Gedung One Belpark Office.

Permasalahan berawal dari tindakan Bukalapak memutus secara sepihak terkait LOI Sewa Gedung One Belpark Office di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Saat itu, Bukalapak awalnya menjanjikan akan menyewa seluruh lantai gedung tetapi membatalkannya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Harmas.

Sebelumnya, PT Harmas sudah melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan menyediakan gedung sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Bukalapak. Namun, setelah PT Harmas menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan gedung, Bukalapak justru menuding PT Harmas lalai karena terlambat menyelesaikan pembangunan gedung.

"Pembatalan sepihak Bukalapak terhadap LOI menyebabkan klien kami merasa dirugikan. Sedangkan klien kami sudah membayarkan komisi kepada agen properti yang ditunjuk oleh Bukalapak, PT Leads Property Services Indonesia, dan sisanya dibayarkan untuk service charge lainnya," ujar Kuasa hukum PT Harmas Jalesveva Dolvianus Nana dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Selain meminta keadilan dalam permasalahannya, perkara ini juga memberikan kepastian hukum kepada PT Harmas. Pasalnya, eksklusifitas LOI tersebut membuat PT Harmas ragu untuk menyewakan dan menawarkan Gedung One Belpark Office kepada pihak lainnya.

Usai diputus inkracht di tingkat kasasi, PT Harmas sudah memohonkan eksekusi. Namun, Bukalapak belum melaksanakan isi putusan dengan membayarkan ganti rugi kepada PT Harmas secara sukarela. Adapun dalam waktu dekat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan peneguran (aanmaning) terhadap Bukalapak untuk segera membayar kerugian kepada PT Harmas sebesar Rp 107 miliar.

Sementara itu pihak Bukalapak menyatakan masih ada tahapan Peninjauan Kembali (PK) sehingga eksekusi tidak serta-merta bisa dilakukan. Terkait statement tersebut, Nana kembali mengingatkan Bukalapak bahwa upaya PK tidak menangguhkan eksekusi yang sudah diajukan oleh kliennya.

"Namun, dalam kesempatan ini, kami berterima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Kami merasa bersyukur masih ada keadilan yang hidup di Indonesia ini untuk klien kami yang sudah dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Bukalapak," pungkas Nana.

MUI: Bercerai dalam Kondisi Hamil Itu Boleh

MUI: Bercerai dalam Kondisi Hamil Itu Boleh

Perusahaan asal China, Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI), berminat untuk ikut serta dalam proyek pembangunan tanggul laut di Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Adapun proyek ini merupakan salah satu target besar Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja mengatakan, NHRI telah menyampaikan pernyataan minatnya untuk berkecimpung dalam mega proyek tersebut. Namun ia menekankan, hal ini baru berupa minat.

"Investor China ini kan dalam pertemuan terakhir di Beijing itu ada minat ya. Jadi ini sekali lagi masih minat. Itu dari Nanjing Hydraulic Resource Institute (NHRI)," kata Endra, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Dengan demikian, NHRI belum resmi masuk ke proyek tersebut. Endra mengatakan, pernyataan minat ini seharusnya akan ditindaklanjuti dengan Letter of Intent (LoI), baru kemudian ke tahap berikutnya.

"Kalau sudah ada letter of intent kita bisa lakukan pertukaran data, pertukaran tenaga ahli kemudian mereka akan mendalami secara teknis kajian yang sudah dilakukan Korea dan Belanda," ujarnya.

Menurutnya, realisasi pembangunan proyek ini mesti didukung dengan kolaborasi bersama sehingga tidak menutup celah untuk mengajak lebih dari satu investor. Adapun sebelum China, negara-negara lain yang sudah berpengalaman dalam pengembangan tanggul laut seperti Belanda dan Korea juga telah melakukan studi.

"Ini pekerjaan besar tidak mungkin hanya dilakukan oleh NHRI, pasti ada pemerintah Indonesia mungkin juga Korea tertarik mungkin juga Belanda tertarik juga yang sudah duluan men-deploy tenaga ahli," ucap Endra.

Lebih lanjut Endra menjelaskan, tanggul laut ini berbeda dengan proyek tanggul pantai yang telah dijalankan Kementerian PUPR. Ide besarnya sendiri berangkat dari upaya perlindungan terhadap Pantura Pulau Jawa. Hal ini apalagi mengingat kawasan Pantura menjadi pusat-pusat pertumbuhan di Jawa.

"Mulai dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Kalongan itu semua kan ada di pantura. Jadi kalau Pak Presiden punya niat atau punya rencana untuk membangun tanggul laut, saya kira karena untuk memproteksi dari kenaikan muka air laut dan juga dari land subsidence selain untuk menyiapkan lahan-lahan baru untuk tumbuh," ujarnya.

Namun memang hingga saat ini, belum ada pembahasan konkrit terkait detail rencana pembangunan tanggul laut. Di samping itu, untuk merealisasikannya di kawasan padat seperti DKI Jakarta, menurutnya perlu dikombinasikan dengan penyediaan lahan-lahan baru untuk reklamasi.

Kementerian PUPR sendiri telah menjalankan proyek pembangunan tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek ini dijalankan untuk mencegah banjir rob.

"Yang kita sekarang sedang berjalan itu tanggul pantai, tanggal pantai itu kan persis di bibir pantai itu yang di Marunda, di Angke, di Cilincing itu kan totalnya 32 km, 11 km dari PUPR, 22 km dari DKI. Saya kira PU sisa 2-3 km lagi sisanya banyak di DKI," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, rencana pembangunan tanggul laut Bekasi-Tangerang akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Kementerian PUPR menyebut proyek ini ditaksir akan menelan biaya hingga Rp 90 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya sempat bertemu dengan NHRI untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan breakwaters dan sea dikes. Pertemuan akan ditindaklanjuti dengan rencana kunjungan tim NHRI ke Indonesia dalam waktu dekat.

NHRI akan me-review data dan kajian basic design yang sudah tersedia yang disusun oleh tim ahli Korea Selatan, Belanda dan tim Kementerian PUPR.

"Hal ini merupakan transfer of knowledge dari China ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema loan," kata Basuki dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi mengatakan bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan. Saat ini echo sounding dilakukan untuk mengumpulkan data batimetri dan investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.

"Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar. Namun demikian, perlu perbaikan sanitasi masyarakat terlebih dahulu, karena ada 13 sungai yang bermuara di area tersebut, agar tanggul tidak menjadi," katanya.

Simak Video: Prabowo Ungkap Pemerintah Sepakat Bentuk Satgas Percepat Giant Sea Wall

[Gambas:Video 20detik]

Otorita menyisir 423 letter of intent (LOI) asing untuk megaproyek IKN Nusantara. Dari ratusan surat peminatan itu, sekitar sebagian berupa minat investasi di ibu kota baru itu.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan dirinya tengah 'diburu' oleh sejumlah pihak terkait kepastian investor asing. Namun, Agung menegaskan dirinya sengaja menahan diri untuk berbicara di luar.

"Minat dari seluruh dunia juga banyak, 423 LOI-nya, tapi tidak semua LOI ini minat investasi. Kita gak buka saja bahwa di luar ini suratnya banyak yang sifatnya mau jadi vendor, konsultan, dan macam-macam," ungkap Agung dalam ASN Fest 2024 di Jakarta, Sabtu (3/8).

"Kira-kira setengahnya (dari 423 LOI) yang betul-betul minat investasi dan itu kita lagi sisir dan kita percepat," tegasnya.

Pada bahan paparan Agung, terlihat sebaran 423 LOI itu meliputi 10 dari Amerika Serikat (AS), 3 Jerman, 4 Finlandia, 4 Spanyol. Kemudian, ada 26 LOI dari China, 12 dari Korea Selatan, 25 LOI dari Jepang, 29 datang dari Singapura, dan 22 dari Malaysia.

Sementara itu, 288 LOI tersebar dari negara-negara lain, di luar daftar tersebut.

"Saya sekarang lagi puasa, saya gak ngomong di luar. 'Pak Agung, investasi asing, investasi asing'. Saya mau katakan investor sudah masuk, swasta (dalam negeri) sekian banyak Rp51 triliun yang mereka commit dan groundbreaking," tuturnya.

Sementara, realisasi investasi asing masih terus dipercepat. Agung mengatakan upaya OIKN terbantu dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.

"Itu kita dapat banyak sekali dukungan, ada kepastian hukum untuk memproses investasi yang selama ini baru kita prioritaskan dalam negeri. Setelahnya, investor asing kita lihat akan bisa masuk lebih banyak," prediksi Agung.

Terpisah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut investasi asing baru akan masuk ke IKN setelah Presiden Joko Widodo lengser. Penanaman modal asing (PMA) itu sejalan dengan pembangunan klaster kedua.

Bahlil menekankan saat ini pembangunan klaster satu di IKN masih berasal dari investor lokal atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

"Untuk klaster pertama kita fokuskan ke PMDN. Klaster kedua baru masuk asing. Nah, asing itu sudah ada yang mendaftar, tapi belum kita eksekusi. Artinya, belum ada konstruksi yang dibangun di sana. Konstruksi saya pikir di atas Oktober (2024)," jelas Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Senin (29/7).

"Karena kan sekarang infrastruktur dasarnya yang kita bangun dulu kan. Kemarin Pak Basuki menyampaikan bahwa infrastruktur dasarnya ini rata-rata akan selesai di September-Oktober-November. Kalau September-Oktober-November (penyelesaian infrastruktur dasar), berarti start mereka (investor asing) mungkin November-December gitu loh," imbuhnya.